JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), Presiden menuturkan laporan tersebut diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan di lembaga tersebut.

“Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan,” kata Prabowo.

“Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, ‘tolong saya mendapat laporan tentang BGN,” sambungnya.

Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan para pejabat tersebut, dirinya meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai BGN.

Menurutnya, peran pemimpin sangat menentukan kualitas sebuah organisasi, sehingga persoalan pada tingkat pimpinan dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga.

Presiden menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN sangat penting bagi bangsa dan negara karena menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mendukung peningkatan kualitas generasi penerus.

Program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, ucapnya, merupakan salah satu instrumen yang digunakan banyak negara maju untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda.

Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan.

Kepala Negara meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas mereka.

“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Presiden.

Menurut Prabowo, penguatan terhadap lembaga pengawasan dan penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat serta menjaga wibawa pemerintah dan negara.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegasnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat dan menjadi faktor utama yang menopang stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan nasional terus berlanjut dan semakin kuat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) di DPR RI, Rabu (3/6/2026).

“Yang menjadi kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi agar terus berjalan dan semakin kuat. Pada akhirnya, kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya,” ujar Purbaya.

Menurutnya, kekuatan ekonomi domestik akan semakin didukung oleh implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Indonesia (DHE-SDI) yang mulai berjalan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri sehingga memperkuat likuiditas valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah meyakini kombinasi antara fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan devisa hasil ekspor yang masuk ke sistem keuangan nasional akan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia.

Selain berdampak pada stabilitas nilai tukar, kebijakan DHE-SDI juga dinilai mampu memperkuat sistem keuangan nasional melalui peningkatan likuiditas serta pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan devisa hasil ekspor.

“Seharusnya dalam waktu dekat dampak kebijakan DHE-SDI mulai terlihat. Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” katanya.

Pemerintah menilai pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek masih dapat dipengaruhi berbagai sentimen global maupun rumor yang berkembang di pasar keuangan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengubah fakta bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjadi penyangga utama stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, pemerintah memandang kebijakan DHE-SDI sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor sumber daya alam dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai otoritas terkait guna menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Dengan fundamental ekonomi yang solid, kebijakan yang konsisten, serta meningkatnya pasokan devisa dari implementasi DHE-SDI, pemerintah optimistis Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pewarta/ Editor: Nicha R

JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menelusuri sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional.

Langkah tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua eks wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya kini tengah menginventarisasi yayasan-yayasan yang diduga memperoleh akses sebagai mitra BGN meski tidak memenuhi persyaratan program.

“Kami akan koordinasi dengan BGN karena sekarang kami sedang menginventarisir mana yayasan-yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN,” kata Syarief, Rabu (3/6/2026).

Menurut penyidik, mekanisme Program MBG seharusnya mengutamakan yayasan yang berafiliasi dengan lingkungan sekolah penerima manfaat dalam pembangunan dan pengelolaan dapur gizi atau SPPG. Namun dalam praktiknya, diduga terdapat yayasan tertentu yang tetap lolos verifikasi karena mendapat perlakuan khusus dari para tersangka.

Kejaksaan menduga yayasan-yayasan tersebut memperoleh keuntungan dari insentif operasional setiap dapur gizi yang dijalankan melalui program MBG.

Syarief menjelaskan hubungan yayasan dengan para tersangka tidak selalu tercatat secara langsung, melainkan diduga menggunakan pihak lain sebagai perantara.

“Bentuk afiliasinya adalah berarti yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, ya, milik melalui orang lain. Ya, itu yang dimaksud terafiliasi seperti itu kurang lebih. Milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh para tersangka,” ujarnya.

Selain pengelolaan dapur MBG, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Ketiga tersangka diduga mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga proses pengadaan tidak sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Beberapa proyek yang kini menjadi sorotan penyidik di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu unit tablet, hingga 5.400 unit televisi ukuran 75 inci yang diduga mengalami penggelembungan harga.

“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas Syarief. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S