JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak menjadikan latar belakang politik Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq sebagai fokus dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik fokus mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan Fahd Arafiq dalam perkara tersebut.

“Betul ada background partai politik, tetapi kami tidak fokus ke arah politiknya,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9).

Taufik menegaskan, penyidikan terhadap Fahd Arafiq diarahkan pada dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kami murni mendalami adanya penerimaan-penerimaan yang berkaitan dengan yang bersangkutan,” ujarnya.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada Senin (14/9/2026). OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Penetapan Fahd Arafiq sebagai tersangka membuat penyidik KPK kini mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan dirinya dalam perkara tersebut.

Namun, KPK menegaskan latar belakang politik Fahd bukan bagian dari fokus penyidikan.

Kasus tersebut bermula dari OTT KPK yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

KPK masih melakukan proses penyidikan untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi serta pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA — Harapan menemukan titik terang dalam pencarian delapan penumpang KM Arupadatu I belum terjawab setelah hasil pemeriksaan DNA terhadap jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, belum mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai bagian dari rombongan jurnalis dan kru kapal yang hilang di Selat Sunda.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan proses pemeriksaan dan identifikasi jenazah masih didalami oleh tim terkait. Basarnas juga terus berkoordinasi dengan Kantor SAR Bengkulu untuk mendapatkan perkembangan terbaru.

“Sore tadi kami sudah terus berkoordinasi tentang hasil tersebut dengan rekan-rekan di Kantor SAR Bengkulu, hingga saat ini masih menunggu hasil,” kata Al Amrad yang juga bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi pencarian, saat konferensi pers di Posko Utama Gabungan Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Selasa (15/9/2026) malam.

KBO Ditpolairud Polda Banten AKBP Ahmad membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan di Enggano hingga saat ini belum teridentifikasi sebagai salah satu korban KM Arupadatu I.

“Sama sebagaimana keterangan Kabid Humas kemarin, tidak teridentifikasi kawan kita yang sedang kita cari. Ciri-cirinya tidak ada, DNA-nya masih didalami,” ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan pemeriksaan lebih rinci mengenai ciri fisik maupun barang atau pakaian yang melekat pada jenazah akan disampaikan oleh tim medis Disaster Victim Identification (DVI) yang menangani proses autopsi dan identifikasi.

“Tim medis yang akan menjawabnya, ya,” katanya.

Pencocokan data DNA keluarga korban atau antemortem dengan sampel jenazah atau postmortem menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan identitas jenazah.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat menentukan apakah jenazah yang ditemukan di Enggano merupakan salah satu dari delapan penumpang KM Arupadatu I yang hingga kini masih dalam pencarian.

Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian selama delapan hari di wilayah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, yang mencakup wilayah Banten, Lampung, hingga Bengkulu.
Pencarian dilakukan sejak KM Arupadatu I dan para penumpangnya dilaporkan hilang kontak pada Senin (7/9).

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas lima jurnalis dan tiga kru kapal.

Lima jurnalis tersebut yakni M Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro dari iNews, Firdaus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan jurnalis lepas.

Sementara tiga lainnya adalah Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal (ABK), dan Heriyanto yang merupakan pemandu.

Jenazah pria tanpa identitas tersebut ditemukan di pesisir Sawang Bengkok, Desa Khayapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada Sabtu (12/9).

Jenazah ditemukan oleh Kantor SAR Bengkulu bersama warga setempat dan kemudian dievakuasi menggunakan pesawat dari Enggano menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu pada Senin (14/9).

Jenazah selanjutnya menjalani proses autopsi dan identifikasi oleh Tim DVI Biddokkes Polda Bengkulu bersama Pusdokkes Polri.

Hingga hasil identifikasi final diperoleh, Basarnas masih melanjutkan pencarian terhadap delapan penumpang KM Arupadatu I dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan. (ANT/KN)

JAKARTA — Pekerja rentan di desa, mulai dari buruh tani hingga marbot masjid, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pemanfaatan dana desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan dana desa dapat digunakan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di desa.

“Dana desa, salah satunya lewat program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bisa digunakan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS TK ini,” kata Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Yandri menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat beserta jajaran di Jakarta, Selasa (15/9).

Pemanfaatan dana desa untuk jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut, penggunaan dana desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa dapat mencakup pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

Kelompok yang diprioritaskan terlibat dalam program PKTD meliputi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal.

