Beranda blog Halaman 4

Atap Roboh hingga Toilet Tak Layak, Pemerintah Perbaiki 55 Ribu Sekolah

0
Kemendikdasmen memaparkan sejumlah capaian transformasi pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kesejahteraan guru. (Foto: Kemendikdasmen)

JAKARTA – Ruang kelas rusak, atap sekolah yang rawan roboh, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemerintah mengklaim telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 80.000 satuan pendidikan hingga akhir 2026. Perbaikan diprioritaskan bagi sekolah dengan kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan yang layak.

Menurutnya, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur sekolah agar tidak ada lagi murid yang terpaksa belajar di ruang kelas dengan fasilitas tidak memadai.

“Pak Presiden berkali-kali menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada kelas yang rusak dan sebagainya,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan resminya, Minggu (1/11/2026).

Program revitalisasi tersebut juga menyasar sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Sumatra. Abdul Mu’ti menyebutkan, sebanyak 98 persen sekolah terdampak di wilayah tersebut telah dibangun kembali dan seluruhnya sudah melaksanakan pembelajaran secara normal, meskipun sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.

Namun, pembenahan pendidikan tidak hanya menyangkut bangunan fisik. Pemerintah juga memperluas digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus mengurangi kesenjangan akses teknologi antarsekolah.

Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan sehingga totalnya melampaui satu juta unit dalam dua tahun.

Abdul Mu’ti menegaskan, digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan membagikan perangkat teknologi. Ketersediaan laptop, peningkatan kemampuan guru, akses listrik, internet, serta materi pembelajaran juga harus menjadi bagian dari program tersebut.

“Program digitalisasi itu paketnya ada empat. Pertama tentu saja adalah perangkatnya, yang kedua adalah laptop, yang ketiga yaitu pelatihan guru, dan yang keempat adalah fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan juga materi pembelajarannya,” jelasnya.

Pemanfaatan teknologi tersebut turut diarahkan untuk membuka akses pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus. Fitur audio pada IFP dapat membantu murid tunanetra mengikuti pembelajaran. Sementara itu, guru di salah satu sekolah luar biasa di Kudus telah mengembangkan materi berbantuan kecerdasan artifisial (AI) untuk murid tunarungu.

Perangkat tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium virtual untuk membantu murid memahami konsep sains melalui simulasi.

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PLN dalam penyediaan akses listrik. Pemerintah juga menyiapkan panel surya bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik. IFP dilengkapi penyimpanan materi pembelajaran sehingga tetap dapat digunakan meskipun sekolah belum memiliki akses internet.

Di sektor tenaga pendidik, pemerintah menjalankan kebijakan peningkatan kualitas guru melalui pendekatan 3K, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.

Bagi lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1, pemerintah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan bantuan beasiswa Rp3 juta per semester untuk setiap guru.

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, STEM (Sains, Teknologi, Enjinering/Rekayasa, dan Matematika), serta bahasa Inggris.

Sementara itu, tunjangan sertifikasi guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Insentif bagi guru yang belum bersertifikat juga naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Kemendikdasmen turut mendorong penguatan peran guru wali untuk mendampingi perkembangan murid, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga persoalan psikologis, kesulitan belajar, hingga kondisi keluarga yang berpengaruh terhadap proses pendidikan.

Pemerintah juga memanfaatkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi terstandar untuk membantu guru, orang tua, dan murid mengenali capaian serta aspek pembelajaran yang masih perlu diperbaiki.

Ke depan, Kemendikdasmen akan mempercepat revitalisasi sekolah, memperluas digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Inovasi Australia dan McGill University Kanada.

Abdul Mu’ti menegaskan, transformasi pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan. Pemerintah, guru, murid, orang tua, dan masyarakat harus mengambil peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Murid jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru juga jadilah pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,” pesannya. (MK)

 

Editor : Nicha R

Arah Pembangunan Kukar Diperjelas, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama

0
Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor utama yang diprioritaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sementara pembangunan infrastruktur tetap dilakukan, tetapi diarahkan untuk menunjang akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama sekolah dan fasilitas kesehatan.

Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, mengatakan penentuan prioritas pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mempertimbangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta program dedikasi Bupati Kukar sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan.

