Beranda blog Halaman 1167

Bupati Minta Penanganan Inflasi di Kukar Berjalan dengan Konsisten

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, meminta jajarannya konsisten dalam menekan laju inflasi di daerah. Keinginan ini dilontarkan langsung oleh Edi, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi. Dalam upaya Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan di Kukar.

Apa yang diinginkan bupati ini bukan tanpa dasar, berdasarkan sensus ekonomi yang di lakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar mencatat, penanganan kemiskinan di Kukar telah melebihi target yang ditetapkan.

Bahkan, belum lama ini Kukar menerima dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 Miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai apresiasi lantaran Kukar dianggap berhasil menekan laju inflasi di daerah.

“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi,” ujar Edi.

Untuk mewujudkannya, orang nomor satu di Kukar itu berkeyakinan, semua perangkat daerah bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan di tengah masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan pun sudah menyentuh subtansinya. Menurut Edi setelah rapat koordinasi selesai, harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan kepada kelompok yang diberdayakan dan harus selalu dicek.

“Sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya, sehingga persoalan besar dipecahkan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Edi, pengendalian inflasi erat kaitannya dengan kondisi pangan, fenomena alam dan perang. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, khususnya Pemkab Kukar pun harus cepat tanggap mengantisipasi masalah ini.

Kebijakan yang dilakukan secara nasional juga dipercaya akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara. Kalau tidak dilakukan dengan baik, kata Edi, tentu akan membawa dampak bagi masyarakat.

“Apa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong pemberdayaan. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tapi kita tidak bisa datang,” ucapnya.

Kepada camat, lurah dan kepala desa, Bupati Edi pun menekankan agar bisa melihat situasi dengan baik. Ini untuk memastikan agar tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan.

Tujuan lainnya ialah, agar program pengendalian inflasi di Kukar menjadi salah satu kegiatan pangan murah yang benar-benar sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.

“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan disetiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” pintanya.

Ia berharap, pelaksanaan kegiatan pangan murah tepat sasaran terhadap sejumlah titik yang telah ditetapkan. Ini diperlukan agar bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan atau menengah ke bawah.

“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerjasama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tutupnya. (Adv/KN)

Sunggono Paparkan 6 Strategi Pengendalian Inflasi di Kukar

Penulis
redaksi
-
0
Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/Radar Kukar)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), belum lama ini menerima apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berupa dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 miliar, atas keberhasilan Kukar menekan laju inflasi di daerah.

Kunci keberhasilan Pemkab Kukar dalam menekan laju inflasi pun diungkap oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan di Kukar, yang juga dihadiri Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Ia mengatakan, Kukar sudah menetapkan roadmap pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 – 2024. Peta tersebut menggambarkan rencana kegiatan mengenai cara pemerintah daerah mengendalikan kebijakan inflasi di Kukar.

“Memang Kukar telah menerima insentif fiskal yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi,” ujar Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Kartanegara itu.

Sunggono membeberkan, ada 6 upaya konkret yang telah dilakukan Pemkab Kukar dalam penanganan inflasi. Di antaranya, melaksanakan operasi pasar murah kerjasama Disperindag dengan Perum Bulog cabang Samarinda.

Ini sudah terlaksana di 52 titik lokasi, dengan data kegiatan operasi pasar pada bulan September 2023 total kuantum terjual 84,093 kg komoditi beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu.

Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Keempat melaksanakan gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga dan subsidi ongkos angkut yang bersumber dari APBD.

“Pengendalian inflasi ini, selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” harapnya.

Sunggono mengatakan, Kukar memang telah ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan. Namun, status ini ditetapkan bukan karena kekurangan pangan, melainkan karena kurangnya tenaga kesehatan di Kukar.

Oleh sebab itu, Sunggono juga telah menetapkan strategi untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD.

