SOLOK— Banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9) malam, menyebabkan enam orang terdampak, dua di antaranya masih dalam pencarian, serta merusak sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap bencana mulai Selasa (22/9). Status itu diberlakukan untuk mempercepat evakuasi, pencarian warga, pembersihan material banjir, pendataan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

“Kita turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan penanganan terhadap dampak bencana dapat dilakukan secepat mungkin. Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat serta memastikan kebutuhan mendesak warga terdampak dapat ditangani segera,” katanya di Solok, Selasa.

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 19.53 WIB setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut.

Dalam penanganan di lapangan, Bupati Solok meninjau sejumlah lokasi terdampak bersama Wakil Bupati Solok H. Candra, Pj Sekda Masheri Yanda Boy, jajaran DPRD, BPBD, kepala organisasi perangkat daerah, perangkat nagari, serta unsur terkait lainnya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy juga turut meninjau kondisi wilayah yang terdampak dan penanganan bencana.

Data sementara Pemkab Solok mencatat enam orang terdampak banjir bandang. Dua orang masih dalam pencarian, yakni AG (59) dan DA (21).

Sementara itu, empat warga lainnya telah mendapat penanganan medis. ML (54), AS (66), dan YN (45) dirawat di RSUD Arosuka, sedangkan MN (57) mendapat perawatan di SPH Padang.

Tim gabungan bersama BPBD dan unsur terkait masih melakukan penanganan di lokasi, termasuk proses pencarian dan evakuasi.

Banjir bandang juga berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintahan di kawasan Arosuka.

Dari sekitar 11 dinas yang terdampak, kerusakan cukup berat dilaporkan terjadi pada sejumlah kantor, antara lain DPMN, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Barenlitbang, Inspektorat, Pendapatan Daerah, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Pemkab Solok telah mendirikan tenda pengungsian dan posko bencana di depan Kompleks Perkantoran Bupati Solok serta di depan Kantor BPJS Kabupaten Solok.

Posko tersebut digunakan sebagai pusat informasi sekaligus tempat penanganan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap bencana.

Jon Firman Pandu meminta seluruh unsur terkait bergerak bersama dalam penanganan bencana, terutama untuk membantu evakuasi, mendata kerusakan dan kebutuhan warga, serta memulihkan akses dan fasilitas umum yang terdampak.

Ia juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem dan bencana susulan.

Masyarakat diminta mengikuti arahan petugas dan menjauh dari lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

“Penanganan bencana membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai perkembangan situasi,” katanya.

Hingga Selasa, Pemkab Solok bersama BPBD dan unsur terkait masih melakukan evakuasi, pembersihan material banjir, pendataan kerusakan, pencarian warga yang belum ditemukan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. (ANT/KN)

BANJARMASIN— Tim penyelam gabungan menemukan banyak jasad korban yang terjebak di dalam kamar bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Penyelam berhasil menembus sejumlah kamar dengan memecahkan kaca jendela kapal untuk membuka akses menuju korban.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan temuan tersebut membuat tim SAR memfokuskan operasi pencarian pada bagian badan kapal, khususnya kamar penumpang kelas ekonomi dan eksekutif.

“Fokus di sana, memang sudah banyak terlihat penumpang-penumpang yang terjebak di dalam kamar kapal. Tadi beberapa korban sudah dicoba ditarik pakai tali tapi enggak bisa,” kata Putu dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ke-10 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (22/9/2026) malam.

Menurut Putu, sejumlah korban diduga masih terjepit di dalam bangkai kapal sehingga belum dapat dievakuasi.

Tim penyelam gabungan yang terdiri atas Basarnas Special Group (BSG), Kopaska dan Pangkoarmada II TNI AL, PT Jasalindo, serta sejumlah unsur lainnya telah memecahkan kaca jendela beberapa kamar untuk membuka akses menuju ruang tempat korban terjebak.

Pada Selasa pagi, tim penyelam gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi tiga korban meninggal dunia dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8.
Namun, sejumlah korban lain yang telah terlihat oleh penyelam belum dapat dievakuasi karena kondisi air memburuk pada sore hari. Air menjadi keruh disertai arus laut yang semakin kencang sehingga menyulitkan penyelam melanjutkan proses evakuasi.

“Untuk melanjutkan evakuasi, airnya keruh karena faktor arus yang sudah cukup kencang. Akhirnya tim penyelam tidak bisa mengevakuasi korban-korban yang sudah terlihat,” ujarnya.

Evakuasi akan dilanjutkan pada Rabu (23/9) mulai pagi hingga sore hari. Tim berharap kondisi cuaca dan arus laut lebih mendukung sehingga proses evakuasi di dalam badan kapal dapat dilakukan secara maksimal.

Putu mengatakan tim SAR akan memprioritaskan pencarian di kompartemen kamar tidur penumpang, baik kelas ekonomi maupun kelas eksekutif.

Setelah pencarian di area tersebut, tim akan mempertimbangkan pemeriksaan kendaraan yang berada di dalam kapal apabila kondisi memungkinkan dan tetap aman bagi penyelam.