“Yang menjadi perhatian salah satunya adalah layanan SPM, kemudian prioritas daerah melalui program dedikasi Bupati,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah. Namun, penentuan kegiatan perlu diselaraskan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Infrastruktur jalan, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat menjangkau sekolah dan fasilitas kesehatan.

Akses yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pemerataan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Selain menunjang layanan dasar, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembukaan akses menuju kawasan pariwisata dan pusat aktivitas masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebutuhan pembangunan.

Dengan pendekatan tersebut,
pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya diharapkan memiliki keterkaitan langsung dengan sektor-sektor prioritas daerah.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemkab Kukar juga menerapkan pendekatan bottom up atau perencanaan dari bawah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.

Usulan disampaikan melalui pemerintah desa, kemudian diteruskan melalui tahapan pembahasan di tingkat kecamatan sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi perencanaan daerah.

Syarifah menjelaskan, pemerintah desa telah memiliki akun untuk mengajukan usulan melalui sistem tersebut. Dengan mekanisme ini, setiap usulan yang masuk dapat ditelusuri dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

Data usulan tersebut kemudian dikaji dengan memperhatikan kesesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, termasuk kebutuhan pemenuhan layanan dasar. Selain pendekatan bottom up, perencanaan pembangunan Kukar juga menggunakan pendekatan top down, teknokratik, dan politik.

Keempat pendekatan tersebut digunakan untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan dari tingkat desa dan kecamatan dipadukan dengan prioritas pembangunan serta pertimbangan teknis.

Melalui proses tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan program yang direncanakan tidak hanya menjawab usulan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan.

Pemkab Kukar berharap perencanaan yang terarah dapat memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Kukar Hemat Belanja Infrastruktur, Program RT-Ku Terbaik Tetap Prioritas

0
Sekda Kukar, Sunggono. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mencermati porsi belanja daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.

Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan penganggaran agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan, sementara program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

Salah satu program yang dipastikan tetap menjadi prioritas adalah RT-Ku Terbaik. Meski alokasi anggarannya mengalami penyesuaian dari rencana awal Rp150 juta menjadi Rp50 juta per rukun tetangga (RT), Pemkab Kukar memastikan program tersebut tetap dilanjutkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan sejumlah program prioritas dalam dedikasi Kukar Idaman Terbaik telah berjalan. Namun, pelaksanaannya belum seluruhnya mencapai hasil maksimal karena menghadapi berbagai kendala.

“Kalau terealisasi, insyaallah hampir semuanya. Tapi memang belum maksimal. Macam-macam masalahnya, tetapi Bupati tetap berkomitmen dan mengarahkan kami untuk memastikan program-program yang belum terealisasi atau belum maksimal itu diselesaikan secara bertahap mulai tahun depan,” ujarnya.

Menurut Sunggono, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran. Setiap kegiatan perlu dicermati berdasarkan urgensi, manfaat, serta kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan.

Dalam proses tersebut, TAPD secara berkala mengevaluasi prioritas penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga sumber pembiayaan APBD.

Pertimbangannya meliputi urgensi kegiatan, manfaat bagi masyarakat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja wajib, serta target kinerja pemerintah daerah.

Langkah ini diperlukan agar ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif. Terlebih, pemerintah daerah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik sekaligus menjaga keberlanjutan program unggulan.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan APBD untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Pemkab Kukar berupaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui kementerian maupun lembaga pembiayaan lainnya, termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Kalau kita pakai APBD, habis lagi uang kita. Makanya itu yang sudah kita upayakan penganggarannya lewat kementerian maupun SMI,” kata Sunggono.

Di tengah penataan belanja tersebut, RT-Ku Terbaik menjadi salah satu program yang tetap dijaga keberlanjutannya. Program ini dirancang untuk mendukung pembangunan dari tingkat lingkungan, mulai dari pemenuhan fasilitas hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Semula, program tersebut direncanakan memberikan dukungan anggaran sebesar Rp150 juta untuk setiap RT. Namun, mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan penganggaran lainnya, alokasinya disesuaikan menjadi Rp50 juta per RT pada tahun berjalan.

Penyesuaian tersebut tidak berarti program dihentikan. Pemkab Kukar tetap berupaya menjalankannya dengan memperhatikan kemampuan anggaran serta efektivitas pemanfaatan dana di lapangan.

