JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan anggaran Rp509 miliar pada 2027 untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggaran tersebut menjadi bagian dari total pagu BPOM sebesar Rp1,93 triliun untuk tahun anggaran 2027. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan anggaran pengawasan MBG itu sebelumnya diusulkan lebih besar, yakni sekitar Rp1,2 triliun, sebelum akhirnya disetujui sebesar Rp509 miliar.

“Anggaran yang ada Rp509 miliar itu memang diusulkan oleh BPOM. Seingat saya itu [awalnya diusulkan] Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan MBG, tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar,” ujar Taruna usai rapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (17/9).

Dari total anggaran Rp509 miliar tersebut, BPOM mengalokasikan Rp115,7 miliar untuk kegiatan preventif, Rp27,5 miliar untuk penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, sedangkan Rp366 miliar untuk kegiatan surveilans.

Taruna menjelaskan pengawalan keamanan pangan MBG dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Pengawasan mencakup seluruh rangkaian penyelenggaraan program, mulai dari keamanan bahan baku, edukasi, pengelolaan, distribusi, hingga penyajian makanan.

“Di Pasal 24 ayat (2) sampai (7) itu sangat tegas bahwa kita mulai dari pengawalan keamanan bahan bakunya, edukasinya, kemudian pengelolaannya hingga distribusi dan penyajiannya, hingga mitigasi kalau terjadi,” kata Taruna.

Menurut dia, pengawasan MBG pada 2027 akan dilakukan melalui tiga kelompok kegiatan, yakni pencegahan, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans.

Kegiatan preventif mencakup pendampingan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, pencegahan risiko berbasis kajian, serta penguatan kapasitas unit pelaksana teknis BPOM.

Sementara itu, kegiatan penelusuran dan tindak lanjut perbaikan ditujukan untuk merespons temuan di lapangan dan memastikan adanya evaluasi serta perbaikan.

Kegiatan tersebut meliputi investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, hingga pengawasan pascatemuan.

Adapun surveilans dilakukan melalui penyampelan dan pengujian untuk memastikan keamanan pangan berdasarkan data.

Salah satu bentuknya adalah pengujian sampel makanan MBG untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

“Di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawan sehingga kita bisa telusuri. Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk mitigasi supaya tidak terjadi lagi,” ujar Taruna.

Dengan pola pengawasan tersebut, BPOM tidak hanya melakukan pemeriksaan setelah muncul persoalan, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan pemetaan risiko sejak awal pelaksanaan program.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambut baik penguatan pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.

Menurut dia, koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan BPOM terkait pengawasan tersebut telah dilakukan.

“Tujuannya adalah bagaimana MBG yang kita sediakan ini preventifnya lebih diutamakan karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami menyambut baik, tentu saja, Rp509 miliar anggaran BPOM tadi,” kata Sudaryono.

Pengawasan keamanan pangan tersebut diharapkan dapat memastikan makanan yang disalurkan melalui program MBG memenuhi standar keamanan sekaligus membantu mencegah terjadinya insiden pangan dalam pelaksanaannya. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan kepatuhannya terhadap mekanisme ASEAN dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak kabut asap yang menyebar ke sejumlah negara di kawasan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan ASEAN telah menetapkan status Siaga 3 terkait kondisi kabut asap kawasan sejak 26 Agustus 2026. Dengan status tersebut, negara-negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan setiap hari.

“Indonesia mematuhi kewajiban tersebut melalui laporan harian dan berbagai tindakan yang telah diatur secara terperinci sesuai kriteria tingkat peringatan tersebut,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (17/9).

Menurut Nabyl, laporan yang disampaikan Indonesia mencakup hasil pemantauan, asesmen kondisi, langkah kedaruratan, hingga peta proyeksi trajektori asap.

Indonesia juga secara proaktif melaporkan data mengenai titik panas, kondisi lingkungan di wilayah terdampak, serta indikasi pergerakan asap.

Selain data kondisi lapangan, laporan tersebut memuat langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah, termasuk respons darurat dan upaya pemadaman intensif.

Nabyl menjelaskan laporan Indonesia selanjutnya didistribusikan kepada focal point masing-masing negara ASEAN.

Data tersebut dapat digunakan negara-negara anggota untuk menetapkan langkah antisipatif sekaligus menangani potensi dampak kabut asap di wilayah masing-masing.

