JAKARTA – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban konflik sosial di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Senin (20/7/2026), menyampaikan bahwa belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan memastikan bantuan dikirim dari Gudang Sentra Effata Kupang menuju lokasi terdampak pada Senin (20/7) ini.

“Kementerian Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan terhadap warga terdampak berjalan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata dia.

Saifullah menjelaskan, konflik sosial yang melibatkan masyarakat Desa Narasoina dan Dusun Bele, Desa Waiburak tersebut pecah pada Sabtu (18/7) lalu, dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia serta lima orang mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, bentrokan tersebut memicu dampak kerusakan materiil berupa 20 unit rumah tinggal warga, satu unit tempat usaha, serta satu unit kendaraan roda dua yang hangus maupun rusak.

Merespons kejadian tersebut, Kemensos mendukung penuh langkah cepat Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama TNI dan Polri yang langsung diterjunkan ke lokasi guna menghentikan konflik melalui pendekatan persuasif.

Adapun bantuan logistik kedaruratan yang digelontorkan Kemensos meliputi 200 paket makanan siap saji, 100 paket makanan anak, 200 paket lauk pauk siap saji, 50 lembar kasur, 50 lembar selimut, serta satu unit tenda serbaguna.

Kemensos juga mengirimkan masing-masing 50 paket untuk bantuan perlengkapan anak, perlengkapan keluarga, serta paket sandang dewasa guna menjamin kelayakan hidup para pengungsi selama masa pemulihan situasi keamanan.

Saat ini, Pemkab Flores Timur sedang memproses Surat Keterangan Tanggap Darurat (SKTD), sementara Dinas Sosial setempat melakukan verifikasi dan validasi data korban sebagai dasar resmi pengajuan santunan duka kepada Kemensos.

Saifullah berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan penyelesaian secara damai, dan mempercayakan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat berwenang agar situasi di Adonara Timur segera pulih. (ANT/KN)

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan siap mengoperasikan kembali layanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai Senin, 20 Juli, guna menjaga konektivitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan perseroan siap menjalankan kembali layanan penyeberangan perintis sesuai arahan pemerintah dengan memastikan kesiapan armada, sumber daya manusia, dan dukungan operasional.

“ASDP siap mengoperasikan kembali layanan penyeberangan perintis sesuai arahan pemerintah. Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya daerah 3T, layanan ini merupakan penghubung utama aktivitas sosial dan ekonomi. Kami bergerak cepat menyiapkan armada, sumber daya manusia, dan dukungan operasional agar masyarakat kembali memperoleh akses transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Adapun langkah tersebut dilakukan menyusul arahan Pemerintah kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT, agar layanan kembali dijalankan.

Lebih lanjut, Heru menegaskan, layanan penyeberangan perintis tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi, tetapi juga menjadi penghubung kehidupan masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok antarwilayah kepulauan.

GM ASDP Cabang Kupang Ardhani Friandy menyampaikan bahwa sebelumnya operasional angkutan penyeberangan perintis di sejumlah lintasan NTT dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026 berdasarkan pemberitahuan dari BPTD Kelas II NTT selaku regulator.

“Namun, kami tetap menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, BPTD Kelas II NTT, serta pemerintah daerah guna memastikan kesiapan operasional apabila layanan kembali ditugaskan,” ujarnya.

Adapun layanan yang akan kembali beroperasi mencakup sejumlah lintasan penyeberangan perintis di wilayah kerja ASDP Cabang Kupang dan Cabang Sape.

Di Cabang Kupang, KMP Ile Mandiri akan melayani lintasan Larantuka-Solor, Solor-Lewoleba, Adonara (Deri)-Baranusa, Baranusa-Bakalang, serta Bakalang-Kalabahi. KMP Uma Kalada juga akan kembali melayani lintasan Raijua-Sabu dan Waingapu-Raijua.

Selanjutnya, KMP Ile Ape melayani lintasan Kewapante-Palue, Palue-Marapokot, Kewapante-Pemana, dan Kewapante-Pulau Besar. Sementara KMP Namparnos akan melayani lintasan Kalabahi-Pulau Pura, Pulau Pura-Teluk Gurita, dan Teluk Gurita-Maritaing.

Untuk wilayah kerja Cabang Sape, KMP Komodo akan kembali melayani lintasan Labuan Bajo-Pulau Rinca, sedangkan KMP Cucut mengoperasikan lintasan Labuan Bajo-Waingapu.

Ardhani mengatakan, pihaknya memastikan seluruh aspek kesiapan operasional, mulai dari armada, awak kapal, hingga dukungan pelayanan di pelabuhan telah disiapkan sesuai ketentuan regulator sehingga proses pengoperasian kembali dapat berlangsung aman, tertib, dan andal.

