Beranda blog Halaman 58

Dingin, Tertib dan Gratis! Begini Rasanya Naik BCT Balikpapan yang Kini Mulai Jadi Andalan Warga

0

Saya sempat tidak menyangka transportasi massal di Balikpapan sekarang sudah berubah sejauh ini.

Busnya dingin. Bersih. Tertib. Tidak ada sopir yang ugal-ugalan. Tidak ada kernet berteriak mencari penumpang. Suasana di dalam bus pun terasa tenang. Sangat berbeda dibanding bayangan angkutan kota yang selama ini identik dengan panas, sempit dan berisik.

Rabu siang (13/5/2026), akhirnya saya mencoba sendiri Balikpapan City Trans (BCT) atau yang lebih dikenal warga sebagai Bacitra.

Sejak mulai dioperasikan pada 2024 lalu, sebenarnya saya memang sudah lama penasaran ingin mencoba langsung transportasi massal modern pertama di Kaltim ini. Hanya saja baru kali ini ada kesempatan.

Mungkin karena saya cukup sering mencoba transportasi publik di kota lain. Di Jakarta saya beberapa kali naik TransJakarta, MRT hingga LRT. Saat ke Singapura maupun Malaysia pun saya selalu tertarik mencoba angkutan umum mereka.

Karena itu saya ingin melihat sendiri, seberapa siap Balikpapan menjalankan sistem seperti ini.

Apalagi Balikpapan sebenarnya bukan kota yang asing bagi saya.

Menunggu kedatangan Bus Balikpapan City Trans (BCT) di halte Lapangan Merdeka. Foto: Agus Susanto/MKN
Suasana penumpang di dalam Bus Balikpapan City Trans (BCT) saat melintas di pusat Kota Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN

Tahun 1987, dari kota kelahiran saya di Malang, Jawa Timur, saya bersama keluarga hijrah ke Balikpapan. Saat itu Balikpapan belum seramai sekarang. Jalan belum terlalu padat. Kawasan-kawasan baru juga belum berkembang seperti hari ini.

Saya tumbuh dan besar di kota minyak ini.

Saya sekolah dasar di kawasan Gunung Belah, tepatnya di SDN 039 Balikpapan. Setelah itu melanjutkan ke SMP Sinar Pancasila dan kemudian SMA Negeri 5 Balikpapan.

Baru setelah lulus tahun 1997 saya melanjutkan kuliah ke Universitas Mulawarman di Samarinda.

Karena itu, saya cukup merasakan bagaimana perubahan Balikpapan dari masa ke masa. Dan jujur, saat melihat BCT mulai berjalan dengan sistem modern seperti ini, saya melihat Balikpapan memang terus bergerak berubah.

Saya bersama istri mencoba naik dari titik pemberhentian depan BSB. Tepatnya di pintu masuk kawasan BSB. Bukan halte besar. Hanya penanda pemberhentian bus di pinggir jalan. Kebetulan saya menginap di Whiz Prime Hotel Balikpapan dan lokasinya memang tidak terlalu jauh dari BSB.

Seorang pelajar melakukan tap kartu elektronik saat naik Bus Balikpapan City Trans (BCT). Foto: Agus Susanto/MKN
Pelajar dan warga memanfaatkan layanan Bus Balikpapan City Trans (BCT) yang masih gratis di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN

Koridor yang saya naiki ternyata cukup panjang. Dari informasi rute yang terpasang di dalam bus, jalur ini bergerak dari arah Bandara SAMS Sepinggan, lalu melewati Gang Mawar, Masjid Al Aqsha, SMPN 10, Disporapar, Asabri, Balikpapan Superblock, Simpang Plaza Balikpapan, Gedung PL Klandasan, Terminal Rasa, Kantor Pos, PNM, RS Pertamina, Lapangan Merdeka, Melawai hingga berakhir di Pelabuhan Semayang.

Kalau melihat lintasannya, memang terasa koridor ini menjadi jalur utama BCT. Hampir semua titik penting kota dilalui. Mulai kawasan bandara, pusat bisnis, sekolah, pusat perbelanjaan hingga pelabuhan.

