Beranda blog Halaman 65

IHSG Berbalik Arah, Pasar Sambut Positif Suahasil Nazara Jadi Menkeu

0
Pejabat baru Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) didampingi istri Christina Pusporini Messakh bersiap memberikan keterangna pers usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/agr

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil membalikkan tekanan tajam pada perdagangan Senin (14/9), setelah sempat anjlok sekitar 2,5 persen. Pelaku pasar mulai merespons positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan karena dinilai memberikan sinyal kesinambungan dalam pengelolaan fiskal.

IHSG akhirnya ditutup melemah tipis 0,10 persen atau 6,55 poin ke level 6.534,69. Pergerakan tersebut menunjukkan pemulihan signifikan dibandingkan posisi IHSG saat sempat tertekan 2,5 persen pada perdagangan hari yang sama.

Sementara itu, indeks saham unggulan LQ45 justru menguat 9,31 poin atau 1,43 persen ke posisi 659,03.

Pengamat Pasar Modal Elandry Pratama menilai pasar merespons cukup positif penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Suahasil dianggap bukan figur baru dalam pengelolaan fiskal karena telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Pasar tampaknya merespons cukup positif karena Suahasil Nazara merupakan figur yang sudah sangat familiar dengan pengelolaan fiskal dan struktur Kementerian Keuangan, sehingga ada ekspektasi continuity kebijakan tetap terjaga,” ujar Elandry seperti dilansir dari ANTARA di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Elandry, perbaikan IHSG dari pelemahan sekitar 2,5 persen menjadi hanya 0,10 persen pada penutupan perdagangan menunjukkan membaiknya risk appetite atau selera risiko investor.

Namun, ia mengingatkan agar penguatan sentimen tersebut tidak sepenuhnya dikaitkan dengan pergantian Menteri Keuangan. Pergerakan pasar saham pada Senin juga dipengaruhi sentimen global dan pergerakan harga komoditas.

Pasar, lanjut Elandry, selanjutnya akan mencermati arah kebijakan fiskal yang dibawa Suahasil, khususnya terkait disiplin fiskal, defisit APBN, pengelolaan utang, serta koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Ke depan, pasar akan lebih melihat bagaimana arah kebijakan fiskal pemerintahan setelah pergantian ini dan apakah mampu menjaga confidence investor,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029 yang ditetapkan pada 14 September 2026.

Suahasil bukan wajah baru di Kementerian Keuangan. Ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019 pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan berlanjut pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada 21 Oktober 2024, Suahasil kembali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Dari sisi sektoral, tekanan masih terlihat di sebagian besar sektor saham. Berdasarkan indeks sektoral IDX-IC, hanya tiga sektor yang menguat.

Sektor kesehatan menjadi sektor dengan penurunan terdalam, yakni 2,15 persen. Selanjutnya sektor energi turun 1,49 persen dan sektor infrastruktur melemah 1,45 persen.

Sementara itu, sektor keuangan menjadi sektor yang mencatat penguatan terbesar, yakni 0,74 persen, diikuti sektor industri 0,40 persen dan barang konsumen primer 0,02 persen.

Sejumlah saham yang mencatat kenaikan harga terbesar antara lain SEMA, LAPD, MPIX, ALKA, dan FORU. Sebaliknya, saham EMAS, ASLI, SRAJ, BYAN, dan LUCY menjadi saham dengan pelemahan harga terbesar.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2,10 juta kali transaksi dengan volume 34,25 miliar saham senilai Rp17,98 triliun. Sebanyak 229 saham menguat, 455 saham melemah, sedangkan 279 saham tidak bergerak.

