JAKARTA — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyiapkan skema khusus bagi mahasiswa pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah menuntaskan pembelajaran tetapi belum lulus uji kompetensi. Melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dan program pembinaan, mahasiswa tidak perlu mengulang seluruh proses pembelajaran sebelum kembali mengikuti persiapan uji kompetensi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan mahasiswa yang memenuhi ketentuan dapat kembali bergabung dengan program studi untuk mengikuti tahapan yang diperlukan dalam rangka menghadapi uji kompetensi.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 106/B/KPT/2026 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Program Pembinaan bagi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah Menyelesaikan Seluruh Proses Pembelajaran pada Pendidikan Vokasi dan Program Profesi.

Keputusan tersebut telah diterbitkan dan disosialisasikan kepada perguruan tinggi.

“Keputusan Dirjennya sudah kita keluarkan dan sudah disosialisasikan. Jadi, proses pembelajarannya tidak diulang, tetapi kita berikan pembimbingan dan pembinaan untuk persiapan mengikuti ujian,” kata Brian dalam keterangan di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut Brian, standar pendidikan dan uji kompetensi tetap harus dipertahankan. Karena itu, skema tersebut bukan berupa penurunan standar kelulusan, melainkan penguatan terhadap kompetensi yang masih perlu ditingkatkan.

“Kita tidak bisa menurunkan standar kuliah-ujiannya, sehingga kita mendorong sebenarnya ada proses bimbingan,” ujarnya.

Brian menegaskan pelaksanaan RPL dan program pembinaan harus tetap menjaga mutu lulusan serta standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Melalui skema tersebut, capaian pembelajaran mahasiswa diakui berdasarkan hasil asesmen.

Selanjutnya, pembinaan diarahkan pada kompetensi tertentu yang masih membutuhkan penguatan.

“Melalui skema RPL dan program pembinaan, mahasiswa tidak mengulang seluruh proses pembelajaran. Pengakuan capaian pembelajaran dan program pembinaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen serta mengacu pada standar kompetensi lulusan,” kata Brian.

Dengan mekanisme tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhan sebelum kembali menghadapi uji kompetensi.

Kemdiktisaintek juga mendorong perguruan tinggi mengembangkan program pendampingan yang lebih intensif.

Model pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa serta kapasitas masing-masing perguruan tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya membangun satu sistem pendidikan kedokteran yang berada dalam ranah kewenangan Kemdiktisaintek.

Namun, menurut Benjamin, pengembangan pendidikan kedokteran juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Ia mendorong pembentukan tim bersama yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kemdiktisaintek untuk menyamakan pemahaman serta merumuskan arah pengembangan pendidikan kedokteran ke depan.

Melalui skema RPL dan program pembinaan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran untuk memperkuat kompetensi sebelum mengikuti kembali uji kompetensi, tanpa harus mengulang seluruh proses pendidikan. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan petunjuk dugaan aliran uang dalam perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setelah menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri di Bekasi, Jawa Barat.

Penggeledahan dilakukan penyidik KPK pada Jumat, 18 September 2026. Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran uang dalam perkara tersebut.

“Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi, Jawa Barat, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Budi mengatakan, seluruh barang bukti yang disita selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis penyidik. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami peran Lampri yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK juga masih mendalami barang bukti tersebut untuk memperoleh konstruksi perkara secara utuh.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Lima tersangka lainnya yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut keempat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Sehari sebelum menggeledah rumah Lampri, yakni pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN.

Ruangan yang digeledah antara lain ruang kerja Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATR/BPN Asnaedi.

Penyidik juga menggeledah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Namun, KPK menegaskan tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Penggeledahan kemudian berlanjut pada 18 September 2026 ke kantor PT Summarecon Agung Tbk dan rumah Lampri.

KPK kini masih menganalisis dokumen serta barang bukti elektronik yang disita untuk mengungkap lebih jauh dugaan aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap kenaikan laba sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada semester I 2026, dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat lonjakan laba bersih 252,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

Menurut Prabowo, Pupuk Indonesia menjadi salah satu BUMN yang mengalami peningkatan kinerja setelah dilakukan pembenahan dalam pengelolaan perusahaan negara.

“PT Pupuk yang dari dulu mengalami kerugian sekarang naik keuntungannya 252 persen. PT Pupuk Indonesia naik. BUMN yang dulu rugi sekarang untung,” kata Prabowo sebagaimana dipantau secara daring.

Prabowo mengatakan peningkatan kinerja Pupuk Indonesia tersebut berlangsung bersamaan dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk.

Berdasarkan data perusahaan, Pupuk Indonesia membukukan laba bersih Rp8,51 triliun pada semester I 2026. Angka tersebut meningkat 252,8 persen dibandingkan laba Rp2,41 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain Pupuk Indonesia, Prabowo menyebut peningkatan laba terjadi pada sejumlah BUMN lainnya.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk disebut mencatat peningkatan laba sekitar 400 persen pada semester I 2026.