Siang itu cuaca Balikpapan cukup panas. Tapi suasana di titik pemberhentian terlihat bersih dan tertata. Tidak lama menunggu, bus biru putih itu datang perlahan lalu berhenti tepat di depan kami.

Saat masuk, saya langsung melihat alat tap kartu elektronik di dekat pintu depan.

Meski sampai hari ini layanan BCT masih gratis, setiap penumpang tetap diwajibkan melakukan tap kartu e-money. Sistemnya memang sejak awal dibuat cashless seperti transportasi modern di kota besar. Kartu yang bisa digunakan mulai dari Mandiri e-Money, Flazz BCA, Brizzi BRI hingga TapCash BNI.

Saya sengaja tidak buru-buru turun. Saya justru ingin melihat bagaimana perilaku penumpang sepanjang perjalanan. Dan memang cukup menarik.

Di pemberhentian Simpang Plaza Balikpapan, saya sempat melihat kejadian yang menurut saya cukup menggambarkan proses perubahan budaya transportasi masyarakat saat ini.

Seorang ibu bersama anaknya terlihat ingin naik bus. Mereka sempat bertanya kepada sopir apakah pembayaran bisa menggunakan QRIS karena tidak memiliki kartu e-money. Namun sopir menjawab belum bisa. Akhirnya ibu dan anak itu batal naik meskipun sebenarnya perjalanan masih gratis.

Saya melihat kejadian itu bukan semata soal aturan yang kaku. Sistem transportasi ini memang sedang dibentuk agar masyarakat terbiasa menggunakan transaksi non tunai sejak awal.

Dan menurut saya, sopir juga tidak bisa disalahkan karena mereka hanya menjalankan sistem yang sudah diterapkan operator.

Begitu masuk lebih jauh ke dalam bus, kesan pertama saya cukup positif. AC terasa dingin dan merata sepanjang perjalanan. Interiornya bersih dengan dominasi warna biru. Pegangan tangan tersusun rapi di sepanjang lorong. Kursi penumpang juga terlihat nyaman.

Selama perjalanan, saya memperhatikan penumpang silih berganti naik dan turun di setiap pemberhentian.

Anak-anak sekolah tampak cukup mendominasi. Ada yang masih berseragam SD merah putih, ada juga pelajar SMP dan SMA yang duduk santai sambil memainkan ponsel atau melihat keluar jendela.

Beberapa pegawai kantoran terlihat duduk tenang menikmati perjalanan pulang. Ada ibu rumah tangga membawa tas belanja. Ada juga warga lanjut usia yang tampak nyaman duduk di kursi depan.

Menariknya, suasana di dalam bus tetap tertib meskipun penumpang cukup ramai. Tidak ada suara gaduh berlebihan. Tidak ada penumpang saling berebut tempat duduk. Sebagian berdiri sambil memegang hand grip ketika kursi mulai penuh, tapi suasananya tetap nyaman.

Saya beberapa kali memperhatikan bagaimana penumpang menikmati perjalanannya. Sopir pun terlihat cukup disiplin berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan.

Selama perjalanan dari kawasan BSB menuju Lapangan Merdeka, penumpang terus bergantian naik dan turun.

Saya sengaja memilih turun di depan Lapangan Merdeka untuk melihat langsung suasana di kawasan pusat kota sekaligus mencoba perjalanan arah kembali menuju kawasan hotel.

Setelah beberapa menit menunggu di kawasan Lapangan Merdeka, bus arah Pelabuhan Semayang kembali datang. Saya pun kembali naik untuk perjalanan menuju arah BSB.

Kebetulan lokasi Whiz Prime Hotel tempat saya menginap berada di Jalan Jenderal Sudirman, tidak jauh sebelum kawasan BSB. Karena itu saya memilih kembali mengikuti perjalanan bus sambil kembali memperhatikan aktivitas penumpang di sepanjang jalur menuju arah hotel.

