JAKARTA — Aset rampasan negara senilai Rp763 juta hasil penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung kebutuhan kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan aset tersebut akan dimanfaatkan untuk menunjang layanan kementerian, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.

“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung,” kata Dalu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9).

Aset tersebut diterima Kementerian ATR/BPN melalui mekanisme penetapan status penggunaan barang rampasan negara.

Dalu mengapresiasi KPK atas penyerahan aset tersebut dan berharap pemanfaatannya dapat mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan ATR/BPN.

“Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mendukung layanan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Total aset yang diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN mencapai Rp763 juta. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, sebidang tanah, serta satu unit kendaraan.

Rinciannya, tanah dan bangunan di Kompleks Grand Royal Residence I Blok F4, Kelurahan Karang Malang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunan 132 meter persegi dengan nilai Rp569 juta.

Selanjutnya, sebidang tanah di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memiliki luas 134 meter persegi dengan nilai Rp143 juta.

KPK juga menyerahkan satu unit kendaraan minibus Daihatsu F700RG TS AT senilai Rp50 juta.

Dalu mengatakan tanah dan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kedinasan, termasuk sebagai fasilitas tempat tinggal bagi pegawai yang membutuhkan rumah dinas.

Selain itu, aset tersebut masih akan dikaji untuk kemungkinan pemanfaatan lainnya yang mendukung operasional Kementerian ATR/BPN.

“Misalnya untuk pembangunan gedung arsip atau daya dukung lainnya. Nanti kita lihat perkembangannya,” katanya.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto mengatakan penyerahan barang rampasan negara kepada kementerian dan lembaga merupakan bagian dari penyelesaian perkara setelah proses penanganan hukum.

Menurut Mungki, pemanfaatan aset rampasan oleh kementerian dan lembaga juga menjadi bentuk manfaat tidak langsung dari pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia menyampaikan pesan Ketua KPK agar aset yang telah diserahkan diberi tanda yang menjelaskan bahwa aset tersebut berasal dari hasil penanganan perkara KPK.

“Tujuannya untuk edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara itu tidak melulu menghukum pelaku, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat tidak secara langsung, namun melalui kementerian dan lembaga,” kata Mungki.

Penyerahan aset tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan sertifikat bukti kepemilikan oleh Direktur Labuksi KPK kepada Sekjen Kementerian ATR/BPN. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri lebih dalam dugaan adanya calon mahasiswa baru “titipan” dalam proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), termasuk melalui pemeriksaan tiga wakil rektor dan sejumlah dosen pada Selasa (15/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap secara utuh mekanisme penerimaan mahasiswa baru, terutama melalui jalur mandiri, sekaligus mengonfirmasi dugaan adanya calon mahasiswa yang dititipkan untuk diloloskan.

“Ini untuk mengonfirmasi dan mendapatkan keterangan yang utuh bagaimana proses dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, khususnya di jalur mandiri, termasuk soal dugaan titipan-titipan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).

Selain mendalami mekanisme penerimaan mahasiswa baru, penyidik juga mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sebelumnya dilakukan KPK di lingkungan Unsoed.

“Ini juga didalami berkaitan dengan hasil atau temuan rangkaian kegiatan penggeledahan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK memeriksa tiga Wakil Rektor Unsoed. Mereka yakni Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Noor Farid, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Kuat Puji Prayitno, serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Prof. Waluyo Handoko.

Selain ketiganya, penyidik memeriksa empat saksi lain dari lingkungan Unsoed.

Mereka terdiri atas Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Komunikasi Unsoed berinisial NS, dosen Fakultas Hukum berinisial WK, dosen Fakultas Kedokteran berinisial UG, serta dosen Fakultas Peternakan berinisial MS.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi berinisial MS merupakan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Peternakan Unsoed Mochamad Sugiarto.

Kasus tersebut mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di lingkungan Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang dan dua pihak lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Para tersangka tersebut yakni Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq, serta Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto yang disebut sebagai perantara.

KPK menduga Norman, melalui Dian dan Adhi, meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru hingga Rp650 juta dengan iming-iming anak mereka dapat diterima di Fakultas Kedokteran. Namun, menurut KPK, calon mahasiswa tersebut pada akhirnya tetap tidak diloloskan.

Dalam perkara lain yang didalami, KPK menduga Sodiq memerintahkan keponakannya, Mulyono, menerima pemberian dari orang tua calon mahasiswa baru. Dari dugaan penerimaan selama periode 2025-2026 tersebut, Sodiq disebut memperoleh Rp680 juta.

