TANJUNG REDEB – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan terbaru terkait pemanfaatan sumber mata air.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menuturkan, aturan yang dikeluarkan Kementerian ESDM itu mewajibkan masyarakat meminta izin terlebih dahulu jika ingin memanfaatkan sumber mata air.

Diketahui, ketentuan tersebut pun tertuang pada keputusan Kementerian ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G tahun 2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang dikeluarkan pada 14 September 2023.

“Jadi masyarakat saat ini dilarang mencari sumber mata air dengan cara mengebor secara asal-asalan,” ungkap Elita saat ditemui, Rabu (15/11/2023).

Namun, lanjutnya, dengan adanya keputusan dari Kementerian ESDM tersebut, tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat Kabupaten Berau. Sebab, penggunaan sumber mata air bawah tanah atau sumur bor sangat jarang digunakan masyarakat Berau.

“Kita di Berau juga jarang menggunakan sumur. Karena kita sudah menggunakan air dari PDAM maupun dari sungai-sungai yang ada,” jelasnya.

Kendati demikian, ia tetap mengingatkan kepada masyarakat jika ingin menggunakan sumber mata air, mesti meminta izin terlebih dahulu guna menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Kita tidak tahu pasti apakah ada yang menggunakan sumur sebagai sumber air. Namun, saya tetap ingatkan kalau ingin memanfaatkan air dari sumber mata air harus izin dulu,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar Paripurna penyampaian hasil Reses III DPRD Berau Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Rabu (15/11/2023).

Dari pantauan media ini, pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah saat penyerahan tersebut hanya ada lima fraksi yang menyerahkan secara simbolis dari tujuh frakasi yang ada di DPRD Berau.

Yakni, NasDem, Golkar, PPP, PKS dan Amanat Indonesia Raya saja yang menyampaikan dokumen hasil Reses III DPRD Berau. Sedangkan, dua lainnya, yaitu PDIP dan Demokrat berhalangan hadir.

Dikatakan Syarifatul, kedua fraksi tersebut telah menyampaikan sebelumnya, sehingga pada rapat yang terselenggara ini, pihak fraksi tidak hadir untuk menyerahkan laporan secara simbolis.

“Fraksi PDIP dan Demokrat sudah menitipkan kepada kami lebih dulu. Keduanya tidak hadir karena ada kepentingan lainnya,” bebernya.

Pada kesempatannya, Syarifatul pun memberikan apresiasi terhadap kinerja setiap fraksi, khususnya anggotanya, sebab sudah berkontribusi dalam penyampaian aspirasi masyarakat.

“Terimakasih kepada setiap fraksi yang telah menyampaikan laporan hasil reses setiap anggotanya,” ucapnya saat menyampaikan sambutan.

Selain itu, ia mengatakan, terkait hasil reses akan dibahas pada rapat selanjutnya bersama unsur pimpinan DPRD Berau nantinya.

“Sesuai ketentuan yang ada, hasil pokok pikiran ini akan dibahas kembali di rapat selanjutnya bersama unsur pimpinan,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Kesehatan masyarakat menjadi indikator yang sangat penting terhadap suatu daerah. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kualitas tenaga medis yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna menuturkan, peningkatan kualitas tenaga medis harus merata. Baik itu yang bertugas di Puskesmas maupun rumah sakit.

“Pemerintah harus segera menyusun skema pelayanan dokter kepada pasien, dengan cara memberikan beasiswa kepada dokter muda agar naik kelas ke spesialis dan bisa mengabdikan ilmu yang diperoleh di Kabupaten Berau,” ungkapnya.

Lanjutnya, tidak jarang pasien berobat di rumah sakit mengeluhkan kurangnya pelayanan. Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

”Pada hari sabtu atau minggu pelayanan sudah tutup. Belum lagi pasien yang harus dirujuk keluar daerah agar dapat layanan intensif,” terangnya.

Politikus Golkar itu berharap, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pengembangan rumah sakit saja, melainkan juga turut memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM).

“SDM ini juga sangat penting, percuma kita punya perlengkapan yang mempuni tapi tidak didukung oleh SDM yang berkualitas,” tandasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Perizinan produk UMKM lokal menjadi suatu hal yang penting, agar dapat dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengungkapkan, agar para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengantongi legalitas, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah.

“Ini sangat disayangkan, jika masih banyak UMKM kita yang terkendala izin. Padahal, produk lokal kita terus menunjukkan tren positif,” ungkapnya kepada media ini.

