Beranda blog Halaman 5

Gibran Hormati Proses Hukum di PTUN, Sayangkan Gugatan Ijazah Dicabut

Penulis
redaksi
-
0
Wapres Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan wartawan usai Shalat Jumat di Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026). ANTARA/Prisca Triferna

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghormati proses hukum terkait gugatan isu ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia berharap proses peradilan tersebut dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Gibran menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

“Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga,” ujar Gibran.

Dia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Menurutnya, pengadilan menjadi lembaga terhormat untuk mengungkap kebenaran. Gibran juga mengingatkan bahwa setiap penduduk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dirinya.

Terkait pencabutan gugatan oleh Denny Indrayana selaku kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana, Gibran mengaku menghormati keputusan tersebut. Meski demikian, dia menyayangkan langkah itu karena pihaknya mengaku telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi sidang pembuktian.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau bagaimana lagi penggugatnya malah mundur,” katanya.

Gibran menegaskan perkembangan perkara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim PTUN.

Sebelumnya, persidangan gugatan tersebut telah memasuki tahap jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat. Namun, Denny Indrayana mencabut gugatan sekaligus melakukan walk out dalam persidangan pada Kamis (29/10/2026).

Dalam persidangan itu, kuasa hukum Gibran memaparkan riwayat pendidikan mantan Wali Kota Surakarta tersebut dan memperlihatkan dokumen asli kepada majelis hakim.

Gugatan diajukan PT Mercy Toga Kirana melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam petitumnya, penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Dalam persidangan di MK, disebutkan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan. (ANT/KN)

Pembalut Kena PPN 11 Persen, PKB: Jangan Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nadya Alfi Roihana. (ANTARA/HO-PKB)

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk pembalut. Kebijakan tersebut dinilai menambah beban pengeluaran perempuan karena pembalut merupakan kebutuhan rutin yang tidak dapat dihindari.

Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Nadya Alfi Roihana, menilai pembalut bukan produk mewah atau sekadar barang konsumsi yang dapat dipilih untuk dibeli maupun tidak.

“Pembalut itu kebutuhan primer perempuan, bukan barang mewah, gaya hidup, atau produk yang bisa dipilih untuk dibeli atau tidak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang pengenaan pajak 11 persen terhadap pembalut,” kata Nadya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurut Nadya, pengeluaran untuk membeli pembalut berlangsung secara rutin setiap bulan. Jika diakumulasikan selama setahun, biaya tersebut menjadi pengeluaran tersendiri yang harus disiapkan perempuan.

“Jika dikalkulasikan dalam setahun, maka uang yang harus disisihkan tidak sedikit. Oleh karena itu, membebani pembalut dengan pajak sama saja menambah beban ekonomi perempuan atas kebutuhan biologis yang tidak bisa mereka hindari,” ujarnya.

Nadya juga menyoroti ketimpangan kemampuan masyarakat dalam mengakses produk menstruasi yang layak. Dia menyebut perempuan di wilayah pinggiran, pedesaan, serta kelompok berpenghasilan rendah masih menghadapi kesulitan untuk membeli pembalut.

Bahkan, menurut dia, sebagian perempuan terpaksa menggunakan kain atau bahan seadanya karena keterbatasan ekonomi.

“Kita harus melihat realitas di lapangan. Masih ada perempuan di wilayah pinggiran yang bahkan belum mampu membeli pembalut layak dan terpaksa menggunakan kain. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai negara justru menambah beban mereka melalui pajak,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Nadya meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan PPN terhadap pembalut. Dia juga mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dari kelompok ekonomi mapan dan aktivitas usaha berskala besar.

“Kalau pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan negara, maka maksimalkan potensi pajak dari konglomerat dan aktivitas ekonomi berskala besar. Jangan justru merangsek kebutuhan dasar perempuan,” tuturnya. (ANT/KN)

Polri Rombak Jabatan Kapusdokkes dan Kapuskeu

Penulis
redaksi
-
0
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

JAKARTA – Polri kembali melakukan mutasi terhadap lima perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Dalam rotasi kali ini, jabatan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) serta Kepala Pusat Keuangan (Kapuskeu) Polri mengalami pergantian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2414/X/KEP./2026 tertanggal 29 Oktober 2026.

Dalam surat telegram itu, Brigjen Pol. Nariyana yang sebelumnya menjabat Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri diangkat menjadi Kapusdokkes Polri. Dia menggantikan Irjen Pol. Asep Hendradiana yang dimutasi sebagai Pati Pusdokkes Polri dalam rangka pensiun.