KPK juga menduga uang tersebut digunakan Sodiq untuk membeli tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

Sementara itu, KPK menduga Sodiq memberikan akses persetujuan kelulusan kepada Eko Sumanto setelah Kepala Bagian Akademik Unsoed tersebut menerima Rp1,12 miliar dari seorang pengepul yang berprofesi sebagai guru selama periode 2025-2026.

Pemeriksaan terhadap tiga wakil rektor dan empat saksi lainnya menjadi bagian dari pendalaman KPK terhadap mekanisme penerimaan mahasiswa baru Unsoed, termasuk dugaan praktik “titipan” dan temuan yang diperoleh penyidik dari rangkaian penggeledahan sebelumnya. (ANT/KN)

BANJARMASIN — Manajemen PT Virgo Karya Shipping menyatakan akan menanggung biaya pemulangan jenazah korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 hingga ke kampung halaman, termasuk akomodasi keluarga korban.

Perwakilan PT Virgo Karya Shipping, Dwi, mengatakan tanggungan tersebut diberikan sebagai bagian dari penanganan korban dan keluarga setelah kecelakaan kapal yang mengangkut ratusan penumpang dan awak tersebut.

“Jadi kita tanggung sampai ke kampung halaman,” kata Dwi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (16/9).

Dwi juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh pihak atas peristiwa yang terjadi serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia.

“Kami turut berbela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal,” ujarnya.

Sementara bagi korban luka yang masih menjalani perawatan, manajemen berharap mereka segera pulih dan dapat kembali ke daerah asal masing-masing.

Dwi mengatakan biaya perawatan seluruh korban telah dijaminkan melalui Jasa Raharja dan Jasaraharja Putera (JRP) sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan perusahaan kapal.

Adapun santunan bagi korban meninggal dunia, menurut dia, juga telah diserahkan kepada ahli waris yang sah.

Kapal Virgo Transport 8 berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, dengan membawa 243 orang penumpang dan awak kapal serta 89 kendaraan.

Jumlah tersebut terdiri atas 59 penumpang dewasa, satu penumpang anak, 126 sopir dan kernet, 27 pengikut atau mitra kerja kapal, serta 30 kru kapal.

Berdasarkan laporan Basarnas hingga Rabu (16/9), sebanyak 108 korban telah ditemukan dalam kondisi selamat dalam proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan.

Proses evakuasi berlangsung di perairan Laut Jawa, tepatnya kawasan Tanjung Selatan, Kalimantan Selatan, sekitar Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Tim SAR gabungan masih melakukan penanganan dan pencarian korban terkait kecelakaan Kapal Virgo Transport 8.

Manajemen PT Virgo Karya Shipping menyatakan akan terus mendukung proses penanganan korban, termasuk pemulangan jenazah dan pendampingan terhadap keluarga korban. (ANT/KN)

MAGETAN — Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu mendorong Perhutani menutup sementara seluruh jalur pendakian melalui Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur, demi mencegah pendaki terpapar ancaman api.

Asper BKPH Lawu Selatan KPH Lawu Ds Mulyadi mengatakan penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan karena kebakaran yang bermula di wilayah Magetan telah meluas ke kawasan hutan Kabupaten Ngawi.

“Demi keselamatan pendakian, untuk sementara waktu kita tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ujar Mulyadi di Magetan, Rabu (16/9).

Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu diketahui terjadi sejak Senin (14/9/2026). Titik api awal terpantau di Petak 50+A RPH Bedagung, BKPH Lawu Selatan, wilayah Panekan, Magetan.

Berdasarkan pendataan Perhutani, kawasan hutan yang terdampak kebakaran di wilayah Magetan diperkirakan mencapai sekitar 9 hektare.

Mulyadi memastikan titik api di kawasan Magetan telah padam. Namun, kebakaran disebut telah bergerak menuju wilayah hutan Kabupaten Ngawi.

“Petak yang terbakar di wilayah Magetan itu RPH Bedagung, BKPH Lawu Selatan, Petak 50 A1 dan Petak 50 E, dengan estimasi keluasan kurang lebih 9 hektare. Untuk saat ini wilayah Magetan sudah mati, sudah padam. Api sekarang menjalar ke wilayah Ngawi,” katanya.

Meski api di wilayah Magetan telah padam, petugas masih melakukan penyisiran untuk memastikan tidak terdapat bara yang dapat memicu kebakaran kembali.

Petugas juga memperkuat ilaran atau sekat bakar di kawasan perbatasan Magetan dan Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan api dari wilayah Ngawi kembali merembet ke kawasan Magetan.

Perhutani bersama sejumlah unsur terkait masih bersiaga mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali terjadi. Posko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Ngliliran, Kecamatan Panekan, juga tetap disiagakan untuk memantau kondisi kawasan.

