JAKARTA — Nusron Wahid mengungkapkan bahwa keputusan dirinya mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar telah lebih dahulu dibicarakan dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sejak 2025.

Politisi Golkar yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengatakan pembahasan mengenai pengunduran dirinya dengan Bahlil telah berlangsung cukup lama.

“Kalau soal itu kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku ketua umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama,” kata Nusron saat ditemui usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Namun, Nusron tidak menjelaskan alasan dirinya memilih mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Ia juga enggan membeberkan fokus yang akan dijalankannya setelah tidak lagi menduduki posisi dalam struktur kepengurusan partai.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M. Sarmuji membenarkan bahwa Nusron telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu,” ujar Sarmuji saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (19/9).

Nusron sebelumnya tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar.

Setelah mengundurkan diri dari kepengurusan, Nusron tetap berstatus sebagai anggota atau kader biasa Partai Golkar.

Menurut Sarmuji, pengunduran diri tersebut disampaikan Nusron langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Meski demikian, Sarmuji mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Nusron mengundurkan diri dari struktur kepengurusan partai.

“Mungkin ingin fokus ke hal lain,” kata Sarmuji. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak hanya berorientasi pada target penerimaan, tetapi juga mampu membaca perkembangan ekonomi dan perilaku wajib pajak untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

Pesan tersebut disampaikan Suahasil saat melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (21/9/2026).

“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” kata Suahasil.

Kepada para pejabat DJBC, Suahasil meminta pengawasan diperketat untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal. Menurut dia, pengawasan harus dilakukan sejak awal dengan pendekatan berbasis risiko sehingga tidak hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.

“Saya minta pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi,” ujarnya.

Suahasil menekankan pentingnya membaca kegiatan ekonomi sejak awal agar potensi aktivitas ilegal dapat ditekan.

“Jadi harus mulai dari awal, dari dulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” katanya.

Di sisi lain, Suahasil mengingatkan DJBC tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan. Institusi tersebut juga memiliki peran dalam mengumpulkan penerimaan negara, terutama melalui aktivitas ekspor.

Sementara itu, kepada para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Suahasil meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian.

Untuk pejabat Sekretariat KSSK, Suahasil meminta peran mereka diperkuat dari sekadar mengelola forum menjadi penggerak koordinasi antarpilar stabilitas sistem keuangan.

Pilar KSSK terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Suahasil, koordinasi juga perlu melibatkan Danantara sejak awal, terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

“Di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan republik ini, yaitu Danantara, maka harus bisa dikoordinasikan sejak awal, bukan hanya sekadar menjadi penyelenggara rapat tetapi menjadi betul-betul penggerak koordinasi,” jelasnya.

Ia menegaskan koordinasi KSSK harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari memantau kondisi ekonomi, membaca risiko, bertukar informasi antarinstansi, hingga menyiapkan sistem peringatan dini.

“Artinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dari sejak memantau kondisi ekonomi, membaca risiko, menghubungkan informasi antar lembaga, menyiapkan early warning, dan memastikan tiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring,” kata Suahasil. (ANT/KN)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan penanganan konflik di Papua membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya TNI. Ia meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait memperkuat kolaborasi untuk mendukung upaya penanganan di wilayah tersebut.

“Menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi: pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” kata Agus saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2026).

Menurut Agus, keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk mendukung operasi yang telah dilakukan TNI. Kondisi geografis Papua yang luas dan didominasi wilayah pegunungan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan konflik.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sejumlah insiden kekerasan di wilayah Papua. Salah satunya kasus sopir travel asal Toraja, Aris Sanda alias Bapak Tasya, yang ditemukan meninggal dunia bersama kendaraannya dalam kondisi terbakar di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan.

Komando Operasi Habema TNI menyebut kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap III Ndugama sebagai pihak yang melakukan kekerasan terhadap Aris Sanda.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna mengatakan Aris saat itu membawa sejumlah penumpang menggunakan mobil bak terbuka sebelum kendaraannya dicegat kelompok bersenjata.

Kelompok tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan penumpang. Setelah pemeriksaan, para penumpang diminta kembali ke Wamena, sedangkan Aris ditahan dan dibawa berjalan menuju arah Danau Habema.

Setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut, personel Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi pada 16 September 2026.

Dalam pencarian tersebut, tim menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar beserta jenazah Aris.

Koops TNI Habema menyatakan akan mengejar kelompok bersenjata yang diduga terlibat sekaligus memperkuat pengamanan di wilayah tersebut.

“Koops TNI Habema akan terus melakukan upaya penanganan terhadap kelompok bersenjata yang terlibat, termasuk melaksanakan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah jatuhnya korban berikutnya serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Wirya.

