JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Perum Bulog memperkuat pasokan beras premium melalui jaringan ritel modern untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, optimalisasi distribusi diperlukan untuk menjaga ketersediaan beras premium di tengah pengawasan pemerintah terhadap sejumlah produk beras yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

“Tidak boleh tidak ada kata lain kecuali memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras premium kami minta Bulog optimalkan suplai ke toko-toko ritel modern,” kata Amran di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Amran memastikan ketersediaan beras nasional tetap terjaga. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyaluran beras premium, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan catatan Bapanas, stok CBP yang dikelola Bulog per 18 September 2026 mencapai sekitar 4,6 juta ton. Sementara penyaluran sepanjang tahun berjalan hingga pertengahan September mencapai sekitar 2,3 juta ton.

Pemerintah juga tengah memproses penambahan kuantum SPHP beras sebanyak 1 juta ton yang akan diarahkan ke wilayah dengan kebutuhan tinggi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sekaligus memperkuat intervensi pemerintah ketika terjadi tekanan harga maupun gangguan distribusi.

Di sisi lain, pemerintah memperketat pengawasan terhadap produk beras yang beredar di pasar. Amran menyebut terdapat dugaan perubahan produk dari beras premium menjadi beras fortifikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium.

“Ternyata ada dugaan (kecurangan beras) beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi, setelah kita cek di lab, ada empat lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya,” ujar Amran.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah memperkuat distribusi beras premium melalui jaringan ritel modern.

Menurut Rizal, penyaluran tersebut diarahkan untuk memudahkan masyarakat di kota-kota besar dan wilayah perkotaan memperoleh beras premium.

“Penyaluran ini diarahkan untuk memastikan masyarakat di berbagai kota besar dan wilayah perkotaan dapat memperoleh beras premium dengan mudah,” kata Rizal.

Distribusi beras premium Bulog saat ini telah menjangkau sejumlah kota, antara lain Jakarta, Makassar, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Semarang, Klaten, Solo, Salatiga, Bandung, Karawang, Subang, dan Kupang.

Bulog selanjutnya akan memperluas distribusi ke berbagai kota lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data alokasi penyaluran, Bulog menyiapkan pasokan beras premium hingga 75 ribu ton per bulan untuk sejumlah jaringan ritel modern.

Pasokan tersebut dialokasikan melalui sejumlah perusahaan ritel, di antaranya PT Indomarco Prismatama, PT Megah Daya, PT Inti Cakrawala Citr, PT Sumber Alfaria Trijaya, PT Lion Super Indo, PT Swalayan Sukses Abadi, PT Matahari Putra Prima, PT Tip Top Supermarket, PT Midi Utama Indonesia, dan PT Hero Retail Nusantara.

“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, memiliki akses yang mudah terhadap beras premium. Karena itu, Bulog terus memperkuat distribusi melalui jaringan ritel modern yang tersebar di berbagai kota,” kata Rizal.

Penguatan distribusi tersebut menjadi bagian dari strategi Bulog untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras premium sekaligus menjaga ketersediaan produk di berbagai kanal distribusi, terutama di wilayah dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997–1998 telah tuntas dilunasi pada Agustus 2026. Pelunasan dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan ke Kas Negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelunasan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian kewajiban surat utang yang diterbitkan pemerintah ketika menangani krisis keuangan 1997–1998, termasuk yang berkaitan dengan penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” kata Suahasil dalam pernyataannya melalui kanal resmi YouTube Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Menurut Suahasil, pembayaran kewajiban tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima surplus BI yang disetorkan kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, berdasarkan proses audit buku 2025, diketahui terdapat surplus pada Bank Indonesia. Dana tersebut kemudian disetorkan kepada pemerintah sebagai penerimaan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Kementerian Keuangan, kata Suahasil, telah menerima pendapatan KND sebesar Rp58 triliun.

“Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian surat utang RI. Surat utang negara yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97–98,” ujarnya.

Surplus BI tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran surat utang yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan krisis keuangan 1997–1998.

Suahasil menjelaskan, surat utang yang diterbitkan pemerintah dalam penanganan krisis 1997–1998 terdiri atas beberapa jenis. Sebagian kewajiban telah lebih dahulu diselesaikan melalui pelunasan obligasi rekapitalisasi atau obligasi rekap pada Juli 2020.

“Ada beberapa jenis obligasi kami keluarkan ketika itu (krisis 1997–1998). Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di (Agustus) kemarin,” kata Suahasil.

Dengan pelunasan pada Agustus 2026 tersebut, pemerintah menyatakan kewajiban surat utang yang dimaksud dalam rangka penanganan krisis 1997–1998 telah diselesaikan.

Pelunasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian kewajiban pemerintah yang muncul dari kebijakan penanganan krisis keuangan pada akhir 1990-an. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai perbaikan gaji hakim menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memberantas korupsi. Menurut Prabowo, peningkatan kesejahteraan hakim diperlukan agar integritas lembaga peradilan tetap terjaga dan hakim tidak mudah dipengaruhi melalui suap.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

“Gaji-gaji guru harus diperbaiki, gaji-gaji hakim harus diperbaiki karena kita mau menghabiskan korupsi,” kata Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin hakim terpengaruh atau dibeli melalui praktik suap.

“Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok. Kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli,” tegasnya.

Selain hakim, Prabowo menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.

Menurut dia, peningkatan kesejahteraan tenaga yang menjalankan fungsi pelayanan publik juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Perawat-perawat kita harus diurus, dokter-dokter kita harus diurus,” ujarnya.

Prabowo kemudian menjelaskan berbagai pekerjaan yang dilakukan pemerintah selama hampir dua tahun terakhir.