Posisi Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Syamsul Bahar. Sebelumnya, Syamsul bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dalam penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pergantian juga terjadi pada jabatan Kapuskeu Polri. Kombes Pol. Ikhlas Putro Wasono yang sebelumnya menjabat Kabid APK Puskeu Polri kini dipercaya mengisi posisi tersebut.

Ikhlas menggantikan Irjen Pol. Lukas Akbar Abriari yang dimutasi sebagai Pati Puskeu Polri dalam rangka memasuki masa pensiun.

Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

Penempatan personel, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kapabilitas, kompetensi, serta rekam jejak masing-masing anggota.

“Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Karena itu, penempatan personel perlu mempertimbangkan kapabilitas, kompetensi, dan rekam jejak agar pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan organisasi,” katanya.

Isir juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang mengakhiri masa tugas, khususnya Irjen Pol. Asep Hendradiana dan Irjen Pol. Lukas Akbar Abriari yang memasuki masa pensiun.

“Pengalaman dan kontribusi para pejabat selama bertugas merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Semoga pengabdian yang telah diberikan dapat terus menjadi inspirasi bagi personel lainnya,” ujarnya.

Sementara kepada pejabat yang mendapat penugasan baru, Isir berharap mereka dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta melanjutkan program kerja yang telah berjalan. (ANT/KN)

Batu Bara Sitaan Samin Tan Laku Dilelang Rp264 Miliar

Penulis
redaksi
-
0
Komoditas batu bara senilai Rp263 miliar sitaan dari tersangka Samin Tan terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI

JAKARTA – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung melelang sekitar 209 ribu ton batu bara sitaan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang menjerat Samin Tan. Komoditas tersebut laku terjual dengan nilai penawaran Rp264 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, lelang dilaksanakan BPA bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya.

“BPA bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya telah melaksanakan lelang benda sitaan berupa komoditas batu bara sebanyak kurang lebih 209.081,97 ton dengan harga penawaran sebesar Rp264 miliar,” kata Anang dalam keterangan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Anang menjelaskan, batu bara yang dilelang terdiri atas sekitar 171.107 metrik ton (MT) yang berada di Jetty PT Artha Contractors dan sekitar 66.000 MT yang tersimpan di atas 15 tongkang di kawasan jetty yang sama, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Objek lelang tersebut sebelumnya ditetapkan dengan nilai limit Rp263 miliar. Sementara itu, uang jaminan penawaran yang wajib disetorkan peserta ditetapkan sebesar Rp130 miliar.

Dalam proses lelang, terdapat satu peserta yang disahkan dan dinyatakan sebagai pemenang, yakni Agni selaku direktur PT DIOR.

Harga penawaran pemenang mencapai Rp264 miliar atau sekitar Rp1 miliar lebih tinggi dibandingkan nilai limit yang ditetapkan.

Dengan memperhitungkan bea lelang pembeli sebesar 3 persen atau sekitar Rp7,9 miliar, total kewajiban pembayaran pemenang mencapai sekitar Rp272 miliar.

Setelah dikurangi uang jaminan penawaran sebesar Rp130 miliar yang telah disetorkan, pemenang masih harus melunasi kekurangan pembayaran sekitar Rp142 miliar.

Anang menegaskan, hasil bersih penjualan barang sitaan tersebut tidak langsung diserahkan kepada pihak tertentu. Dana akan disimpan terlebih dahulu dalam rekening penampungan lainnya (RPL) Kejaksaan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Seluruh hasil bersih penjualan barang sitaan ini disimpan terlebih dahulu di rekening penampungan lainnya (RPL) Kejaksaan hingga menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah),” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 436.283,08 ton batu bara sitaan dalam perkara yang sama juga dilaporkan laku dilelang dengan nilai Rp179 miliar melalui kerja sama dengan KPKNL Banjarmasin.

Samin Tan merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, periode 2016–2025. (ANT/KN)

Pramono: 15 Konser Besar Ajukan Permohonan Tampil di JIS

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi - Penampilan band heavy metal Avenged Sevenfold (A7X) dalam gelaran konser yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (10/10/2026). ANTARA/Sri Dewi Larasati

JAKARTA – Jakarta International Stadium (JIS) semakin dilirik penyelenggara acara berskala besar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, sedikitnya 15 konser besar telah mengajukan permohonan untuk digelar di stadion yang berada di Jakarta Utara tersebut.