Yandri menilai perlindungan jaminan sosial penting bagi warga desa yang masuk kelompok rentan karena mereka menghadapi risiko kecelakaan saat menjalankan aktivitas pekerjaan.

Menurut dia, pekerja informal seperti buruh tani hingga marbot masjid juga membutuhkan perlindungan jaminan sosial karena memiliki risiko kecelakaan kerja dengan pola dan waktu kerja yang relatif beragam.

“Iuran BPJS ini hanya Rp16.800 tapi perlindungan maksimal bagi pekerja di desa,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Yandri juga menyoroti rencana kerja sama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan literasi masyarakat desa mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial saat bekerja.

Literasi tersebut dinilai diperlukan agar masyarakat memahami manfaat yang diperoleh ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kemendes PDT bersama BPJS Ketenagakerjaan akan turun langsung ke desa-desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan masyarakat desa dapat merasakan manfaat perlindungan ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Saiful, peserta yang rutin membayar iuran selama tiga tahun tanpa terputus dapat memperoleh manfaat dengan nilai hingga puluhan juta rupiah.

“Selain itu, kita juga memberikan beasiswa kepada anak peserta BPJS hingga ke jenjang perguruan tinggi,” kata Saiful.

Pemerintah melalui pemanfaatan dana desa dan penguatan literasi jaminan sosial tersebut mendorong agar semakin banyak pekerja informal di perdesaan, khususnya kelompok rentan, memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kondisi lain yang dijamin dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa meninggalkan kursi Menteri Keuangan dengan apresiasi tinggi dari penerusnya, Suahasil Nazara. Suahasil menilai satu tahun kepemimpinan Purbaya berhasil meneruskan sekaligus memperkuat semangat Kemenkeu Satu.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Suahasil memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Purbaya atas pengabdian, kerja keras, dan kontribusinya selama memimpin Kemenkeu dalam satu tahun terakhir.

Menurut Suahasil, Purbaya turut memperkenalkan berbagai pekerjaan Kemenkeu kepada masyarakat. Sejumlah program dan pekerjaan yang sebenarnya telah berjalan sebelumnya menjadi lebih dikenal publik setelah disampaikan kembali oleh Purbaya.

“Bahkan pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat, sehingga baru tahu, sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan,” ujar Suahasil.

Ia menilai kepemimpinan Kemenkeu merupakan tanggung jawab besar yang telah dijalankan Purbaya dengan baik.

“Tentu memimpin Kementerian Keuangan itu suatu tanggung jawab besar yang Pak Purbaya selesaikan dengan baik selama satu tahun terakhir,” katanya.

Atas nama keluarga besar Kemenkeu, Suahasil juga menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Purbaya beserta keluarga yang telah bersedia mengabdikan diri kepada negara.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Pak Purbaya dan juga Ibu dari keluarga yang telah bersedia membaktikan diri kepada Negara Republik Indonesia,” ucapnya.

Suahasil secara khusus menyoroti kontribusi Purbaya dalam memperkuat semangat “Kemenkeu Satu”.

Jargon “Kemenkeu Satu” sudah sangat familiar di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam beberapa tahun belakangan ini jargon tersebut memang sedang intens digaungkan di hampir seluruh kegiatan ataupun acara yang melibatkan kerja sama antar unit eselon I di Kemenkeu.

“Kemenkeu Satu” merupakan kebijakan pimpinan yang mengarahkan agar Kemenkeu berkolaborasi dan menghilangkan silo-silo dengan garis besar kebijakan nasional yang arahnya bahwa ASN harus kolaboratif menjadi satu kesatuan.

Maka itu, menurut Suahasil, kolaborasi lintas unit di Kemenkeu menjadi semakin erat selama satu tahun terakhir.

“Karena saya melihat bahwa dalam konteks semangat Kementerian Keuangan Satu, Pak Purbaya meneruskan legacy Kemenkeu Satu tersebut dan memperkuatnya sehingga kolaborasi lintas unit semakin erat,” ujar Suahasil.

Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang kini diwarisinya dan akan dilanjutkan.

“Dan ini adalah situasi yang saya warisi dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu,” katanya.

Suahasil juga sempat menyinggung sambutan Purbaya yang disampaikan secara singkat dalam acara tersebut.

“Karena kita juga ingin menggunakan waktu secara efisien, Pak Purbaya juga tadi efisien banget,” ujar Suahasil.