Ia mengatakan pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat karena kebutuhan publik tidak dapat ditunda.

“Keberhasilan kita banyak karena kita kerja terus, kita kerja terus dua tahun ini,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengakui pemerintah mendapat penilaian kurang berkomunikasi dengan masyarakat.

Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah lebih banyak mencurahkan perhatian untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di lapangan.

Ia mencontohkan pembangunan jembatan di desa hingga perbaikan sekolah sebagai bagian dari pekerjaan yang dikejar pemerintah.

“Kurang berkomunikasi karena kita kerja terus. Kita ngejar rakyat tidak bisa menunggu lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan penghasilan hakim setelah selama sekitar 12 tahun tidak mengalami kenaikan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Juli 2026, Prabowo mengatakan kenaikan penghasilan hakim pada sejumlah jenjang mencapai sekitar 280 persen.

Prabowo saat itu mengaitkan peningkatan kesejahteraan hakim dengan kebutuhan untuk menjaga kelayakan hidup sekaligus kehormatan profesi hakim.

Pemerintah juga mengarahkan penyediaan rumah bagi hakim dan aparatur peradilan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan.

Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo kembali menempatkan kesejahteraan hakim sebagai salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat integritas peradilan dan pemberantasan korupsi. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya buka suara mengenai kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk yang tengah ditangani KPK. Nusron mengaku tidak mengetahui duduk perkara yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak terkait di lingkungan ATR/BPN tersebut.

“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Nusron ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai substansi perkara dugaan suap dalam pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Nusron memberikan jawaban singkat dan menegaskan dirinya tidak mengetahui duduk perkara kasus tersebut.

Nusron juga menanggapi pertanyaan mengenai keberadaannya yang sempat disebut tidak terlihat setelah kasus tersebut mencuat.

Ia membantah anggapan bahwa dirinya menghilang.

“Masa kita bisa menghilang kayak jin, ya?,” ujar Nusron sembari tertawa kecil.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Nusron menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati sepenuhnya penanganan perkara oleh KPK.

Menurut dia, kementeriannya akan mengikuti proses hukum yang berlangsung serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada aparat penegak hukum selama penyidikan berjalan sesuai ketentuan.

Nusron juga memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh ketika ditanya mengenai penyebutan namanya dalam konferensi pers KPK.

Ia menyerahkan proses pembuktian perkara tersebut kepada lembaga antirasuah.

Nusron menegaskan penanganan perkara merupakan kewenangan KPK sebagai aparat penegak hukum. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN akan berfokus mendukung proses hukum dan melanjutkan pembenahan pelayanan pertanahan di internal kementerian.

Ia berharap pengungkapan perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di kantor pertanahan.

Menurut Nusron, pembenahan diperlukan agar tata kelola administrasi pertanahan semakin baik dan akuntabel.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Lima tersangka lainnya yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK pada 17 September 2026 menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan dilakukan terhadap ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, KPK menegaskan tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan Nusron Wahid.

KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak dalam dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk tersebut. (ANT/KN)

BANJARMASIN — Basarnas dan tim gabungan kembali menemukan tiga jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di dalam badan kapal yang terbalik di Laut Jawa. Hingga hari keenam operasi SAR, sembilan korban telah ditemukan meninggal dunia, sementara 126 orang lainnya masih dalam pencarian.

Ketiga jasad ditemukan pada Jumat (18/9/2026) setelah kondisi cuaca memungkinkan tim melakukan penyelaman di lokasi kapal pada kedalaman sekitar 24 meter.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko mengatakan satu korban laki-laki dievakuasi pada pukul 12.28 Wita. Selanjutnya, TNI AL menemukan dua korban lainnya pada pukul 13.10 Wita dari kedalaman yang sama.

“Satu korban laki-laki dievakuasi pada pukul 12.28 Wita, kemudian TNI AL kembali menemukan dua korban lainnya pada pukul 13.10 Wita dari kedalaman yang sama,” kata Yudhi dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari keenam di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Jumat (18/9/2026) malam.

Yudhi menjelaskan ketiga korban ditemukan di dalam ruangan kapal dalam kondisi terjebak.

Tim penyelam kemudian harus memecahkan kaca untuk mengevakuasi jasad dari bagian dalam kapal.
Ketiga korban terdiri atas dua laki-laki dan satu perempuan.

Pada pukul 18.30 Wita, ketiganya dipindahkan ke KN SAR Kamajaya untuk selanjutnya dibawa menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Menurut Yudhi, keberhasilan penyelaman dan evakuasi korban tidak terlepas dari kondisi cuaca yang membaik.

Sebelumnya, cuaca buruk menjadi salah satu kendala dalam operasi pencarian di sekitar lokasi kapal.

Pada Jumat, kondisi gelombang dan kecepatan angin berada dalam batas normal sesuai standar keamanan tim SAR sehingga operasi penyelaman dapat dilakukan.

Operasi penyelaman melibatkan dua tim TNI AL, yakni 10 personel Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan 10 personel Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmada II TNI AL.

Kedua tim tersebut dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban dari badan KM Virgo Transport 8.

Dengan ditemukannya tiga jasad tersebut, hingga Jumat (18/9) pukul 22.00 Wita, Basarnas mencatat sebanyak 117 orang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.

Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan sembilan orang meninggal dunia.

Sementara itu, sebanyak 126 orang lainnya masih belum ditemukan dan pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan membawa 243 orang pada 12 September 2026.

Kapal tersebut dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2026 sekitar pukul 02.00 Wita.

Pada hari yang sama, KM Virgo Transport 8 ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa.

Operasi SAR kini memasuki tahap pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kapal dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta keselamatan personel di lapangan. (ANT/KN)