Di pasar regional Asia, indeks Nikkei turun 0,58 persen ke 63.641,00, Shanghai turun 0,07 persen ke 3.885,33, Hang Seng menguat 0,45 persen ke 24. (ANT/KN)

WNI Asal Tangerang Ditahan di Kamboja, Diduga Terlibat Jaringan Scam

0
Ilustrasi - Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) korban penyekapan tiba di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai dipulangkan pemerintah dari Kamboja. ANTARA/Azmi Samsul M

TANGERANG — Tawaran kerja bergaji besar melalui aplikasi Telegram berujung petaka bagi Muhamad Nikola Dewantara, warga Kabupaten Tangerang, Banten. Bukannya pulang membawa penghasilan, Nikola justru ditahan aparat keamanan Kamboja karena diduga terlibat dalam jaringan penipuan daring atau scam.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang Rudi Lesmana mengatakan Nikola berangkat ke luar negeri pada April 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia terlebih dahulu menuju Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Vietnam sebelum masuk ke Kamboja untuk bekerja.

“Berangkat pada bulan April 2026 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta via Malaysia menuju Vietnam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kamboja untuk bekerja di salah satu restoran di sana,” kata Rudi di Tangerang, Senin (14/9).

Nikola merupakan warga Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Menurut Rudi, keberangkatannya dilakukan secara ilegal setelah mendapat tawaran pekerjaan melalui aplikasi Telegram dengan iming-iming gaji besar.

Namun, baru sekitar satu bulan bekerja di Kamboja, Nikola bersama sejumlah pekerja lainnya ditangkap aparat keamanan setempat dalam operasi penggerebekan terkait dugaan jaringan penipuan daring.

“Berdasarkan laporan baru satu orang WNI yang ditahan di sana karena disangkanya sebagai jaringan scam,” ujarnya.

Hingga kini, Nikola masih berada dalam tahanan kepolisian Kamboja dan belum dapat kembali ke Indonesia. Aparat setempat diduga menempatkannya sebagai salah satu pimpinan atau leader di lokasi kerja yang disinyalir menjadi bagian dari jaringan scam.

Disnaker Kabupaten Tangerang memperoleh informasi tersebut berdasarkan keterangan orang tua Nikola, Indah Nurhayati. Kronologi keberangkatan dan kondisi Nikola kemudian dituangkan dalam berita acara pada 11 September 2026.

Meski demikian, status Nikola dalam perkara tersebut masih berupa dugaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang kini berupaya mendapatkan informasi resmi mengenai kasus yang menjeratnya sekaligus memastikan hak-hak warga negara Indonesia tersebut tetap mendapatkan pendampingan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan mengirimkan surat resmi untuk meminta konfirmasi serta bantuan terkait upaya pemulangan Nikola.

Pemkab Tangerang berharap Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di Kamboja dapat segera memberikan pendampingan kekonsuleran dan memfasilitasi proses pemulangan Nikola ke Indonesia apabila memungkinkan secara hukum.

“Upaya Pemkab Tangerang sudah bersurat ke Kemlu. Sekarang suratnya sedang diproses,” kata Rudi.

Kasus tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang diperoleh melalui platform komunikasi informal, terutama jika proses keberangkatan tidak melalui prosedur resmi. (ANT/KN)

Helikopter Polri Evakuasi Satu Jenazah Korban KM Virgo Transport 8

0
Petugas Basarnas memindahkan satu jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang dievakuasi oleh helikopter Polri pada Senin (14/9/2026). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

JAKARTA — Helikopter Polri Dauphin AS 365 N3 P-3103 mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dari lokasi yang berjarak sekitar 30 nautical mile (NM) atau sekitar 56 kilometer dari daratan.

Jenazah tersebut dievakuasi melalui operasi udara dengan metode hoist menggunakan basket life dari kapal tongkang menuju helikopter. Evakuasi dilakukan sebagai bagian dari operasi SAR gabungan untuk mempercepat penanganan korban yang ditemukan di lokasi kecelakaan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan dukungan udara menjadi penting karena lokasi korban berada puluhan mil laut dari daratan.

“Ketika posisi korban masih berada puluhan mil laut dari daratan, dukungan udara menjadi sangat penting untuk mempercepat proses evakuasi,” kata Isir dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/9).

