KOTA BENGKULU – Mayat tanpa identitas ditemukan di kawasan pesisir Desa Lubuk Sanai, Kecamatan Koto Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Kamis (24/9/2026) pagi. Tim gabungan kemudian mengevakuasi jenazah tersebut ke Rumah Sakit Mukomuko untuk proses penanganan lebih lanjut.

Kepala Basarnas Bengkulu Muslikun Sodik mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan mayat dari masyarakat sekitar pukul 08.20 WIB.

“Memang benar ada penemuan mayat tanpa identitas di pesisir pantai di Kabupaten Mukomuko dan saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Mukomuko,” kata Muslikun di Kota Bengkulu, Kamis (24/9/2026).

Setelah menerima laporan, Basarnas mengerahkan tim rescue dari Pos SAR Mukomuko untuk melakukan evakuasi.

Proses tersebut melibatkan unsur TNI, kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah setempat, serta masyarakat.

Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Mukomuko untuk penanganan sesuai prosedur. Hingga laporan ini disampaikan, identitas korban belum diketahui.

*Sebelumnya Mayat Ditemukan di Enggano*

Penemuan mayat tanpa identitas juga terjadi di kawasan pesisir Sawang Bengkok, Desa Khayapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada Sabtu (12/9).

Jenazah dari Enggano kemudian dievakuasi menggunakan pesawat Susi Air dari Bandara Enggano menuju Bandara Fatmawati Soekarno pada Senin (14/9) pukul 07.58 WIB.

Jenazah didampingi dua petugas kepolisian untuk menjalani autopsi guna membantu memastikan identitas serta penyebab kematian.

Berdasarkan keterangan Polda Banten, hasil pencocokan DNA dengan sampel antemortem kemudian menunjukkan jenazah tersebut identik dengan Surakman atau Sukarman (60).

Korban diketahui merupakan salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu I yang membawa rombongan jurnalis dan dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, pada Senin (7/9).

Sementara itu, untuk penemuan mayat di pesisir Desa Lubuk Sanai, proses identifikasi dan penanganan masih dilakukan oleh pihak terkait. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan pihak yang perlu diperiksa dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menghormati independensi KPK dalam menjalankan proses penegakan hukum.

Menurut Yusril, posisi Nusron sebagai menteri tidak menghalangi kewenangan KPK apabila penyidik membutuhkan keterangannya dalam perkara tersebut.

“Bahkan jangankan KPK, lembaga penegak hukum di internal pemerintah sendiri seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun, kami sudah punya sikap yang sama seperti itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Yusril mengatakan KPK memiliki kewenangan untuk menghimpun data dan informasi dalam proses pengusutan dugaan korupsi.

Jika dari data yang telah dikumpulkan terdapat kebutuhan untuk memeriksa Nusron, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyelidik dan penyidik KPK.

“Ini kami serahkan sepenuhnya kepada independensi dari para penyelidik dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut Yusril, KPK nantinya yang menentukan langkah hukum berdasarkan hasil proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk apakah seseorang perlu diperiksa, perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, atau dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Sebelumnya, Nusron Wahid mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara dugaan suap terkait hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk yang tengah ditangani KPK.

“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/9).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Nusron ditanya mengenai perkara dugaan suap yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron juga membantah anggapan bahwa dirinya menghilang setelah perkara tersebut mencuat.

“Masa kita bisa menghilang kayak jin, ya?,” ujarnya.

Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Kementerian, kata dia, akan mengikuti proses tersebut dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan.

Nusron juga menyerahkan proses pembuktian perkara kepada KPK ketika ditanya mengenai penyebutan namanya dalam konferensi pers lembaga antirasuah tersebut.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry.

Dalam keterangan KPK sebagaimana diberitakan sebelumnya, empat tersangka disebut diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait perkara.

KPK, berdasarkan informasi tersebut, tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan Nusron Wahid.

Hingga kini, keputusan mengenai pihak-pihak yang akan diperiksa lebih lanjut tetap menjadi kewenangan penyidik KPK berdasarkan kebutuhan penyidikan perkara. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah tidak menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk program sekolah negeri gratis pada 2027. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pembiayaan program tersebut akan menggunakan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp820,9 triliun.

Suahasil mengatakan anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN. Pemerintah kini membahas kembali desain penggunaannya agar dapat mendukung program pendidikan gratis sekaligus memperkuat kualitas pendidikan yang sudah berjalan.

“Kalau APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Suahasil, pemerintah sedang mengevaluasi kembali penggunaan anggaran pendidikan yang tersebar di pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.

Total anggaran pendidikan yang sedang dibahas berada di kisaran Rp820 triliun hingga Rp824 triliun. Anggaran tersebut akan didesain ulang agar penggunaannya dapat mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk rencana penerapan sekolah negeri gratis.

“Ini termasuk 2027, anggaran ada sekian bagaimana desainnya paling baik,” ujarnya.

Dengan demikian, program sekolah negeri gratis tidak menggunakan pos anggaran baru di luar alokasi pendidikan yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2027.

