BERAU – Persoalan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau dinilai tidak semata-mata disebabkan tingginya konsumsi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menilai terdapat dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni keterbatasan kuota BBM subsidi dan tata kelola distribusinya di tingkat SPBU.
Data yang dihimpun Pemkab Berau menunjukkan, untuk 2026 daerah mengusulkan kuota Pertalite sebanyak 83.201 kiloliter (KL). Namun, alokasi yang disetujui hanya 47.312 KL.
Artinya, terdapat selisih 35.889 KL. Jika dibandingkan dengan usulan daerah, kuota yang disetujui hanya sekitar 56,9 persen.
Kesenjangan serupa terjadi pada Biosolar. Pemkab Berau mengusulkan sekitar 37.147 KL, sementara alokasi yang diterima hanya 25.895 KL. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar 11.252 KL dibandingkan usulan daerah.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan kondisi antrean BBM yang terjadi saat ini sebenarnya bukan persoalan yang hanya dialami Berau. Sejumlah daerah lain juga menghadapi situasi serupa.
Namun, menurutnya, kondisi geografis dan kebutuhan BBM Berau membuat persoalan kuota menjadi semakin kompleks.
“Terus terang dengan kondisi saat ini, di manapun, bukan hanya di Berau. Di daerah lain pun antreannya luar biasa,” ujar Muhammad Said.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima Pemkab Berau, kuota BBM subsidi yang disetujui pemerintah pusat masih berada di bawah jumlah yang diusulkan daerah.
Kondisi tersebut membuat ruang distribusi BBM subsidi semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat.
“Permasalahannya itu kita berharap kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Berau ditambah. Informasi yang kami dapatkan, yang disetujui itu tidak sebesar yang kita usulkan,” jelasnya.
Bagi Pemkab Berau, penambahan kuota menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan BBM subsidi. Namun, penambahan kuota saja dinilai belum cukup apabila tata kelola distribusinya tidak dibenahi.
Said menegaskan, persoalan kedua yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap proses distribusi dan penjualan BBM subsidi di SPBU.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan aturan di lapangan. Mulai dari mekanisme pembelian, penerapan barcode, hingga pengawasan terhadap jumlah BBM yang dibeli konsumen.
“Yang kedua tata kelolanya. Artinya distribusi dan penjualan oleh SPBU ini masih banyak yang harus diperbaiki,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Bupati Berau juga telah turun langsung dan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses penyaluran BBM subsidi.
Temuan tersebut, kata Said, menjadi catatan bahwa pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada sisi ketersediaan pasokan, tetapi juga harus menyentuh pelaksanaan aturan di lapangan.
“Bupati sudah menyatakan sikap dan mendapati beberapa temuan pelanggaran. Dari sisi tata kelola itulah yang harus diperbaiki oleh para pengusaha di bidang itu,” tegasnya.
Said menyebut, persoalan kelangkaan dan antrean paling banyak berkaitan dengan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan solar.
Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Dexlite, kondisi distribusinya relatif lebih aman.
Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari pola konsumsi masyarakat. BBM subsidi menjadi sasaran utama karena harganya lebih terjangkau.
Di sisi lain, praktik pembelian dalam jumlah besar atau yang biasa disebut sebagai “pengetap” turut memberikan tekanan terhadap kuota yang tersedia.
“Yang sering kita kekurangan itu jenisnya subsidi. Pertalite dengan solar. Justru yang paling banyak menjadi persoalan itu,” ujarnya.
Ia mengakui, praktik pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar masih menjadi persoalan yang harus diawasi. Terlebih apabila BBM tersebut kemudian diperjualbelikan kembali.
Saat ini, penerapan barcode dalam pembelian BBM subsidi juga mulai diperketat. Menurut Said, mekanisme tersebut memang membuat pengambilan BBM subsidi menjadi lebih sulit bagi pihak yang berupaya membeli di luar ketentuan.
Namun, pada saat bersamaan, penerapan sistem tersebut juga belum sepenuhnya menghilangkan antrean.
“Sekarang untuk pembelian subsidi agak sulit. SPBU menerapkan barcode yang betul-betul diperketat. Akhirnya memang lebih sulit mengambil subsidi melalui barcode, tetapi antreannya tetap terjadi,” jelasnya.
Selain persoalan pengetap, Pemkab Berau juga menerima informasi mengenai dugaan penggunaan BBM subsidi oleh pelaku usaha yang semestinya menggunakan BBM industri.
Said menilai kondisi tersebut apabila benar terjadi akan semakin memperberat beban kuota BBM subsidi masyarakat.
“Banyak perusahaan yang seharusnya menggunakan BBM industri, tapi membeli melalui subsidi, menggunakan BBM yang dijual di SPBU. Itu juga kadang-kadang,” ungkapnya.
Menurutnya, kebutuhan BBM untuk kegiatan industri semestinya dipenuhi melalui mekanisme dan pengelolaan tersendiri. Dengan demikian, BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi masyarakat yang memang berhak.
Ia berharap pengawasan terhadap hal tersebut dapat diperkuat, baik oleh pengelola SPBU maupun pihak terkait lainnya.
“Kalau untuk industri kan sampai saat ini perusahaan itu pengelolaannya langsung ke perusahaan. Jangan sampai kemudian menjadi masalah dan membebani kuota yang diperuntukkan bagi masyarakat,” katanya.
Said juga menyoroti karakteristik Berau yang memiliki wilayah cukup luas serta menjadi salah satu daerah yang berdekatan dengan wilayah Kalimantan Utara.
Menurutnya, peredaran BBM di Berau tidak selalu berhenti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam wilayah administrasi Berau. Mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas daerah turut memberikan tekanan terhadap pasokan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Tarakan yang menurut pengamatannya memiliki pola perputaran BBM yang lebih terkonsentrasi di wilayahnya sendiri.
“Minggu lalu saya ke Tarakan. Tarakan itu justru bagus, tidak ada antrean. Kalau saya lihat BBM itu hanya berputar di wilayah situ,” ujarnya.
Sementara Berau, kata dia, memiliki karakteristik berbeda. “BBM yang ada di Berau ini bisa juga ke Kaltara, bisa juga ke daerah Wahau dan sebagainya,” tambahnya.
Karena itu, Said menilai penyelesaian persoalan BBM di Berau harus melihat kondisi riil daerah, bukan hanya berpatokan pada angka kuota yang ditetapkan secara nasional.
Pemkab Berau pun mendorong dua hal berjalan bersamaan, yakni penambahan kuota sesuai kebutuhan daerah serta perbaikan tata kelola distribusi dan pengawasan di tingkat SPBU.
Dengan dua langkah tersebut, pemerintah berharap antrean panjang dapat ditekan sekaligus memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pada prinsipnya ada dua, penambahan kuota kemudian tata kelolaannya. Kita berharap itu bisa diperbaiki,” pungkasnya. (adv)