Sunggono menyebut RT-Ku Terbaik termasuk program yang dinantikan masyarakat karena manfaatnya dapat dirasakan langsung di lingkungan tempat tinggal. Karena itu, evaluasi terus dilakukan, terutama terkait besaran anggaran, penggunaan dana, dan realisasi kegiatan.

Pemerintah daerah berharap penataan belanja dan pencarian sumber pembiayaan alternatif dapat memberikan ruang fiskal yang lebih sehat. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengorbankan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Keberlanjutan program Kukar Idaman Terbaik, termasuk RT-Ku Terbaik, diharapkan tetap terjaga melalui penganggaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan dilaksanakan secara bertahap. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Kukar Kirim 2.500 Atlet ke Lima Kejuaraan, Target Juara Umum

0
Suasana pelepasan atlet Kukar (Foto: Istimewa)

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) mengirim sekitar 2.500 atlet dan ofisial untuk berlaga di lima kejuaraan olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir 2026.

Kontingen dalam jumlah besar ini membawa misi mempertahankan prestasi sekaligus mengejar gelar juara umum di setiap ajang yang diikuti.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri melepas keberangkatan para atlet dan ofisial tersebut di Arbizz Space, Tenggarong, Jumat (30/10/26) malam.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah daerah tetap menjamin bonus bagi atlet berprestasi, meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi defisit dan kebijakan efisiensi anggaran.

Aulia bahkan menyampaikan komitmen agar besaran bonus yang diterima atlet tidak lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Jika daerah lain memberikan bonus lebih tinggi, Pemkab Kukar siap menyesuaikan.

“Meski kita mengalami defisit anggaran, meskipun ada efisiensi, saya jamin bonus yang akan diterima teman-teman minimal sama dengan tahun sebelumnya,” kata Aulia.

“Apabila ada kabupaten atau kota lain yang berani memberikan bonus lebih tinggi, kita akan menyamakan dengan bonus tersebut,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan uang saku serta biaya transportasi diterima para atlet sebelum keberangkatan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan tempat menginap berupa hotel dan rumah singgah. Sementara uang saku akan disalurkan melalui rekening masing-masing atlet sebelum mereka berangkat menuju lokasi pertandingan.

Aulia berharap seluruh atlet mampu memberikan hasil terbaik sekaligus menjaga nama baik daerah selama mengikuti kompetisi.

“Kami berharap Kukar bisa menjadi juara umum dalam seluruh ajang yang diikuti. Jagalah nama baik daerah dan junjung tinggi sportivitas,” pesannya.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni menjelaskan, terdapat lima agenda olahraga tingkat provinsi yang akan diikuti kontingen Kukar. Jumlah peserta dari masing-masing ajang mencapai hampir 2.500 orang, termasuk atlet dan ofisial.

Kejuaraan pertama adalah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) IV di Kutai Timur pada 31 Oktober hingga 8 November 2026. Kukar mengirim 231 orang untuk mengikuti 12 cabang olahraga.

Selanjutnya, Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) IV di Balikpapan pada 3-5 November 2026 dengan 41 peserta yang akan bertanding pada 10 cabang olahraga.

Sementara itu, kontingen terbesar disiapkan untuk PORPROV VIII di Kabupaten Paser pada 14-24 November 2026. Kukar menurunkan 1.584 orang yang akan mengikuti 66 cabang olahraga.

Agenda berikutnya adalah Pekan Olahraga Daerah (Porda) II di Samarinda pada 29 November hingga 5 Desember 2026. Dalam ajang tersebut, Kukar diperkirakan mengirim sekitar 500 orang untuk bertanding pada 20 cabang olahraga.

Rangkaian kompetisi ditutup dengan Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) V di Paser pada 4-15 Desember 2026. Kontingen Kukar berjumlah 138 orang dan akan mengikuti sembilan cabang olahraga.

Besarnya jumlah peserta tersebut menunjukkan luasnya keterlibatan atlet Kukar dalam berbagai kompetisi. Namun, capaian setiap kontingen nantinya tetap akan diukur melalui hasil pertandingan dan perolehan medali.

Untuk menunjang kesiapan kontingen, Dispora Kukar menyiapkan sejumlah kebutuhan atlet, mulai dari akomodasi, uang saku, transportasi, konsumsi, perlengkapan pertandingan hingga pelayanan kesehatan.

