Beranda blog

RSUD Bontang Rilis Jadwal Dokter Saraf hingga Gigi Anak November 2026, Ini Daftar Layanannya

0
Ilustrasi pelayanan saraf dan kesehatan gigi anak di RSUD Taman Husada Bontang. (AI)

BONTANG – Masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan saraf, kesehatan ibu dan anak, kejiwaan, hingga perawatan gigi di RSUD Taman Husada Bontang perlu memperhatikan jadwal dokter sepanjang November 2026. Sejumlah poliklinik memiliki waktu pelayanan berbeda, bahkan beberapa dokter hanya bertugas pada tanggal tertentu. Rumah sakit juga membatasi pendaftaran paling lambat satu jam sebelum pelayanan berakhir.

Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan jadwal tersebut disusun agar pasien dapat menyesuaikan waktu kunjungan dengan dokter spesialis yang dibutuhkan.

Layanan yang tersedia meliputi Neurorestorasi, Saraf, Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), Anak, Jiwa, Gigi Anak, Bedah Mulut, serta Periodonti.

Untuk Poliklinik Neurorestorasi, pelayanan ditangani dr. Atika Ridwan, M.Kes., Sp.N., F.NR., setiap Senin hingga Kamis pukul 07.30–14.00 Wita dan Jumat pukul 07.30–10.00 Wita.

“Dokter yang sama juga melayani Poliklinik Saraf setiap Senin sampai Kamis, pukul 09.00–14.00 Wita, serta Jumat pukul 09.00–11.00 Wita,” ujar Romy, Selasa (3/11/2026).

Sementara Poliklinik Obgyn memiliki tiga dokter yang bertugas secara bergantian sepanjang November.

dr. Khairul Amin Dalimunthe, Sp.OG., dijadwalkan melayani pada 2–6 dan 23–27 November. Selanjutnya, dr. Nigelia Renaldi, M.Kes., Sp.OG., bertugas pada 9–13 dan 30 November.

Adapun dr. M. Orto Witra Wahab, Sp.OG., melayani pada 16–20 November.

“Jam pelayanan Obgyn berlangsung Senin sampai Kamis, pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita,” jelasnya.

Pengaturan dokter berdasarkan periode tanggal juga berlaku di Poliklinik Anak.

Pada 1–10 November, pelayanan ditangani dr. Moh. Thoufik Hidayat, Sp.A., dilanjutkan dr. Ida Ayu Laksmi Arnita Utari, M.Sc., Sp.A., pada 11–20 November.

Sementara dr. Arlita Putri, Sp.A., dijadwalkan bertugas pada 21–30 November.

Poliklinik Anak melayani pasien setiap Senin hingga Kamis pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Untuk pelayanan kesehatan jiwa, RSUD Taman Husada menugaskan dr. Dewi Maharni, M.Sc., Sp.KJ., setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita serta Jumat pukul 08.00–11.00 Wita.

Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pemeriksaan kesehatan mental sesuai kondisi medis masing-masing.

Selain layanan medis umum dan spesialis, RSUD Taman Husada juga menyediakan sejumlah poliklinik kesehatan gigi dan mulut.

Poliklinik Gigi Anak ditangani drg. Hena Ratnasari, Sp.KGA., setiap Senin, Selasa, dan Kamis pukul 08.00–14.00 Wita. Pelayanan tidak tersedia pada Rabu.

Sementara Poliklinik Bedah Mulut bersama drg. Sabella Trinolaurig, Sp.BM., melayani setiap Senin dan Rabu pukul 08.00–14.00 Wita, serta Jumat pukul 08.00–11.00 Wita.

Pelayanan Bedah Mulut tidak dibuka pada Selasa dan Kamis.

Adapun Poliklinik Periodonti yang menangani kesehatan jaringan penyangga gigi dilayani drg. Darna, Sp.Perio., dengan pembagian jadwal berbeda.

Pada Senin dan Selasa, pelayanan berlangsung pukul 08.00–12.00 Wita. Rabu dan Kamis pukul 12.00–16.00 Wita, sedangkan Jumat pukul 09.30–11.00 Wita.

Romy mengingatkan pasien agar memastikan jadwal dokter sebelum datang, terutama untuk poliklinik yang memiliki pembagian waktu dan hari pelayanan khusus.