Misi evakuasi berlangsung pada pukul 14.48 Wita hingga 16.50 Wita. Helikopter terlebih dahulu berangkat dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, menuju lokasi operasi dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

Setibanya di lokasi, tim melakukan proses hoist untuk mengangkat satu jenazah korban dari kapal tongkang ke dalam helikopter.

Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi angin dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 25-35 knots. Meski menghadapi kondisi tersebut, proses pengangkatan jenazah berhasil dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan dan personel.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah dibawa ke Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin. Selanjutnya, jenazah diserahkan untuk penanganan lebih lanjut dan proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Sementara itu, hingga pukul 15.30 Wita, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 115 korban telah ditemukan dari total 243 orang yang berada dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Dari jumlah tersebut, 109 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan enam orang meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat 128 orang yang belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan.

Sebanyak 86 korban telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka terdiri atas 85 korban selamat dan satu korban meninggal dunia.

Selain itu, satu korban telah tiba di Lanud Syamsudin Noor, sementara 28 korban lainnya masih dalam proses evakuasi dari lokasi kecelakaan menuju Pelabuhan Trisakti.

Isir menegaskan Polri akan terus mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi kemanusiaan dan pencarian korban.

“Polri terus memberikan dukungan melalui kapal, helikopter, personel, kesehatan, dan DVI. Setiap korban yang ditemukan akan mendapatkan penanganan secara profesional dan manusiawi, sementara pencarian terhadap korban lainnya terus dilakukan bersama seluruh unsur SAR,” ujarnya.

Operasi SAR gabungan hingga kini masih berlanjut untuk menemukan 128 korban yang belum diketahui keberadaannya. (ANT/KN)

Menkeu Berganti, Rosan Siap Bahas Lagi Skema Dividen Danantara Rp120 Triliun

0
CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan membuka kembali pembahasan mengenai setoran dividen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke kas negara. CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, termasuk membahas skema setoran dividen yang sebelumnya telah dibicarakan bersama Purbaya Yudhi Sadewa.

Rosan mengatakan pertemuan dengan Suahasil akan dilakukan dalam pekan ini untuk membahas berbagai hal terkait hubungan Danantara dengan Kementerian Keuangan, termasuk setoran dividen.

“Nanti kita akan bicara semua lah ya. Tapi ini kan baru, nanti kita akan bicara dengan Kementerian Keuangan dengan Pak Menkeu pada minggu ini saya kira,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9).

Meski demikian, Rosan belum memastikan apakah skema pembagian dividen yang sebelumnya dibahas bersama Purbaya akan tetap digunakan setelah pergantian Menteri Keuangan.

Pembahasan tersebut menjadi penting karena sebelumnya Purbaya menyebut Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun dari sebagian keuntungannya untuk mendukung penerimaan APBN 2026.

“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto),” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jumat (28/8).

Menurut Purbaya, setoran tersebut akan dicatat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Sebelum pengelolaan investasi BUMN dialihkan kepada Danantara, dividen perusahaan negara masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Purbaya menjelaskan setoran dividen BUMN sebelum masuk ke Danantara rata-rata berada di kisaran Rp90 triliun per tahun. Karena itu, ia menilai rencana setoran Rp120 triliun ke APBN 2026 menjadi perkembangan positif.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi, pendapatan malah nambah. Saya harap ke depan untungnya lebih besar lagi,” ujar Purbaya.

Ia menilai peningkatan penerimaan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara.

Selain meningkatkan penerimaan negara, setoran tersebut juga diperkirakan memberikan dampak positif terhadap posisi defisit APBN.

Kini, dengan Suahasil Nazara resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, pembahasan mengenai skema dan besaran setoran Danantara ke APBN akan kembali dikoordinasikan.