“Laporan tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh focal point dari masing-masing negara ASEAN untuk membantu mereka menetapkan langkah antisipatif dan menangani dampak asap secara optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan Sekretariat ASEAN menjadi pihak yang berwenang mengoordinasikan upaya bersama di tingkat kawasan dalam menangani dampak karhutla.

Di tengah laporan mengenai penyebaran kabut asap ke sejumlah wilayah negara tetangga, Kemlu RI memastikan Indonesia belum menerima nota protes terkait persoalan tersebut.

Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan tidak ada nota protes yang diterima pemerintah Indonesia dari negara-negara di kawasan maupun negara tetangga.

“Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan ataupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya,” tegas Yvonne.

Berdasarkan data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB, tercatat 1.037 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia.

Jumlah tersebut berkurang 400 titik dibandingkan dengan pencatatan sehari sebelumnya.

Dampak kabut asap akibat karhutla Indonesia dilaporkan mencapai sejumlah wilayah di negara tetangga, antara lain Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga Filipina, termasuk wilayah Ibu Kota Manila.

Respons terhadap karhutla Indonesia juga datang dari Jepang. Pemerintah Jepang telah mengerahkan tiga helikopter untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Ketiga helikopter tersebut dijadwalkan menjalankan misi pada 12–19 September 2026.

Sementara itu, pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapan untuk mengerahkan bantuan kepada Indonesia. Namun, bantuan tersebut masih menunggu respons dari pemerintah Indonesia.

Dengan status Siaga 3 ASEAN, Indonesia terus melaporkan perkembangan karhutla dan kondisi kabut asap melalui mekanisme regional yang berlaku, sementara upaya penanganan di dalam negeri tetap dilakukan melalui pemantauan, respons darurat, dan pemadaman. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami setoran Rp10 miliar pada 7 September 2026 kepada Arif Sugiyanto selaku terduga orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

“Ini masih kami dalami dari pihak siapa,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Budi mengatakan KPK sejauh ini menduga mantan Bupati Kebumen tersebut terlibat dalam dugaan penerimaan uang terkait rotasi, promosi, atau mutasi jabatan, serta layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“ARF (Arif) ini kan ada di klaster kedua ya terkait dengan dugaan penerimaan lainnya,” katanya.

Ketika ditanya bentuk rotasi, promosi, atau mutasi jabatan yang diduga dikorupsi oleh Arif bersama tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Budi mengatakan bahwa hal tersebut belum dapat diungkap kepada publik pada saat ini.

“Nanti kami akan update,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK pada 17 September 2026 menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron Wahid. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan minyak mentah atau crude oil untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam kondisi aman, termasuk pasokan yang berasal dari Rusia.

“Saya menyampaikan bahwa ketersediaan untuk crude kita insya Allah aman termasuk bagian daripada Rusia,” kata Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Meski memastikan pasokan aman, Bahlil belum mengungkap secara rinci realisasi impor minyak mentah dari Rusia untuk tahap kedua. Informasi mengenai volume maupun waktu pelaksanaan impor tersebut, kata dia, akan disampaikan pada waktu yang tepat.

“Nanti yang teknis lainnya dari Rusia saya akan menjelaskan pada waktu yang tepat,” ujar Bahlil.

Pembelian minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G-to-G). Kerja sama tersebut kemudian dilanjutkan pada tingkat pemerintah dengan badan usaha atau government-to-business (G-to-B).

Pemenuhan kebutuhan energi nasional menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan sumber pasokan minyak mentah di tengah dinamika global.

Kebutuhan impor minyak dari luar negeri juga berlangsung ketika produksi minyak domestik masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi minyak nasional pada 8 September 2026 tercatat sebesar 571.731 barel per hari.

Angka tersebut masih berada di bawah target produksi minyak nasional tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah masih mengandalkan sumber pasokan dari luar negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan minyak mentah nasional, termasuk melalui kerja sama dengan Rusia.

Bahlil memastikan pemerintah terus menjaga ketersediaan minyak mentah agar kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi, sementara rincian teknis mengenai realisasi pasokan dari Rusia masih menunggu waktu untuk diumumkan. (ANT/KN)

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lintas profesi, termasuk lebih dari 172 ribu guru. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan guru yang belum lulus dalam proses penataan tidak akan dipecat ataupun dirumahkan.