Dalam perjalanan dari Lapangan Merdeka menuju arah hotel itulah saya sempat berbincang cukup lama dengan sopir BCT.

Ia menjelaskan, saat ini koridor Pelabuhan–Manggar dioperasikan sekitar sembilan unit bus aktif setiap hari. Sementara koridor arah Terminal Balikpapan mencapai sekitar 12 unit bus.

“Dulu koridornya masih A, B dan C. Sekarang diganti jadi K1 dan K2,” ujarnya.

Secara keseluruhan berarti ada sekitar 21 unit bus yang kini aktif melayani penumpang di Balikpapan. Seluruh operasional armada dikelola pihak perusahaan swasta yang bekerja sama dalam program transportasi massal tersebut.

Menurutnya, jumlah penumpang pada jam-jam sibuk cukup tinggi, terutama pagi dan sore hari saat pelajar dan pekerja mulai beraktivitas.

Kalau melihat sejarahnya, BCT sendiri mulai beroperasi pada 2024 melalui program Teman Bus dari Kementerian Perhubungan. Saat pertama diluncurkan, antusiasme masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Maklum, Balikpapan sebelumnya belum memiliki transportasi massal modern seperti kota besar lainnya.

Awalnya hanya beberapa koridor utama yang dibuka. Namun perlahan rutenya mulai diperluas mengikuti kebutuhan masyarakat.

Hingga 2026, layanan ini sudah menjangkau sejumlah titik penting seperti pusat kota, Pelabuhan Semayang, kawasan Bandara SAMS Sepinggan hingga jalur menuju Manggar dan terminal.

Bahkan pada jam sibuk, tingkat keterisian penumpang disebut sering melebihi kapasitas tempat duduk. Menariknya lagi, sampai hari ini seluruh layanan masih gratis karena biaya operasional masih disubsidi pemerintah pusat.

Namun ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan dan Dishub mulai menyiapkan skema tarif mandiri. Rencananya layanan gratis akan berlangsung hingga 2026 sebelum kemungkinan mulai berbayar pada 2027.

Tarif yang sempat dibahas sekitar Rp4.500 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia serta disabilitas.

Kalau dibandingkan menggunakan taksi online, tentu naik BCT jauh lebih murah. Hanya memang penumpang harus mengikuti titik pemberhentian yang sudah ditentukan.

Meski demikian, angkot di Balikpapan ternyata masih tetap hidup. Beberapa yang saya lihat bahkan masih cukup ramai penumpang.

“Kalau angkot masuk ke jalur-jalur kecil yang tidak dilalui bus,” kata seorang warga yang sempat saya ajak berbincang.

Dan saya kira itu memang benar. Transportasi massal modern seperti BCT bukan berarti harus mematikan angkutan lama. Tapi bagaimana semuanya bisa saling melengkapi.

Dan mungkin yang paling menarik, perlahan masyarakat Balikpapan mulai terlihat tidak lagi gengsi naik transportasi umum. Itu mungkin perubahan terbesar yang sekarang mulai terasa di kota minyak ini.

Melihat langsung bagaimana BCT mulai dipakai pelajar, pekerja kantoran hingga warga umum setiap hari, rasanya angkutan seperti ini sebenarnya bukan lagi sesuatu yang sulit diwujudkan di daerah lain di Kaltim.

Samarinda, Bontang hingga kota-kota lain sebenarnya punya jalur utama yang memungkinkan transportasi massal seperti ini berjalan.

Tinggal sejauh mana keberanian dan keseriusan pemerintah daerah membangunnya. Sebab di tengah biaya hidup yang terus naik, masyarakat sebenarnya tidak butuh angkutan yang mewah. Mereka hanya ingin transportasi yang nyaman, dingin, aman, tertib dan terjangkau untuk dipakai setiap hari.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Minta Masyarakat Turut Awasi Penggunaan Dana Desa

BERAU – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris menilai dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat harus terbuka dan melibatkan masyarakat.