Di tengah kondisi tersebut, Panglima TNI menekankan bahwa penanganan konflik di Papua memerlukan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Agus, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mendukung upaya penanganan di wilayah Papua yang memiliki kondisi geografis luas dan kompleks. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi di platform lokapasar atau marketplace akan berlaku mulai 1 November 2026. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong agar penerapannya dilakukan secara otomatis dan tidak menambah beban administrasi pelaku UMKM.

Ekonom INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan sistem pemungutan perlu terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta data transaksi untuk mencegah pajak berganda.

“Pemungutan perlu otomatis dan terintegrasi dengan NIK/NPWP serta data transaksi agar tidak terjadi pajak berganda dan UMKM tidak dibebani prosedur baru,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Menurut Rizal, tarif PPh sebesar 0,5 persen tergolong relatif rendah. Namun, karena pengenaan pajak diperhitungkan berdasarkan omzet, dampaknya tetap perlu diperhatikan, terutama bagi UMKM yang memiliki margin usaha tipis.

Karena itu, batas omzet hingga Rp500 juta per tahun dinilai perlu diterapkan secara efektif untuk memberikan perlindungan bagi usaha mikro.

Rizal mengatakan penerapan pajak marketplace perlu dirancang agar tidak menggerus margin pelaku usaha, mendorong kenaikan harga, maupun membuat pedagang mengalihkan transaksi ke luar ekosistem marketplace formal.

Selain mekanisme pemungutan, Rizal menilai administrasi perpajakan perlu dibuat sesederhana mungkin dengan memanfaatkan sistem otomatis dan terintegrasi.

Dalam skema tersebut, pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas penjualan seperti biasa, sedangkan platform marketplace menangani pemungutan pajak, penyediaan bukti potong, hingga integrasi pelaporan.

“Keberhasilannya bukan hanya diukur dari tambahan penerimaan, tetapi dari meningkatnya kepatuhan dengan compliance cost serendah mungkin,” ujarnya.

Dengan mekanisme tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak menghadapi tambahan prosedur administratif ketika kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 mulai diterapkan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi di platform marketplace mulai berlaku pada 1 November 2026.

Pemberlakuan tersebut mengikuti berakhirnya masa penundaan kebijakan yang ditetapkan hingga 31 Oktober 2026.

Bimo menjelaskan Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memberikan instruksi khusus terkait penerapan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pedagang oleh penyedia marketplace.

Karena itu, kebijakan tersebut masih mengacu pada keputusan terakhir yang menunda pemungutan hingga 31 Oktober 2026.

“Ini berdasarkan aturan yang sudah ada dan pengumuman kami. Kalau arahan Pak Suahasil, nanti wait and see, saya belum dapat arahan,” kata Bimo saat dikonfirmasi wartawan seusai konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9).

Dengan berakhirnya masa penundaan tersebut, pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi marketplace dijadwalkan mulai diterapkan pada 1 November 2026, dengan mekanisme administrasi dan pemungutan menjadi perhatian penting bagi pelaku UMKM. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia sejak Agustus 2026. Pengerahan tersebut dilakukan melalui operasi pemadaman dari udara dan darat untuk menekan perluasan kebakaran serta dampak asap terhadap masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan seluruh kekuatan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.

“Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak. Semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang terpenting, melindungi masyarakat dari ancaman karhutla,” kata Teddy dalam unggahan resmi yang dikutip di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Menurut Teddy, sebanyak 64 pesawat telah digunakan untuk mendukung operasi water bombing sejak Agustus. Jumlah tersebut terdiri atas 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sembilan pesawat TNI.

“Sejak Agustus, 64 pesawat telah dikerahkan untuk melakukan water bombing, didukung 54.394 personel gabungan yang terus bergerak di lapangan, menjangkau titik-titik kebakaran dan mencegah api semakin meluas,” ujarnya.

Selain operasi udara, puluhan ribu personel gabungan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan penanganan karhutla.

Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, relawan, serta masyarakat.

Sebanyak 14.759 personel terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat, 14.382 personel di Riau dan Kepulauan Riau, serta 11.026 personel di Sumatera Selatan.

Selanjutnya, sebanyak 5.984 personel dikerahkan di Jambi, 4.686 personel di Kalimantan Tengah, dan 3.557 personel di Kalimantan Selatan.

Teddy mengatakan luas wilayah Indonesia dan kondisi lahan gambut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla.

“Luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, upaya pemadaman terus dilakukan tanpa henti, baik melalui operasi darat maupun udara,” katanya.

Di tengah operasi penanganan tersebut, jumlah titik panas (hotspot) terdeteksi mengalami peningkatan.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Sabtu (19/9) pukul 23.59 WIB terdeteksi 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional.

Jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 546 titik pada Jumat (18/9).

Data tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam memantau aktivitas kebakaran dan menentukan langkah penanganan di sejumlah wilayah.

Pemerintah melalui operasi darat dan udara terus melakukan pemadaman, pencegahan perluasan kebakaran, serta penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat. (ANT/KN)