Beranda blog Halaman 953

Rekrut Eks Karyawan KPK untuk Berantas Mafia Daging

0

KORANUSANTARA – Sektor peternakan menjadi perhatian Anies Baswedan. Jika terpilih menjadi presiden, dirinya komitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, salahsatunya memberantas mafia impor daging.

Hal tersebut diungkap Anies saat bertemu dengan para peternak di Lampung Tengah, Lampung, Kamis, 7 Desmber 2023. Para peternak itu terdiri atas peternak sapi, kambing, dan unggas. Selain dari Lampung, para pengusaha di bidang peternakan tersebut juga berasal dari Sumatra Selatan.

Para peternak itu mengeluhkan stok daging sapi yang defisit. Penyebabnya adalah alih fungsi lahan peternakan dan jumlah peternak yang semakin terbatas.

Ada pula yang mengeluhkan kebijakan impor daging yang membanjiri kebutuhan pangan di Indonesia. Kebijakan itu sangat mengancam ketahanan pangan dan eksistensi para peternak dalam negeri. ’’Kami ingin tata niaga ini bisa adil, bisa menyejahterakan semua,’’ kata Anies di hadapan para peternak.

Salah satu langkah untuk menyelesaikan persoalan tata niaga itu, kata Anies, adalah dengan memberantas mafia daging. Diperlukan tim khusus terkait tugas tersebut. ’’Kami mungkin akan merekrut orang-orang yang pernah bekerja di KPK yang kemarin tidak lolos TWK (tes wawasan kebangsaan, Red) itu,’’ tuturnya. (*)

Capres Pertama Kunjungi IKN, Ganjar: Proyeknya Harus Lanjut

KORANUSANTARA – Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pertama yang mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini merupakan rangkaian kegiatan kampanyenya di Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Ganjar menegaskan akan melanjutkan megaproyek Presiden Joko Widodo tersebut.

Ganjar melihat langsung Titik Nol Nusantara, Kamis, 7 Desember 2023. Masyarakat yang tengah berada di lokasi tersebut mengerubungi Ganjar. Mereka pun meminta untuk foto bersama capres nomor urut 3 itu. Ganjar meladeni permintaan masyarakat tersebut.

Ganjar mengatakan, kedatangannya ke IKN untuk menunjukkan keseriusannya terhadap kelanjutan proyek prestisius itu. ’’Ya untuk menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan, dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan,’’ terangnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, jika dirinya dan Mahfud MD terpilih, proyek IKN terus berlanjut.

Ganjar juga mengunjungi Rumah Teknologi di kompleks IKN. Rumah Teknologi adalah tempat edukasi mengenai konsep perkembangan sekaligus wadah konseptual yang akan diimplementasikan dalam IKN. Tujuannya meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang serta perwujudan kota cerdas. (*)

Genjot Pariwisata dan Investasi, Kemenparekraf Usulkan Tambahan Bebas Visa Kunjungan

0

KORANUSANTARA- Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mewacanakan pemberian bebas visa kepada 20 negara.

Menparekraf Sandiaga Uno menyebut, kebijakan pembebasan visa akan berdampak pada ekonomi dan menguntungkan wisatawan.

”Diharapkan akan meningkatkan dampak ekonomi, kunjungan wisatawan, meningkatnya jumlah investasi, dan juga menarik kegiatan-kegiatan khususnya ekonomi digital,” ujarnya setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Kamis, 7 Desember 2023.

Hingga Juni 2023, sedikitnya 10 negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Itu sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Aturan tersebut menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara.

Sandiaga mengatakan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal terkait kebijakan penambahan negara bebas visa kunjungan. Mulai dampak ekonomi, asas timbal balik, hingga aspek keamanan. ”Tadi masukan dari Ibu Menlu, Pak Mendagri, agar asas timbal balik resiprocity serta aspek keamanan juga dijaga,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Kemenparekraf mengusulkan 20 negara yang akan mendapatkan bebas visa kunjungan. Usulan tersebut didasarkan pada tingkat kunjungan tertinggi wisatawan mancanegara ke Indonesia. ”Pertama adalah Australia. Terus ada juga Tiongkok, India, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain yang merupakan 20 teratas penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia,” paparnya.

Selanjutnya, Kementerian BUMN mengusulkan 13 bandara untuk menjadi prioritas kunjungan wisatawan mancanegara. Misalnya, Bandara Kualanamu, Yogyakarta Internasional Airport, Bandara Praya Lombok, Bandara Internasional Komodo, dan Bandara Sam Ratulangi.

