KORANUSANTARA- Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mewacanakan pemberian bebas visa kepada 20 negara.
Menparekraf Sandiaga Uno menyebut, kebijakan pembebasan visa akan berdampak pada ekonomi dan menguntungkan wisatawan.
”Diharapkan akan meningkatkan dampak ekonomi, kunjungan wisatawan, meningkatnya jumlah investasi, dan juga menarik kegiatan-kegiatan khususnya ekonomi digital,” ujarnya setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Kamis, 7 Desember 2023.
Hingga Juni 2023, sedikitnya 10 negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Itu sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Aturan tersebut menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara.
Sandiaga mengatakan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah hal terkait kebijakan penambahan negara bebas visa kunjungan. Mulai dampak ekonomi, asas timbal balik, hingga aspek keamanan. ”Tadi masukan dari Ibu Menlu, Pak Mendagri, agar asas timbal balik resiprocity serta aspek keamanan juga dijaga,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Kemenparekraf mengusulkan 20 negara yang akan mendapatkan bebas visa kunjungan. Usulan tersebut didasarkan pada tingkat kunjungan tertinggi wisatawan mancanegara ke Indonesia. ”Pertama adalah Australia. Terus ada juga Tiongkok, India, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain yang merupakan 20 teratas penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia,” paparnya.
Selanjutnya, Kementerian BUMN mengusulkan 13 bandara untuk menjadi prioritas kunjungan wisatawan mancanegara. Misalnya, Bandara Kualanamu, Yogyakarta Internasional Airport, Bandara Praya Lombok, Bandara Internasional Komodo, dan Bandara Sam Ratulangi.
Dalam satu bulan ke depan, kata Sandiaga, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk memfinalisasi daftar negara yang akan diajukan untuk mendapatkan bebas visa kunjungan. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti dan memberikan persetujuan terhadap negara-negara yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. ”Jadi, bukan hanya wisatawan, tapi juga pertimbangannya investasi dan dampak ekonomi. Semua yang menguntungkan untuk kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita,” tutur Sandiaga.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat mendukung pencapaian target pariwisata tahun depan yang mencapai Rp 200 triliun. Sasarannya adalah wisatawan berkualitas khusus yang melihat lama tinggal dan kemampuan belanja produk lokal. ”Tadi ada Pak Kapolri dan kementerian/lembaga lain yang menyampaikan monitoring dan evaluasi wisatawan mancanegara. Pelanggaran tindakan hukum, mulai lalu lintas hingga tenaga kerja, akan dimonitor dan proses hukum harus tegas,” ucapnya. (*)