Rosan memastikan Danantara siap membahas hal tersebut bersama Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. (ANT/KN)

Bulog Salurkan Hampir 1,9 Juta Kg Beras Bantu Korban Gempa NTT

0
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kiri) melaporkan progres penyediaan pasokan pangan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada Komisi VI DPR RI di Pusat Komando dan Pengendalian Bulog Jakarta, Senin (14/9/2026). ANTARA/Harianto

JAKARTA — Perum Bulog telah menyalurkan hampir 1,9 juta kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) selama masa pemulihan bencana.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bantuan tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak.

“Perum Bulog terus memperkuat dukungan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur melalui percepatan penyaluran bantuan pangan,” kata Rizal di Jakarta, Senin (14/9).

Rizal menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini bersama jajaran di Ruang Supply Chain Command Tower (SCCT), yang menjadi pusat komando dan pengendalian Bulog dalam penanganan pangan bagi korban gempa NTT.

Hingga 13 September 2026, Bulog telah menyalurkan lebih dari 1,7 juta kilogram CBP untuk penanganan bencana alam di NTT. Selain itu, lebih dari 100 ribu kilogram beras dari CPPD juga telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak.

“Sehingga total bantuan beras yang telah disalurkan hampir 1,9 juta kilogram,” ujar Rizal.

Selain bantuan beras, Bulog juga telah merealisasikan penyaluran 7.000 liter minyak goreng bagi masyarakat terdampak bencana.

Bantuan tersebut menjangkau sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Manggarai Barat, serta Kota Kupang.

Bulog mencatat penyaluran CBP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Manggarai Barat telah mencapai 100 persen.
Sementara itu, realisasi penyaluran di Kabupaten Ngada telah mencapai 77,52 persen.

Bulog terus mempercepat penyaluran di wilayah yang belum sepenuhnya terealisasi sekaligus memastikan ketersediaan stok tetap memadai untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.

Rizal mengatakan Bulog tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga memperkuat stok beras untuk menjamin keberlanjutan pasokan pangan di NTT.

Saat ini, stok beras di Kanwil Bulog NTT mencapai 26,336 juta kilogram. Untuk memperkuat pasokan, Bulog akan mendatangkan tambahan sekitar 67,466 juta kilogram dari sejumlah wilayah, yakni Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Barat, serta Nusa Tenggara Barat.

Dengan tambahan tersebut, stok beras Bulog di NTT diproyeksikan mencapai sekitar 93,782 juta kilogram.

“Dengan penguatan tersebut, stok ke depan diproyeksikan mencapai sekitar 93,782 juta kilogram,” jelas Rizal.

Menurut dia, stok yang kuat menjadi fondasi penting bagi Bulog untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, baik dalam situasi bencana maupun dalam pelaksanaan berbagai program pangan pemerintah.

Rizal memastikan Bulog akan terus menjalankan penugasan pemerintah, termasuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan ke seluruh wilayah Provinsi NTT setelah distribusi CBP bencana alam dan CPPD.

“Bulog siap menjalankan setiap penugasan pemerintah. Setelah penyaluran CBP bencana alam dan CPPD, kami juga akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan ke seluruh wilayah Provinsi NTT,” katanya.

Ia menegaskan bantuan akan diupayakan tersalurkan dengan jumlah, kualitas, dan waktu yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan pangan secara tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu,” tambahnya.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengapresiasi respons Bulog dalam mendukung penanganan bencana sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak gempa NTT.

“Dalam kondisi bencana, kecepatan respons dan kesiapan stok menjadi sangat penting. Di saat yang sama, Bulog juga harus terus menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah tetap terpenuhi,” ujar Anggia. (ANT/KN)

Suahasil Nazara Gantikan Purbaya, Ditantang Jaga APBN dan Ekonomi

0
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara saat konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin (14/9/2026).

JAKARTA – Suahasil Nazara memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mandat utama menjaga keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen pendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil dalam konferensi pers pascapelantikan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin (14/9/2026).