Prabowo juga menyebut laba PT Pertamina (Persero) meningkat 86 persen, PT Pegadaian 84 persen, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebesar 54 persen.

Angka tersebut sebelumnya juga disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta pada 14 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut laba bersih Semen Indonesia meningkat 408,9 persen pada semester I 2026, Pupuk Indonesia 252,8 persen, Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Sementara itu, laporan keuangan semester I 2026 yang dipublikasikan setelah pidato tersebut menunjukkan angka berbeda untuk Semen Indonesia. Perusahaan mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar Rp207 miliar, meningkat sekitar 446 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Prabowo mengaitkan peningkatan kinerja sejumlah BUMN tersebut dengan upaya pemerintah melakukan konsolidasi dan memperbaiki pengelolaan kekayaan negara.

Menurut dia, pembenahan BUMN diperlukan agar kekayaan negara dapat dikelola secara efisien dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Pernyataan mengenai kenaikan laba tersebut disampaikan Prabowo dalam konteks evaluasi pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara pada semester I 2026. (ANT/KN)

MAKASSAR — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah aman. Kepastian itu menyusul tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun untuk 540 daerah.

Tito mengatakan pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran tersebut setelah dirinya memperjuangkan kepastian pembayaran gaji PPPK di daerah.

“Saya sudah perjuangkan. Sudah bertemu langsung dengan Keuangan, pernah ketemu Presiden, sehingga kemudian diberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun untuk 540 daerah,” ujar Tito di Makassar, Jumat (18/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi di Makassar.

Menurut Tito, langkah tersebut dilakukan agar PPPK tidak dirumahkan dengan alasan keterbatasan anggaran daerah.

“Saya sudah perjuangkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengatakan pemerintah daerah memiliki peluang memperoleh tambahan dukungan fiskal melalui skema penghargaan bagi daerah yang menunjukkan kinerja dan prestasi.

Ia menyebut kegiatan apresiasi pemerintah daerah menjadi salah satu momentum untuk mendorong daerah meningkatkan kinerja sekaligus membuka peluang memperoleh tambahan fiskal.

Namun, Tito menegaskan tambahan tersebut tidak diberikan secara otomatis. Pemerintah daerah harus menunjukkan prestasi agar dapat memperoleh tambahan fiskal.

“Kegiatan apresiasi seperti ini, tentu menjadi peluang tambahan fiskal daerah, tapi kan harus berprestasi dulu, sehingga bisa mendapatkan tambahan. Saya kira itu,” ujarnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyampaikan harapan agar kebutuhan PPPK dapat menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Andi Sudirman, keberadaan PPPK masih sangat dibutuhkan daerah, terutama untuk mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Karena biar bagaimana, mereka banyak yang difungsikan untuk tenaga kependidikan, guru, banyak juga untuk tenaga kesehatan, dan tentu masih sangat dibutuhkan,” ujar Andi Sudirman.

Dengan tambahan TKD yang telah disetujui pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembayaran gaji PPPK sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang ditopang tenaga PPPK. (ANT/KN)

PALEMBANG – Sebanyak 28 kepala sekolah asal Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, diamankan polisi saat mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di salah satu hotel di Kota Palembang.

Mereka diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan, Kamis (17/9/2026).

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Donny Satriya Sembiring membenarkan operasi tersebut.

“Iya benar ada,” kata Donny saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2026).

Setelah diamankan dari lokasi bimtek, 28 kepala sekolah tersebut dibawa ke Mapolda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan berlangsung hingga Kamis malam. Penyidik masih mendalami perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut.

Hingga Jumat siang, Polda Sumsel belum mengumumkan secara resmi dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Polisi juga belum membeberkan barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut.

Status hukum 28 kepala sekolah juga belum diumumkan. Karena itu, mereka belum dapat disebut sebagai tersangka sebelum penyidik menyampaikan hasil pemeriksaan dan menetapkan status hukum masing-masing.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengatakan kepolisian akan menyampaikan duduk perkara OTT tersebut melalui ekspose pada Jumat sore.

“Jam tiga sore akan kita ekspos,” kata Nandang.

Dalam ekspose tersebut, Polda Sumsel dijadwalkan menjelaskan kronologi operasi, perkara yang sedang ditangani, barang bukti yang diamankan serta status hukum pihak-pihak yang diperiksa.

Belum ada keterangan resmi mengenai hubungan kegiatan bimtek yang diikuti para kepala sekolah dengan perkara yang sedang diselidiki.

Belum diketahui pula apakah seluruh kepala sekolah yang berada di lokasi memiliki peran dalam perkara atau sebagian di antaranya hanya dimintai keterangan.

Polda Sumsel masih melakukan pendalaman sebelum mengumumkan hasil pemeriksaan.

Editor: Agus S

MAGELANG – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus mengutamakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Penegasan tersebut disampaikan Ferry di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/9) malam, saat menghadiri Borobudur Indonesia Expo 2026 di Alun-Alun Kota Magelang.

Menurut Ferry, keberadaan KDKMP tidak hanya diarahkan sebagai saluran distribusi barang bersubsidi, tetapi juga harus mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM di masing-masing daerah.