Setelah menerima tongkat kepemimpinan Kemenkeu, Suahasil meminta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan pekerjaan kementerian tersebut.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada media yang selama ini memberikan pemberitaan mengenai Kemenkeu serta meminta dukungan untuk agenda kementerian ke depan.

“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman media, terima kasih untuk liputannya dan juga mohon dukungan dari teman-teman media,” katanya.

Suahasil turut meminta dukungan dari kementerian dan lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta seluruh stakeholder Kemenkeu.

“Saya mohon dukungan dari seluruh stakeholder Kementerian Keuangan. Kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dan mohon dapat dibukakan pintu kerja sama selanjutnya,” ujarnya.

Suahasil mengatakan dirinya mendapat amanah untuk memimpin Kemenkeu hingga menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.

“Kita akan bertemu lagi dalam berbagai kesempatan yang lain,” katanya.

Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memimpin Kemenkeu selama periode 2025–2026. Dalam prosesi serah terima jabatan tersebut, Purbaya menyerahkan kepemimpinan Kemenkeu kepada Suahasil Nazara yang kini kembali mendapat amanah sebagai Menteri Keuangan untuk melanjutkan berbagai agenda pengelolaan keuangan negara hingga berakhirnya masa jabatan Kabinet Merah Putih pada 2029.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal isu yang mengaitkan pencopotannya dari jabatan Menteri Keuangan dengan perombakan sekitar 300 pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Purbaya mengakui perombakan tersebut memang menjadi salah satu faktor.

“Ya sebagian (penyebabnya) itu ada,” ujar Purbaya kepada wartawan usai acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Diketahui, perombakan sekitar 300 pejabat dan pegawai Kemenkeu tersebut sebelumnya dilakukan pada 10 September 2026, atau beberapa hari sebelum dirinya resmi meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

Perubahan tersebut disebut banyak terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketika wartawan kembali menegaskan apakah benar perombakan tersebut menjadi penyebab pencopotannya, Purbaya tidak membantah.

Namun, ia menegaskan keputusan pergantian Menteri Keuangan tetap merupakan kewenangan Presiden.

“Sebagian iya. Tapi selebihnya itu hak prerogatif Presiden,” tegas Purbaya.

Ia memastikan, dari sisi kebijakan, langkah yang selama ini diambil Kementerian Keuangan sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau masalah kebijakan, kan kebijakan-kebijakan kita sesuai dengan kebijakan Presiden. Aman lah itu,” tuturnya.

Selanjutnya, Purbaya juga menanggapi soal status ratusan pejabat dan pegawai yang baru saja mengalami perombakan, terutama mereka yang baru dilantik beberapa hari sebelum pergantian Menteri Keuangan. Terutama Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai tersebut.

Kata Purbaya, seharusnya SK yang dikeluarkannya tetap berlaku. Namun, ia menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara.

“Harusnya sih berlaku. Tapi kan tergantung menteri yang baru. Suka-suka menteri lah,” kata Purbaya sembari tersenyum.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa menilai satu tahun kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan setidaknya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, ketika ditanya soal kemampuan penggantinya, Suahasil Nazara, suasana berubah menjadi gurauan.

Purbaya menyampaikan evaluasi tersebut kepada wartawan usai menghadiri acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama periode dirinya memimpin Kementerian Keuangan.

“Paling enggak lumayan kita sudah menaikkan pertumbuhan ekonomi dari berapa sih, 5 atau di bawah 5 persen dan menjadi 5,1 persen saat ada gangguan. Kemudian 5,29 dan terakhir 5,39. Jadi kalau dilihat ya begini (naik),” ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu hal yang dapat dilihat dari kinerjanya selama sekitar satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Meski telah menyerahkan jabatan kepada Suahasil Nazara, Purbaya mengaku tidak memiliki pesan khusus untuk Menteri Keuangan yang baru.

Menurutnya, Suahasil bukan sosok baru di bidang keuangan sehingga tidak membutuhkan banyak arahan darinya.

“Kalau pesan enggak ada. Karena kan dia juga sudah cukup jago. Jadi jalankan saja sesuai dengan keahlian dia,” tutur Purbaya.

Namun, jawaban tersebut justru menjadi celah bagi wartawan untuk melontarkan pertanyaan lanjutan.

“Lebih jago dari Bapak, ya?” tanya wartawan.

