BALIKPAPAN – Perum BULOG kembali mencatat capaian besar dalam pelaksanaan pengadaan gabah dan beras nasional. Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton pada tahun 2026.

Khusus di wilayah kerja Perum BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara, realisasi serapan gabah dan beras petani tercatat mencapai 13.531 ton setara beras.

Pimpinan BULOG Kanwil Kaltim dan Kaltara, Musazdin Said, mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

“Realisasi serapan sebesar 13.531 ton setara beras di wilayah kerja Kanwil Kaltim dan Kaltara menunjukkan komitmen kami untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Musazdin Said.

Secara nasional, capaian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan Indonesia. Dalam waktu kurang dari enam bulan, BULOG mampu mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Keberhasilan tersebut disebut tidak lepas dari sinergi antara petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, hingga seluruh jajaran BULOG yang aktif melakukan penyerapan selama musim panen.

Kebijakan pemerintah melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram juga dinilai efektif menjaga harga gabah petani sekaligus memberikan kepastian pasar.

Selain meningkatkan kesejahteraan petani, tingginya serapan gabah turut memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah yang kini telah melampaui 5 juta ton. Jumlah tersebut disebut menjadi level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Cadangan beras tersebut diproyeksikan mampu menopang kebutuhan pemerintah untuk stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi bencana dan gejolak pasar pangan nasional.

BULOG pun optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai sebelum akhir tahun mengingat panen masih berlangsung di sejumlah wilayah strategis.

“Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Musazdin Said. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Komandan Kodaeral XIII Sumarji Bimoaji melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan, Selasa (2/6/2026). Kunjungan yang berlangsung hingga 4 Juni 2026 tersebut difokuskan pada penguatan sinergitas antar-instansi serta peninjauan kesiapan satuan di wilayah strategis Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Laksda TNI Sumarji Bimoaji didampingi Ketua Daerah Kodaeral XIII GJK RI, Alvita Bimoaji. Kedatangan rombongan disambut jajaran Lanal Balikpapan dan diawali dengan kegiatan penanaman pohon sawo kecik di area depan Markas Komando Lanal Balikpapan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Selanjutnya, Komandan Kodaeral XIII menerima Laporan Komando (Lapko) dari Komandan Lanal Balikpapan terkait kondisi satuan, kesiapan personel, serta berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan.

Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Gedung Pati Unus. Peresmian ditandai dengan pembacaan pernyataan resmi, pemencetan tombol sirine, pemotongan pita oleh Ketua Daerah Jalasenastri Kodaeral XIII, serta penandatanganan prasasti.

Usai peresmian, Laksda TNI Sumarji Bimoaji menggelar tatap muka bersama keluarga besar Lanal Balikpapan. Pada kesempatan itu, ia menyerahkan piagam penghargaan kepada prajurit berprestasi serta memberikan tali asih kepada warakawuri, anak yatim, dan orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK).

Laksda TNI Sumarji Bimoaji menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan personel sekaligus mempererat hubungan dan koordinasi antar-lembaga di Kalimantan Timur, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika strategis seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Kunjungan kerja ini tidak hanya bertujuan untuk meninjau kesiapan dan fasilitas pangkalan seperti Gedung Pati Unus yang baru saja kita resmikan, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga besar Lanal Balikpapan. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan moril prajurit tetap terjaga dengan baik,” ujar Sumarji Bimoaji.

Menurutnya, soliditas internal dan sinergitas antar-instansi menjadi faktor penting dalam mendukung tugas-tugas pertahanan dan keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga IKN.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara TNI AL dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah demi menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Tim Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri turun langsung ke Polda Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti perkembangan penanganan kasus dugaan tambang ilegal dan perusakan lingkungan di kawasan eks Hotel Tirta, Balikpapan.

Kedatangan tim Wasidik tersebut merupakan tindak lanjut dari gelar perkara khusus yang sebelumnya digelar di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri pada 30 April 2026 lalu. Gelar perkara itu dilakukan setelah adanya pengaduan dari terpidana Rohmat Harsono bersama kuasa hukumnya terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang telah menjerat Rohmat.

Kuasa hukum Rohmat, Efi Maryono, mengatakan pihaknya sejak awal telah melaporkan dugaan tindak pidana di bidang mineral dan batu bara (minerba) yang melibatkan sejumlah pihak. Namun, dalam proses hukum yang berjalan, hanya kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

“Kami menginginkan keadilan karena perbuatan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Rohmat. Klien kami bekerja atas perintah dan seizin pemilik lahan. Tetapi mereka yang diduga terlibat justru tidak tersentuh hukum sama sekali,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Efi, karena laporan tersebut tidak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan di tingkat daerah, pihaknya kemudian mengadukan persoalan itu ke Biro Wasidik Mabes Polri. Langkah tersebut berujung pada pelaksanaan gelar perkara khusus yang menghadirkan pelapor, kuasa hukum, pihak terlapor, hingga Rohmat yang mengikuti proses melalui sambungan video dari lembaga pemasyarakatan.

“Dalam gelar perkara khusus itu ditemukan sejumlah hal yang mengarah pada apa yang selama ini kami laporkan, yakni adanya pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam perkara ini,” jelasnya.

Efi menyebut kedatangan tim Wasidik ke Polda Kaltim berpotensi menghasilkan rekomendasi maupun arahan kepada penyidik Ditreskrimsus untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang muncul selama gelar perkara khusus.

Ia menilai peluang munculnya tersangka baru sangat terbuka apabila seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dan gelar perkara ditindaklanjuti secara menyeluruh.

“Kemungkinan pasti ada tersangka baru. Karena tindak pidana ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Ini dilakukan oleh banyak orang dan kami berharap semua pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum,” tambahnya.

Efi berharap proses hukum berjalan secara transparan dan tidak hanya menjerat pelaku lapangan.

“Perkara ini harus terang-benderang. Jangan hanya mengorbankan rakyat kecil. Semua yang bersalah harus diproses sehingga masyarakat dapat melihat penegakan hukum berjalan secara adil,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Efi juga menyampaikan terima kasih kepada Kabareskrim, Kepala Biro Wasidik, Kapolda Kaltim dan Dirkrimsus Polda Kaltim atas perhatian terhadap perkara tersebut.

Sementara itu, salah satu pelapor, Nizar Firdaus, mendesak aparat penegak hukum segera menindak pihak-pihak yang menurutnya menjadi aktor utama dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.

Menurut Nizar, Rohmat hanya menjadi korban dari aktivitas yang diduga dikendalikan oleh pihak lain.

“Hengki CS harus ditangkap karena Rohmat hanya korban dari kegiatan aktivitas ilegal galian C mereka. Kegiatan itu mengakibatkan keluarga saya harus pindah dan berdampak terhadap lingkungan di area sekitar,” ujar Nizar.

Ia berharap proses hukum yang kini mendapat perhatian langsung dari Mabes Polri dapat mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Kasus dugaan tambang ilegal dan perusakan lingkungan di kawasan eks Hotel Tirta sebelumnya telah menyeret Rohmat Harsono hingga divonis dua tahun penjara. Namun, pelapor dan kuasa hukum menilai masih terdapat pihak lain yang diduga memiliki peran penting dalam aktivitas tersebut sehingga perlu dimintai pertanggungjawaban hukum.

Turunnya tim Wasidik Bareskrim Mabes Polri ke Polda Kaltim menjadi sorotan baru dalam penanganan kasus ini. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas arah penyidikan dan membuka peluang pengungkapan aktor lain yang diduga terlibat dalam perkara tambang ilegal yang telah menjadi perhatian publik di Balikpapan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S