Tito mengatakan para guru tersebut akan diupayakan mengikuti tes sebagai bagian dari proses penataan status kepegawaian. Mereka yang dinyatakan lulus nantinya akan diarahkan menjadi pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Tadi kesimpulannya akan diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kemendikdasmen kalau lulus,” kata Tito kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Membahas Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Namun, Tito menegaskan peserta yang belum lulus tidak akan kehilangan status kepegawaiannya.

“Kalau enggak lulus ya tetap mereka statusnya dipertahankan, enggak dipecat atau dirumahkan, tidak,” ujarnya.

Menurut Tito, pembiayaan bagi guru yang belum lulus tersebut tetap diupayakan melalui anggaran pemerintah, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan Kemendikdasmen kepada sekolah.

“Tapi tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari Dana BOS sekolah yang langsung dari Kemendikdasmen kepada sekolah itu,” kata Tito.

Selain penataan tenaga guru, pemerintah juga membahas skema bagi PPPK paruh waktu dan penuh waktu.

Tito menyebut terdapat aspirasi agar PPPK paruh waktu dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, PPPK penuh waktu diharapkan memiliki kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku.

Ia mengatakan peserta yang belum lulus tes dapat kembali mengikuti proses tersebut pada tahun berikutnya.

“Kalau misalnya tidak lulus tahun ini ya boleh ikut lagi tahun berikutnya, kira-kira seperti itu,” tuturnya.

Tito mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada ASN, terutama para guru yang berstatus PPPK.

Tito menjelaskan perhatian pemerintah terhadap status PPPK tidak terlepas dari komposisi ASN yang mayoritas bekerja di daerah.

Ia menyebut jumlah ASN secara nasional mencapai sekitar 6 juta orang, dengan hampir 80 persen di antaranya berada di daerah.

“Karena jumlah ASN kita itu lebih kurang 6 juta, dan hampir 80 persen itu ada di daerah,” kata Tito.
Kondisi tersebut membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, ikut memberikan perhatian terhadap penataan status PPPK.

Penataan PPPK tidak hanya menyasar tenaga guru. Pemerintah juga akan membahas status PPPK lintas profesi lainnya, termasuk personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

Tito mengatakan pembahasan untuk profesi tersebut masih dalam tahap kajian dan akan disesuaikan dengan jumlah pegawai di masing-masing daerah.

“Nah untuk masalah lintas profesi ada lagi, seperti Satpol PP, Damkar ini nanti akan sedang dikaji untuk dirapatkan lagi mungkin minggu depan,” ujarnya.

Pemerintah selanjutnya akan mematangkan skema penataan PPPK lintas profesi dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kepegawaian di masing-masing daerah. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memuji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sekaligus menegaskan perbedaan partai politik bukan penghalang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama melayani masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan rute LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9).

Prabowo mengatakan dirinya dan Pramono berasal dari partai berbeda dan pernah bersaing dalam pemilihan umum. Namun, keduanya tetap dapat bekerja sama karena sama-sama memperoleh mandat dari rakyat.

“Saya, Presiden Republik Indonesia memimpin pemerintah pusat. Saudara Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, memimpin pemerintah daerah Jakarta. Kita datang dari partai yang berbeda. Kita bersaing dalam pemilihan umum, tetapi kita bisa bekerja sama. Kita bisa saling menghormati, karena kita sadar, di dalam hati sanubari kita, bahwa kita dipilih oleh rakyat,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kemenangan dalam pemilihan umum membawa tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.

“Kita dipilih oleh rakyat. Saya di sini sebagai Presiden, saudara Pramono Anung sebagai Gubernur, saudara Rano Karno sebagai wakil gubernur, kita pelayan rakyat. Kita petugasnya rakyat. Pikiran kita, tenaga kita, upaya kita, semuanya untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Prabowo kemudian secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Pramono atas kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia mengatakan perbedaan partai tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kinerja seorang kepala daerah.

“Selamat, terima kasih Gubernur, saya harus akui kalau ada Gubernur yang hebat ya saya akui dia hebat, wakil gubernur, walaupun bukan dari partai saya,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan bahwa kinerja pemerintahan perlu menjadi dorongan bagi partai politik lain untuk bekerja dengan baik.

“Tetapi, ini harus mendorong partai-partai lain ya kan. Kerja yang bener dong,” ujarnya.

Dalam rangkaian peresmian tersebut, Prabowo turut menjajal langsung LRT Jakarta dari Stasiun Kelapa Gading menuju Stasiun Manggarai.