Pendaftaran harus dilakukan paling lambat satu jam sebelum jam pelayanan berakhir. Pasien juga wajib melakukan check-in sesuai jam klaster yang telah ditentukan rumah sakit.

“Pasien juga diminta melakukan check-in sesuai jam cluster yang telah ditentukan. Selain itu, pelayanan poliklinik tidak beroperasi pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional,” tegasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Kunjungi PKT, Anggota Komisi XII DPR RI Apresiasi Kinerja Perusahaan

0
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syafruddin, saat kunjungan kerja ke perusahaan, Jumat (30/10/2026). (Ist)

BONTANG – Optimalisasi kinerja PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mendapat apresiasi Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syafruddin, saat kunjungan kerja ke perusahaan, Jumat (30/10/2026).

Syafruddin menilai, PKT terus menunjukkan peran strategis sebagai salah satu industri pupuk nasional yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian bisnis, namun turut memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini tercermin dari upaya perusahaan menjaga keandalan operasional hingga menghadirkan manfaat yang berdampak nyata di masyarakat.

Menurut dia, keberadaan industri strategis seperti PKT memiliki arti penting bagi pembangunan. Selain menopang ketersediaan pupuk, perusahaan juga mampu menjadi contoh dalam mengintegrasikan pertumbuhan industri dengan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur.

“Kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja di tengah dinamika industri dan tantangan global, menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Untuk itu, kami mengapresiasi langkah PKT yang terus menjaga produktivitas serta meningkatkan efisiensi melalui optimalisasi fasilitas produksi,” ungkap Syafruddin.

Ia menyampaikan, aspek lingkungan merupakan tantangan tersendiri dalam mengelola dampak operasional. Namun, berbagai inisiatif seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, hingga pengembangan ekonomi sirkular menunjukkan keseriusan PKT menjalankan praktik industri secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, Syafruddin turut menyoroti implementasi program TJSL yang dinilai menjadi wujud kehadiran perusahaan di masyarakat. Program pemberdayaan, pengembangan UMK, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan manfaat yang lebih luas.

“Realisasi ini bisa kita lihat dari banyaknya kontribusi yang telah diberikan PKT dari tahun ke tahun, dengan menghadirkan program yang tidak hanya memberi manfaat secara langsung, tapi juga mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Syafruddin.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga PKT tidak hanya menjadi penggerak industri pupuk nasional, namun turut memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan masyarakat secara berkelanjutan.

“Sementara kami dari fungsi legislatif akan terus mendorong kebijakan yang tepat, guna menjaga daya saing industri agar semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional,” tambah Syafruddin.

Direktur Keuangan dan Umum PKT, Andik Cahyanto Budiarto, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi XII DPR RI terhadap keberlanjutan perusahaan. Kata Andik, saat ini PKT terus memperkuat operational excellence melalui peningkatan keandalan fasilitas, optimalisasi proses produksi, efisiensi energi, serta penerapan teknologi dan digitalisasi.

Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui revitalisasi Ammonia Pabrik-2 yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menurunkan konsumsi energi secara signifikan.

“Modernisasi fasilitas produksi merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan industri pupuk tetap kompetitif, sekaligus mampu menjaga produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional,” ujar Andik.

Ia menyebut keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan PKT, yang secara konsisten menerapkan sistem manajemen lingkungan, konservasi energi dan air, pengendalian emisi, serta pengelolaan limbah melalui prinsip 3R.

Salah satu langkah strategis yang dikembangkan, yakni pembangunan pabrik soda ash berkapasitas 300 ribu ton per tahun. Pabrik ini tidak hanya diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri kimia, tapi juga mengusung pendekatan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan karbon dioksida (CO2) dari proses produksi PKT sebagai bahan baku, dengan potensi penyerapan hingga 174 ribu ton CO2 per tahun.

“Pengelolaan lingkungan juga diperkuat melalui penerapan sistem manajemen berstandar internasional, untuk memastikan aspek lingkungan dan efisiensi sumber daya menjadi bagian dari pengendalian operasional perusahaan secara terukur dan berkelanjutan,” jelas Andik.

Sejalan dengan itu, program TJSL yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat terus diperkuat, mengacu pada prinsip ISO 26000 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prinsip yang kami dorong adalah bagaimana keberadaan perusahaan dapat memberi manfaat jangka panjang. Untuk itu, program TJSL dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat, disertai pendampingan agar manfaatnya dapat terus berkembang bahkan setelah program berakhir,” terang Andik.