Kondisi cuaca yang sangat kering menjadi salah satu faktor yang membuat kewaspadaan terhadap potensi kebakaran tetap ditingkatkan.

Penanganan kebakaran melibatkan berbagai unsur, mulai dari Perhutani, BPBD, TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, relawan, hingga masyarakat sekitar.

Seiring penutupan jalur pendakian, masyarakat dan calon pendaki diimbau tidak memasuki kawasan Gunung Lawu sebelum kondisi dinyatakan aman.

Jalur pendakian akan dibuka kembali setelah pihak berwenang memastikan kondisi kawasan aman dan mengumumkan pencabutan penutupan. (ANT/KN)

JAKARTA — Rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipersoalkan setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta proses tersebut ditunda lantaran menemukan sejumlah kandidat yang disebut tidak mengikuti prosedur assessment dan talent management.

Bimo mengatakan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama telah meminta agar proses rotasi ditunda, bahkan membatalkan pemindahan bagi kandidat yang tidak memenuhi prosedur.

“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Bimo, keberadaan kandidat yang tidak melalui tahapan sebagaimana ketentuan tersebut menyangkut aspek keadilan bagi pejabat lain yang telah mengikuti proses pengangkatan jabatan.

Karena itu, ia mengusulkan agar pejabat yang tidak memenuhi persyaratan dibatalkan pemindahan jabatannya, sementara rotasi terhadap kandidat yang telah mengikuti prosedur tetap dijalankan.

“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap,” ujarnya.

Bimo juga mengatakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan komitmen untuk memperbaiki reformasi birokrasi internal Kemenkeu, termasuk penerapan talent management dalam proses pengisian jabatan.

“Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” kata Bimo.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kemenkeu masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pembahasan tersebut dilakukan dengan melihat kembali berbagai proses dan aktivitas yang telah berlangsung terkait penunjukan hingga pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu.

Suahasil menjelaskan bahwa penunjukan pejabat di Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.

Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan karena terdapat sejumlah posisi yang membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I guna memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembatalan perombakan pejabat, Suahasil belum memberikan kepastian.

“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” kata Suahasil.

Dengan demikian, keputusan akhir mengenai keberlanjutan rotasi pejabat di lingkungan DJP dan DJBC masih menunggu hasil pembahasan internal Kemenkeu. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang disebut turut memengaruhi kenaikan harga beras dan inflasi pangan nasional. Pemerintah menemukan 25 merek yang diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label.

Amran mengatakan dugaan tersebut terungkap setelah pemerintah memeriksa produk beras fortifikasi melalui empat laboratorium kredibel. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kandungan produk dan informasi yang tercantum pada kemasan.

“Nah ternyata ada dugaan beralih dari (produksi beras) premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi tetapi setelah kita cek di laboratorium, ada empat lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya,” kata Amran dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Temuan tersebut menjadi salah satu hal yang didalami pemerintah setelah beras kembali menjadi penyumbang inflasi. Sebelumnya, pemerintah mencermati kenaikan harga beras melalui rapat pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ada satu masalah di tengah kita ini, harga beras menurut Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) saat rapat inflasi, itu ada kenaikan sedikit. Sebelumnya beras bukan lagi penyumbang inflasi, tapi begitu ada kenaikan kita coba membedah. Kenapa ada kenaikan? Kita bedah,” ujarnya.

Menurut Amran, beras fortifikasi yang semestinya dijual sekitar Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram.

Pemerintah menemukan disparitas harga yang sangat tinggi pada produk tersebut. Jika dibandingkan dengan harga sekitar Rp13.000-Rp13.500 per kilogram, harga Rp57.000 menunjukkan selisih hingga Rp43.500 per kilogram.

Amran menyebut rata-rata selisih harga yang ditemukan mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram dan menilai kondisi tersebut merugikan konsumen apabila produk yang dibeli ternyata tidak memberikan kandungan fortifikasi sebagaimana yang tercantum dalam label.

“Nah ini tahu harganya? Harusnya harganya Rp13.500 per kilogram tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata penipuan (keuntungan yang didapatkan) Rp22.000 per kilogram rata-rata. Ini menyengsarakan konsumen kita,” tegasnya.

Amran mengungkapkan terdapat 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar maupun kandungan yang tercantum pada label.

Pemerintah memperkirakan dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun.

Ke-25 merek yang disebut menggunakan inisial WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.
Penyebutan merek dalam laporan tersebut masih dalam konteks temuan dan dugaan pelanggaran yang disampaikan pemerintah. Status serta tanggung jawab masing-masing pihak tetap mengikuti proses pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Amran menegaskan beras fortifikasi memiliki tujuan khusus, yakni membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan.