Rangkaian LRT melintasi sejumlah stasiun, yakni Boulevard Utara Summarecon Mall, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, dan Proklamasi sebelum tiba di Stasiun Manggarai.

Peresmian rute baru tersebut menjadi bagian dari pengembangan transportasi publik di Jakarta sekaligus penguatan konektivitas antarkawasan.

Dalam penghujung sambutannya, Prabowo juga menyampaikan dua pantun mengenai kemajuan transportasi dan konektivitas.

“Naik LRT menuju Manggarai/Singgah sebentar di Kelapa Gading/Transportasi maju, Kota Jakarta semakin ramai/Konektivitas kuat, Indonesia semakin bersaing,” kata Prabowo.

Kemudian ia melanjutkan:
“Pagi hari melihat matahari/Naik LRT menuju kota/Transportasi maju rakyat berseri/Indonesia maju untuk kita semua.” (ANT/KN)

JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan skema pengalihan tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan Kemendagri siap mengawal pemerintah daerah dalam proses tersebut setelah regulasi dan mekanismenya ditetapkan.

Ribka mengatakan pengalihan tata kelola guru menjadi salah satu opsi yang perlu didukung untuk mengatasi persoalan distribusi guru yang belum merata di berbagai wilayah serta mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

“Distribusi guru antarwilayah masih belum merata. Dengan mempertimbangkan pemerataan kebutuhan guru serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah, pengalihan tata kelola ke pemerintah pusat dinilai sebagai opsi yang perlu didukung,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Tindak Lanjut Penataan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (15/9).

Ribka menekankan pengalihan tata kelola PPPK guru harus memiliki regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Hal itu diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang pasti untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Kemendagri, kata Ribka, siap mengawal pemerintah daerah setelah kementerian dan lembaga terkait menetapkan mekanisme serta regulasi pengalihan.

Menurut dia, kejelasan skema juga penting untuk mencegah munculnya persoalan selama masa transisi, baik menyangkut kepegawaian, fiskal, maupun administrasi.

Mitigasi juga diperlukan bagi guru yang belum dapat diangkat sebagai ASN agar proses penataan tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas arah penataan PPPK guru, termasuk PPPK Paruh Waktu, untuk dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

Selain pengalihan tata kelola, PPPK guru juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Adapun kebutuhan guru ASN secara nasional direncanakan dipenuhi secara bertahap melalui formasi CPNS dalam jangka waktu tiga tahun.

Namun, kebijakan tersebut belum memasuki tahap implementasi penuh. Ribka menyebut pemerintah masih perlu menyelesaikan sejumlah tahapan, mulai dari finalisasi data, pemetaan regulasi, penyusunan mekanisme pengalihan hingga penetapan tahapan pelaksanaan.

Setelah seluruh dasar kebijakan ditetapkan, Kemendagri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyesuaikan administrasi kepegawaian sekaligus menyiapkan mitigasi risiko selama masa transisi.

“Pengalihan diharapkan memberikan kepastian status bagi guru sekaligus memperbaiki distribusi guru secara nasional,” tutur Ribka. (ANT/KN)

JAKARTA — Kementerian Keuangan masih membahas nasib perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), termasuk dengan meninjau kembali proses penunjukan hingga pelantikan yang telah berlangsung.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh proses dan aktivitas yang telah terjadi dalam penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).

Suahasil menjelaskan penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.

Menurut dia, mekanisme tersebut diperlukan karena sejumlah posisi membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.

“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.

Suahasil mengatakan Kemenkeu saat ini memastikan struktur pejabat yang dibentuk dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antarsatuan kerja.

“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi,” katanya.

Ia menegaskan proses tersebut masih dikaji untuk memastikan koordinasi antarunit di lingkungan Kemenkeu dapat berjalan dengan baik.

“Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” ujar Suahasil.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembatalan perombakan pejabat DJP dan DJBC, Suahasil belum memberikan kepastian.

Ia mengatakan Kemenkeu akan melihat kembali proses yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan pejabat yang dilakukan secara langsung maupun secara hibrida.

“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” pungkas Suahasil.

Dengan demikian, keputusan mengenai kelanjutan perombakan pejabat di DJP dan DJBC masih menunggu hasil pembahasan internal Kemenkeu serta peninjauan terhadap proses penunjukan dan pelantikan yang telah berlangsung. (ANT/KN)