Dalam satu bulan ke depan, kata Sandiaga, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk memfinalisasi daftar negara yang akan diajukan untuk mendapatkan bebas visa kunjungan. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti dan memberikan persetujuan terhadap negara-negara yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. ”Jadi, bukan hanya wisatawan, tapi juga pertimbangannya investasi dan dampak ekonomi. Semua yang menguntungkan untuk kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita,” tutur Sandiaga.

Menurut dia, kebijakan tersebut dapat mendukung pencapaian target pariwisata tahun depan yang mencapai Rp 200 triliun. Sasarannya adalah wisatawan berkualitas khusus yang melihat lama tinggal dan kemampuan belanja produk lokal. ”Tadi ada Pak Kapolri dan kementerian/lembaga lain yang menyampaikan monitoring dan evaluasi wisatawan mancanegara. Pelanggaran tindakan hukum, mulai lalu lintas hingga tenaga kerja, akan dimonitor dan proses hukum harus tegas,” ucapnya. (*)

Kasus Covid-19 Naik, Warga Diimbau Perketat Protokol Kesehatan

0

KORANUSANTARA – Indonesia sudah menanggalkan status pandemi. Kendati begitu, bukan berarti Covid-19 benar-benar sudah pergi.

Buktinya, terjadi peningkatan kasus. Berdasar data yang dirilis Kementerian Kesehatan hingga 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian Covid-19 bertambah 35–40 kasus. Sementara itu, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit (RS) tercatat 60–131 orang. Tingkat keterisian RS saat ini sebesar 0,06 persen dan angka kematian 0–3 kasus per hari.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Alasannya, ada peningkatan kembali kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. ”Yang sakit sekarang mewajibkan diri sendiri pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga imunitas dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian jaga jarak,” kata Maxi.

Dia menerangkan, kenaikan kasus ini didominasi subvarian Omicron XBB 1.5. Varian ini juga menjadi penyebab gelombang infeksi Covid-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian XBB, Indonesia sudah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. Maxi menyampaikan, meskipun ada kenaikan, kasus ini masih jauh lebih rendah dibandingkan saat pandemi yang mencapai 50.000 sampai 400.000 kasus per minggu.

Maxi juga mengingatkan, masyarakat perlu waspada apabila mengalami gejala penyakit yang mengarah pada Covid-19. Contohnya, batuk, pilek, demam, dan gangguan pernapasan. Yang seperti ini harus segera melakukan pemeriksaan antigen. ”Tentu dengan kesadaran melakukan isolasi mandiri kalau gejala ringan. Kalau berat, ke rumah sakit,” tuturnya.

Selain disiplin prokes, dia mendorong masyarakat, terutama kelompok rentan, agar menyegerakan vaksinasi Covid-19, baik dosis lengkap maupun booster. Tahun ini masih gratis. ”Tahun depan hanya untuk kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta serta immunocompromised atau orang yang memiliki masalah dengan sistem imun,” ucapnya.

Sementara itu, meski terjadi kenaikan kasus Covid-19 di Singapura, Malaysia, dan Indonesia dalam seminggu terakhir, di saat yang sama angka Covid-19 dunia justru sedang menurun. Begitu pula angka kematian akibat Covid-19.

Meski begitu, menurut Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Tjandra Yoga Aditama, WHO meminta angka ini tidak diinterpretasikan sebagai penurunan masalah Covid-19 di dunia. ”Sebab, penurunan angka ini masih perlu dianalisis mendalam. Dapat saja terjadi karena berbagai sebab,” katanya.

Misalnya, peningkatan imunitas karena alamiah tertular atau vaksinasi. Atau, secara umum pelayanan kesehatan membaik dan bisa juga karena sistem pencatatan. (*) 

PNS Kota Bontang Mengikuti Penilaian Potensi dan Kompetensi

BONTANG – Pemkot Bontang, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Regional VIII BKN, telah berhasil menyelenggarakan Tes Penilaian Potensi dan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka peningkatan dan penguatan implementasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah penting menuju Sistem Merit yang akan diterapkan dalam pemerintahan Kota Bontang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Sudi Priyanto, menjelaskan bahwa tes ini bertujuan untuk memetakan potensi dan kompetensi setiap PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan pengembangan karier PNS.