“Sudah ada 15 konser besar yang mengajukan diadakan di JIS,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).

Menurut Pramono, meningkatnya minat penyelenggara acara tidak terlepas dari pembenahan akses transportasi menuju JIS. Perbaikan tersebut dinilai memudahkan mobilitas penonton yang hendak menghadiri konser maupun kegiatan berskala besar lainnya.

Selain peningkatan akses transportasi, JIS kini juga telah terhubung dengan kawasan Ancol. Dengan demikian, penonton memiliki alternatif lokasi parkir kendaraan di kawasan wisata tersebut.

“Problem transportasinya yang dulu menjadi handicap kemacetan, setelah dilakukan perbaikan, dihubungkan dengan Ancol, kemudian juga KRL ada, dan sebentar lagi peron untuk KRL di JIS kita bangun satu sisi lagi menjadi dua sisi,” papar Pramono.

Tak hanya konser, Pramono juga mengungkapkan sejumlah perusahaan telah mengajukan penawaran untuk mendapatkan hak penamaan atau naming rights JIS.

Namun, dia belum bersedia mengungkapkan identitas perusahaan yang berminat menjadi pemegang hak penamaan stadion tersebut.

“Sudah ada beberapa, saya tidak menyebutkan dulu ya, sudah ada beberapa yang mengajukan naming rights untuk JIS,” ujarnya.

Pramono berharap semakin banyaknya kegiatan berskala besar di JIS dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan berbagai acara atau episentrum event. (ANT/KN)

Camat Sepaku Bangga Lihat Semangat dan Kreativitas Pemuda

Penulis
redaksi
-
0
Camat Sepaku, G. Abimanyu Arliandito, saat menyerahkan Piagam Penghargaan dan Piala Juara Pokar Kecamatan Sepaku. (Deddypz/MKNN)

PENAJAM PASER UTARA – Pekan Olahraga Karang Taruna (POKAR) Kecamatan Sepaku 2026 tidak sekadar menjadi ajang adu kemampuan olahraga, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas. Camat Sepaku, G. Abimanyu Arliandito, menilai kegiatan tersebut menjadi wadah penting dalam membangun kebersamaan dan sportivitas pemuda.

Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus Karang Taruna Kecamatan Sepaku, panitia penyelenggara, atlet, peserta, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus Karang Taruna Kecamatan Sepaku, panitia penyelenggara, para atlet, peserta, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Karang Taruna Kecamatan Sepaku Tahun 2026,” ujarnya.

Ia mengaku bangga melihat antusiasme para pemuda Sepaku yang tidak hanya memiliki semangat dalam berolahraga, tetapi juga menunjukkan kreativitas dan kepedulian terhadap pembangunan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, POKAR bukan sekadar ajang pertandingan untuk menentukan siapa yang menang dan kalah ataupun memperebutkan piala serta penghargaan. Lebih dari itu, kegiatan ini memiliki nilai kebersamaan yang penting bagi perkembangan generasi muda.

“Saya merasa bangga dan berbahagia dapat berada di tengah-tengah para pemuda yang penuh semangat, memiliki kreativitas, serta menunjukkan kepedulian yang besar terhadap pembangunan kehidupan sosial dan olahraga di Kecamatan Sepaku,” ungkapnya.

Ia menegaskan, POKAR merupakan inisiatif positif yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Melalui kegiatan tersebut, para pemuda memiliki ruang untuk membangun persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menanamkan nilai-nilai sportivitas.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui POKAR 2026 dapat terus terjaga dan menjadi motivasi bagi pemuda Kecamatan Sepaku untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Lebih dari itu, POKAR merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi, membangun persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan semangat sportivitas dan kebersamaan di kalangan generasi muda,” pungkasnya. (ADV)

Pewarta : Deddypz

Kukar Siapkan Klinik Wirausaha, Pemuda Bisa Konsultasi dari Merintis hingga Kembangkan Bisnis

Penulis
redaksi
-
0
Kadispora Kukar, Aji Ali Husni. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Keberanian memulai usaha belum cukup untuk menjamin sebuah bisnis mampu bertahan. Kemampuan mengelola keuangan, menyusun strategi, membaca peluang pasar, hingga memanfaatkan teknologi digital menjadi bekal penting yang perlu dimiliki pelaku usaha.

Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadirkan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (WPM).

Program melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar ini dirancang sebagai ruang pendampingan bagi generasi muda, baik yang baru memiliki gagasan untuk memulai usaha maupun mereka yang telah menjalankan bisnis dan ingin mengembangkannya.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan Klinik WPM tidak hanya menyasar pemuda yang sudah memiliki usaha. Mereka yang masih berada pada tahap perencanaan dan ingin merintis bisnis juga dapat memperoleh pembinaan.

“Melalui klinik ini, kami melakukan pendampingan semangat kewirausahaan bagi kawan-kawan yang baru memulai, baru ingin mendirikan usaha, hingga mereka yang sudah menjalankan usaha dan ingin mengembangkannya menjadi lebih besar,” ujar Aji Ali Husni.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan melalui Klinik WPM ialah memperkuat kemampuan dasar pemuda dalam menjalankan bisnis. Sebab, motivasi dan keberanian memulai usaha belum tentu cukup untuk menghadapi berbagai persoalan ketika bisnis mulai berjalan.

Pelaku usaha perlu memahami bagaimana mengelola operasional, menyusun perencanaan, mengatur keuangan, serta menentukan strategi pengembangan.

Tanpa pengelolaan yang terarah, usaha yang awalnya tumbuh berpotensi mengalami kesulitan ketika menghadapi persaingan dan perubahan kebutuhan pasar.

Karena itu, Dispora Kukar melibatkan praktisi kewirausahaan serta tenaga pendidik yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan manajemen.

Keterlibatan mereka diharapkan memberikan pemahaman yang lebih aplikatif kepada peserta, bukan sekadar dorongan untuk berani berbisnis.

Pendampingan tersebut juga membuka ruang bagi pemuda untuk mengenali persoalan usaha yang mereka hadapi.

Dengan bekal pengetahuan yang tepat, pelaku usaha diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan perencanaan, bukan hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi.

Selain penguatan manajemen, Klinik WPM turut memberikan pendampingan terkait digitalisasi usaha. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu aspek yang perlu dikuasai generasi muda untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan jangkauan konsumen.

Di tengah perubahan pola transaksi dan perilaku konsumen, pelaku usaha dituntut mampu memanfaatkan berbagai saluran digital.

Teknologi dapat membantu memperkenalkan produk, membangun komunikasi dengan pelanggan, hingga membuka peluang pasar yang lebih luas.

Bagi usaha yang baru dirintis, kemampuan memanfaatkan media digital dapat menjadi salah satu cara memperkenalkan produk tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemasaran konvensional.

Sementara bagi usaha yang sudah berjalan, digitalisasi dapat mendukung pengembangan bisnis agar lebih adaptif terhadap persaingan.

Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya membangun kemampuan wirausaha muda agar tidak hanya mampu memulai bisnis, tetapi juga memahami cara mengelolanya secara berkelanjutan.

Klinik WPM merupakan bagian dari Program Etam Sejahtera dalam 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Melalui program tersebut, Pemkab Kukar mendorong perluasan kesempatan bagi generasi muda untuk membangun kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan.

Penguatan wirausaha muda juga memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan peningkatan pendapatan individu. Ketika sebuah usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja dapat bertambah dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Aji Ali Husni mengatakan, tumbuhnya pelaku usaha muda diharapkan ikut memperkuat perekonomian keluarga sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru. Dengan demikian, kewirausahaan dapat menjadi salah satu jalur bagi generasi muda untuk mencapai kemandirian ekonomi.

“Dengan pelaku usaha inilah kita bisa melaksanakan program-program penguatan ekonomi, khususnya di keluarga internal mereka sendiri, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Meski Surplus Pangan, Kukar Prioritaskan Bantuan bagi Petani Gagal Panen

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Ananias. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Ketersediaan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diklaim masih surplus hingga akhir 2026 tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat terbebas dari kerentanan pangan.

Warga atau petani yang kehilangan hasil pertanian akibat gagal panen justru menjadi prioritas intervensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah.

Dinas Ketahanan Pangan Kukar kini melakukan verifikasi calon penerima bantuan di sejumlah desa dan kelurahan. Pendataan tersebut menjadi dasar penyaluran agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Ananias, mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat gagal panen. Penyaluran cadangan pangan akan dilakukan secara bertahap setelah proses verifikasi calon penerima selesai.