Selain pada desa, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar juga akan dialokasikan anggaran untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah yang sulit terjangkau oleh pangan. Disamping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga telah mewanti-wanti agar Disperindag Kukar harus bisa menyelesaikan target capaian kinerja. Yakni melakukan Sertifikasi Halal terhadap 60 ribu pelaku UMKM di Kukar. “Ada 60 ribu UMKM di Kukar, tapi yang baru dianggarkan Rp 500 juta karena pemerintah pusat telah menginstruksikan di tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi halal,” tutupnya. (Adv/KN)

Pemkab Kukar Ajak Warga Dukung Polisi Amankan Pemilu 2024

Penulis
redaksi
-
0
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat. (Istimewa)

TENGGARONG – Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat, turut mengajak masyarakat Kukar untuk mendukung kinerja kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan tersebut. Baginya momentum ini dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pengamanan, ketertiban dan peningkatan sinergitas seluruh stakeholder dalam mendukung dan mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.

“Kita akan menjalin sinergi dengan Polres, TNI, dan juga pengamanan dari masyarakat. Itu semua demi kelancaran seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 di Kutai Kartanegara,” kata Taufik.

Sebagaimana diketahui, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Polres Kukar menggelar Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024. Kegiatan ini guna memastikan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.

Apel gelar pasukan yang diikuti oleh aparat keamanan ini menandai dimulainya operasi keamanan yang akan berlangsung selama 222 hari. Hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

Kapolres Kukar, AKBP Hari Rosena, saat memimpin apel gelar pasukan menjelaskan tujuan kegiatan dilaksanakannya Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024.

Hal tersebut dalam rangka peningkatan sinergitas dan kolaborasi TNI-POLRI, seluruh stakeholder, LSM dan tokoh masyarakat agar tetap menjaga kekompakan dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kukar.

“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang sudah hadir pada pelaksanaan apel. Kegiatan ini sebagai upaya kita bersama menjaga dan mengantisipasi gangguan kamtibmas dan kerawanan di wilayah Kukar menjelang Pemilu 2024,” terangnya.

Hari Rosena mengungkapkan, Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024 merupakan upaya kepolisian dalam memberikan atensi pelaksanaan pengamanan bagi para personel yang melaksanakan tugas.

Hal ini perlu dilaksanakan agar personel lebih waspada lagi dan tidak ada anggota yang ikut-ikutan dengan kegiatan yang berbau politik karena Polri harus netral.

“Dalam setiap pengamanan, wajib kedepankan upaya humanis hindari sikap arogan. Sebagai anggota Polri kita tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sehingga kita harus netral tidak ada yang ikut-ikutan kegiatan politik,” tandasnya. (Adv/KN)

Reses di RT 01 Gayam, Syarifatul Prioritaskan Peningkatan Jalan dan Drainase

Penulis
redaksi
-
0
Reses di RT 01 Gayam, Syarifatul Prioritaskan Peningkatan Jalan dan Drainase

TANJUNG REDEB – Memasuki masa reses terakhir untuk 2023, anggota DPRD Berau mendengar aspirasi warga untuk disampaikan kembali kepada pemerintah. Seperti Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah yang menggelar reses di Jalan Cempaka RT 01 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Rabu (18/10/2023) malam.

Syarifatul mengatakan, banyak catatan penting dari Ketua RT 01 Kelurahan Gayam. Di antaranya belum ada anggota DPRD yang melakukan reses di RT tersebut. Sebagai salah satu daerah pemilihan (dapil)-nya, Syarifatul merasa perlu melakukan reses di kawasan tersebut.

Dia menyebut banyak usulan yang disampaikan warga, di antaranya, peningkatan jalan dan drainase, pelebaran jalan, penerangan jalan umum (PJU), pelatihan UMKM, kebutuhan Posyandu hingga alat kelengkapan untuk mengantisipasi kebakaran.

“Usulan dari warga begitu banyak, tapi tentu akan saya sesuaikan lagi dengan prioritas. Seperti kebutuhan posyandu bisa saya penuhi dengan biaya pribadi,” ungkapnya, Rabu (18/10/2023).

Sedangkan, untuk peningkatan jalan maupun drainase tentunya akan dibahas kembali dan diperjuangkan menggunakan APBD Berau. Diakuinya, di lingkungan RT 01 tersebut sudah lama tidak dilakukan peningkatan jalan oleh pemerintah daerah.