Dia menuturkan, transparansi pembangunan di tingkat kampung sangat penting. Menurutnya, Dana Desa menjadi peluang besar bagi kampung untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan pelayanan publik, semuanya bisa diwujudkan apabila anggaran digunakan secara tepat,” paparnya.

Dirinya mengingatkan agar pemerintah kampung tidak menjalankan program pembangunan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

“Pembangunan kampung akan berjalan baik kalau masyarakat ikut dilibatkan. Jangan sampai warga hanya mengetahui hasilnya, tetapi tidak pernah diajak berdiskusi sejak awal,” ujarnya.

Abdul Waris menilai, musyawarah kampung harus benar-benar dimaksimalkan untuk menentukan program prioritas yang memang dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan menghindari program yang tidak memberi dampak langsung bagi warga.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam pengawasan Dana Desa. Menurutnya, keterlibatan warga dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

“Kalau masyarakat aktif mengawasi, pemerintah kampung tentu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan program,” katanya.

Selain itu, dirinya turut mendorong Pemerintah Kabupaten Berau bersama OPD terkait untuk terus memperjuangkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Sebab, keberlanjutan anggaran dinilai penting agar pembangunan di kampung dapat berjalan merata dan berkesinambungan.

Ia berharap pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah kampung dan masyarakat secara langsung.

Dengan sistem pengawasan yang terbuka dan partisipatif, Abdul Waris optimistis pembangunan kampung di Berau dapat berjalan lebih maksimal dan manfaat Dana Desa benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok kampung. (adv)

Jangan Rusak Keindahan Pariwisata Berau karena Sampah Plastik

BERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menilai upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai menjadi langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal.

Menurutnya, Kabupaten Berau yang dikenal memiliki destinasi wisata bahari unggulan harus mampu menjaga ekosistem laut dan pesisir dari ancaman pencemaran sampah plastik.

Apalagi, jumlah wisatawan yang terus meningkat dinilai berpotensi menambah volume sampah apabila tidak dibarengi pengelolaan yang baik.

“Pengurangan plastik sekali pakai memang sudah harus menjadi perhatian bersama, terutama di kawasan wisata dan perhotelan. Jangan sampai keindahan wisata Berau rusak akibat persoalan sampah,” ujarnya.

Dedy mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada wisatawan terkait pentingnya menjaga lingkungan. Karena itu, hotel, restoran, hingga pelaku usaha wisata diharapkan mulai menerapkan penggunaan produk ramah lingkungan secara bertahap.

Ia mencontohkan penggunaan botol air minum isi ulang atau refill station di hotel sebagai salah satu langkah yang dinilai efektif untuk mengurangi sampah botol plastik sekali pakai.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga daya tarik wisata Berau agar tetap diminati wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Kalau lingkungan bersih dan laut tetap terjaga, tentu wisatawan juga akan nyaman datang ke Berau. Ini yang harus dipikirkan bersama,” katanya.

Selain mendukung pembatasan plastik sekali pakai, Dedy juga mendorong pemerintah daerah memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Ia menilai kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam mengurangi pencemaran sampah, khususnya di kawasan pesisir dan pulau wisata yang selama ini menjadi ikon pariwisata Berau.

“Siinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar program pengurangan sampah plastik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tandasnya. (adv)

Subroto Nilai Budidaya Rumput Laut Biatan jadi Peluang Ekonomi Masyarakat

BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menilai pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, memiliki prospek besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Berau.

Menurutnya, keberhasilan budidaya rumput laut yang kini mampu menembus pasar ekspor harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor perikanan non tambang. Apalagi, permintaan pasar luar negeri terhadap komoditas tersebut terus meningkat.

“Ini peluang yang sangat baik bagi masyarakat pesisir. Rumput laut bisa menjadi sektor unggulan baru karena pasarnya sudah ada dan hasilnya juga cukup menjanjikan,” ujarnya.