Sebagai BUMN transportasi yang mendapat penugasan pemerintah, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang selamat, aman, nyaman, dan andal. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan siap mempercepat program peremajaan tebu nasional guna mewujudkan swasembada gula dalam dua tahun sebagaimana target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap menjalankan arahan Bapak Presiden. Seluruh jajaran Kementerian Pertanian akan bekerja maksimal bersama pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, dan petani agar target swasembada gula dalam dua tahun dapat diwujudkan,” kata Mentan, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/7/2026).

Dia menyampaikan peremajaan tebu dilakukan melalui modernisasi budi daya, peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan petani dan industri gula.

Menurutnya, percepatan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi gula nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tebu.

Mentan menegaskan Kementerian Pertanian akan terus mengawal percepatan program peremajaan tebu sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada gula, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani tebu di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada gula dalam dua tahun. Target tersebut lebih cepat dari proyeksi awal empat tahun dan menjadi bagian dari percepatan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional.

Target itu disampaikan Presiden saat menghadiri Panen Raya dalam Rangka TNI Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Presiden mengungkapkan Mentan Andi Amran Sulaiman sebelumnya melaporkan program peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare per tahun yang diproyeksikan mampu mewujudkan swasembada gula dalam empat tahun. Namun, setelah berdiskusi, Mentan menyatakan target tersebut dapat dipercepat menjadi dua tahun.

Mendengar komitmen itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Mentan di hadapan ribuan peserta yang hadir.

“Tadi, Menteri Pertanian melaporkan kepada saya program kita sekarang adalah 100 ribu hektare per tahun. Dengan demikian akan dicapai dalam empat tahun. Tapi, setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, ‘Pak, kita bisa dalam dua tahun’,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menyampaikan pesan khusus kepada Mentan yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.

“Saya bilang bagus, tapi jangan masuk rumah sakit Menteri Pertanian. Janji, dua tahun tapi You tidak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau,” kata Presiden.

Presiden menegaskan percepatan swasembada gula merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian bangsa. Setelah berhasil mencapai target swasembada pangan, pemerintah kini terus bergerak menuju swasembada energi dan memperkuat ketahanan air.

“Target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis, sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih dan air untuk tanaman,” ujarnya.

Presiden juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah, TNI, Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga para petani yang terus bekerja mengawal berbagai program strategis nasional.

“Saya bangga melihat kerja keras semua unsur. Menteri-menteri, Panglima TNI, Kapolri, semua bekerja dengan gesit, tidak mengenal istirahat. Bahkan, banyak pejabat tinggi negara yang ambruk masuk rumah sakit karena bekerja keras,” kata Presiden.

Menurut Presiden, kerja keras tersebut dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

“Kita mengejar sasaran karena rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan kaya seperti Indonesia. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan membangun Indonesia selain kita sendiri,” tegas Kepala Negara. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu, membahas target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026.

“Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit,” dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) Minggu (19/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Selain membahas perkembangan pelaksanaan program, pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Hal tersebut bertujuan agar implementasi program BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” tulis unggahan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mencapai target 400 ribu unit bedah rumah pada tahun 2026.

Mendagri menjelaskan, data calon penerima BSPS telah tersedia. Namun, sebagian data masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria. Bahkan, juga terdapat data yang baru diajukan oleh daerah.

Selain itu, menurutnya, masih terdapat sejumlah Pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta Pemda memastikan setiap usulan telah diverifikasi secara cermat di lapangan agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Tito meminta Pemda mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit bedah rumah dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, ia juga meminta Pemda memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota.

“Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” kata Mendagri, Jumat (10/7). (ANT/KN)

JAKARTA – Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah manajemen dalam mewujudkan visi Mengemaskan Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan akbar yang diikuti sekitar 1.000 karyawan dan pensiunan PT Pegadaian di kawasan Kukusan, Depok, Minggu (19/7/2026).

Ketua Umum SP Pegadaian Mufri Yandi mengatakan seluruh anggota serikat pekerja memiliki visi yang sama dengan manajemen perusahaan dalam mendorong keberhasilan program Mengemaskan Indonesia.

“Kami menegaskan berkali-kali bahwa SP Pegadaian sejalan dan se-visi dengan Manajemen PT Pegadaian dalam mensukseskan visi Mengemaskan Indonesia. Bagi SP Pegadaian, suatu kehormatan besar kami dapat berkontribusi dalam agenda literasi finansial dan emas terbesar dalam sejarah republik Indonesia,” ucap Ketua Umum SP Pegadaian Mufri Yandi.

Menurut Mufri, dukungan tersebut akan diwujudkan oleh sekitar 14 ribu anggota SP Pegadaian yang tersebar di berbagai daerah. Ia menilai keberhasilan program perusahaan bukan hanya menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai pekerja, tetapi juga menjadi kebanggaan bersama.