“Dengan memahami potensi dan kekurangan kompetensi masing-masing PNS, BKPSDM dapat merencanakan pelatihan yang sesuai untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, pengembangan karier PNS juga menjadi fokus, dengan menerapkan manajemen talenta sebagai landasan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kota Bontang,” bebernya.

Tes Penilaian Potensi dan Kompetensi ini dilaksanakan secara daring melalui Computer Assisted Competency Test (CACT) dan mencakup berbagai kompetensi, termasuk manajerial, sosial kultural, literasi digital, dan emerging skills.

Selama sepekan, peserta menghadapi sekitar 450 soal pilihan ganda dalam sesi tes yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam setiap sesinya.

Wakil Walikota Bontang, Hj. Najirah, SE, yang membuka acara ini dengan menekankan pentingnya pemahaman terhadap potensi dan kompetensi pribadi dalam pekerjaan yang dijalani oleh setiap individu PNS.

Ia juga menekankan perbedaan antara potensi dan kompetensi, di mana potensi bisa belum teroptimalkan atau diketahui, sementara kompetensi berkaitan dengan pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan yang telah diikuti. “Saya berharap bahwa melalui kegiatan ini, setiap PNS dapat mengembangkan kompetensinya untuk mendukung kinerja sehari-hari dan meningkatkan nilai tambah dalam pekerjaan,” tuturnya.

Dikatakannya, kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Kota Bontang 2021-2024, yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Meningkatnya kompetensi dan potensi PNS diharapkan dapat mendorong terwujudnya Kota Bontang yang lebih maju dan berdaya saing.

Dalam penutupan acara, Kepala BKPSDM Sudi Priyanto menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional VIII BKN, para asesor SDM, panitia penyelenggara, dan seluruh peserta yang hadir. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan potensi dan kompetensi PNS Kota Bontang menuju Sistem Merit yang lebih baik. (rls)

RUU DKJ tentang Pemilihan Gubernur Tuai Kontroversi

0

KORANUSANTARA- Berubahnya status kota Jakarta rupanya turut mengubah pola pemilihan kepala daerahnya. Ke depan, gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden, tidak lagi melalui pilkada. Hal tersebut seiring keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi usul inisiatif DPR memantik kontroversi.

Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulisnya mengatakan, hal tersebut yang melatarbelakangi sikap Fraksi PKS menolak pengesahan RUU DKJ inisiatif DPR.”Jika (RUU DKJ) ini disahkan jadi UU, maka demokrasi kita akan mundur,” ungkapnya.

Syaikhu menambahkan, konsep penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi. Pun, hak warga Jakarta untuk memilih pemimpin daerahnya terancam hilang. Syaikhu pun mengajak masyarakat Jakarta untuk menolak RUU tersebut karena dikhawatirkan akan merenggut kedaulatan rakyat Jakarta.

Seperti diketahui, RUU DKJ disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 5 Desember 2023 Dari sembilan fraksi di DPR, delapan fraksi setuju dengan pengesahan tersebut, namun dengan catatan. Sementara Fraksi PKS yang diwakili Hermanto dengan tegas menolak pengesahan.

Hermanto mengatakan, pembahasan RUU DKJ terkesan terburu-buru. Selain itu, Hermanto menilai rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan tersebut. Menurut FPKS, hal itu tentu mempertaruhkan substansi penyusunan RUU DKJ. Padahal, dalam penjelasan UU Nomor 13/2022 disebutkan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna harus dilakukan.

Tak hanya itu, Hermanto juga menggarisbawahi ketentuan kewenangan bidang khusus kebudayaan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b. Dimana dalam pasal itu tidak ada lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan, pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. ”Pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan Betawi ini sangatlah penting,” terangnya.

Lebih lanjut, draf RUU DKJ yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal itu akan diserahkan ke pemerintah. Selanjutnya, Presiden akan menunjuk menteri terkait guna membahas RUU tersebut beserta dengan daftar invetarisasi masalah (DIM).

Selain pengesahan RUU DKJ, dalam rapat paripurna itu DPR juga mengesahkan RUU ITE menjadi UU. Total ada 20 subtansi pasal yang diubah dalam UU ITE tersebut. Salah satunya, penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik.

Selain itu, substansi UU ITE hasil revisi juga berisi tentang perubahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, muatan pornografi, perjudian dan lain-lain.