Subroto mengatakan, pengembangan budidaya rumput laut juga dinilai lebih ringan bagi masyarakat dibanding usaha budidaya lainnya. Selain masa panennya relatif cepat, petani tidak dibebani biaya pakan sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai lebih stabil.

Ia menilai kondisi tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga pesisir, terutama nelayan yang selama ini masih bergantung pada hasil tangkapan laut. Dengan adanya budidaya rumput laut, masyarakat memiliki alternatif usaha yang bisa dijalankan secara berkelanjutan.

“Kalau dikelola serius, ini bisa membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Politikus Golkar tersebut juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau melalui dinas terkait untuk memperluas pendampingan dan pelatihan kepada para pembudidaya. Menurutnya, peningkatan kemampuan masyarakat sangat penting agar kualitas hasil panen tetap terjaga dan mampu bersaing di pasar ekspor.

Selain itu, ia meminta agar dukungan pemerintah tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga mencakup bantuan sarana produksi hingga akses pemasaran. Dengan begitu, para pembudidaya dapat lebih mudah mengembangkan usaha mereka.

Subroto menilai potensi perairan Berau masih sangat besar untuk dikembangkan, tidak hanya untuk rumput laut tetapi juga komoditas perikanan lainnya seperti udang, bandeng, hingga kepiting. Karena itu, ia berharap sektor perikanan dapat menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah di masa mendatang.

“Ke depan kita ingin sektor perikanan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Berau, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau,” pungkasnya. (adv)

Tiga Tewas, WHO Konfirmasi Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Belanda

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn13mei2026/mobile/

PLN Pulihkan Listrik Bertahap di Datah Bilang Usai Pemeriksaan Menyeluruh

0

UJOH BILANG – PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Datah Bilang dan sekitarnya, Kabupaten Mahakam Ulu secara bertahap pascabanjir yang terjadi pada Senin (11/5/2026).

Setelah melalui proses pengamanan sistem dan pemeriksaan teknis menyeluruh, kelistrikan berhasil dipulihkan 100 persen pada Selasa (12/5/2026) pukul 08.00 WITA.

Manager PLN ULP Melak, Agung Putra Raharjo, menjelaskan penghentian sementara aliran listrik sebelumnya dilakukan sebagai langkah preventif guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah terdampak genangan air. Langkah tersebut telah dikoordinasikan bersama stakeholder terkait di lapangan.

“Sejak awal kejadian, petugas PLN terus bersiaga dan melakukan pemantauan intensif di lapangan untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan aman sebelum dilakukan penormalan. Alhamdulillah, setelah kondisi dinyatakan aman dan melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh, sistem kelistrikan berhasil kami normalkan kembali secara bertahap hingga seluruh pelanggan kembali menyala,” ujar Agung.

Ia menambahkan proses pemulihan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, baik bagi masyarakat maupun petugas PLN di lapangan.

Agung juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan pelanggan akibat penghentian sementara aliran listrik tersebut.

“Keselamatan menjadi prioritas utama kami dalam setiap proses penanganan gangguan kelistrikan,” katanya.

Selain itu, PLN turut mengapresiasi dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga proses pengamanan hingga pemulihan kelistrikan dapat berjalan lancar.

“Ia juga mengapresiasi kolaborasi dan dukungan seluruh stakeholder serta masyarakat sehingga proses pengamanan dan pemulihan kelistrikan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Setelah Proses Panjang, Mentawir Resmi Diakui dalam SK OIKN

0

NUSANTARA – Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bakal mencatat sejarah baru di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kearifan lokal masyarakat adat Paser di Mentawir resmi mendapat pengakuan pemerintah melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 84 Tahun 2026 tertanggal 23 April 2026.

Penyerahan salinan Surat Keputusan (SK) tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/5/2026) di Ruang Serbaguna Lantai SB Gedung Kemenko 3 Tower 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sekitar pukul 09.30 WITA.

Lurah Mentawir, Nelva Susanti, mengaku bersyukur atas pengakuan resmi tersebut. Menurutnya, penetapan SK itu menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Paser yang merupakan penduduk mayoritas di wilayah Mentawir.

“Ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah Otorita IKN. Kami berharap setelah penetapan SK kearifan lokal ini pihak OIKN semakin aktif memperhatikan masyarakat kelurahan kami,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Ia menyebut Mentawir memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari ekowisata, batik mangrove, budidaya kepiting, hingga produk olahan mangrove seperti sirup.

“Tentunya potensi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami jika didukung penuh oleh OIKN dan berbagai pihak,” katanya.

Proses pengakuan tersebut disebut melalui tahapan panjang. Otorita IKN sebelumnya melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengakuan kearifan lokal masyarakat adat Paser di Mentawir.

Tahapan itu menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat yang kini berada di kawasan pembangunan IKN.

Pengakuan tersebut bertujuan memastikan masyarakat lokal tetap memiliki hak mempertahankan adat dan kearifan mereka di tengah transformasi besar wilayah menjadi bagian dari calon ibu kota negara baru.

Selain itu, proses validasi juga menjadi bagian dari upaya OIKN memastikan pembangunan IKN berjalan inklusif dan tetap menghormati struktur sosial budaya masyarakat yang telah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut.

Pengakuan tersebut akhirnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Otorita IKN Nomor 84 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Paser di Mentawir dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Pemilihan Rektor Unmul dan Ketua KONI Diminta Tetap Independen

SAMARINDA – Penasehat Aliansi Perjuangan Masyarakat (AMP) Kaltim, Asia Muhidin, menegaskan pentingnya menjaga marwah Kalimantan Timur menjelang sejumlah agenda strategis daerah pada 2026. Salah satu yang menjadi sorotan ialah proses pemilihan Ketua KONI Kaltim dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman yang diminta tetap independen tanpa campur tangan kepentingan politik praktis maupun dinasti politik.

Menurut Asia Muhidin, AMP Kaltim hadir sebagai wadah untuk mengawal aspirasi masyarakat sekaligus memastikan berbagai proses demokrasi dan organisasi di daerah berjalan sesuai aturan.

Ia menilai Kalimantan Timur kini berada dalam sorotan nasional seiring posisinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta menjaga kehormatan daerah agar tidak tercoreng kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai marwah Kalimantan Timur ini hilang. Kita harus menjaga daerah ini bersama-sama, apalagi Kaltim sekarang menjadi perhatian nasional,” ujarnya.

Asia Muhidin mengatakan dalam waktu dekat terdapat dua agenda penting yang menjadi perhatian publik, yakni pemilihan Ketua KONI Kaltim dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman.

Ia meminta kedua proses tersebut berjalan profesional, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi maupun regulasi yang berlaku.

“Jangan sampai politik masuk dalam proses pemilihan itu. Begitu juga dinasti politik, jangan sampai masuk ke lini-lini strategis seperti KONI maupun pemilihan Rektor Unmul. Semua harus berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan kepentingan politik praktis maupun dinasti kekuasaan berpotensi mencederai profesionalisme lembaga, merusak objektivitas, hingga memicu menurunnya kepercayaan publik.

Ia menilai dunia akademik dan olahraga harus dijaga independensinya demi kepentingan masyarakat luas.

“Kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas dari tekanan politik, sementara organisasi olahraga harus fokus pada pembinaan prestasi, bukan menjadi arena kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Selain itu, Asia Muhidin juga mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah menjelang berbagai agenda penting tersebut.

“Kita ingin semua proses berjalan damai, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan daerah. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru merugikan nama baik Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak mampu menempatkan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah di atas kepentingan pribadi maupun golongan agar Kaltim tetap menjadi daerah yang harmonis, berintegritas, dan dihormati di tingkat nasional. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Dugaan Pungli Jargas Bontang Diklarifikasi, Warga Disebut Tak Pernah Dimintai Uang

0

BONTANG – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pemasangan jaringan gas (jargas) di Kota Bontang akhirnya diklarifikasi pihak pelaksana proyek, PT Noorel Idea. Perusahaan menegaskan seluruh proses pemasangan jargas kepada masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun.