“Ini kan saudara-saudara kita banyak yang gagal panen, jadi kita di penghujung tahun ini lebih memprioritaskan bagaimana intervensi penyaluran cadangan pangan untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana gagal panen,” ujar Ananias.

Pendataan calon penerima bantuan telah menjangkau sejumlah wilayah di Kukar. Beberapa kelurahan di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, dan Anggana tercatat telah mendapatkan penyaluran atau sedang dalam proses penanganan.

Dinas Ketahanan Pangan Kukar juga melakukan verifikasi di Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman. Kedua wilayah tersebut menjadi perhatian karena terdapat kawasan sentra pertanian yang terdampak gagal panen.

Proses verifikasi diperlukan untuk memastikan bantuan tidak hanya didasarkan pada wilayah yang terdampak, tetapi juga kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan pangan.

Dengan pendataan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan calon penerima berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Penyaluran secara bertahap juga memungkinkan bantuan disesuaikan dengan hasil verifikasi.

Langkah ini penting agar cadangan pangan pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar kehilangan hasil panen dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Di tengah penanganan warga terdampak gagal panen, Ananias memastikan kondisi ketersediaan pangan Kukar secara umum masih aman hingga penghujung tahun. Pasokan pangan dari luar daerah juga disebut masih berjalan lancar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah daerah bukan semata-mata kekurangan stok pangan secara keseluruhan. Ada kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan akibat hasil pertanian mereka tidak dapat dipanen.

Karena itu, intervensi melalui cadangan pangan pemerintah diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung. Kebijakan ini juga menjadi bentuk respons terhadap kondisi warga di wilayah pertanian yang mengalami kehilangan hasil produksi.

“Kalau secara umum stok ketersediaan kita aman, jadi sampai akhir tahun kita masih surplus untuk ketersediaan pangan. Hanya saja memang ada sebagian kecil yang gagal panen,” tutup Ananias. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Endoskopi RSUD Bontang Dijadwalkan Selasa dan Kamis, Pasien BPJS Harus Siapkan Rujukan

Penulis
redaksi
-
0
Ruang layanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang yang melayani pemeriksaan saluran pencernaan secara terjadwal setiap Selasa dan Kamis. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – Pasien yang membutuhkan pemeriksaan endoskopi di RSUD Taman Husada Bontang perlu memperhatikan jadwal dan persyaratan pelayanan. Pemeriksaan saluran pencernaan secara elektif atau terencana dijadwalkan setiap Selasa dan Kamis. Khusus peserta BPJS Kesehatan, pasien harus memenuhi ketentuan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum mendapatkan layanan spesialis di rumah sakit.

Perawat RSUD Taman Husada Bontang, Rini Sofyati, S.Kep., Ns., mengatakan jadwal tersebut berlaku untuk pemeriksaan yang tidak bersifat darurat, baik untuk pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, pasien terlebih dahulu menjalani konsultasi dengan dokter untuk menentukan kebutuhan pemeriksaan. Setelah mendapat arahan medis, petugas akan membantu mengatur jadwal tindakan sesuai kondisi dan kesiapan pasien.

“Untuk pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan sama saja, akan tetapi biasanya mereka diwajibkan membawa surat rujukan dari FKTP untuk lanjut ke RS. Ini sifatnya tidak urgent. Jadi kami membuka penjadwalan elektif, terjadwal di hari Selasa dan Kamis,” jelas Rini, Jumat (30/10/2026).

Bagi peserta BPJS Kesehatan, pemeriksaan umumnya dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas atau klinik tempat peserta terdaftar.

Apabila dokter menilai pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, rujukan dapat diberikan sesuai prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.

Sementara pasien umum dapat mengikuti proses pendaftaran dan konsultasi sesuai ketentuan rumah sakit tanpa memerlukan surat rujukan BPJS.

Rini menjelaskan, setelah dokter merekomendasikan pemeriksaan endoskopi, perawat akan memberikan informasi mengenai jadwal yang tersedia serta persiapan yang harus dilakukan sebelum tindakan.

Pasien dapat dijadwalkan pada Selasa atau Kamis dengan mempertimbangkan ketersediaan layanan dan kondisi medis masing-masing.

Namun, pengaturan berbeda dapat berlaku untuk pasien yang sedang menjalani rawat inap.

Menurut Rini, pasien rawat inap yang membutuhkan pemeriksaan endoskopi akan ditangani berdasarkan hasil konsultasi dokter dan tingkat kebutuhan medisnya.