Purbaya langsung tertawa mendengar pertanyaan tersebut.

“Elo mancing ya? Udah lah jangan ngomong jago-jago lagi, entar susah lagi gue,” ujar Purbaya sembari tertawa.

Sebelumnya, Purbaya juga mengaku lega setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia bahkan mengatakan kini bisa tidur lebih tenang setelah seluruh proses pergantian jabatan selesai.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam APBN 2027 menjadi salah satu pekerjaan besar Suahasil Nazara setelah dipercaya menjabat Menteri Keuangan.

Target tersebut harus dikejar di tengah tekanan global, mulai dari tingginya suku bunga Amerika Serikat, yield surat utang Indonesia yang telah menembus 7 persen, hingga gejolak Timur Tengah dan kenaikan harga minyak.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai tantangan tersebut membuat stabilitas inflasi, nilai tukar, dan fiskal menjadi fokus penting yang harus dijaga Suahasil.

Hal itu disampaikan Misbakhun saat menghadiri Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, arah kebijakan setelah pergantian Menteri Keuangan sudah cukup jelas. Pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi dampak kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang berpotensi menekan pasar keuangan Indonesia.

“Menurut saya, dalam pergantian Menteri Keuangan kali ini sudah jelas arahnya. Yakni menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar dan mengantisipasi situasi higher for longer kebijakan fiskal kita,” ujar Misbakhun.

Ia mengatakan kecenderungan Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tinggi akan berdampak terhadap surat utang Indonesia.

“Amerika kan kecenderungannya masih mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi. Itu tentu memberikan dampak dan pengaruh kepada surat utang kita,” katanya.

Misbakhun menyoroti imbal hasil atau yield surat utang Indonesia yang telah berada di atas 7 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan.

“Di mana yield surat utang Indonesia sudah masuk dalam fase 7 persen lebih. Nah, ini yang harus diantisipasi,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan fiskal yang kredibel dan stabil.

“Tentunya ini kan membutuhkan stabilisasi dan pasar harus diyakinkan dengan kebijakan fiskal yang baik,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Misbakhun mengatakan pemerintah telah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam APBN 2027. Namun, target tersebut harus berhadapan dengan sejumlah risiko eksternal.

“Pemerintah di APBN 2027 sudah menargetkan pertumbuhan ekonominya 6 persen. Kemudian kita masih menghadapi constraint tentang situasi di Timur Tengah, kemudian harga minyak kita mengalami tekanan yang luar biasa,” ungkapnya.

Meski demikian, Misbakhun optimistis Suahasil mampu mengawal target tersebut. Ia menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tekanan.

“Saya yakin Pak Suahasil punya komunikasi yang sangat bagus dan saya yakin juga bahwa apa yang menjadi program yang selama ini bisa berjalan,” ujarnya.

Karenanya, Misbakhun tidak perlu memberikan banyak arahan kepada Suahasil terkait disiplin fiskal. Sebab, Suahasil dinilai sudah memahami persoalan yang harus dihadapi.

“Saya enggak perlu mengajari Pak Sua. Karena Pak Sua sudah tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana mengintegrasikan semua keinginan visi misi Presiden, bagaimana mengintegrasikan sistem keuangan di KSSK dan kemudian mengantisipasi gejolak global itu seperti apa,” jelasnya.

Lebih jauh, Misbakhun turut menerangkan bahwa kebijakan subsidi energi juga menjadi perhatian. Pemerintah telah menegaskan subsidi BBM akan tetap dijalankan hingga akhir 2026 sepanjang harga minyak dunia berada di kisaran USD100 per barel.

Menurut Misbakhun, keberlanjutan kebijakan tersebut harus tetap dijaga sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden.

“Itu kan yang harus dipertahankan. Itu semua kan dilakukan sesuai arahan Pak Presiden,” katanya.

Ia kembali menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Suahasil dalam menjalankan agenda fiskal pemerintah.

“Saya juga yakin Pak Sua memiliki komunikasi yang bagus dan saya yakin juga apa yang menjadi program yang sudah berjalan cukup baik,” ujarnya.

Misbakhun menilai Suahasil memiliki pengalaman yang cukup karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan terlibat langsung dalam berbagai persoalan pengelolaan keuangan negara.

“Beliau kan sebelumnya wakil menteri keuangan, in charge dengan semua permasalahan,” pungkasnya.

Pewarta/ Editor : Nicha R