TENGGARONG – Program Rp100 miliar per kawasan perdesaan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum dapat direalisasikan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi kendala utama dalam menjalankan program yang masuk dalam agenda Kukar Idaman Terbaik tersebut.

Program ini dirancang untuk memperkuat pembangunan desa melalui kolaborasi antarpemerintahan desa dengan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah. Namun, besarnya kebutuhan anggaran membuat pelaksanaannya harus menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan program tersebut masih berada dalam tahap perencanaan. Pemerintah daerah telah membentuk enam kawasan perdesaan sebagai dasar penyusunan konsep pembangunan dan kebutuhan pembiayaannya.

“Program Rp100 miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Program ini ditujukan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan desa dalam memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa,” ujar Arianto, Senin (2/11/2026).

Pembentukan enam kawasan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Melalui pendekatan kawasan, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan satu desa. Pemerintah ingin mendorong kerja sama antardesa sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

DPMD Kukar juga akan menginventarisasi kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) di masing-masing kawasan. Pemetaan tersebut diperlukan agar perencanaan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat diselaraskan dengan program pembangunan yang sudah tersedia.

Dengan demikian, konsep anggaran Rp100 miliar per kawasan nantinya tidak sepenuhnya disusun dari nol. Kegiatan OPD yang telah berjalan akan menjadi salah satu bahan untuk merumuskan kebutuhan pembangunan kawasan.

“Rencananya, kita akan menyusun konsep dengan melihat kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh beberapa OPD di kawasan tersebut. Kegiatan-kegiatan itu nantinya akan menjadi bagian dari alokasi anggaran Rp100 miliar tersebut,” jelasnya.

Meski telah masuk dalam perencanaan, target anggaran Rp100 miliar untuk setiap kawasan belum dapat dipastikan realisasinya. Arianto mengakui, kemampuan keuangan daerah saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebesar itu.

Jika dihitung berdasarkan enam kawasan yang telah dibentuk, kebutuhan anggaran program tersebut berpotensi mencapai Rp600 miliar. Namun, angka itu merupakan gambaran kebutuhan berdasarkan target program, bukan anggaran yang telah dialokasikan atau tersedia dalam APBD.

Karena itu, pemerintah daerah masih perlu mempertimbangkan kondisi fiskal sebelum menentukan waktu pelaksanaan. Kesiapan anggaran menjadi faktor penting agar program dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu pembiayaan kebutuhan pembangunan lainnya.

DPMD Kukar berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin memungkinkan sehingga program tersebut bisa segera dijalankan. Meski demikian, realisasi dalam satu hingga dua tahun mendatang masih bergantung pada kecukupan APBD.
Arianto menyebut besarnya kebutuhan pembiayaan menjadi alasan pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan tahapan pelaksanaan program.

“Mudah-mudahan, ketika APBD kita sudah memadai, program ini bisa direalisasikan dan semoga dalam satu hingga dua tahun ke depan program ini bisa dilaksanakan karena anggaran Rp100 miliar per kawasan memang cukup besar,” tutup Arianto. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 48.000 pekerja rentan sepanjang 2026.

Program yang menjadi bagian dari dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yakni Etam Sejahtera, menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah menanggung pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja rentan tetap memperoleh perlindungan dari berbagai risiko sosial ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pelaksanaan program tersebut sudah berjalan. Pembayaran iuran bahkan telah direalisasikan untuk dua triwulan atau enam bulan pertama 2026.

“Ini sudah berjalan, sudah ada pembayaran untuk enam bulan ini,” kata Dendy, Senin (2/11/2026).

Dendy menjelaskan, target penerima manfaat program Etam Sejahtera tahun ini mencapai 48.000 pekerja. Namun, jumlah penerima yang dapat dibayarkan pada setiap triwulan menyesuaikan hasil pemadanan data.

Pada triwulan pertama, pembayaran iuran mencakup sekitar 31.000 pekerja. Sementara pada triwulan kedua, jumlahnya sekitar 21.000 pekerja.

“Targetnya 48.000, cuma secara data yang bisa dibayarkan di triwulan satu itu kurang lebih 31.000, kemudian di triwulan kedua 21.000,” jelasnya.

Menurut Dendy, perbedaan jumlah tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dan pemadanan data calon penerima. Pemerintah harus memastikan pekerja yang mendapatkan pembiayaan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran program ini adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), serta tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Penentuan penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya masyarakat kelompok desil 1 hingga 4.

Data dari pemerintah provinsi selanjutnya dipadankan dengan data Dinas Sosial Kukar. Hasil pemadanan tersebut menjadi dasar dalam menentukan pekerja yang berhak mendapatkan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari data provinsi kita padankan di Dinas Sosial, kemudian dari Dinas Sosial nanti keluar data pemadanannya. Itulah yang menjadi dasar kita untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” terangnya.