Aji Ali mengatakan, kebutuhan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah agar para atlet dapat berkonsentrasi menghadapi pertandingan.

“Untuk mendukung kesiapan kontingen, Dispora juga menyiapkan akomodasi, uang saku, transportasi, konsumsi, perlengkapan pertandingan, hingga pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dispora Kukar juga tengah menyiapkan Sistem Informasi Prestasi Atlet Kutai Kartanegara (SIPAKAR). Sistem ini dirancang agar masyarakat, keluarga atlet, hingga media dapat memantau perkembangan perolehan medali dari seluruh kejuaraan melalui satu sumber data resmi.

Kehadiran sistem tersebut diharapkan membuat informasi capaian kontingen lebih mudah diakses. Perkembangan prestasi atlet pun dapat dipantau tanpa harus mengumpulkan data secara terpisah dari setiap lokasi pertandingan.

Pada sejumlah kompetisi sebelumnya, Kukar telah mencatatkan hasil yang menjadi modal menghadapi persaingan tahun ini.

Dalam PORPROV VII di Berau pada 2022, Kukar menempati peringkat ketiga. Kemudian pada PORPROV Korpri III di Paser 2024, Kukar meraih posisi kedua dengan koleksi 25 medali.

Hasil serupa dicatatkan kontingen Peparprov IV di Balikpapan pada 2024. Kukar berhasil menempati posisi kedua dengan perolehan 118 medali.

Capaian tersebut menjadi catatan sekaligus pembanding bagi kontingen Kukar dalam menghadapi lima kejuaraan pada penghujung 2026.

Pada kesempatan tersebut, Aji Ali berharap para atlet dapat mempertahankan performa terbaik dan meningkatkan prestasi Kukar.

“Kepada seluruh atlet dan ofisial, jagalah nama baik daerah, junjung tinggi sportivitas, dan bertandinglah dengan semangat juang pantang menyerah. Bulatkan tekad untuk menjadi yang terbaik,” tutupnya. (Adv)

 

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Bisa Deteksi Tumor hingga Kanker, RSUD Bontang Jelaskan Perbedaan Gastroskopi dan Kolonoskopi

0
Ilustrasi perbedaan pemeriksaan gastroskopi dan kolonoskopi untuk mendeteksi gangguan saluran pencernaan. (Istimewa)

BONTANG – Pemeriksaan gangguan saluran pencernaan tidak selalu menggunakan metode yang sama. RSUD Taman Husada Bontang menyediakan dua jenis layanan endoskopi, yakni gastroskopi untuk memeriksa saluran pencernaan bagian atas dan kolonoskopi untuk bagian bawah. Keduanya dapat membantu dokter menemukan berbagai kelainan, mulai dari peradangan, luka, hingga dugaan tumor atau kanker yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Junaid, S.Kep., Ns., mengatakan kedua metode tersebut memiliki fungsi berbeda sesuai lokasi keluhan dan kondisi medis pasien.

Gastroskopi digunakan untuk memeriksa kerongkongan, lambung, hingga bagian awal usus halus. Pemeriksaan dilakukan menggunakan selang khusus berkamera yang dimasukkan melalui mulut untuk melihat kondisi jaringan secara langsung.

Melalui metode ini, dokter dapat mengidentifikasi sejumlah kelainan, seperti peradangan lambung atau gastritis, tukak lambung, serta perubahan jaringan yang dapat berkaitan dengan gastroesophageal reflux disease (GERD).

Gastroskopi juga dapat membantu menemukan tanda-tanda infeksi Helicobacter pylori (H. pylori), meskipun pemeriksaan tambahan, termasuk pengambilan sampel jaringan, mungkin diperlukan untuk memastikan infeksi tersebut.

“Tidak hanya itu, gastroskopi juga dapat membantu menemukan adanya tumor maupun kanker pada saluran pencernaan bagian atas,” ujar Junaid, Sabtu (31/10/2026).

Sementara itu, kolonoskopi digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan bagian bawah, terutama usus besar dan rektum.

Pemeriksaan ini dapat direkomendasikan kepada pasien yang mengalami buang air besar (BAB) berdarah, diare atau sembelit berkepanjangan, nyeri perut yang tidak kunjung membaik, hingga penurunan berat badan tanpa penyebab jelas.