Ia menegaskan, PKT akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, legislatif hingga seluruh pemangku kepentingan, untuk memastikan keberlanjutan industri mampu menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan sosial. Hal ini pun bagian dari peran perusahaan sebagai agen pembangunan, dengan menjalankan industri secara bertanggung jawab.

“Ke depan, PKT akan terus memperkuat kinerja dan daya saing perusahaan melalui penerapan prinsip keberlanjutan di setiap lini bisnis. Untuk itu, sinergi dengan eksekutif dan legislatif akan terus kami tingkatkan, guna mendorong kebijakan yang mendukung kemandirian industri dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Andik. (adv/al)

Editor: YusvaAlam

RSUD Bontang Rilis Jadwal Dokter THT hingga Mata November 2026, Sejumlah Poli Tak Buka Setiap Hari

0
Gedung RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – Pasien yang hendak memeriksakan kesehatan mata, telinga, hidung, tenggorokan (THT), kulit, hingga menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh di RSUD Taman Husada Bontang perlu memperhatikan jadwal dokter sepanjang November 2026. Sejumlah poliklinik tidak membuka pelayanan setiap hari, sementara dokter anestesi memiliki pembagian jadwal berdasarkan tanggal. Pendaftaran juga ditutup satu jam sebelum waktu pelayanan berakhir.

Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan jadwal tersebut menjadi acuan masyarakat sebelum mendatangi Instalasi Rawat Jalan.

Untuk Poliklinik THT, pelayanan ditangani dr. Natalia I. Sumule, Sp.THT-KL., setiap Senin, Selasa, dan Kamis pukul 09.00–14.00 Wita, serta Jumat pukul 09.00–11.00 Wita. Poliklinik ini tidak membuka pelayanan pada Rabu.

Sementara Poliklinik Mata bersama dr. Retna Ningrum, Sp.M., melayani setiap Senin hingga Rabu pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita. Khusus Kamis, pelayanan tidak tersedia.

Untuk Poliklinik Kulit dan Kelamin, dua dokter bertugas secara bergantian. dr. Andi Amalia Nefyanti, Sp.D.V.E., dijadwalkan melayani setiap Senin dan Rabu, sedangkan dr. Andi Anwar Arsyad, Sp.D.V.E., bertugas pada Selasa dan Kamis.

“Jam pelayanannya berlangsung mulai dari pukul 08.00–14.00 Wita di setiap Senin hingga Kamis, serta di pukul 08.00–11.00 Wita pada Jumat,” jelas Romy, Selasa (3/11/2026).

Adapun Poliklinik Gizi Klinik yang ditangani dr. Naldi Yanwar, Sp.GK., membuka pelayanan setiap Senin pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Layanan Anestesi memiliki pembagian jadwal lebih terperinci karena melibatkan tiga dokter.

dr. Arditya Maulana, M.Ked.Klin., Sp.An., bertugas pada 3–4, 6, 12–13, serta 24–25 November.

Sementara dr. Helda Liza Murya Koto, Sp.An., dijadwalkan melayani pada 2, 9–11, 26–27, dan 30 November. Adapun dr. Khutbah Juliansyah, Sp.An., bertugas pada 5, 16–20, 22, dan 23 November.

“Adapun jam pelayanan Anestesi berlangsung Senin hingga Kamis, dari pukul 11.00–15.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita,” katanya.

Pada Poliklinik Patologi Anatomi, pelayanan ditangani dua dokter secara bergantian. dr. M. Rasyid Ridho, Sp.PA., bertugas setiap Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan dr. Norsikawaty Haya, Sp.PA., melayani pada Selasa dan Kamis.

Jam pelayanan Patologi Anatomi berlangsung Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita serta Jumat pukul 08.00–11.00 Wita.

Selain layanan spesialis, RSUD Taman Husada menyediakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau Medical Check Up (MCU) bersama dr. Freedy Yulyawan.

Pelayanan MCU tersedia setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 08.00–11.00 Wita.

Untuk ibu yang membutuhkan konsultasi menyusui, Poliklinik Laktasi ditangani dr. Siti Aisyatur Ridha setiap Senin dan Rabu pukul 08.00–14.00 Wita serta Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Romy mengingatkan pasien agar memastikan jadwal dokter sebelum datang, terutama untuk layanan yang memiliki pembagian hari maupun tanggal khusus.