Dendy menambahkan, program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan tersebut akan tetap dilanjutkan setiap tahun.

Namun, mulai 2027, pelaksanaan program tidak lagi berada di bawah Distransnaker Kukar, melainkan dialihkan kepada Dinas Sosial.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur penganggaran dengan ketentuan administrasi pemerintahan daerah, termasuk Permendagri Nomor 90.

Seiring perubahan pelaksana tersebut, anggaran sekitar Rp10 miliar untuk program jaminan sosial pekerja rentan juga telah dialihkan ke Dinas Sosial untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

“Jadi ini tahun terakhir Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan jaminan bagi tenaga kerja rentan. Tahun depan ada di Dinas Sosial dan anggarannya pun sudah berpindah Rp10 miliar ke Dinas Sosial tahun depan,” ungkapnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Program 100 Ribu Petani, Nelayan dan Peternak Tangguh mulai dijalankan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Dalam pelaksanaannya, program unggulan ini menargetkan 32.000 penerima manfaat selama lima tahun melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta bantuan sarana dan prasarana produksi.

Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar mulai merealisasikan sejumlah kegiatan, mulai dari pelatihan petani dan peternak hingga bantuan fisik untuk mendukung usaha pertanian dan peternakan.

Kepala Distanak Kukar, Mohammad Rifani, mengatakan program tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha sektor pertanian, tetapi juga memperkuat fasilitas pendukung agar produktivitas dapat berkembang.

“Kalau target kita itu 32.000 orang. Jadi ini sedang berjalan. Ada yang peningkatan SDM, ada yang bantuan fisik dan lain sebagainya,” ungkap Rifani.

Salah satu upaya yang telah berjalan adalah peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan. Distanak Kukar melalui bidang penyuluhan secara rutin memberikan pembinaan kepada petani dan peternak.

Untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan tersebut, Distanak juga menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas). Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku sektor pertanian.

Selain pelatihan, pemerintah daerah menyiapkan bantuan fisik bagi kelompok tani. Sejumlah kegiatan saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan pengadaan.

Rifani berharap pekerjaan yang sedang berjalan dapat diselesaikan pada awal Desember mendatang.

Target penyelesaian itu juga mencakup bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara untuk alat dan mesin pertanian (alsintan), Distanak Kukar telah menyampaikan rekomendasi sejumlah kelompok tani kepada Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah kini menunggu jadwal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.

Penguatan sektor tanaman pangan diarahkan pada lima kawasan pengembangan padi sawah yang tersebar di enam kecamatan. Kawasan tersebut meliputi Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu, serta Marangkayu.

Fokus pengembangan kawasan ini juga didukung pembangunan infrastruktur pengairan. Pada 2026, Distanak Kukar telah memulai sejumlah pekerjaan, seperti pembangunan pintu air, parit, dan sarana pendukung irigasi di beberapa lokasi.

Sementara untuk 2027, pemerintah daerah tengah memproses perencanaan pembangunan irigasi. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menunjang ketersediaan air sehingga kegiatan pertanian di kawasan pengembangan dapat berjalan lebih optimal.

Rifani menegaskan, pengembangan lima kawasan prioritas tidak berarti wilayah pertanian lainnya ditinggalkan. Pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan sektor pertanian di kecamatan lain.

“Untuk 2027 kita fokus di lima kawasan prioritas tanpa meninggalkan kawasan-kawasan lainnya,” jelasnya.

Selain tanaman pangan, program ini juga menyasar pengembangan sektor peternakan. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah bantuan pembangunan kandang ayam petelur dengan kapasitas antara 100 hingga 200 ekor.

Bantuan tersebut diberikan dalam satu paket yang mencakup pembangunan kandang, pengadaan bibit ayam petelur, pakan, hingga obat-obatan. Saat ini, proses pengadaan dan pelaksanaannya masih berlangsung.

Rencana pengembangan bantuan peternakan tersebut mencakup sejumlah kecamatan, yakni Kota Bangun Darat, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Sebulu, Muara Kaman, Anggana, Loa Janan, dan Loa Kulu.

Namun, kelompok yang ingin memperoleh bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, tim penilai Distanak akan melakukan verifikasi. Penilaian terutama mencakup kesiapan lahan dan kelengkapan persyaratan pendukung lainnya.

Rifani mengingatkan agar kelompok tani tidak sekadar mengajukan bantuan, tetapi memastikan kebutuhan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi usaha di lapangan.

Karena itu, pendampingan penyuluh pertanian dinilai penting agar usulan yang disampaikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelompok.

“Kalau untuk usulan petani mohon didampingi oleh penyuluh, terus yang diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R