Sebelumnya, isu dugaan pungli sempat ramai diperbincangkan setelah muncul informasi adanya oknum pekerja pemasangan jargas yang diduga meminta uang sebesar Rp500 ribu kepada warga dengan alasan biaya administrasi instalasi.

Informasi tersebut disebut sempat dialami salah satu warga RT 55 Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, bernama Gunawan.

Menanggapi kabar itu, pihak PT Noorel Idea langsung mendatangi warga bersangkutan untuk melakukan klarifikasi secara langsung.

Construction Manager PT Noorel Idea, Mulya Munir, mengatakan setelah dilakukan pertemuan diketahui terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi di lapangan.

“Ini hanya miskomunikasi karena pada saat itu informasi disampaikan melalui perantara, yaitu ketua RT,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui, Selasa (12/5/2026).

Menurut Mulya, Gunawan ternyata tidak berada di rumah saat proses pendataan maupun komunikasi berlangsung sehingga informasi yang berkembang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kami sudah mendatangi dan bertemu langsung dengan Pak Gunawan. Ternyata beliau tidak pernah dimintai uang, karena saat itu memang tidak berada di rumah,” jelasnya.

Mulya kembali menegaskan program pemasangan jargas di Kota Bontang sepenuhnya gratis bagi masyarakat, mulai dari tahap instalasi hingga jaringan dapat digunakan secara langsung.

“Pemasangan jargas mulai dari instalasi sampai pemasangan kompor hingga menyala ini tidak dipungut biaya apa pun. Ini semuanya gratis,” tegasnya.

Ia menjelaskan pekerjaan pemasangan jargas meliputi Sambungan Rumah (SR) dan Sambungan Kompor (SK). Saat ini proyek tersebut tengah berjalan di 14 kelurahan di Kota Bontang.

Berdasarkan data PT Noorel Idea, total sebanyak 10.553 sambungan jargas sedang dalam tahap pengerjaan di wilayah Kota Bontang.

Meski demikian, isu dugaan pungli tersebut tetap menjadi perhatian masyarakat di tengah proyek jargas yang menyasar ribuan rumah warga.

Karena itu, masyarakat diimbau segera melapor apabila menemukan adanya permintaan biaya dari pihak tertentu yang mengatasnamakan program pemasangan jargas. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Pencarian Warga Hilang di Penajam Berakhir Duka, Korban Diduga Diterkam Buaya

0

PENAJAM PASER UTARA – Seorang warga RT 4 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara bernama Sabena (58), yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menyadap karet di kebun pada Selasa pagi (12/5/2026), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pihak keluarga, Damkar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Buluminung, PT MHL, Ketua RT 04, hingga personel BPBD Penajam Paser Utara.

Tim menyisir lokasi awal korban diduga hilang hingga area sekitar bendungan PT MHL.

Korban akhirnya ditemukan sekitar 700 meter dari lokasi tempat ia menyadap karet, tepatnya di kawasan bendungan PT MHL.

Kepala Pelaksana BPBD Penajam Paser Utara, Nurlaila, mengatakan korban langsung dievakuasi menuju RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam setelah ditemukan.

“Usai ditemukan korban dibawa ke RSUD RAPB untuk dilakukan penanganan sebelum dimakamkan,” ujarnya dalam keterangan resmi BPBD, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan laporan di lapangan, kondisi tubuh korban mengalami luka berat dan tidak utuh. Sejumlah bagian tubuh dilaporkan hilang serta terdapat luka koyak di area perut hingga punggung.

Sebelumnya, informasi hilangnya korban juga sempat beredar di grup WhatsApp Info Bencana Nusantara.

Dalam pesan yang diteruskan salah seorang anggota grup bernama Pahrian disebutkan korban hilang saat tengah menyadap karet di kebun.

Peristiwa ini menambah daftar kasus konflik satwa liar dengan manusia di wilayah Penajam Paser Utara, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai dan rawa. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S