Apalagi disampaikan juga permasalahan utama di sana jika hujan deras sebentar, pasti ada beberapa rumah yang tergenang. Makanya, drainase perlu dibersihkan dari sampah dan lumpur. “Tapi kalau masih banjir juga ya jalannya harus dinaikkan dan drainasenya dilebarkan lagi,” sambungnya.

Karena RT 01 Kelurahan Gayam juga berhasil meraih prestasi sebagai Dasawisma terbaik di tingkat Provinsi Kaltim, kata Syarifatul, sudah seharusnya kemajuan di RT tersebut didukung. Selain menjadi kebanggaan tentunya juga menjadi percontohan bagi RT lainnya.

Syarifatul berharap sinergi antara ketua RT dengan masyarakat di lingkungan Kelurahan Gayam bisa semakin baik. Pun dengan hubungannya sebagai anggota DPRD Berau. Ia berharap program yang menjadi prioritasnya dapat benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau tidak turun langsung begini kan tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti program bedah rumah, alhamdulillah bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV/KN)

PDIP Panggil Gibran Sekaligus Umumkan Bacawapres Pendamping Ganjar

Penulis
redaksi
-
0
Megawati Soekarnoputri bersama Mahfud MD di sela-sela pertemuan internal PDIP.

KORANUSANTRA – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memanggil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 18 Oktober 2023. Pemanggilan itu diduga terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk mengikuti kontestasi pilpres.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan rencana pemanggilan Gibran ke kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Namun, Hasto menyebutnya bukan pemanggilan. “Kami tidak memanggil. Hanya mengajak ngobrol-ngobrol saja,” terangnya di Media Center Tim Pemenangan (TPN) Ganjar, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Oktober 2023.

Menurut Hasto, andai Gibran ada di sekitar Jakarta, pihaknya akan mengajak bertemu untuk membahas berbagai pemikiran dan aspek politik. Dia juga membantah jika pemanggilan Gibran dikaitkan dengan putusan MK.

Hasto menegaskan, ada atau tidak ada putusan MK, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan Gibran. Menurutnya, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani cukup sering bertemu dengan Gibran. Bahkan, Puan juga sering bertemu dengan Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi.

Hasto juga mengaku sering menjalin komunikasi dengan Gibran. Biasanya, dia memberikan arahan atau mengirim video yang bagus tentang perjuangan politik. “Jadi, kami hanya akan ngobrol-ngobrol di kantor partai. Sekiranya ada beberapa pikiran yang dibahas,” terang politikus asal Jogjakarta itu.

Terkait peluang Gibran menerima tawaran sebagai bacawapres Prabowo, Hasto mengatakan, pihaknya percaya bahwa selama seorang kader PDIP itu mempunyai kesadaran ideologi, masa depan, semangat perjuangan, dan semangat gotong royong, maka kader itu tidak akan mudah tergiur. “Tidak akan noleh-noleh. Itulah kader PDIP,” tegasnya.

Hasto menegaskan, pihaknya tidak ingin berandai-andai terkait peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo. Sebab, sampai sekarang Gibran masih menjadi kader PDIP dan menjabat sebagai Wali Kota Solo. Rencana pertemuannya dengan Gibran hari ini juga tidak membahas hal itu. Dia dan Gibran akan berbicara sebagai sesama saudara seperjuangan di PDIP.

Apakah Hasto yakin Gibran tidak akan menerima tawaran menjadi cawapres Prabowo? Hasto mengatakan, dinamika politik saat ini sangat tinggi. Ada banyak pihak yang sangat agresif menawarkan sesuatu. Tentu, kata dia, dibutuhkan kekokohan prinsip bagi setiap kader dalam menghadapi tawaran. “Kekokohan prinsip setiap kader akan diuji,” tandasnya.

Di samping pemanggilan Gibran, Hasto mengungkapkan bahwasannya PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan bakal calon wakil presiden sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Santer kabar yang beredar, sosok bacawapres tersebut adalah Menkopolhukam Mahfud MD.(*)

Dikawal Ulama, Anies-Muhaimin Daftar di Hari Pertama

Penulis
redaksi
-
0
Anies Baswedan dan istri memberi jamuan kepada Muhaimin Iskandar dan keluarga jelang pendaftaran sebagai capres-cawapres ke KPU RI.

