BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami meminta pemerintah daerah tidak hanya berpatokan pada laporan angka inflasi saat menyampaikan kondisi ekonomi daerah kepada masyarakat.

Stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar dinilai menjadi ukuran paling nyata yang dirasakan langsung warga sehari-hari.

Sutami mengatakan, klaim pemerintah terkait inflasi yang masih terkendali harus dibarengi dengan kondisi harga bahan pokok yang benar-benar stabil di lapangan.

Menurutnya, masyarakat akan lebih percaya apabila kebutuhan pangan mudah diperoleh dengan harga yang tetap terjangkau.

Dirinya menilai, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya berdasarkan data statistik atau laporan resmi pemerintah. Sebab, dampak inflasi paling dirasakan masyarakat saat harga sembako mulai naik dan daya beli melemah.

“Yang dirasakan masyarakat itu kondisi pasar. Kalau harga kebutuhan pokok masih tinggi atau sulit didapat, tentu masyarakat akan menilai situasinya belum sepenuhnya aman,” ujarnya.

Sutami juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi bahan pangan agar pasokan tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran.

Dia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait rutin memantau kondisi pasar, terutama menjelang momen tertentu yang rawan memicu kenaikan harga.

Menurutnya, faktor seperti cuaca ekstrem hingga meningkatnya permintaan saat hari besar keagamaan sering menjadi penyebab terganggunya pasokan pangan. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan lebih awal agar lonjakan harga dapat ditekan.

Politikus Golkar ini pun meminta pemerintah memastikan tidak ada praktik penimbunan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dengan distribusi yang terjaga dan stok yang cukup, stabilitas ekonomi daerah diyakini dapat tetap terpelihara.

“Kalau stok pangan memang aman, maka masyarakat harus bisa merasakan langsung manfaatnya melalui harga yang stabil dan kebutuhan pokok yang mudah diperoleh,” tutupnya. (adv)

BERAU – Pengembangan komoditas kakao di Kabupaten Berau dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penjualan biji mentah ke pasar luar daerah maupun internasional.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mendorong agar pemerintah daerah mulai serius memperkuat industri pengolahan kakao lokal agar nilai ekonominya dapat meningkat.

Menurutnya, potensi kakao Berau saat ini mulai dilirik pasar internasional. Namun peluang tersebut dinilai belum akan memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat apabila belum dibarengi dengan hilirisasi produk.

Ia menilai pengembangan produk turunan seperti cokelat olahan lokal dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di daerah.

“Kalau hanya menjual biji kakao mentah, keuntungan yang didapat tentu terbatas. Karena itu hilirisasi penting supaya produk kakao Berau memiliki nilai jual lebih tinggi dan manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Rudi melihat mulai tumbuhnya produk cokelat olahan lokal di Berau sebagai sinyal positif yang perlu mendapat dukungan serius, sehingga pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor pengolahan kakao perlu dibina agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung pengembangan sektor kakao di Berau.

Dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dianggap menjadi kunci agar program pengembangan kakao dapat berjalan berkelanjutan.

“Perusahaan bisa ikut membantu lewat pembinaan petani, bantuan sarana produksi, sampai mendukung pengembangan industri olahan berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya bergantung pada APBD,” katanya.

Ia berharap sektor kakao ke depan dapat berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Kabupaten Berau, tidak hanya dari sisi produksi perkebunan, tetapi juga melalui industri pengolahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. (adv)

BERAU – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris terus mendorong setiap kampung untuk mengembangkan produk unggulan khas sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata daerah.

Dirinya menilai bahwa setiap kampung memiliki potensi berbeda yang harus digali dan dikembangkan secara maksimal. Mulai dari sektor perikanan, pertanian, hingga kerajinan tangan seperti rotan, tenun, maupun produk olahan lokal.

Menurutnya, keberhasilan Kampung Long Beliu yang dikenal sebagai kampung rotan dapat menjadi contoh bagi kampung lain untuk mengangkat potensi khas masing-masing wilayah.

“Setiap kampung pasti punya keunggulan. Tinggal bagaimana itu dikembangkan secara serius dan berkelanjutan agar bisa dikenal luas,” ujarnya.

Namun demikian, Abdul Waris menegaskan bahwa pengembangan produk unggulan tidak cukup hanya pada produksi, tetapi juga harus diiringi dengan strategi pemasaran yang kuat. Tanpa promosi yang maksimal, produk lokal akan sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Ia mendorong pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), untuk lebih aktif dalam membantu pelaku usaha kampung, terutama dalam membuka akses pasar dan memperluas jaringan distribusi.

“Produk kampung ini harus bisa naik kelas. Tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tapi juga bisa menjadi oleh-oleh khas Berau yang dicari wisatawan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan dalam hal legalitas produk, seperti izin PIRT, sertifikasi halal, hingga standar lainnya agar produk bisa masuk ke pasar modern maupun platform digital.

Abdul Waris menambahkan, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pemasaran. Dengan masuk ke marketplace dan e-katalog pemerintah, produk kampung diharapkan mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.

“Kalau sudah masuk digital, peluangnya jauh lebih besar. Ini yang harus didorong bersama,” tambahnya.

Ia pun berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi kampung, sehingga produk unggulan yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memperkuat identitas daerah.

“Kalau dikelola dengan baik, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menjadi kebanggaan daerah,” tutupnya. (adv)