Pendaftaran ditutup satu jam sebelum pelayanan berakhir. Pasien juga diminta melakukan check-in sesuai jam klaster yang telah ditentukan rumah sakit.

“Selain itu, pasien juga diminta melakukan check-in sesuai dengan waktu cluster yang telah ditentukan. Adapun pelayanan poliklinik tidak beroperasi di Sabtu, Minggu, hingga hari libur nasional,” bebernya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

RSUD Bontang Rilis Jadwal Dokter November 2026, Layanan Urologi hingga Bedah Saraf Tersedia

0
Gedung RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – Masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan urologi, bedah saraf, ortopedi, hingga rehabilitasi medik di RSUD Taman Husada Bontang perlu memperhatikan jadwal praktik dokter sepanjang November 2026. Sejumlah layanan spesialis hanya dibuka pada hari tertentu, sedangkan pendaftaran pasien ditutup satu jam sebelum pelayanan berakhir.

Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan jadwal tersebut menjadi acuan bagi masyarakat sebelum menjalani pemeriksaan maupun konsultasi di Instalasi Rawat Jalan.

Selain layanan bedah dan rehabilitasi, rumah sakit juga menyediakan tiga poliklinik spesialis gigi, yakni Konservasi Gigi, Ortodonti, dan Prostodonti.

Untuk Poliklinik Konservasi Gigi, pelayanan ditangani drg. Safitri Kusuma Dewi, Sp.KG., setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 08.00–11.00 Wita.

Sementara Poliklinik Ortodonti bersama drg. Winda Futriani, Sp.Ort., memiliki jadwal berbeda. Pada Senin dan Selasa, pelayanan berlangsung pukul 12.00–16.00 Wita, Rabu dan Kamis pukul 08.00–12.00 Wita, serta Jumat pukul 08.00–09.30 Wita.

“Adapun layanan Prostodonti bersama drg. Orbadewo Atma Saktinegara, Sp.Pros., tersedia di Senin hingga Kamis, mulai dari pukul 08.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 08.00–11.00 Wita,” jelas Romy, Selasa (3/11/2026).

Untuk pemeriksaan tulang dan sendi, Poliklinik Ortopedi ditangani dr. Erny Khomariyah, Sp.OT., M.Ked.Klin., setiap Selasa dan Rabu pukul 09.00–15.00 Wita serta Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Pelayanan Ortopedi tidak tersedia pada Senin dan Kamis.

Sementara Poliklinik Bedah Umum memiliki dua dokter yang bertugas bergantian. dr. Muhammad Hidayat, Sp.B., melayani setiap Senin, Selasa, dan Kamis, sedangkan dr. Kiki Budiani, Sp.B., bertugas pada Rabu dan Jumat.

Jam pelayanan Bedah Umum berlangsung Senin hingga Kamis pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

“Jam praktik di pelayanan Bedah Umum berlangsung Senin hingga Kamis, pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita,” ungkapnya.

Untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan Bedah Saraf, pelayanan ditangani dr. Muhammad Reyhan Syawal, Sp.BS., setiap Senin pukul 09.00–12.00 Wita, Rabu pukul 09.00–14.00 Wita, dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Poliklinik tersebut tidak membuka pelayanan pada Selasa dan Kamis.

Adapun Poliklinik Urologi bersama dr. Salim Muhammad Baselim, Sp.U., FEBU, melayani pasien setiap Senin pukul 13.00–16.00 Wita, serta Selasa dan Kamis pukul 09.00–14.00 Wita.

Layanan Urologi tidak tersedia pada Rabu dan Jumat.

Sementara Poliklinik Rehabilitasi Medik ditangani dr. Rahmawaty Dian, Sp.KFR., setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 08.00–11.00 Wita.

Romy mengingatkan pasien agar memastikan jadwal dokter sebelum datang, terutama pada poliklinik yang tidak membuka pelayanan setiap hari.

Pendaftaran harus dilakukan paling lambat satu jam sebelum jam pelayanan berakhir. Pasien juga wajib melakukan check-in sesuai jam klaster yang telah ditentukan rumah sakit.