KORANUSANTARA – Saat kandidat capres lain masih disibukkan dengan pencarian pendamping, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) kian gencar menggelar safari politik. Pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan tersebut juga memastikan mendaftarkan diri ke KPU RI di hari pertama pendaftaran yakni Kamis, 19 Oktober 2023.

Selasa, 17 Oktober 2023, keduanya melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai pelengkap syarat pendaftaran. Anies menjalani medical check-up (MCU) di RSUP Fatmawati Jakarta. Bersama sejumlah pendukungnya, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut memilih datang ke rumah sakit (RS) dengan mengendarai sepeda ontel dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus Dalam II.

Saat tiba di RSUP sekitar pukul 07.41 WIB, Anies disambut Direktur Layanan Operasional dr Aldrin Neilwan dan Direktur Medik dan Keperawatan dr Wahyu Widodo. Anies menjelaskan, tim dokter mengambil sampel darah dan urine. Selain itu, psikiater juga melakukan wawancara. ”Kemudian dilakukan foto rontgen. Itu yang tadi (kemarin, Red) dijalankan,” ungkapnya.

Hasil MCU tersebut keluar Rabu, 18 Oktober 2023. Surat itu kemudian dimasukkan bersama berkas-berkas lain sebagai persyaratan running di Pilpres 2024. Anies menyatakan, keputusan mendaftar lebih awal dibanding bacapres lain itu merupakan bentuk keseriusan. ”Karena ini mau mengurus negara, mengurus masa depan bangsa, harus dengan keseriusan, harus dengan perencanaan dan kami coba kerjakan itu dengan baik,” tegasnya.

Dari Tangerang, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh juga memastikan pasangan Amin akan mendaftar hari pertama sekitar pukul 08.00 WIB. ”Jelang pendaftaran, semua sudah dijalani dan berjalan dengan baik, ” katanya kepada wartawan setelah menghadiri pelantikan pengurus DPW dan pembekalan bacaleg Nasdem se-Provinsi Banten.

Sementara itu, sehari menjelang pendaftaran, ulama yang tergabung dalam Gerakan Nahdliyyin Bersatu (GNB) juga akan men-support pasangan Amin. Bahkan, GNB memberangkatkan 19 ulama untuk melaksanakan doa bersama. ”Kami akan terus memberikan support secara maksimal agar pasangan Koalisi Perubahan ini menang di Pilpres 2024,” ungkap KH Cholil Nawawi (Gus Cholil) dari GNB dalam siaran tertulisnya.

Jika terpilih sebagai pemimpin Indonesia, para ulama berharap pasangan Amin antara lain makin mengutamakan kesejahteraan pesantren. Sebab, pesantren merupakan salah satu benteng kekuatan dan pertahanan Indonesia dari segala bentuk ancaman apa pun. Terutama moral dan akhlak. ”Tidak hanya sebatas mendoakan, tapi akan terus membantu dalam pemenangan atau menyosialisasikan pasangan Amin,” kata Gus Cholil. (*)

Presiden AS Kunjungi Israel, Iran Segera Ambil Tindakan

Penulis
redaksi
-
0
Warga Gaza mengalami krisis air menyusul blokade yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel.

KORANUSANTARA – ’’Orang-orang akan mulai mati tanpa air.’’ Demikian pernyataan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNWRA). Mereka mengkhawatirkan tingginya dehidrasi dan penyakit yang ditularkan melalui air mengingat hancurnya layanan air dan sanitasi di Jalur Gaza.

UNWRA maupun WHO telah meminta agar ada akses masuk untuk mengirimkan bantuan secepatnya. ’’Staf kami juga sangat, sangat lelah. Mereka sendiri terkena dampak perang,’’ ujar Direktur Komunikasi UNRWA Juliette Touma seperti dikutip BBC. Bahkan, ada 14 staf UNRWA yang tewas dalam pengeboman Israel.

Sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu itu memblokade total Jalur Gaza. Bukan hanya jalur keluar-masuk, melainkan juga pasokan listrik, air, makanan, dan bahan bakar. Kemarin WHO berunding untuk mencari jalan guna membuka akses ke Gaza. Mereka juga telah memperingatkan akan terjadinya krisis kemanusiaan jangka panjang di Jalur Gaza.