Kelompok tersebut antara lain ibu hamil, ibu menyusui, penyandang stunting, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan nutrisi.

Karena itu, dugaan ketidaksesuaian kandungan serta tingginya harga dinilai dapat menghambat tujuan program. Produk yang seharusnya ditujukan untuk membantu kelompok rentan justru menjadi sulit dijangkau apabila dijual dengan harga jauh di atas harga yang semestinya.

Sebelum menemukan persoalan beras fortifikasi tersebut, pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau.

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan diberikan kepada penerima manfaat desil 1 hingga desil 4 dengan alokasi 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan.

Penyaluran tahap pertama dilakukan pada Februari-Maret, sedangkan tahap kedua pada Juli-September. Pemerintah juga berencana memperpanjang bantuan tersebut hingga Desember 2026 berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain bantuan pangan, pemerintah mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 828 ribu ton. Pasokan tersebut kemudian ditambah 1 juta ton untuk memperkuat operasi pasar dan menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Amran mengatakan berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani agar memperoleh harga yang layak dan kepentingan masyarakat agar tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Namun, pemerintah kini juga mendalami dugaan penyimpangan pada beras fortifikasi sebagai salah satu faktor yang dinilai turut memengaruhi harga beras dan inflasi pangan. (ANT/KN)

BANJARMASIN — Basarnas menyiapkan sejumlah skenario alternatif untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 setelah cuaca buruk di perairan Laut Jawa menghambat operasi penyelaman bawah laut. Salah satu opsi yang disiapkan adalah melibatkan pihak dengan kemampuan salvage untuk membuka akses ke dalam bangkai kapal.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan pencarian bawah laut menjadi salah satu sasaran utama operasi SAR hari ketiga. Namun, kondisi cuaca belum memungkinkan tiga tim penyelam beserta peralatan bawah laut dikerahkan dengan tetap menjamin keselamatan personel.

“Operasi hanya mungkin dilaksanakan atas dasar jaminan aman karena memang di situlah teori safety. Mudah-mudahan kondisi cuaca memungkinkan sehingga kita bisa melakukan tindakan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan,” kata Syafii di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Selasa (15/9/2026) malam.

Basarnas tetap memaksimalkan pencarian melalui unsur udara dan laut di permukaan perairan sembari mempersiapkan operasi bawah laut apabila kondisi gelombang, arus, dan faktor keselamatan lainnya memungkinkan penyelam bekerja di sekitar bangkai kapal.

Operasi pencarian juga mendapat dukungan KRI Canopus yang memiliki kemampuan pengamatan bawah laut menggunakan perangkat remotely operated vehicle (ROV) dan multibeam echosounder.
Namun, peralatan tersebut belum dapat dioperasikan secara maksimal karena kondisi cuaca di lokasi pencarian dinilai sangat buruk dan berbahaya.

Syafii mengatakan kemampuan penyelam dan peralatan yang disiapkan sebenarnya dapat mendukung operasi hingga kedalaman lebih dari 150 meter.

Akan tetapi, gelombang, kecepatan arus di permukaan maupun bawah laut, serta jarak pandang yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan pencarian bawah air.

Jika cuaca terus menghambat operasi penyelaman, Basarnas akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kemampuan menangani bangkai kapal.

Skenario yang dipertimbangkan antara lain proses salvage, kemungkinan membalikkan posisi kapal, hingga menarik kapal untuk membuka akses pencarian korban.

“Kita akan berupaya untuk bisa membawa kapal itu atau minimal kita bisa membalikkan kondisi kapal itu sehingga kita bisa melaksanakan operasi pencarian terhadap korban. Setelah itu, tentunya akan kita serahkan kepada tim-tim investigasi yang dipimpin oleh Kepala KNKT,” ujar Syafii.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi salah satu alternatif apabila kondisi perairan tidak memungkinkan penyelam menjalankan operasi secara aman.

Hingga hari ketiga operasi SAR, unsur pencarian dari udara, laut, masyarakat, dan kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian belum menerima laporan penemuan korban tambahan.
Basarnas tetap melanjutkan operasi pencarian dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personel di lapangan.

Hingga Selasa (15/9) pukul 22.00 Wita, sebanyak 114 korban telah ditemukan dan seluruhnya berhasil mendarat di Banjarmasin, terdiri atas 108 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.

Dengan demikian, masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang yang berada di dalam KM Virgo Transport 8.

KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 Wita. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu (12/9). (ANT/KN)