“Perlu diketahui, pelayanan poliklinik tidak beroperasi pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional,” paparnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

RSUD Bontang Rilis Jadwal Dokter November 2026, Layanan Jantung hingga Kanker Tersedia

0
Gedung RSUD Taman Husada Bontang. (Istimewa)

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang merilis jadwal praktik dokter spesialis untuk pelayanan rawat jalan sepanjang November 2026. Sejumlah poliklinik, mulai layanan jantung, kanker, penyakit dalam, paru hingga pemeriksaan kehamilan berisiko tinggi, tersedia dengan jadwal berbeda. Pasien diminta memperhatikan waktu pelayanan dan melakukan pendaftaran paling lambat satu jam sebelum poliklinik tutup.

Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan pengaturan jadwal tersebut bertujuan memudahkan masyarakat menyesuaikan kunjungan dengan dokter yang bertugas.

Selain memperhatikan jadwal, pasien juga wajib melakukan check-in sesuai jam klaster yang telah ditentukan rumah sakit.

“Adapun layanan yang tersedia di antaranya Poliklinik Bedah Onkologi, Hematologi Onkologi Medik, Obgyn Fetomaternal, Jantung, Penyakit Dalam, Geriatri, VCT, dan Paru,” ujar Romy, Selasa (3/11/2026).

Untuk layanan Bedah Onkologi, RSUD menugaskan dr. Johan Gomar Gama, Sp.B., Subsp.Onk (K), dengan jadwal setiap Senin, Rabu, dan Kamis pukul 09.00–14.00 Wita.

Sementara Poliklinik Hematologi Onkologi Medik dilayani dr. Novi Apriany, Sp.PD, Subsp.H.Onk.M (K), setiap Senin hingga Kamis pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Layanan ini ditujukan untuk pemeriksaan dan penanganan penyakit darah serta kanker sesuai kebutuhan medis pasien.

Pada Poliklinik Obgyn Fetomaternal, pemeriksaan ditangani dr. Fatima Zahra, Sp.OG-Subsp.KFM, setiap Selasa dan Kamis pukul 09.00–14.00 Wita.

Poliklinik tersebut melayani pemeriksaan kehamilan yang membutuhkan penanganan khusus, termasuk pemantauan kondisi ibu dan janin dengan risiko tertentu.

“Pada Poliklinik Obgyn Fetomaternal, masyarakat dapat berkonsultasi dengan dr. Fatima Zahra, Sp.OG-Subsp.KFM, di setiap Selasa dan Kamis, sekitar pukul 09.00–14.00 Wita,” ungkap Romy.

Untuk Poliklinik Jantung, dua dokter bertugas secara bergantian. Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP., FIHA, melayani setiap Selasa dan Kamis, sedangkan dr. Iznaeny Rahma, Sp.JP, bertugas Senin, Rabu, dan Jumat.

Jam pelayanan jantung berlangsung Senin hingga Kamis pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Sementara Poliklinik Penyakit Dalam membuka pelayanan Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 08.00–11.00 Wita.

Dokter yang bertugas dibagi berdasarkan periode tanggal. Pada 1–10 November, pelayanan ditangani dr. Dyah Sawitri, Sp.PD, dilanjutkan dr. Dendy Hendriansyah, Sp.PD, pada 11–20 November, serta dr. Calvin Layuk Allo, Sp.PD, pada 21–30 November.

Pengaturan serupa berlaku di Poliklinik Geriatri yang melayani pasien lanjut usia.

Layanan tersebut tersedia setiap Selasa dan Kamis pukul 09.00–14.00 Wita, dengan dr. Calvin Layuk Allo, Sp.PD, bertugas pada 1–10 November.

Selanjutnya, dr. Dyah Sawitri, Sp.PD, melayani pada 11–20 November dan dr. Dendy Hendriansyah, Sp.PD, pada 21–30 November.

Untuk Poliklinik Voluntary Counseling and Testing (VCT), pelayanan dibuka setiap Rabu pukul 09.00–14.00 Wita.

Dokter yang bertugas mengikuti pembagian periode yang sama dengan Poliklinik Geriatri.

Adapun Poliklinik Paru dilayani dr. Dian Ariani Tarigan, Sp.P, setiap Senin hingga Kamis pukul 09.00–14.00 Wita dan Jumat pukul 09.00–11.00 Wita.

Romy mengingatkan seluruh pelayanan poliklinik rawat jalan tutup pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Karena itu, masyarakat diminta memastikan jadwal dokter sebelum datang, terutama pasien yang menjalani pemeriksaan rutin atau kontrol lanjutan.