Berbeda dengan gastroskopi, kolonoskopi dilakukan dengan memasukkan selang berkamera melalui anus untuk melihat kondisi bagian dalam usus besar.

Melalui pemeriksaan tersebut, dokter dapat mengidentifikasi peradangan, luka, polip, sumber perdarahan, maupun benjolan yang dicurigai sebagai tumor.

“Melalui kolonoskopi, dokter dapat melihat kondisi bagian dalam usus secara langsung untuk mencari penyebab keluhan sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya kelainan pada jaringan,” ungkapnya.

Junaid menjelaskan, kedua pemeriksaan menggunakan kamera yang menampilkan kondisi saluran pencernaan secara langsung melalui layar monitor.

Teknologi tersebut membantu dokter melihat lokasi dan bentuk kelainan dengan lebih jelas sehingga pemeriksaan lanjutan maupun penanganan dapat ditentukan sesuai temuan medis.

“Dengan demikian, dokter memiliki gambaran lebih jelas untuk menentukan pemeriksaan lanjutan maupun penanganan yang sesuai dengan kondisi pasien,” bebernya.

Meski dapat menemukan kelainan yang mengarah pada kanker, hasil pengamatan endoskopi saja tidak selalu cukup untuk memastikan diagnosis. Apabila ditemukan jaringan mencurigakan, dokter dapat melakukan biopsi untuk pemeriksaan laboratorium.

Junaid mengimbau masyarakat yang mengalami gangguan pencernaan berkepanjangan agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Jenis pemeriksaan akan ditentukan berdasarkan keluhan, hasil evaluasi, dan kebutuhan medis masing-masing pasien. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Tak Hanya Andalkan Gejala, Endoskopi RSUD Bontang Bisa Lihat Langsung Kelainan Saluran Pencernaan

0
Ilustrasi pemeriksaan endoskopi yang tersedia di RSUD Taman Husada Bontang untuk membantu diagnosis gangguan saluran pencernaan. (Istimewa)

BONTANG – Pasien yang mengalami gangguan lambung maupun saluran pencernaan kini dapat menjalani pemeriksaan lebih mendalam melalui layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang. Dengan bantuan kamera yang dimasukkan melalui selang khusus, dokter dapat melihat langsung kondisi jaringan di dalam saluran pencernaan, termasuk mendeteksi peradangan, luka, hingga dugaan tumor. Pemeriksaan tersebut membantu dokter menentukan diagnosis dan penanganan berdasarkan kondisi yang ditemukan, bukan hanya keluhan pasien.

Petugas layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Junaid, S.Kep., Ns., mengatakan pemeriksaan tersebut memungkinkan dokter mengamati kondisi saluran pencernaan bagian atas maupun bawah secara langsung.

Kamera yang terpasang di ujung selang akan menampilkan gambar jaringan pada layar monitor sehingga dokter dapat melihat bagian yang mengalami kelainan.

“Melalui selang yang sudah dipasangkan kamera, kita tidak lagi menduga-duga. Tetapi bisa melihat secara langsung dan aslinya seperti apa kondisi saluran pencernaan bagian atas maupun bawah,” jelas Junaid, Sabtu (31/10/2026).

Menurutnya, pemeriksaan endoskopi membantu dokter memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi saluran pencernaan yang sebelumnya hanya diketahui berdasarkan gejala.

Keluhan seperti nyeri lambung, rasa tidak nyaman pada perut, maupun gangguan pencernaan berulang dapat memiliki penyebab berbeda sehingga memerlukan pemeriksaan sesuai indikasi medis.

Melalui endoskopi, dokter dapat mengamati adanya peradangan, luka pada jaringan, perdarahan, hingga benjolan yang memerlukan pemeriksaan lanjutan.

Junaid menjelaskan, hasil pemeriksaan tersebut juga dapat membantu dokter mengevaluasi keluhan yang berkaitan dengan penyakit maag, gastroesophageal reflux disease (GERD), maupun gangguan lambung lainnya.

“Secara keseluruhan kita bisa melihat semuanya, mulai dari tumor, luka, atau sebagainya. Penanganannya jadi lebih tepat karena kita tidak lagi menduga-duga. Pasien bisa dipastikan apakah memiliki maag, GERD, atau asam lambung,” ungkapnya.