“Produk UMKM lokal harus kita utamakan,” katanya.

Ferry mengatakan pembangunan KDKMP saat ini telah mencapai sekitar 23.000 koperasi yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Ia optimistis pembangunan fisik KDKMP, termasuk gudang dan berbagai perlengkapannya, dapat diselesaikan sesuai target pemerintah.

“Insya Allah tahun ini kita bisa menyelesaikan pembangunan bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya sebanyak 30 ribu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

Ferry menjelaskan program KDKMP kini mulai memasuki tahap operasional setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai tata kelola dan operasional KDKMP.

Selain pembangunan sarana fisik, pemerintah juga telah merekrut dan memberikan pelatihan kepada para manajer koperasi. Mereka selanjutnya dipersiapkan untuk ditempatkan di masing-masing KDKMP.

Saat ini, proses verifikasi dan validasi masih berlangsung, termasuk persiapan serah terima bangunan fisik, gudang, serta berbagai perlengkapan kepada desa untuk kemudian menjadi aset milik desa.

“Tahap operasional ini menjadi tahap yang penting supaya semuanya berjalan lancar dan KDKMP bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota koperasi maupun masyarakat,” kata Ferry.

Selain menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat desa, KDKMP juga akan menjalankan fungsi sebagai salah satu saluran distribusi berbagai barang subsidi kepada masyarakat.

Ferry menyebut kebijakan tersebut menjadi salah satu keputusan penting karena untuk pertama kalinya berbagai komoditas subsidi dapat disalurkan secara langsung melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Komoditas yang akan disalurkan melalui mekanisme tersebut antara lain beras dan minyak goreng dari Bulog, LPG 3 kilogram dari PT Pertamina Patra Niaga, pupuk dari PT Pupuk Indonesia, serta beras SPHP.

Melalui mekanisme distribusi tersebut, masyarakat yang berhak diharapkan dapat memperoleh barang bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, mekanisme itu juga ditujukan untuk memangkas mata rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.

Dengan semakin dekatnya koperasi dengan masyarakat, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi titik distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadi kanal pemasaran bagi produk UMKM yang dihasilkan masyarakat setempat. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras fortifikasi yang terbukti melanggar ketentuan tidak boleh lagi beredar di Indonesia. Pemerintah juga mencabut izin usaha pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.

Amran mengatakan telah menginstruksikan jajaran Bapanas untuk memperketat pengawasan sekaligus menindak setiap pelanggaran dalam peredaran beras fortifikasi.

“Kami sudah minta Sestama (Sekretaris Utama Bapanas), Deputi yang baru kami lantik, awasi, tindak. Dan yang sudah melanggar kemarin yang fortifikasi, izinnya dicabut. Tidak boleh lagi memasarkan beras di Republik Indonesia,” kata Amran di Jakarta, Kamis (17/9).

Menurut Amran, pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi.

Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan tata niaga beras sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman dan memenuhi ketentuan.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari mendukung langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap beras fortifikasi.

Ia menilai pengawasan menjadi penting karena beras fortifikasi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan asupan gizi.

“Saya sangat mendukung sekali apa yang dikerjakan oleh Menteri Pertanian. Beras fortifikasi yang sudah diedarkan ke masyarakat itu sangat merugikan masyarakat yang memerlukan,” ujar Endang.

Endang mengatakan hasil analisis terhadap sejumlah produk menemukan adanya perusahaan yang diduga memalsukan kualitas beras fortifikasi.

Menurut dia, dugaan tersebut perlu menjadi perhatian karena konsumen mengharapkan produk beras fortifikasi memiliki kandungan dan kualitas sesuai dengan manfaat yang ditawarkan.

“Karena ternyata setelah dianalisa ada beberapa perusahaan yang memalsukan kualitasnya. Nah ini sangat disesalkan karena kita di masyarakat itu sangat mengharapkan bahwa beras-beras fortifikasi itu adalah beras yang berkualitas tinggi, yang mengandung vitamin, antioksidan dan juga keperluan untuk ibu-ibu hamil dan juga stunting anak-anak,” katanya.

Untuk mencegah produk yang tidak memenuhi ketentuan beredar di masyarakat, Endang mendorong pengawasan diperketat hingga ke tingkat tempat penjualan.

Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan langsung atau inspeksi mendadak terhadap gerai yang menjual beras fortifikasi.

“Saya sangat mendukung bahwa harus ada pengawasan yang ketat dan sidak kepada gerai-gerai yang menjual beras-beras fortifikasi,” ujarnya.

Endang juga meminta pelaku yang terbukti melanggar diberikan sanksi tegas karena praktik tersebut, menurut dia, berpotensi merugikan masyarakat.

“Saya kira lebih baik diberi peringatan dan dihukum seberat-beratnya, karena itu sangat merugikan kesehatan masyarakat kita,” katanya.

Pemerintah melalui Bapanas kini diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap beras fortifikasi, termasuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan dan tidak merugikan konsumen. (ANT/KN)