Pendaftaran harus diselesaikan paling lambat satu jam sebelum pelayanan berakhir, sedangkan kedatangan pasien tetap mengikuti pengaturan jam klaster rumah sakit. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Pasien Isolasi RSUD Bontang Dilarang Dibesuk, Pendamping Keluarga Dibatasi Satu Orang

0
Kabag HKK RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang melarang kunjungan umum bagi pasien yang menjalani perawatan di Ruang Anggrek atau ruang isolasi. Namun, pasien dengan kondisi tertentu masih diperbolehkan mendapat pendampingan satu anggota keluarga inti atau pendamping yang telah mendapat persetujuan petugas. Pendamping wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) dan mengikuti jadwal yang ditetapkan rumah sakit.

Kepala Bagian Hukum, Komunikasi, dan Kerja Sama (HKK) RSUD Taman Husada Bontang, Romy Rizka, mengatakan aturan tersebut diberlakukan untuk menjaga keselamatan pasien sekaligus mengurangi risiko penularan penyakit di lingkungan ruang isolasi.

Menurutnya, pendampingan tidak dapat dilakukan secara bebas. Keluarga yang akan mendampingi pasien harus terlebih dahulu melapor kepada petugas atau perawat Ruang Anggrek.

“Pendamping wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) secara benar sesuai arahan petugas,” ujar Romy, Selasa (3/11/2026).

Ia menjelaskan, pendampingan hanya diberikan kepada pasien yang membutuhkan bantuan khusus selama menjalani perawatan.

Di antaranya pasien lanjut usia atau geriatri dengan gangguan fungsi kognitif sedang hingga berat, pasien berisiko jatuh tinggi, serta pasien yang menunjukkan perilaku agresif, mengamuk, atau tidak kooperatif.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk pasien dengan tingkat ketergantungan berat hingga total yang membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari.

Selain membatasi jumlah pendamping, RSUD Taman Husada mengatur waktu pendampingan dalam tiga sesi setiap hari.

Sesi pagi berlangsung pukul 06.00–07.00 Wita, siang pukul 12.00–13.00 Wita, dan malam pukul 18.30–19.30 Wita.

Di luar waktu tersebut, keluarga tidak diperkenankan melakukan pendampingan kecuali terdapat arahan khusus dari petugas medis.

Romy menegaskan seluruh pendamping harus mematuhi protokol kesehatan selama berada di ruang isolasi.

“Selain menggunakan APD, pendamping pasien diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan pasien,” jelasnya.

Penggunaan APD dan pembatasan interaksi diperlukan karena pasien yang menjalani isolasi membutuhkan pengawasan serta pengendalian risiko penularan secara lebih ketat.

Romy meminta keluarga pasien berkoordinasi dengan petugas Ruang Anggrek sebelum melakukan pendampingan agar seluruh prosedur keselamatan dapat dipenuhi. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Kampus Negeri dan Swasta Bertukar Inovasi di KPPTI 2026, Ini Agenda Utamanya

0
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek, Khairul Munadi (tengah) dalam taklimat media di Jakarta, Senin (2/11/2026). ANTARA/Sean Filo Muhamad

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyiapkan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 sebagai wadah pertukaran inovasi dan praktik baik ant perguruan tinggi. Forum yang digelar pada 11–13 November 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, itu akan menghadirkan 48 paparan praktik baik dalam 12 sesi tematik.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, mengatakan KPPTI menjadi ruang pembelajaran bersama sekaligus penguatan kolaborasi antarkampus untuk meningkatkan kontribusi pendidikan tinggi bagi masyarakat.

“Tujuan KPPTI adalah untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui pembelajaran bersama dan kolaborasi,” kata Khairul dalam taklimat media di Jakarta, Senin (2/11).

Mengusung tema “Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Keberdampakan: Elaborasi Teknologi dan Kearifan Lokal yang Inklusif dan Humanis”, KPPTI 2026 melanjutkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang menghasilkan Surabaya Message serta lebih dari 100 nota kesepahaman antarkampus.

Pada tahun ini, pembahasan diarahkan pada penguatan kontribusi perguruan tinggi melalui empat pilar, yakni akses, mutu, relevansi, dan dampak.

Khairul menjelaskan, terdapat empat subtema yang akan dibahas, yaitu implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), teknologi digital dan kecerdasan artifisial, kearifan lokal dan ekonomi kerakyatan, serta inklusivitas dan humanisme.