Meski demikian, tidak semua gangguan pencernaan dapat dipastikan hanya melalui pemeriksaan endoskopi. Dokter tetap mempertimbangkan gejala, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang lain apabila diperlukan.

Khusus dugaan tumor, pemeriksaan lanjutan seperti biopsi dapat dibutuhkan untuk memastikan jenis kelainan yang ditemukan.

Layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang mencakup gastroskopi untuk memeriksa saluran pencernaan bagian atas serta kolonoskopi untuk melihat kondisi usus besar dan rektum.

Junaid mengatakan keberadaan layanan tersebut diharapkan membantu masyarakat yang mengalami keluhan pencernaan berkepanjangan memperoleh pemeriksaan lebih lanjut tanpa harus langsung mencari fasilitas serupa ke luar daerah.

Namun, pasien tetap harus menjalani konsultasi terlebih dahulu agar dokter dapat menentukan apakah pemeriksaan endoskopi diperlukan sesuai kondisi medisnya.

“Pemeriksaan tetap dilakukan berdasarkan indikasi medis dan konsultasi dengan dokter, agar pasien mendapatkan diagnosis serta penanganan sesuai kondisi kesehatannya,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Endoskopi RSUD Bontang Gunakan Kamera HD, Bisa Deteksi Tumor hingga Perdarahan Saluran Pencernaan

0
Perangkat endoskopi dengan kamera berteknologi High Definition (HD) yang digunakan untuk pemeriksaan saluran pencernaan di RSUD Taman Husada Bontang. (Istimewa)

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang kini menggunakan kamera berteknologi High Definition (HD) dalam layanan endoskopi untuk memeriksa kondisi saluran pencernaan pasien. Perangkat berkamera tersebut memungkinkan dokter melihat bagian dalam lambung maupun usus secara langsung melalui layar monitor, termasuk mendeteksi kelainan seperti dugaan tumor, kerusakan jaringan, hingga sumber perdarahan.

Petugas layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Junaid, S.Kep., Ns., mengatakan kamera beresolusi tinggi tersebut terpasang pada ujung selang khusus yang digunakan selama pemeriksaan.

Gambar dari kamera ditampilkan secara langsung pada monitor sehingga dokter dapat mengamati kondisi jaringan saluran pencernaan dengan lebih jelas.

“Kamera yang bakal masuk ke lambung atau tubuh kita sudah menyala dan siap menampilkan bagaimana kondisinya. Kameranya pun HD. Semisal selang ini masuk ke lambung, kamera yang masuk akan menampilkan apa yang ada di dalam lambung,” jelas Junaid, Sabtu (31/10/2026).

Menurutnya, salah satu keunggulan perangkat tersebut adalah kemampuannya menghasilkan gambar berwarna sesuai kondisi jaringan yang diperiksa, bukan sekadar tampilan hitam putih.

Kamera juga dilengkapi sumber cahaya untuk membantu pemeriksaan karena bagian dalam saluran pencernaan tidak memiliki pencahayaan alami.

“Warnanya pun tidak hitam putih, intinya sesuai dengan warna yang ada. Bahkan ada lampunya di kamera itu, sebab di dalam kan gelap. Jadi kita butuh cahaya agar bisa melihat jelas apa yang ada di dalam sana,” ungkapnya.

Junaid menjelaskan, visualisasi tersebut membantu dokter menilai kondisi permukaan jaringan dan menemukan bagian yang menunjukkan kelainan.

Melalui pemeriksaan endoskopi, dokter dapat melihat adanya luka, robekan jaringan, sumber perdarahan, maupun benjolan yang dicurigai sebagai tumor.

Namun, temuan yang mengarah pada tumor tetap memerlukan penilaian medis lebih lanjut. Dalam kondisi tertentu, dokter dapat merekomendasikan pemeriksaan tambahan, termasuk pengambilan sampel jaringan atau biopsi, untuk memastikan diagnosis.

“Melalui tampilan kamera tersebut, dokter dapat melihat kondisi jaringan dan bentuk saluran pencernaan, termasuk menilai apakah kondisinya normal atau terdapat kelainan,” tambahnya.

Layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang menyediakan pemeriksaan gastroskopi untuk saluran pencernaan bagian atas serta kolonoskopi untuk pemeriksaan usus besar dan rektum.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan indikasi medis setelah pasien menjalani konsultasi dengan dokter.

Junaid berharap keberadaan perangkat kamera HD tersebut dapat membantu pemeriksaan saluran pencernaan secara lebih detail, terutama pada pasien yang mengalami keluhan lambung berkepanjangan, nyeri perut, maupun gangguan pencernaan lainnya.

“Masyarakat yang memiliki keluhan lambung maupun pencernaan pun, diharapkan tidak ragu berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui kebutuhan pemeriksaannya,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Layanan Endoskopi RSUD Bontang Kembali Beroperasi, Pasien Masih Banyak Takut Diperiksa

0
Ruang layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang yang kembali beroperasi sejak 1 September 2026 untuk pemeriksaan saluran pencernaan. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – Layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang telah kembali beroperasi sejak 1 September 2026. Namun, masih banyak pasien yang takut menjalani pemeriksaan saluran pencernaan menggunakan alat berkamera tersebut. Padahal, fasilitas dan peralatan pemeriksaan sudah tersedia. Pihak rumah sakit kini berupaya meningkatkan edukasi agar masyarakat tidak menunda pemeriksaan ketika mengalami keluhan lambung maupun gangguan pencernaan berkepanjangan.

Perawat RSUD Taman Husada Bontang, Rini Sofyati, S.Kep., Ns., mengatakan sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam pengoperasian layanan endoskopi. Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pemeriksaan telah tersedia.

Menurutnya, tantangan justru datang dari kekhawatiran pasien terhadap prosedur tindakan. Sebagian pasien merasa takut ketika mengetahui pemeriksaan dilakukan menggunakan selang berkamera yang dimasukkan ke saluran pencernaan.

“Untuk kendala sejauh ini masih aman. Segala macam alatnya pun sudah terfasilitasi semuanya. Cuma dari pasien yang ingin ke layanan endoskopi masih sebagian besar takut dan banyak bertanya, nantinya bagaimana dan prosesnya seperti apa,” ujar Rini, Sabtu (31/10/2026).

Ia menjelaskan, kekhawatiran tersebut umumnya berkaitan dengan rasa tidak nyaman selama pemeriksaan maupun ketidaktahuan pasien mengenai tahapan tindakan.

Karena itu, tenaga medis memberikan penjelasan mengenai prosedur dan persiapan yang harus dilakukan sebelum pasien menjalani endoskopi.

Rini mengatakan pasien rawat jalan dapat memperoleh pembiusan ringan atau sedasi sesuai pertimbangan medis untuk membantu mengurangi ketidaknyamanan selama tindakan.

Setelah pemeriksaan selesai, pasien akan menjalani pemantauan hingga kondisinya dinilai cukup pulih dan aman untuk meninggalkan rumah sakit.

“Sebagai contoh, pasien rawat jalan setelah dilakukan pembiusan ringan dan prosedur tindakan, pasien bisa langsung bangun dan pulang,” ungkapnya.

Meski demikian, waktu pemulihan setiap pasien dapat berbeda, bergantung pada kondisi kesehatan, jenis pemeriksaan, dan obat yang digunakan selama tindakan.

Layanan endoskopi di RSUD Taman Husada mencakup gastroskopi untuk memeriksa saluran pencernaan bagian atas serta kolonoskopi untuk melihat kondisi usus besar dan rektum.

Pemeriksaan tersebut membantu dokter menelusuri penyebab keluhan seperti gangguan lambung berkepanjangan, nyeri perut, maupun buang air besar disertai darah.

Namun, tindakan endoskopi tetap dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dan indikasi medis dari dokter, bukan semata-mata atas permintaan pasien.

Rini mengatakan pihak rumah sakit berencana meningkatkan edukasi agar masyarakat memahami manfaat pemeriksaan sekaligus mengurangi kekhawatiran terhadap prosedur yang dijalani.

Menurutnya, pasien yang mengalami gangguan pencernaan berkepanjangan sebaiknya tidak menunda konsultasi medis karena pemeriksaan dapat membantu dokter menentukan diagnosis dan penanganan yang sesuai.