Suahasil mengatakan, Presiden memberikan arahan agar dirinya melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Menurutnya, mandat tersebut menempatkan pengelolaan dan penjagaan keuangan negara sebagai prioritas utama.

“Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, (dan) bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Suahasil.

Suahasil menekankan, manfaat APBN tidak berhenti pada pengelolaan anggaran pemerintah. APBN juga berperan dalam menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Di antaranya melalui konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, hingga kegiatan ekspor.

Karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara baik agar APBN mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus menopang perekonomian nasional.

“APBN yang menumbuhkan” dan “APBN yang menstabilkan ekonomi” menjadi dua penekanan utama yang disampaikan Suahasil dalam menjalankan kembali tugasnya sebagai Menteri Keuangan.

Selain berbicara mengenai APBN, Suahasil juga meminta seluruh jajaran Kemenkeu melanjutkan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing.

Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas institusi di tengah tugas besar mengelola keuangan negara.

“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Dengan kembali memimpin Kemenkeu, Suahasil mengatakan pihaknya akan melanjutkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kementerian dalam mengelola keuangan negara.

Pengelolaan tersebut diarahkan untuk mendukung perekonomian sekaligus memastikan manfaat APBN dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat.

Pewarta/ Editor : Nicha R

Sri Juniarsih Sampaikan Capaian dan Tantangan Berau di Paripurna HUT ke-73

0
Rapat Paripurna DPRD Berau dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redeb di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (14/9/2026).

BERAU – Keterbatasan fiskal akibat penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD) tidak menyurutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melanjutkan pembangunan.

Pemerintah daerah justru mulai mengarahkan penguatan ekonomi pada sektor yang dinilai memiliki potensi berkelanjutan, seperti pariwisata, UMKM, pertanian, perkebunan dan perikanan.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redeb di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (14/9/2026).

Sri Juniarsih mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan. Salah satunya terlihat dari penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK), yang sebelumnya mencapai Rp320 miliar pada 2025 menjadi Rp145 miliar pada 2026.

Meski ruang fiskal semakin terbatas, pembangunan tetap diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“APBD Kabupaten Berau 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp3,42 triliun,” katanya.

Menurut Sri Juniarsih, transformasi ekonomi menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah daerah terus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat UMKM, pertanian, perkebunan dan perikanan.

“Pembangunan kita arahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Potensi tersebut, lanjutnya, mulai terlihat dari capaian investasi daerah. Pada 2025, realisasi investasi Berau mencapai Rp8,76 triliun atau 194,71 persen dari target Rp4,5 triliun.

Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp8 triliun. Hingga triwulan pertama dan kedua, realisasinya telah mencapai sekitar Rp3,6 triliun.

Komoditas kakao juga menjadi salah satu gambaran pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Sepanjang 2023 hingga 2025, sebanyak 23 ton biji kakao Berau telah diekspor ke sejumlah negara.

Pada 2026, ekspor kembali dilakukan dengan total 11,5 ton biji kakao yang dikirim ke Prancis dan Swiss.

Di sisi lain, pembangunan konektivitas tetap menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membuka akses ekonomi. Sejumlah infrastruktur yang dikerjakan di antaranya Jembatan Bailey di Hulu Kelay, Dermaga Teluk Sulaiman, Jembatan Sei Sumbang dan Jembatan Sei Bataan di wilayah pesisir.

Sri Juniarsih menilai konektivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penunjang bagi aktivitas ekonomi dan pengembangan pariwisata.

Penguatan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan sejumlah program pelayanan masyarakat. Pemkab Berau di antaranya menjalankan bantuan angkutan pelajar dan mahasiswa, pendidikan gratis TK hingga SMP, pembebasan BPHTB bagi masyarakat tidak mampu, pengembangan Trans Berau, pembangunan fasilitas olahraga, pusat ekonomi desa hingga rencana pembangunan Berau Creative Hub.