Menurut dia, keberagaman kualitas perguruan tinggi di Indonesia menjadi salah satu alasan pentingnya forum pertukaran gagasan dan pengalaman. Melalui KPPTI, kampus diharapkan dapat saling belajar untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun kepemimpinan.

Selain diskusi dan pemaparan praktik baik, KPPTI 2026 juga akan meluncurkan tiga inisiatif strategis.

Pertama, Digital Maturity Index untuk memetakan tingkat kematangan transformasi digital perguruan tinggi. Kedua, kerangka generatif AI sebagai panduan pemanfaatan kecerdasan artifisial dengan memperhatikan etika dan integritas akademik.

Ketiga, konsorsium rumah sakit pendidikan yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi rumah sakit di lingkungan perguruan tinggi.

Khairul berharap KPPTI tidak hanya menjadi forum pertemuan, tetapi juga mendorong pertukaran pengalaman dan kolaborasi yang berkelanjutan antarkampus.

Melalui forum tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat kapasitas institusi dan menghasilkan kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat. (ANT/KN)

Kapolres Sukoharjo Dinonaktifkan Usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

0
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JAKARTA – Keluhan santri dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah, terkait penggeledahan yang dilakukan polisi berbuntut pemeriksaan internal. Polri menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena bersama tiga personel lainnya untuk menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penonaktifan tersebut merupakan bagian dari langkah penanganan internal atas peristiwa yang memunculkan keluhan dari para santri dan pengasuh ponpes.

Selain AKBP Andhika, tiga personel yang turut dinonaktifkan yakni Iptu AS selaku Kasat Reserse Kriminal (Reskrim), Ipda FA selaku Kanit Pidana Umum (Pidum), dan Ipda RAP selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Tindakan penonaktifan keempat personel tersebut tentunya saat ini juga masih menjalani proses pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban peristiwa yang menjadi keluhan, khususnya bagi anak-anak santri dan juga pengasuh yang langsung terdampak pada lokasi tersebut,” kata Trunoyudo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Trunoyudo menegaskan, Polri menghormati keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berperan membina akhlak dan keilmuan umat Islam.

Menurut dia, Polri juga telah mendengarkan berbagai keluhan dan kritik, terutama dari pihak yang terdampak langsung dalam peristiwa tersebut. Karena itu, Divisi Propam mengambil langkah pemeriksaan etik sekaligus menonaktifkan empat personel yang terlibat.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S. Polisi kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, polisi melakukan penggeledahan, termasuk di lingkungan Ponpes Hamalatul Quran. Namun, tindakan tersebut memunculkan keluhan dari sejumlah santri dan pengasuh.

Polda Jawa Tengah sebelumnya menyatakan telah melibatkan personel Polisi Wanita (Polwan) dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan. Pelaksanaan penggeledahan juga disebut disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama.

Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi para santri yang terdampak.

Pemeriksaan terhadap empat personel tersebut kini menjadi bagian dari proses evaluasi internal Polri atas pelaksanaan penggeledahan yang menuai keluhan tersebut. (ANT/KN)

Polri dan BPOM Perketat Pengawasan Tramadol hingga Apotek Merah Putih

0
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Kepala BPOM RI Taruna Ikrar (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JAKARTA – Peredaran obat-obatan tertentu yang rawan disalahgunakan hingga pengawasan produk di Apotek Merah Putih menjadi perhatian Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kedua lembaga sepakat memperkuat pengawasan, pertukaran informasi, hingga penegakan hukum untuk mengantisipasi peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Kapolri mengatakan, pembahasan mencakup sejumlah persoalan, mulai dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti Tramadol, peredaran vape, hingga tanaman kratom. Pengawasan kosmetik ilegal dan pengelolaan pangan dalam program prioritas pemerintah juga menjadi perhatian.

Polri, kata dia, berkomitmen mendukung BPOM melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di bidang obat dan makanan.

“Kita berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama lebih kuat lagi dengan pertukaran informasi, kemudian dengan pengawasan yang lebih ketat, dan juga penegakan hukum yang lebih berkeadilan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, salah satu fokus pembahasan adalah pengawasan peredaran obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan, termasuk Tramadol dan Hexamine. Penggunaan dan peredaran obat tersebut harus memenuhi ketentuan serta persyaratan yang berlaku.