Sementara itu pada kesempatan lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberi komentar terkait RUU DKJ. Dia menyebut bahwa rancangan tersebut inisiatif DPR dan sudah ditetapkan dalam sidang paripurna. “pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draf RUU itu. Setelah itu Presiden akan menunjuk menteri untuk membahas dan membuat rancangan daftar inventaris masalah,” katanya.

Dia menegaskan di internal pemerintah belum ada pembahasan terkait hal ini. Setelah penunjukan menteri, barulah dibahas di tingkat pemerintah. Pihak istana pun menunggu surat dari DPR terkait rancangan ini. (*)

Debat Siap Digelar, Pasangan hanya Sebatas Mendampingi

0

KORANUSANTARA– Polemik debat capres dan cawapres tuntas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilu mematikan, debat dilangsungkan sesuai ketentuan, tiga kali debat capres sementara sisanya untuk cawapres.

Yang membedakan, setiap kali debat, baik capres maupun cawapres akan didampingi pasangannya masing-masing. Tidak lagi sendiri setiap debat sebelumnya. Namun, kesempatan bicara atau berdebat hanya diberikan sesuai agenda. Artinya, saat agenda debat capres, yang bicara adalah capres. Sebaliknya, saat debat cawapres, yang bicara adalah cawapres.

Untuk debat pertama, Selasa, 12 Desember 2023, kesempatan pertama diberikan pada capres. Kepastian itu didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU RI dengan perwakilan ketiga pasangan calon, Rabu, 6 Desember 2023.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, format tersebut sudah disepakati semua tim pasangan calon. Sehingga teknis tersebut sudah bisa ditetapkan. ” Pasti ada perdebatan. Tapi alhamdulilah sampai saya bicara ini sudah ada titik temu di antara masing-masing,” ujarnya.

Disinggung soal alasan format debat didampingi pasangan, Hasyim menyebut format itu sesuai dengan filosofi kompetisi. Sebab, capres dan cawapres adalah pasangan calon. Namun untuk porsi bicara, dia menegaskan itu tidak diberikan.

Hasyim menerangkan, pernyataan sebelumnya yang menyatakan pasangan boleh ikut bicara hanya usulan awal. Dari situ, pihaknya menampung berbagai pandangan, usulan, pendapat untuk kemudian ditetapkan.

Lantas, apakah keduanya dapat berdiskusi di forum, Hasyim menyerahkan pada paslon masing-masing. “Tapi yang bicara adalah saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam rapat juga disepakati urutan pembagian debat dan tema-tema yang akan dibahas masing-masing. Kemudian, rapat juga berhasil menyepakati jumlah masa yang bisa hadir dalam debat, yakni masing-masing 50 orang.

Namun untuk panelis dan moderator, belum dicapai kesepakatan. Hasyim beralasan, nama-nama panelis dan moderator baru berasal dari usulan KPU RI. Sementara tim paslon belum menyerahkan. Oleh karenanya, pihaknya memberikan waktu dua hari kepada tim paslon untuk menyerahkan usulan guna digodok KPU.

Yang jelas, untuk panelis kriterianya adalah sosok yang paham dengan persoalan yang dibahas dalam tema. Sementara moderator, kriterianya sosok yang mampu tampil dihadapan kamera dan punya kemampuan komunikasi.

Keputusan KPU RI direspons Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud. Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya menghargai apa pun yang sudah diputuskan oleh KPU. “Kami ikuti apa pun yang  KPU sudah putuskan,” terang dia usai rapat di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyerahkan teknis debat kepada KPU. Baginya, itu kewenangan KPU untuk menetapkan. “Mau didampingi atau tidak, monggo terserah,” ujarnya. Yang terpenting, itu harus sesuai ketentuan undang-undang. Yakni pelaksanaan harus dilakukan lima kali meliputi tiga kali debat capres dan dua kali cawapres.(*)

Prabowo-Gibran Kelola Isu sebagai Persiapan Debat

0

KORANUSANTARA – Prabowo Subianto masih menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Pun demikian dengan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang masih disibukkan dengan aktivitas sebagai wali kota Solo.

Meski demikian, keduanya mempersiapkan diri menjelang debat 12 Desember mendatang. Praktis, waktu yang tersisa untuk debat perdana itu tinggal sepekan. Gibran mengatakan, secara umum dirinya sudah siap. ”Ya, kita hadapi saja ya,” ujarnya di GBK Arena Senin, 5 Desember 2023.