Dalam kesempatan itu, Sri Juniarsih juga menyinggung tantangan lingkungan yang dihadapi Berau selama kemarau panjang. Ancaman kebakaran hutan dan lahan sempat meningkat dengan jumlah hotspot mencapai 779 titik pada 29 Agustus 2026, tertinggi di Kalimantan Timur.

Namun, kondisi tersebut mulai membaik. Data BMKG Kaltim per 9 September 2026 menunjukkan jumlah hotspot di Berau turun menjadi 50 titik.

Meski mengalami penurunan signifikan, pemerintah daerah tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur terkait meningkatkan kewaspadaan. Sri Juniarsih menekankan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Memasuki usia 73 tahun, Sri Juniarsih menegaskan pembangunan Berau tetap berpedoman pada visi mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera.

Ia mengajak pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha dan seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan serta bersama-sama mengawal pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan seluruh unsur agar Berau terus tumbuh dan mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkasnya. (adv)

Potensi Wisata Berau Besar, Bupati Dorong UMB Perkuat Prodi Pariwisata

0
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mendorong perguruan tinggi lokal menyiapkan program pendidikan di bidang pariwisata agar kebutuhan sumber daya manusia dapat dipenuhi dari daerah sendiri.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang harus berjalan beriringan dengan kemajuan sektor pariwisata.

Menurut Sri Juniarsih, Berau memiliki potensi pariwisata yang besar. Namun, pembangunan sektor tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan destinasi dan infrastruktur pendukung.

“Kita butuh tenaga profesional yang bisa mengelola potensi wisata secara baik, mulai dari pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan hingga pengembangan pariwisata,” katanya.

Karena itu, ia berharap UMB maupun perguruan tinggi lainnya di Berau dapat mempertimbangkan pengembangan program studi yang berkaitan dengan kebutuhan daerah.

“Harapan saya ini bisa dilanjutkan, seperti program studi pariwisata, kebidanan dan keperawatan. Kalau dokter mungkin agak sulit karena membutuhkan waktu yang cukup lama,” ujarnya.

Ia menilai program pendidikan pariwisata dapat menjadi salah satu cara menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi khusus untuk mengelola sektor tersebut.

Terlebih, Berau memiliki sejumlah destinasi yang menjadi daya tarik wisatawan. Potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang profesional agar memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Sri Juniarsih juga berharap lulusan perguruan tinggi di Berau tidak hanya mencari peluang kerja di luar daerah. Mereka diharapkan dapat melihat sektor pariwisata sebagai salah satu ruang untuk mengembangkan karier sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Pendidikan harus bisa menjawab kebutuhan daerah,” tutupnya. (adv)

Kuota BBM Subsidi Berau Dinilai Tak Sebanding Kebutuhan, Pemkab Soroti Tata Kelola SPBU

0
Sekkab Berau, Muhammad Said.

BERAU – Persoalan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau dinilai tidak semata-mata disebabkan tingginya konsumsi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menilai terdapat dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni keterbatasan kuota BBM subsidi dan tata kelola distribusinya di tingkat SPBU.

Data yang dihimpun Pemkab Berau menunjukkan, untuk 2026 daerah mengusulkan kuota Pertalite sebanyak 83.201 kiloliter (KL). Namun, alokasi yang disetujui hanya 47.312 KL.

Artinya, terdapat selisih 35.889 KL. Jika dibandingkan dengan usulan daerah, kuota yang disetujui hanya sekitar 56,9 persen.

Kesenjangan serupa terjadi pada Biosolar. Pemkab Berau mengusulkan sekitar 37.147 KL, sementara alokasi yang diterima hanya 25.895 KL. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar 11.252 KL dibandingkan usulan daerah.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan kondisi antrean BBM yang terjadi saat ini sebenarnya bukan persoalan yang hanya dialami Berau. Sejumlah daerah lain juga menghadapi situasi serupa.

Namun, menurutnya, kondisi geografis dan kebutuhan BBM Berau membuat persoalan kuota menjadi semakin kompleks.