Lembaga yang berbasis di Jenewa itu menyebut, Israel setidaknya telah 115 kali menyerang fasilitas kesehatan. Saat ini sebagian besar rumah sakit di Gaza tidak berfungsi. Pasokan bahan bakar untuk generator cadangan di beberapa rumah sakit mulai habis.

Diplomat Senior Palestina untuk Inggris Husam Zomlot mengatakan, korban tewas di Gaza dan Tepi Barat saat ini telah mencapai 2.850 orang. Namun, angka riilnya lebih tinggi. Sebab, tim penyelamat belum mengevakuasi semua orang di balik reruntuhan. Dari jumlah korban tewas itu, seribu orang di antaranya adalah anak-anak. ’’Seberapa besar risiko eskalasi konflik di Timur Tengah? Sembilan dari sepuluh orang,’’ ujarnya salam sesi konferensi pers, Selasa, 17 Oktober 2023.

Senin malam, 16 Oktober 2023, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membombardir Gaza. Bom yang jatuh di Khan Younis, Rafah, dan Deir el-Balah menewaskan lebih dari 70 orang. Mereka yang kehilangan nyawa adalah penduduk Gaza City yang diminta mengungsi ke wilayah selatan. Namun, dalam perjalanan mereka justru tewas. Saat ini masih ada setidaknya 100 ribu warga sipil di Gaza City, area yang diminta Israel untuk dikosongkan.

Iran mengancam akan mengambil tindakan pencegahan jika Israel terus membombardir Gaza. Belum diketahui apa yang bakal dilakukan. Yang jelas, Hizbullah saat ini kian getol menyerang Israel dari sisi Lebanon. Selama ini, Hizbullah didanai Iran.

Sementara itu, Israel belum melakukan ancamannya, yaitu menyerang dari jalur darat. Salah satu penyebabnya mungkin karena hujan yang terus mengguyur area Gaza yang berbatasan dengan Israel. Tel Aviv juga masih menunggu pembahasan dengan Amerika Serikat (AS). Rencananya, hari ini Presiden AS Joe Biden akan berkunjung ke Israel sebagai bentuk dukungan moral pada Israel.

“Presiden akan mendengar dari Israel apa yang mereka perlukan untuk membela rakyatnya, sementara kami terus bekerja sama dengan kongres untuk memenuhi kebutuhan tersebut,’’ ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. (*)

Amankan Pemilu 2024, Polri Kerahkan 261 Ribu Personel

Penulis
redaksi
-
0
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2024.

KORANUSANTARA– Polri menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Oktober 2023. Korps Bhayangkara memastikan kesiapan personel serta sarana-prasarana pengamanan. Total ada sebanyak 261 ribu personel bakal dikerahkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polri didukung TNI dan seluruh stakeholder siap mengamankan Pemilu 2024. Operasi Mantap Brata akan berlangsung selama 222 hari. Mereka bakal ditugaskan untuk mengamankan pilpres, pileg, dan pilkada tahun depan.

Menurut Kapolri, pengamanan pesta demokrasi itu adalah pekerjaan besar untuk masa depan Indonesia. ”Tentunya semua diharapkan bekerja keras menjaga keamanan,” pintanya.

Selain Operasi Mantap Brata, Polri juga membentuk pola pengamanan wilayah atau zonasi untuk Brimob dan Satuan Dalmas yang siap dimobilisasi kemanapun dan kapanpun. Menurut Sigit, pihaknya juga sudah mempersiapkan Operasi Nusantara Cooling System (ONCS) dengan tujuan mendinginkan situasi. ”Sehingga persatuan dan kesatuan terjaga selama Pilpres 2024,” papar mantan Kabareskrim tersebut.

Dia mengungkap, ada 12 wilayah hukum Polda yang masuk prioritas satu atau sangat rawan. Sisanya, sebanyak 22 wilayah hukum polda masuk prioritas dua atau kategori rawan. Turut hadir dalam apel tersebut, Kepala Staf Umum TNI Letjen Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI. (*)

Yusuf : Alih Fungsi Lahan Mengancam Ketahanan Pangan

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Yusuf.

