TANJUNG REDEB – Kejuaraan futsal dan kejuaraan bola voli Bupati Cup antar-kecamatan se-Kabupaten Berau tahun 2023 berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Pemuda, Tanjung Redeb, mulai Rabu (18/10/2023). Ketua DPRD Berau, Madri Pani memberi apresiasi pada kejuaraan itu.

Dia sangat mendukung adanya kejuaraan tersebut. Selain untuk menemukan bakat-bakat anak muda, juga meningkatkan kemampuan para atlet Bumi Batiwakkal. “Saya sangat mengapresiasi event-event seperti ini, apalagi untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka,” ujarnya, Rabu (18/10/2023).

Dengan banyaknya kegiatan positif katanya, tentu dapat menekan angka kasus narkotika dan kriminalitas. Dengan berlatih berolahraga, anak muda akan dapat menunjukkan kemampuannya untuk bisa berprestasi.

Ia juga mendorong bupati bisa membuat event-event di tempat wisata. Dengan tujuan dapat mendatangkan wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. “Contoh di Maratua, ada bupati cup sepak bola, yang mengundang seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dengan tujuan memperkenalkan wisata kita,” sebutnya.

Dengan begitu katanya, bisa menjadi langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perhotelan, homestay, hingga restoran yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau.

Madri juga mencontohkan, kegiatan lomba maraton yang mengundang seluruh pelari Indonesia dengan iming-iming hadiah Rp 100 juta bagi juara pertama. Juara 2 berhadiah Rp 75 juta, juara 3 Rp 50 juta, dan Rp 30 juta untuk juara ke 4.

Biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 200 juta. Namun, dampak dari event yang dibuat bisa lebih dari yang telah dikeluarkan. “Kita pancing dengan biaya Rp 200 juta-an, tapi dampak ke kita lebih dari itu,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau gencarkan pembangunan kantor kecamatan di Gunung Tabur.

Menurut Saga, pembangunan ini dilakukan karena perlu adanya keselarasan antara dua kesultanan yang berada di Kecamatan Sambaliung dan Gunung Tabur.

Kesultanan Sambaliung telah dibangunkan kantor kecamatan dengan maksimal. Namun sebaliknya, yang berada di Gunung Tabur belum mendapat perhatian yang memadai. “Di Sambaliung sudah dibangun cukup megah, dan kami minta agar Gunung Tabur mendapat hal yang sama,” kata Saga.

Dia mengungkapkan, Bupati Berau menginstruksikan instansi terkait memprioritaskan pembangunan kantor pelayanan masyarakat.

“Arahan dari bupati kepada dinas terkait yang membidangi, untuk memulai giat membangun kantor kecamatan,” bebernya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, pembangunan kantor kecamatan bisa diprioritaskan. Sebab kepala daerah meminta pada 2024 sudah terlihat progresnya.

“Supaya ada pembangunan di tahun 2024 untuk kantor kecamatan. Kita minta ini jadi salah satu prioritas, sesuai arahan,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno menyinggung janji kampanye Bupati soal membangun dari pinggiran.

Dia membeberkan, saat ini hanya beberapa titik jalan di perkampungan serta jalan usaha tani, yang tersentuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Padahal, infrastruktur jalan tersebut dikatakannya sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di perkampungan.

“Pada saat kampanye, Bupati sudah sering menjanjikan pembangunan dimulai dari pinggiran. Tapi kenyataannya hanya beberapa titik saja yang tersentuh,” ungkapnya.

Dirinya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengoptimalkan kinerja. Tujuannya agar serapan anggaran dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal dan padat karya.

“Tentunya dengan tetap memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi. Dan Kami mohon ke depannya semua OPD-OPD dan yang bertugas di lapangan benar-benar peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Kendati demikian, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, yang disampaikan pihaknya dapat menjadi perhatian serius, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. “Semoga janji-janji Kampanye ditepati. Jangan sampai hanya tinggal janji saja,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Adanya inovasi DLHK Berau mengenai pengadaan dua unit kapal pengangkut sampah diapresiasi Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

Dia menuturkan, kapal pengangkut sampah tersebut harus beroperasi sebagaimana mestinya. “Tidak masalah kalau mau ada pengadaan kapal pengangkut sampah, kita dukung. Asal jangan sampai mangrak saja,” tegasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengadaan kapal tersebut, yakni operator kapal yang akan menjalankannya. “Kalau ada kapal tentu harus dipikirkan siapa operatornya, jangan sampai hal-hal seperti itu terlupakan,” tuturnya.

Dirinya mengingatkan DLHK jangan sampai kapal ini hanya menjadi pajangan seperti halnya penghisap debu yang dimiliki oleh DLHK. Hal ini juga perlu kerja sama antara Pemkab dan UMKM yang ada di pinggiran Sungai Kelay dan Segah untuk selalu komitmen dengan tidak membuang sampah di sungai.

“Supaya program ini bisa berjalan dengan baik perlu ada kerja sama yang baik dengan masyarakat juga,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kelompok Wanita Tani (KWT) Kampung Pilanjau mendapat bantuan berupa peralatan pertanian dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung lewat aspirasi.

Dia mengungkapkan, bantuan tersebut disalurkan karena banyak usulan dari KWT yang diterimanya. “Seperti KWT di Pilanjau. Mereka meminta semprotan dan pemotong rumput. Saya usahakan tahun ini terealisasi,” ungkapnya.

Dipaparkan Nurung, KWT Kampung Pilanjau memiliki anggota kurang lebih sekisar 35 orang. Bantuan yang akan disalurkan masih menunggu anggaran ABT cair. “Dengan bantuan alat pemotong rumput itu kan penggunaan racun jadi minim sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang mereka tanam,” jelasnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membina dan memberdayakan para KWT yang ada di kabupaten paling utara Kaltim ini.

“Tujuannya agar produksi pertanian mereka meningkat, yang pastinya berdampak baik ke ekonominya. Maka dari itu, pemberdayaan harus dilakukan oleh OPD terkait,” pungkasnya. (ADV/MK)

TANJUNG REDEB – Pemerintah sudah menyiapkan skema iuran pasti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut seiring dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara atau Revisi UU ASN menjadi UU.

Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 itu telah disahkan oleh DPR RI, yang isinya mengamanatkan pemerataan kesejahteraan bagi ASN, baik PNS maupun PPPK, termasuk hak jaminan pensiun. Maka, kini PPPK akan mendapat hak yang sama seperti PNS.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyambut baik niat pemerintah pusat itu. Dirinya sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang ingin mengatur kesetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK.

“Saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah pusat sudah mengkaji dan mengevaluasi sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku,” ucapnya.

Dirinya menilai, skema yang diatur harus berdasarkan pangkat dan golongan. Hal itu yang membedakan antara gaji dan tunjangan yang diterima ASN. Ada pengecualian berdasarkan standarisasi dari golongan-golongan tersebut.

“Saya rasa pada skema PPPK juga perlu ada pangkat dan golongan yang mengatur besaran gaji dan tunjangan,” katanya.

Kendati begitu, Madri meminta kepada para PPPK di Kabupaten Berau untuk tetap semangat bekerja. Skema iuran pasti yang sedang disusun pemerintah harus dijadikan motivasi untuk terus bekerja. “Jangan sampai sudah diberi tunjangan malah malas-malasan kerja,” tandasnya. (ADV/KN)