Selain pengawasan obat, BPOM juga menggandeng Polri untuk mengawasi pengelolaan produk pangan dan obat-obatan yang nantinya dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk Apotek Merah Putih.

Taruna menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 Pasal 97 mengamanatkan BPOM melakukan pendampingan, penyiapan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Pengawasan mencakup operasional Apotek Merah Putih, fasilitas penyimpanan rantai dingin (cold storage), serta pangan olahan yang akan dipasarkan melalui gerai-gerai KDMP.

“Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, khususnya di Pasal 97 itu memerintahkan kepada BPOM untuk mulai dari pendampingan, penyiapan, hingga pengawasan dari pelaksanaan, khususnya yang berhubungan dengan Apotek Merah Putih, kemudian juga cold storage-nya, termasuk pangan olahan yang akan dijual di gerai-gerai tersebut. Tentu itu membutuhkan pengawasan yang ketat yang tentu perlu bersinergi dengan Polri,” ucapnya.

Kerja sama kedua lembaga juga akan diperluas ke pengawasan perdagangan obat dan makanan melalui platform digital. Menurut Taruna, perkembangan penjualan secara daring membutuhkan pengawasan lebih kuat, termasuk dukungan sumber daya manusia dan instrumen penegakan hukum.

Ia mengungkapkan, hingga Oktober 2026, aktivitas perdagangan digital yang menjadi perhatian BPOM memiliki dampak sekitar Rp350 miliar. Selain itu, terdapat sekitar 1,5 juta tautan yang memerlukan pengawasan lebih lanjut.

“Karena sekarang era di mana sistem digitalisasi penjualan berbagai hal yang nilainya juga cukup fantastik. Untuk sampai Oktober ini, kita lihat ada sekitar Rp350 miliar yang berdampak, dan sampai dengan Oktober ini juga ada kurang lebih 1,5 juta tautan. Itu tentu perlu pengawasannya yang lebih ketat, dan kita yakin di kepolisian punya fasilitas dan punya instrumen yang lebih kuat,” katanya.

Melalui kolaborasi tersebut, Polri dan BPOM berharap pengawasan peredaran obat dan makanan semakin efektif, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun perdagangan digital. (ANT/KN)

Bahlil Tegaskan Ekspor Listrik ke Singapura Harus Ikuti Harga Indonesia

0
Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. (ANTARA)

JAKARTA – Rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura belum menemui kepastian. Pemerintah menegaskan penjualan listrik ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika negara pembeli menyepakati harga yang ditetapkan Indonesia. Jika tidak, kebutuhan listrik domestik akan tetap menjadi prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah telah melakukan perhitungan harga ekspor melalui Kementerian ESDM. Karena itu, Indonesia tidak akan menurunkan harga hanya untuk memenuhi permintaan calon pembeli.

“Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/11/2026).

Bahlil juga meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak terpengaruh lobi pihak-pihak yang menginginkan penurunan harga listrik yang ditawarkan Indonesia.

“Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kerja sama perdagangan listrik lintas negara harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemerintah tidak ingin ekspor dilakukan apabila harga yang disepakati belum memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi Indonesia.

“Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita enggak bisa,” tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri harus didahulukan sebelum pemerintah membuka peluang penjualan energi ke negara lain.

“Kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik,” pungkasnya.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Bahlil sebelumnya yang menyebut Indonesia belum dapat mengekspor listrik dalam waktu dekat karena kebutuhan energi di dalam negeri masih harus dipenuhi.

Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta. Saat itu, Bahlil menegaskan Indonesia masih membutuhkan pasokan listrik untuk mendukung kebutuhan domestik.

Sementara itu, rencana perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura sebelumnya telah memasuki tahap negosiasi harga. Pada Juli 2026, Bahlil menyampaikan pemerintah tengah membahas harga listrik hijau agar kerja sama tersebut memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.

Dalam skema tersebut, perdagangan listrik menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi Indonesia-Singapura, khususnya di sektor energi hijau dan transisi energi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk BPI Danantara untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas tersebut.

Namun, kepastian harga masih menjadi salah satu faktor penentu sebelum rencana ekspor listrik dapat direalisasikan. Pemerintah menegaskan kepentingan domestik dan nilai ekonomi bagi Indonesia tetap menjadi pertimbangan utama dalam negosiasi. (ANT/KN)