TANJUNG REDEB – Perhatian lebih terhadap sektor pertanian dinilai Anggota Komisi II DPRD Berau, Yusuf membawa dampak positif terhadap ketahanan pangan.

Dia menilai, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pertanian, memicu maraknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Tentu hal tersebut menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di kabupaten paling utara Kaltim ini.

“Ini harus jadi perhatian serius, supaya tidak terus impor dari luar daerah. Saya khawatir semakin banyak alih fungsi lahan,” ungkapnya.

Pemberian stimulan terhadap petani dinilainya wajib terus ditambah. Selain itu, terobosan terbaru juga perlu dilakukan. Begitu juga regenerasi petani wajib dilakukan.

Dirinya menyadari dunia pertambangan di Berau memang cukup menjanjikan. Namun menurut Yusuf, hal tersebut tentu tidak akan bertahan lama.

“Animo masyarakat untuk sektor pertanian saat ini sangat kurang, perlu pembenahan sistem, maupun stimulan yang maksimal,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat perlu kesejahteraan hidup dan di samping kesejahteraan yang diinginkan, perlu dorongan dari pemerintah, baik itu berbentuk penyuluhan rutin ataupun subsidi bahan pokok pertanian.

“Jadi, tidak salah bila masyarakat lebih memilih untuk berkebun sawit di lahan mereka dari pada harus bertani. Dari segi keuntungan saja banyak masyarakat yang sebelumnya bertani mengakui bahwa lebih menjanjikan biala dirinya berkebun dari pada bertani,” terangnya.

“Ini juga sebagai bukti kurangnya perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap para pelaku pertanian kita,” sambungnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, adanya kewajiban ASN untuk mengonsumsi beras lokal bukanlah suatu keberhasilan bagi pemerintah daerah. Sebab, kata Yusuf, keberhasilan pemerintah daerah bisa dilihat apabila pelaku pertanian saat ini bisa sejahtera hidupnya.

“Dengan sikap pelaku pertanian saat ini yang bayak beralih ke perkebunan apakah itu bisa dikatakan sejahtera? Itu tandanya petani merasa tidak nyaman di posisinya yang sekarang,” katanya.

Maka dari itu, Yusuf berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat berkaca dengan apa yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan hasil dari pelaku pertanian juga berpengaruh pada PAD.

“Hanya dengan memberikan bantuan bahan pokok bersubsidi dan kembali mengadakan petugas penyuluh pertanian di setiap daerah sudah bisa membuat para pelaku pertanian merasa diperhatikan kok,” tutupnya. (ADV/KN)

Bantuan Pukat dari Anggota Komisi II DPRD Berau untuk Nelayan Kampung Sukan Tengah

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung saat memberi bantuan pukat kepada nelayan.

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung mendapat keluhan mengenai mahalnya harga pukat bagi para nelayan. Menanggapi persoalan tersebut, dirinya memberi ratusan set pukat untuk nelayan di kampung tersebut melalui dana aspirasinya. “Bantuan tersebut bertujuan meringankan beban para nelayan mengenai mahalnya harga pukat. Apalagi ini meripakan mata pencaharian mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberian pukat tersebut dapat memicu peningkatan hasil tangkap ikan nelayan. Sehingga menambah pendapatan bagi ekonomi mereka. Dinilai Nurung, harga pukat yang mahal, tentu saja cukup berat dirasakan masyarakat nelayan. “Saya tidak ingin saja, mata pencaharian mereka terputus hanya karena soal pukat,” tuturnya.

Nurung menambahkan, dengan adanya bantuan ini, para penerima bantuan bisa memanfaatkannya dengan baik untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas para pelaku usaha perikanan. Khususnya nelayan di Kampung Sukan Tengah. “Yang kami harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujarnya.

Politikus NasDem ini turut menitip pesan kepada Dinas Perikanan Berau, agar setiap bantuan yang diakomodasi merupakan kebutuhan dari nelayan maupun pembudidaya perikanan. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan semuanya bisa dijaga dengan baik. Serta dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor perikanan,” harapnya. (ADV/KN)

1...1,1661,1671,168...1,252Halaman 1,167 dari 1,252