“Jualan emas dan produk perusahaan yang lain itu sudah jadi kewajiban. Tapi soal mensukseskan Mengemaskan Indonesia, seluruh anggota SP Pegadaian punya energi yang lebih besar. Karena ini jadi pride (kebanggaan) bagi kami semua,” ujarnya.

Di sisi lain, Mufri menegaskan pentingnya menjaga hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kemitraan yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian target perusahaan.

“Kami tetap mengingatkan prinsip hubungan industrial Pancasila sebagai wujud relasi SP Pegadaian dengan manajemen PT Pegadaian. Sebab, itulah kunci harmonisasi dan sinergi kami selama ini. Hemat saya, hubungan industrial Pancasila juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan visi Mengemaskan Indonesia,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pola hubungan yang terjalin antara SP Pegadaian dan manajemen telah mendapat perhatian dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, keharmonisan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan pelat merah lainnya.

“Buktinya ada (Pak) Wamenaker Afriansyah Noor hadir disini. Beliau sengaja kita undang untuk melihat betapa harmonis dan sinerginya hubungan antara SP Pegadaian dengan Manajemen PT Pegadaian. Kami mengerjakan arahan Pak Wamenaker untuk terus membangun sinergi dan kemitraan dengan jajaran manajemen,” tutur dia.

Selain kegiatan kebersamaan, SP Pegadaian juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar serta menyalurkan bantuan kepada sejumlah pengurus masjid dan musala di wilayah Kukusan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan akbar itu turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Dalam sambutannya, ia kembali mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja sebagai salah satu faktor pendukung kemajuan perusahaan dan terciptanya hubungan industrial yang sehat. (Fajri)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak para orang tua untuk mengambil peran lebih besar dalam melindungi anak saat beraktivitas di ruang digital. Menurutnya, kehadiran regulasi saja tidak cukup apabila tidak diiringi pendampingan dari keluarga.

Hal itu disampaikan Meutya dalam kegiatan Gerak Bersama Anak Indonesia di Jakarta Selatan, Minggu (19/7/2026). Ia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai upaya memperkuat keamanan anak di dunia digital.

Menurut Meutya, aturan tersebut bertujuan membantu keluarga mengurangi berbagai risiko yang dihadapi anak ketika menggunakan internet, mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia hingga potensi kecanduan media sosial. Namun, ia menegaskan tanggung jawab utama tetap berada di tangan orang tua.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah, melalui aturan yang telah ditandatangani Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menetapkan bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh memiliki akun pada media sosial berisiko tinggi. Regulasi ini dilahirkan untuk membantu para orang tua menjaga anaknya di ranah digital. Namun, regulasi ini membantu orang tua, bukan menggantikan orang tua,” ujar Meutya Hafid.

Selain mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu, PP TUNAS juga mewajibkan penyelenggara platform digital menerapkan sistem pelindungan anak sejak tahap pengembangan layanan. Kebijakan tersebut diharapkan membuat platform lebih memperhatikan aspek keamanan pengguna anak.

“Anak-anak Indonesia amat berharga. Hak-haknya di ranah digital harus dihormati oleh platform. Komitmen kami adalah mengatur platform digital agar wajib memastikan keamanan anak-anak Indonesia sejak tahap safety by design hingga produk dan layanan yang mereka sediakan,” tegasnya.

Meutya mengatakan ruang digital memiliki banyak manfaat bagi anak untuk belajar, mencari informasi, dan mengembangkan kreativitas. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dunia digital juga menyimpan berbagai ancaman sehingga orang tua perlu mengatur waktu dan akses anak terhadap media sosial yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Ranah digital sangat luas. Hal-hal yang buruk juga bisa masuk. Kalau memang ingin anak tidak terpapar sebelum waktunya, bantulah anak melakukan penundaan untuk membuat akun sendiri di media sosial berisiko tinggi,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pelindungan anak kepada pemerintah maupun platform digital. Menurutnya, pengawasan keluarga tetap menjadi faktor penting agar aturan yang telah diterbitkan dapat berjalan efektif.

“Jangan sampai ada orang tua yang mengeluh anaknya masih bisa masuk ke media sosial, padahal orang tuanya mengetahui dan membiarkannya. Regulasi tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

Di samping penguatan regulasi, pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital bagi anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dengan bekal tersebut, anak diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan digital untuk mendukung masa depannya.

“Anak-anak Indonesia jangan sampai menjadi korban algoritma, tetapi harus menjadi pencipta masa depan digital Indonesia. Mereka harus kita bekali dengan literasi, pendampingan, dan pelindungan yang cukup agar dapat memanfaatkan teknologi untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (Fajri)