“Terus terang dengan kondisi saat ini, di manapun, bukan hanya di Berau. Di daerah lain pun antreannya luar biasa,” ujar Muhammad Said.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima Pemkab Berau, kuota BBM subsidi yang disetujui pemerintah pusat masih berada di bawah jumlah yang diusulkan daerah.

Kondisi tersebut membuat ruang distribusi BBM subsidi semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat.

“Permasalahannya itu kita berharap kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Berau ditambah. Informasi yang kami dapatkan, yang disetujui itu tidak sebesar yang kita usulkan,” jelasnya.

Bagi Pemkab Berau, penambahan kuota menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan BBM subsidi. Namun, penambahan kuota saja dinilai belum cukup apabila tata kelola distribusinya tidak dibenahi.

Said menegaskan, persoalan kedua yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap proses distribusi dan penjualan BBM subsidi di SPBU.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan aturan di lapangan. Mulai dari mekanisme pembelian, penerapan barcode, hingga pengawasan terhadap jumlah BBM yang dibeli konsumen.

“Yang kedua tata kelolanya. Artinya distribusi dan penjualan oleh SPBU ini masih banyak yang harus diperbaiki,” katanya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya Bupati Berau juga telah turun langsung dan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses penyaluran BBM subsidi.

Temuan tersebut, kata Said, menjadi catatan bahwa pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada sisi ketersediaan pasokan, tetapi juga harus menyentuh pelaksanaan aturan di lapangan.

“Bupati sudah menyatakan sikap dan mendapati beberapa temuan pelanggaran. Dari sisi tata kelola itulah yang harus diperbaiki oleh para pengusaha di bidang itu,” tegasnya.

Said menyebut, persoalan kelangkaan dan antrean paling banyak berkaitan dengan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan solar.

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Dexlite, kondisi distribusinya relatif lebih aman.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari pola konsumsi masyarakat. BBM subsidi menjadi sasaran utama karena harganya lebih terjangkau.

Di sisi lain, praktik pembelian dalam jumlah besar atau yang biasa disebut sebagai “pengetap” turut memberikan tekanan terhadap kuota yang tersedia.

“Yang sering kita kekurangan itu jenisnya subsidi. Pertalite dengan solar. Justru yang paling banyak menjadi persoalan itu,” ujarnya.

Ia mengakui, praktik pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar masih menjadi persoalan yang harus diawasi. Terlebih apabila BBM tersebut kemudian diperjualbelikan kembali.

Saat ini, penerapan barcode dalam pembelian BBM subsidi juga mulai diperketat. Menurut Said, mekanisme tersebut memang membuat pengambilan BBM subsidi menjadi lebih sulit bagi pihak yang berupaya membeli di luar ketentuan.

Namun, pada saat bersamaan, penerapan sistem tersebut juga belum sepenuhnya menghilangkan antrean.

“Sekarang untuk pembelian subsidi agak sulit. SPBU menerapkan barcode yang betul-betul diperketat. Akhirnya memang lebih sulit mengambil subsidi melalui barcode, tetapi antreannya tetap terjadi,” jelasnya.

Selain persoalan pengetap, Pemkab Berau juga menerima informasi mengenai dugaan penggunaan BBM subsidi oleh pelaku usaha yang semestinya menggunakan BBM industri.

Said menilai kondisi tersebut apabila benar terjadi akan semakin memperberat beban kuota BBM subsidi masyarakat.

“Banyak perusahaan yang seharusnya menggunakan BBM industri, tapi membeli melalui subsidi, menggunakan BBM yang dijual di SPBU. Itu juga kadang-kadang,” ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan BBM untuk kegiatan industri semestinya dipenuhi melalui mekanisme dan pengelolaan tersendiri. Dengan demikian, BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi masyarakat yang memang berhak.

Ia berharap pengawasan terhadap hal tersebut dapat diperkuat, baik oleh pengelola SPBU maupun pihak terkait lainnya.