Persiapan tersebut, lanjut Gibran, sudah dilakukan dengan mempelajari isu.

Kemudian, pihaknya juga menyerap banyak aspirasi dan masukan mengenai berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Diakuinya, dalam meminta masukan, pihaknya tidak hanya mendengarkan ahli, tapi juga publik. Dengan begitu, perspektif bisa lebih luas. ”Enggak harus dari para ahli ya. Dari ahli ada, dari pakar ada, tapi masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua untuk bahan debat nanti,” imbuhnya.

Pendapat dan aspirasi publik itu datang dari lintas golongan. Khususnya dari generasi muda yang banyak dia temui belakangan. Seperti para influencer, gen Z, dan kelompok milenial. Gibran juga menyatakan kesiapan atas apapun format debat dari KPU nanti. (*) 

Kereta Api dan Stadion Wasaka Jadi Janji Anies di Banjarmasin

0

KORANUSANTARA – Pemilih muda menjadi sasaran capres-cawapres untuk mendulang suara. Wajar, mengingat komposisi suara suara begitu besar. Seperti yang dilakukan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan menggelar dialog lewat acara Desak Anies. Selasa, 5 Desember 2023, acara dialog dan tanya jawab tersebut digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di acara tersebut, Anies menjelaskan apa saja yang akan dikerjakannya jika kelak menjadi presiden. Dua di antaranya terkait langsung dengan pembangunan di Banjarmasin. Yakni, pembangunan kereta api dan Wasaka International Stadium. Wasaka merupakan akronim dari waja sampai kaputing.

Wasaka merupakan pernyataan Pangeran Antasari, pahlawan nasional dari Banjarmasin. Artinya, jangan sampai menyerah apa pun yang terjadi. Menurut Anies, pembangunan stadion tersebut mendesak. Tidak hanya untuk mendukung perkembangan klub sepak bola Barito Putera, tapi juga untuk mengembangkan sektor lain di luar sepak bola.

Anies juga menyebutkan, Wasaka International Stadium akan menjadi wahana mempersatukan. Stadion tersebut bisa digunakan untuk kegiatan budaya dan seni.

Selain Wasaka International Stadium, Anies berencana membangun rel kereta api yang menghubungkan Banjarmasin–Banjarbaru. Gagasan itu tercetus karena Anies menilai dua daerah tersebut membutuhkan kehadiran transportasi umum massal yang representatif. ’’(Banjarmasin–Banjarbaru) intensitas lalu lintasnya cukup tinggi, tapi kita tidak memiliki fasilitas transportasi umum,’’ jelas Anies. (*)

Ganjar Beberkan Tiga Strategi Stabilkan Harga Bahan Pokok

0

KORANUSANTARA- Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi destinasi Ganjar Pranowo di saat masa kampanye. Capres nomor urut 3 itu dijadwalkan menyapa pendukungnya di tiga kota; Balikapapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda.

Selasa, 5 Desember 2023, Ganjar memulai safari politiknya dengan berkunjung ke Pasar Baru di Klandasan, Balikpapan. Di sana, Ganjar mendapati keluhan terkait kenaikan harga bahan pokok. Kedatangan Ganjar disambut pedagang dengan antusias.

Ganjar kemudian menyambangi sebuah kios penjual sayur-sayuran dan cabai. Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu kemudian berdialog dengan beberapa pedagang. Kebanyakan mengeluhkan tentang harga bahan pokok.

Salah salahnya Hatini, seorang pedagang sayur di Pasar Baru. Hatini mengatakan harga cabai dan sejumlah komoditi sayur mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir. “Harga cabai naik, pak. Bawang putih naik harga kotor Rp 545.000 satu karung,” katanya di hadapan Ganjar.

Merespons hal itu, Ganjar menyatakan bahwa menstabilkan harga dimulai dengan data produksi yang akurat. Kedua, memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan produksi. Ketiga, pentingnya mengembalikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) bahan pokok. ’’Agar harganya dapat dikendalikan,’’ ujarnya.

Ganjar juga mengunjungi DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia di Balikpapan. Ganjar mendapat masukan terkait kesetaraan kaum difabel dalam mendapatkan kemudahan. Baik akses pendidikan, pelatihan usaha, permodalan, maupun fasilitas umum yang ramah bagi mereka.(*)