“Kendaraan di dalam kapal saling bertindih karena posisi kapal sudah tidak normal. Kalau memungkinkan dan aman pasti akan kita laksanakan. Operasi SAR ini harus mengutamakan keselamatan petugas,” katanya.

Hingga Selasa pukul 22.00 Wita, Basarnas mencatat 126 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia.

Sementara itu, 117 korban masih dalam proses pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifes KM Virgo Transport 8.

Operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada Rabu dengan fokus utama mengevakuasi korban yang telah teridentifikasi di dalam bangkai kapal. (ANT/KN)

JAKARTA — Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi mulai dicat ulang dengan standar warna kapal perang TNI Angkatan Laut menjelang prosesi serah terima dari Pemerintah Italia kepada Pemerintah Indonesia pada 24 September 2026.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pengecatan dilakukan pada bagian bangunan dan lambung kapal yang saat ini berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Untuk update persiapan saat ini, sedang dilaksanakan pengecatan bangunan maupun lambung kapal agar sesuai standar warna KRI (Kapal Republik Indonesia) pada umumnya,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Selain pengecatan ulang, TNI AL juga melakukan pengecatan nomor lambung kapal sebagai bagian dari persiapan sebelum kapal resmi menjadi bagian dari armada TNI AL.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kapal tersebut disebut akan menggunakan nomor lambung 100. Namun, Tunggul belum mengonfirmasi informasi tersebut dan meminta menunggu keputusan resmi.

“Tunggu surat keputusan resmi ya,” ujarnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali sebelumnya mengatakan ITS Giuseppe Garibaldi akan resmi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya setelah prosesi serah terima pada 24 September 2026.

“Kemungkinan akan diserahkan dan menjadi kapal TNI Angkatan Laut atau menjadi Kapal Republik Indonesia atau KRI pada tanggal 24 September. Kemungkinan di tanggal yang sama akan ada pergantian bendera dari bendera Italia menjadi bendera Indonesia,” kata Ali saat meninjau kapal tersebut di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9).

Prosesi serah terima rencananya berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok dan akan disaksikan sejumlah pejabat tinggi TNI.

Setelah resmi diserahkan kepada Indonesia, kapal akan menjalani pembenahan fisik dan perbaikan mesin. Pekerjaan tersebut akan melibatkan PT PAL bersama Fincantieri, perusahaan pembuat Giuseppe Garibaldi.

Dengan proses tersebut, Giuseppe Garibaldi tengah memasuki tahap persiapan akhir sebelum secara resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. (ANT/KN)

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mulai mengkaji pengembangan moda transportasi massal light rail transit (LRT) sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Danantara untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan kajian LRT tersebut merupakan bagian dari rencana integrasi transportasi massal di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“LRT tentu sedang kita kaji, karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportasi yang sedang kita siapkan,” kata Dony saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Dony, kajian tersebut tidak hanya mencakup pengembangan LRT, tetapi juga integrasi dengan moda transportasi lain, termasuk MRT dan layanan bus TransJakarta.

“Jadi, tidak terpisah-pisah, mana yang menjadi porsi KAI, mana yang porsi JakPro, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu kesatuan,” ujarnya.

Danantara juga akan membahas rencana pengembangan dan integrasi moda transportasi tersebut bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Selain LRT, Dony mengatakan terdapat rencana elektrifikasi sejumlah jalur kereta api, di antaranya Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Merak.

Perintah untuk membantu pengembangan LRT sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan rute baru LRT Jakarta dari Manggarai-Kelapa Gading pada pekan lalu.

Prabowo menyatakan Danantara perlu membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan LRT.

“Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa,” kata Prabowo.

Permintaan tersebut disampaikan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta dukungan Danantara untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT hingga terhubung dengan Jakarta International Stadium (JIS).

“Bapak Presiden, akan lebih menggembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga untuk membantu kami, Pak,” kata Pramono kepada Prabowo.

Pada Selasa, Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah pejabat, termasuk Dony Oskaria dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam rapat itu, Presiden membahas sejumlah isu strategis, terutama peningkatan industri tekstil serta pengembangan produk tekstil dan sepatu dalam negeri. (ANT/KN)

JAKARTA— Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar modus penyelundupan beras dan garam menggunakan dokumen kepabeanan yang mencantumkan barang sebagai bahan kimia. Sebanyak 30 kontainer dari India ditindak di dua lokasi dengan total ratusan ton beras dan garam.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan 15 kontainer pertama ditindak di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dalam dokumen impor, barang tersebut diberitahukan sebagai ammonium chloride asal India.

Sementara itu, 15 kontainer lainnya ditindak di Bogor, Jawa Barat. Barang dalam kontainer tersebut dilaporkan sebagai salt-chemical used for leather tanning purposes (low grade).

“Bea Cukai menemukan adanya indikasi pemberitahuan barang yang tidak benar, termasuk upaya pengelabuan melalui kemasan,” kata Djaka dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa (22/92/2026).