“Kalau untuk industri kan sampai saat ini perusahaan itu pengelolaannya langsung ke perusahaan. Jangan sampai kemudian menjadi masalah dan membebani kuota yang diperuntukkan bagi masyarakat,” katanya.

Said juga menyoroti karakteristik Berau yang memiliki wilayah cukup luas serta menjadi salah satu daerah yang berdekatan dengan wilayah Kalimantan Utara.

Menurutnya, peredaran BBM di Berau tidak selalu berhenti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam wilayah administrasi Berau. Mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas daerah turut memberikan tekanan terhadap pasokan.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Tarakan yang menurut pengamatannya memiliki pola perputaran BBM yang lebih terkonsentrasi di wilayahnya sendiri.

“Minggu lalu saya ke Tarakan. Tarakan itu justru bagus, tidak ada antrean. Kalau saya lihat BBM itu hanya berputar di wilayah situ,” ujarnya.

Sementara Berau, kata dia, memiliki karakteristik berbeda. “BBM yang ada di Berau ini bisa juga ke Kaltara, bisa juga ke daerah Wahau dan sebagainya,” tambahnya.

Karena itu, Said menilai penyelesaian persoalan BBM di Berau harus melihat kondisi riil daerah, bukan hanya berpatokan pada angka kuota yang ditetapkan secara nasional.

Pemkab Berau pun mendorong dua hal berjalan bersamaan, yakni penambahan kuota sesuai kebutuhan daerah serta perbaikan tata kelola distribusi dan pengawasan di tingkat SPBU.

Dengan dua langkah tersebut, pemerintah berharap antrean panjang dapat ditekan sekaligus memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Pada prinsipnya ada dua, penambahan kuota kemudian tata kelolaannya. Kita berharap itu bisa diperbaiki,” pungkasnya. (adv)

Purbaya Yudhi Sadewa Dicopot dari Menkeu, Diganti Suahasil Nazara

0
Mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Purbaya yang baru sekitar setahun menduduki kursi Menteri Keuangan digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Suahasil dijadwalkan dilantik sebagai Menteri Keuangan baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026) sore.

Kabar pergantian tersebut sebelumnya disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimly Asshiddiqie, melalui akun X. Ia menyebut Purbaya akan digantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

“Sore ini ada kejutan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan diganti dengan Wamenkeu Suahasil Nazara sebagai Menkeu baru,” tulis Jimly.

Ia juga menyampaikan bahwa pelantikan Suahasil dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB di Istana Negara.

Pergantian Purbaya ini terbilang mengejutkan. Pasalnya, Purbaya baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Sebelum masuk ke Kabinet Merah Putih, Purbaya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pergantian tersebut juga terjadi setelah Suahasil dipanggil ke Istana. Pada Senin (14/9/2026) siang, Purbaya sebelumnya masih terpantau mengikuti agenda bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dengan pergantian tersebut, Suahasil akan meninggalkan posisi Wakil Menteri Keuangan yang telah diembannya sejak 2019 untuk mengambil alih kendali Kementerian Keuangan.

*Profil Suahasil Nazara*

Suahasil Nazara merupakan ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Ia lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Suahasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994.

Ia kemudian meraih gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada 1997, sebelum memperoleh gelar PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Karier akademik Suahasil dimulai sebagai dosen FEB UI pada 1999. Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi UI pada 2010.

Bidang keahliannya mencakup ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan.

Di pemerintahan, Suahasil pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Ia antara lain pernah menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia kemudian melanjutkan jabatan tersebut dalam pemerintahan berikutnya.

Kini, pengalaman panjangnya di bidang kebijakan fiskal dan Kementerian Keuangan mengantarkan Suahasil ke posisi tertinggi di kementerian tersebut.

Pergantian ini sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan setelah kurang lebih satu tahun memimpin kementerian yang memegang peran penting dalam pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal nasional.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan.

Pewarta/ Editor : Nicha R