Ia mencontohkan, apabila konsultasi dilakukan pada Jumat dan kondisi pasien memungkinkan pemeriksaan ditunda, tindakan dapat dijadwalkan pada hari kerja berikutnya.

“Kalau dari rawat inap, misalnya ada konsul dari pasien rawat inap pada Jumat karena mengalami keluhan, mungkin akan kami tunda ke hari berikutnya, misalnya Senin. Jadi untuk pasien rawat inap lebih terjadwalkan,” tambahnya.

Dengan demikian, jadwal Selasa dan Kamis terutama diperuntukkan bagi pemeriksaan elektif, sedangkan pasien rawat inap dapat memperoleh pengaturan tersendiri sesuai pertimbangan dokter.

Rini mengingatkan pasien agar mengikuti seluruh arahan medis dan persiapan yang diberikan sebelum pemeriksaan, termasuk memastikan kelengkapan administrasi dan jadwal tindakan. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Maag Berkepanjangan hingga BAB Berdarah, RSUD Bontang Layani Pemeriksaan Endoskopi

Penulis
redaksi
-
0
Ruang pelayanan endoskopi RSUD Taman Husada Bontang yang digunakan untuk pemeriksaan saluran pencernaan pasien. (Dwi S/Media Kaltim)

BONTANG – Masyarakat yang mengalami keluhan maag berkepanjangan, gangguan perut, hingga buang air besar (BAB) disertai darah kini dapat menjalani pemeriksaan endoskopi di RSUD Taman Husada Bontang. Layanan tersebut menyediakan dua jenis pemeriksaan, yakni gastroskopi dan kolonoskopi, untuk membantu dokter mengetahui kondisi saluran pencernaan pasien. Namun, pemeriksaan harus melalui konsultasi dan berdasarkan indikasi medis.

Perawat RSUD Taman Husada Bontang, Rini Sofyati, S.Kep., Ns., mengatakan pasien yang mengalami keluhan saluran pencernaan perlu terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah sebelum menjalani tindakan endoskopi.

Dokter akan mengevaluasi keluhan dan kondisi kesehatan pasien untuk menentukan apakah pemeriksaan endoskopi diperlukan.

“Kalau untuk pendaftaran di bagian layanan endoskopi, misalnya pasien mengalami keluhan maag yang lama, BAB mengeluarkan darah, atau masalah di perut, ada dua pemeriksaan, yakni gastroskopi dan kolonoskopi,” jelas Rini, Jumat (30/10/2026).

Gastroskopi merupakan pemeriksaan menggunakan alat berkamera untuk melihat kondisi saluran pencernaan bagian atas, seperti kerongkongan, lambung, dan bagian awal usus halus.

Sementara kolonoskopi digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan bagian bawah, terutama usus besar dan rektum.

Kedua pemeriksaan tersebut membantu dokter menelusuri penyebab keluhan pasien, termasuk gangguan lambung maupun perdarahan pada saluran pencernaan.

Meski demikian, Rini menegaskan pemeriksaan tidak dapat dilakukan langsung hanya berdasarkan keluhan pasien tanpa penilaian dokter.

Setelah konsultasi, dokter akan menentukan jenis pemeriksaan yang sesuai. Apabila pasien dinyatakan memerlukan tindakan endoskopi, petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur dan persiapan yang harus dilakukan.

Menurut Rini, tahapan persiapan penting karena gastroskopi dan kolonoskopi memiliki ketentuan berbeda sebelum tindakan.

Pasien perlu mengikuti arahan tenaga medis agar pemeriksaan dapat berjalan sesuai prosedur dan hasilnya dapat dievaluasi secara optimal.

“Sehingga pasien diharapkan dapat mengikuti seluruh arahan dokter maupun perawat agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai prosedur,” tambahnya.

Kehadiran layanan endoskopi di RSUD Taman Husada Bontang juga memberikan pilihan pemeriksaan lanjutan kepada masyarakat yang mengalami gangguan saluran pencernaan tanpa harus langsung mencari fasilitas serupa ke luar daerah.

Rini mengingatkan pasien yang membutuhkan pemeriksaan tersebut agar terlebih dahulu menjalani konsultasi sehingga tindakan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medis masing-masing. (Dwi/Adv)

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

1...456...1,246Halaman 5 dari 1,246