“Harapan kami melalui layanan ini, masyarakat yang sudah lama mempunyai keluhan mengenai lambung dan pencernaan, jangan takut untuk berobat dan konsultasi ke dokter. Karena alat sudah canggih dan penyakit bisa terdeteksi sehingga mendapatkan obat yang tepat,” jelasnya. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Batu Bara Sitaan Samin Tan Laku Rp264 Miliar, Negara Kantongi Hasil Lelang

0
JAKARTA — Batu bara hasil sitaan dalam perkara yang berkaitan dengan pengusaha Samin Tan berhasil dilelang senilai Rp264 miliar. Penjualan aset tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan barang sitaan bernilai besar dalam proses penegakan hukum.

Lelang batu bara tersebut menunjukkan besarnya nilai ekonomi aset yang berada dalam penanganan aparat. Pengelolaan hasil lelang harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk kejelasan status barang sitaan dan penempatan dana hingga terdapat kepastian mengenai peruntukannya.

Koran Nusantara edisi Sabtu, 31 Oktober 2026, juga mengulas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendalami dugaan korupsi terkait cukai PT Djarum dalam pengembangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com

https://digital.koranusantara.com/kn31okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Video Marah-Marah di SPBU Viral, Gubernur Bali Wayan Koster Akui Kesalahan

0
Gubernur Bali Wayan Koster klarifikasi soal video viral di SPBU saat kelangkaan BBM di Bali, Denpasar, Jumat (30/10/2026). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengakui kesalahannya setelah video yang memperlihatkan dirinya terpancing emosi saat berhadapan dengan petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) viral di media sosial. Ia menyesali respons emosional tersebut dan mengakui seharusnya dapat bersikap lebih tenang.

“Salahnya saya, pegawai itu marah. Saya ikut marah. Itu salah saya,” kata Koster di sela Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Jumat (30/10/2026).

Koster menjelaskan, kedatangannya ke SPBU saat itu bertujuan memastikan penanganan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berjalan optimal. Ia ingin melihat langsung kesiapan operasional layanan SPBU selama 24 jam.

Namun, setibanya di lokasi, Koster mendapati SPBU tidak beroperasi, sementara antrean kendaraan masyarakat telah mengular. Ia kemudian berkoordinasi dengan pimpinan SPBU untuk mengetahui kendala yang menyebabkan layanan terhenti.

Di tengah pembicaraan tersebut, seorang petugas perempuan memotong pembicaraan dan meluapkan emosi kepada Koster. Situasi itu kemudian memanas hingga terekam dalam video yang belakangan viral, terutama ketika Koster terlihat membalas kemarahan petugas dan memintanya diam.

Koster mengakui dirinya terpancing emosi. Menurutnya, sebagai kepala daerah, ia seharusnya tetap tenang dan merespons situasi tersebut dengan lebih bijak.

Penyesalan itu bahkan terbawa hingga ke rumah. Ia mengaku mendapat teguran dari sang istri terkait sikapnya dalam menangani insiden di lapangan.

Koster menilai dinamika yang terjadi selama krisis kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menegaskan, penanganan krisis tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi dan kerja sama dinilai lebih penting dibandingkan saling menyalahkan.

Dalam upaya mempercepat penanganan kelangkaan, Koster bahkan berkantor di Pertamina Depo Sanggaran hingga dini hari untuk merumuskan langkah bersama jajaran direksi Pertamina.

“Pariwisata itu sangat sensitif terhadap isu keamanan, isu sosial. Jadi karena itu, ekstra upaya kami adalah bagaimana menjaga agar Bali kondusif,” ujar Koster.

Ia kembali menegaskan, persoalan utama yang menyebabkan penundaan pasokan BBM saat itu bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan kendala teknis distribusi.

Kapal pengangkut 18 juta liter minyak di Depo Manggis sempat gagal sandar selama 18 jam akibat jangkar tersangkut. Kondisi tersebut menyebabkan pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Bali terhenti selama sehari.
“Saya pun bicara sama Bapak Dirut Pertamina untuk mengatasi ini jangan sampai terjadi lagi hal serupa ke depan,” kata Koster.

Pemprov Bali mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan semangat gotong royong agar gangguan distribusi maupun potensi krisis kebutuhan dasar serupa tidak kembali terjadi. (ANT/KN)