Penindakan di Tanjung Perak bermula dari pemberitahuan impor barang yang diajukan PT TI.

Berdasarkan pengumpulan informasi dan analisis intelijen, Bea Cukai menemukan dugaan ketidaksesuaian antara barang yang diberitahukan dengan barang sebenarnya.

Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I bersama Bea Cukai Tanjung Perak kemudian menerbitkan nota hasil intelijen sebagai dasar pemeriksaan fisik terhadap kontainer.

Dalam dokumen kepabeanan, 15 kontainer tersebut diberitahukan sebagai bahan kimia dengan berat total 412,5 ton.

Namun, hasil pemeriksaan fisik menemukan 202.450 kilogram beras dan 211.000 kilogram garam.
Nilai keseluruhan barang diperkirakan mencapai Rp7,85 miliar. Kasus tersebut kini masih dalam penanganan lebih lanjut.

Penindakan kedua di Bogor merupakan pengembangan informasi dari kasus di Tanjung Perak. Bea Cukai menduga terdapat pengiriman sejenis dengan modus pemberitahuan barang yang sama melalui pelabuhan lainnya.

Pengawasan dilakukan terhadap 15 kontainer yang diimpor PT ILW. Dalam dokumen impor, barang tersebut diberitahukan sebagai bahan kimia dengan berat total 420.000 kilogram.

Direktorat P2 Bea Cukai bersama Kanwil Bea Cukai Jawa Barat dan Bea Cukai Bogor kemudian melakukan pengawasan terhadap proses pembongkaran.

Hasil pemeriksaan fisik menemukan 194.900 kilogram beras serta 225.400 kilogram butiran putih yang diduga garam.

Nilai keseluruhan barang dalam 15 kontainer tersebut diperkirakan mencapai Rp8 miliar.

Jika digabungkan, dua penindakan itu mengungkap sekitar 397,35 ton beras dan 436,4 ton garam, dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp15,85 miliar.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan besarnya pasar Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat praktik pelanggaran kepabeanan menjadi perhatian.

“Kita harus melindungi pasar kita. Kalau beras diselundupkan masuk, itu sebenarnya menodai swasembada pangan kita,” ujar Suahasil.

Ia menekankan bahwa beras produksi dalam negeri memiliki tata kelola yang mencakup proses produksi, penyimpanan, hingga penjualan.

Menurutnya, pengawasan terhadap masuknya beras secara ilegal diperlukan untuk menjaga tata kelola dan perlindungan pasar pangan dalam negeri. (ANT/KN)

PENAJAM PASER UTARA— Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin meninjau pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan progres rata-rata bangunan gedung saat ini mencapai 14,8 persen.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kesiapan pembangunan sarana dan infrastruktur pusat pemerintahan di Nusantara yang ditargetkan mendukung fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada 2028.

“Saya beserta beberapa anggota DPD melakukan kunjungan kerja secara khusus untuk melihat langsung perkembangan terkini dari IKN. Kita harapkan penjadwalan yang sudah dibuat itu bisa dilaksanakan tepat waktu, sehingga jadwal perpindahan ASN, kementerian, dan lembaga juga berjalan sesuai target,” ujar Sultan di Kota Nusantara, Selasa (22/9/2026).

Berdasarkan data Otorita IKN, progres fisik bangunan gedung di Kawasan Legislatif rata-rata telah mencapai 14,8 persen.

Untuk persil pembangunan Gedung DPD RI, progres konstruksi tercatat sebesar 14,2 persen.

Pembangunan tersebut meliputi pematangan lahan atau land grading, pengerjaan struktur bawah (substructure), hingga pemancangan tiang utama di lokasi proyek.

Saat ini, pekerjaan di Kawasan Legislatif dan persil Gedung DPD RI masih berfokus pada penataan kavling serta penyiapan struktur dasar sebelum memasuki tahap pembangunan struktur atas (superstructure).

Selain bangunan gedung, pembangunan jalan akses menuju Kawasan Legislatif sepanjang 3,7 kilometer telah mencapai progres 30,4 persen.

Pekerjaan jalan tersebut saat ini difokuskan pada pembukaan badan jalan dan penataan sistem drainase utama.

Jalan akses itu disiapkan sebagai jalur logistik untuk mendukung pergerakan alat berat dan distribusi material selama proses pembangunan kawasan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut peninjauan Ketua DPD RI dan rombongan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara.

“Selamat datang kepada Ketua DPD RI beserta rombongan. Kehadiran lembaga tinggi negara sangat membahagiakan kami untuk menyampaikan kemajuan yang telah dicapai, sekaligus melengkapi dukungan politis bagi keberlanjutan IKN,” kata Basuki.

Selain meninjau persil Gedung DPD RI, rombongan senator melihat sejumlah proyek infrastruktur strategis lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Lokasi yang ditinjau antara lain kompleks Istana Negara dan Istana Wakil Presiden.

Pemerintah menargetkan penyelesaian sarana di Kawasan Legislatif dapat memperkuat fungsi kelembagaan negara secara bertahap seiring dengan pengoperasian Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. (ANT/KN)