Ia menyebut, salah satu kendala yang banyak ditemui di lapangan adalah, produk kuliner yang belum mendapat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM).

“Banyak UMKM lokal kita yang mengurus izin-izinnya masih keteteran. Karena urus izin PIRT BPOM itu kan agak susah,” bebernya.

Dikatakannya, perizinan itu perlu diperoleh agar produk yang dihasilkan dapat go public. Makanya, para pelaku UMKM harus didampingi dan dibina. Agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara luas baik di dalam maupun luar negeri.

“Kami ingin pelaku UMKM di Berau perkembangannya signifikan, sampai mereka bisa mandiri dan produk diterima pasaran,” tandasnya.(adv/kn)

TANJUNG REDEB – Ajakan Berau untuk bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ditolak masyarakat. Termasuk Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai.

Dia mengungkapkan, penggabungan Berau-Kaltara sulit dilakukan secara teknis. Meski, pada tahun 2003 silam Berau sebagai salah satu daerah yang diminta untuk memberikan pernyataan sikap terkait berdirinya Kaltara.

“Seingat saya, itu ada lima kabupaten. Yakni Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tarakan. Tetapi hanya Berau yang tidak menyepakati,” ungkapnya.

Tidak sepakatnya Berau, berujung kepada tidak ikut bergabung dengan Kaltara atau tetap berada di Kaltim.
Alasan tidak ingin bergabungnya Berau pada Provinsi Kaltara pada saat itu, dijelaskan Rifai, berdasarkan pertimbangan terkait sisi demografi, kemampuan anggaran serta keberadaan suku heterogen yang dimiliki Berau.

“Untuk mendirikan Provinsi Kaltara saat itu memerlukan waktu yang sangat panjang, tidak mudah melakukan penggabungan. Rencana pendirian Provinsi Kaltara sebelumnya telah dilakukan sejak 2003. Sama seperti saat ini, ketika Berau kembali diminta bergabung, kalaupun Berau mau bergabung tidak semudah itu mengubah undang-undang yang telah ada,” jelasnya.

Rifai meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu yang berkaitan dengan penggabungan Berau-Kaltara, karena ditegaskannya bahwa Berau tidak akan semudah itu untuk berpindah dari sisi Kaltim.

“Selama 20 tahun ajakan ini terus kita terima, tapi tidak pernah terealisasi. Karena memang tak segampang itu, baik secara teknis maupun secara non teknis yang diputuskan masyarakat Berau,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Saat ini, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kekosongan jabatan Kepala Dinas. Hal itu disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

Dia membeberkan, OPD yang kekosongan Kepala Dinas yakni Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Saya harap BKPSDM bisa segera melakukan lelang untuk posisi jabatan tersebut, sehingga kekosongan tidak terjadi terlanjur lama,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, dalam proses pengisian jabatan, yang terpeting adalah profesionalisme terhadap calon-calon pengisi jabatan fungsional.

“Kenapa harus profesionalisme? Agar dalam menjalankan tugasnya dapat lebih maksimal. Saya harap proses lelangnya bisa lebih cepat,” tegasnya.

Kendati demikian, pengisian jabatan dengan orang yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan instansi terkait. Sehingga, latar belakang pendidikan serta pengalaman karir yang dimiliki harus benar-benar sesuai dengan posisi jabatan tersebut.

“Misalnya posisi Kepala Dinas Kesehatan, kami berharap nantinya benar-benar diisi oleh orang yang tepat dan sesuai, sehingga program kerja kesehatan bisa langsung diterima dan berjalan dengan baik dan maksimal,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Pembangunan gedung baru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus berprogres. Akan tetapi, penyelesaiannya diharapkan Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman dipercepat.

Dia menjelaskan, alasan dirinya mendorong penyelesaian pembangunan gedung baru Disbudpar tersebut berdasarkan arahan KPK.

“Arahannya itu untuk menyelesaikan seluruh progres pembangunan yang masih berjalan. Maka dari itu, kami terus dorong untuk segera diselesaikan,” ungkapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, harus ada keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam mengawasi kegiatan proyek pembangunan.

“Yang penting jangan sampai mangkrak. Paling tidak, ada progres yang terus berjalan,” katanya.

Sakirman membeberkan, untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut telah dianggarkan pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya terus mendorong progresnya hingga rampung dikerjakan.

“Gedung pariwisata sekarang sudah berjalan dan tahun depan mudah-mudahan bisa selesai gedung pariwisata kita itu,” pungkasnya. (adv/kn)