Pemerintah kini mematangkan skema penggunaan anggaran pendidikan 2027 seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan gratis.

Suahasil mengatakan pemerintah perlu menentukan desain penggunaan anggaran agar berbagai program pendidikan dapat berjalan dengan alokasi yang tersedia.

Pembahasan tersebut mencakup anggaran yang berada di pemerintah pusat maupun daerah serta kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Desain ulang anggaran menjadi bagian dari proses pemerintah menyiapkan pembiayaan pendidikan gratis tanpa menambah alokasi khusus di luar anggaran pendidikan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan kebutuhan anggaran untuk penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) masih dalam tahap penghitungan.

Menurut Brian, pemerintah masih membahas berbagai kemungkinan skema dan tahapan penerapannya.

“Ini yang kami sedang lakukan hitung-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan dan lain-lainnya,” kata Brian.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri menyusun rencana serta kebutuhan anggaran untuk memperluas pendidikan gratis, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Pemerintah selanjutnya masih akan mematangkan desain pembiayaan, termasuk penggunaan anggaran pendidikan 2027 untuk mendukung program sekolah negeri gratis serta menghitung kebutuhan anggaran pendidikan gratis di PTN. (ANT/KN)

JAKARTA – Rencana pemerintah mempercepat pendidikan gratis di sekolah negeri dan mematangkan kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) bebas biaya kuliah mendapat perhatian dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Ia meminta kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan seluruh jalur pendidikan agar peserta didik di madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN), hingga lembaga pendidikan keagamaan lainnya tidak tertinggal.

Hetifah menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan kebijakan PTN bebas biaya kuliah.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

“Saya menyambut baik arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat pendidikan gratis di sekolah negeri dan mematangkan kebijakan perguruan tinggi negeri bebas biaya kulia,” ungkap Hetifah, Kamis (24/9/2026).

Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pesantren, termasuk penguatan kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

Namun, Hetifah meminta pemerintah melihat sistem pendidikan nasional secara lebih utuh ketika menyusun skema pendidikan gratis.

Menurut dia, perbedaan jalur pendidikan tidak semestinya membuat peserta didik kehilangan kesempatan memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan dari negara.

“Jika sekolah negeri mendapatkan pendidikan gratis, maka perlu dipastikan bagaimana dengan madrasah negeri. Jika PTN akan dibebaskan dari UKT dan Iuran Pengembangan Institusi, maka mahasiswa PTKIN juga harus memperoleh perhatian yang setara. Demikian pula pesantren serta pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu perlu ditempatkan secara proporsional dalam desain kebijakan ini,” tuturnya.

Prinsipnya, menurut Hetifah, adalah keadilan bagi peserta didik. Negara dapat merancang skema pembiayaan yang berbeda sesuai karakter dan tata kelola masing-masing lembaga, tetapi jangan sampai pilihan seorang anak untuk belajar di madrasah, pesantren, PTKIN, atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya membuat haknya atas dukungan pendidikan dari negara menjadi berbeda.

“Saya mendorong agar Kementerian Agama dilibatkan secara penuh dalam pembahasan kebijakan pendidikan gratis ini sejak tahap perencanaan dan penganggaran. Momentum ini sekaligus dapat menjadi langkah besar menuju sistem pembiayaan pendidikan nasional yang lebih adil, inklusif, dan tidak membedakan anak-anak Indonesia berdasarkan jalur pendidikan yang mereka pilih,” pungkasnya.

Editor : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program pemulihan selama tiga tahun berdasarkan rencana induk yang telah disusun pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden telah memberikan arahan terkait kebutuhan anggaran berdasarkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun pemerintah.

“Bapak Presiden sudah mengeluarkan direktif dalam bentuk jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan reninduk tersebut, yaitu Rp100,1 triliun untuk tiga tahun,” kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Rencana induk tersebut disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan menghimpun usulan program dan kegiatan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak.

Dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPR sebelum diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan mengenai kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain alokasi untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran langsung kepada pemerintah daerah terdampak.

Dukungan tersebut antara lain berasal dari belanja tidak terduga. Pemerintah memberikan sekitar Rp20 miliar kepada pemerintah provinsi dan sekitar Rp4 miliar kepada masing-masing kabupaten/kota, dengan total mencapai sekitar Rp268 miliar.

Pemerintah juga memberikan tambahan transfer keuangan daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Februari 2026.

Dukungan kembali diberikan pada 5 Agustus 2026 dengan total hampir Rp196 miliar untuk membantu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.

Dukungan anggaran juga disiapkan melalui kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Tito mengatakan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran untuk 25 kementerian/lembaga dengan nilai total sekitar Rp38,5 triliun.

“Dan Menteri Keuangan sudah menyetujui 25 kementerian/lembaga, totalnya lebih kurang Rp38,5 triliun,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah akan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan kementerian/lembaga tersinkronisasi dengan pemerintah daerah.

Kementerian dan lembaga yang memperoleh anggaran juga akan menyampaikan program yang dikerjakan kepada pemerintah daerah terdampak secara berkala.
Menurut Tito, penyampaian perkembangan tersebut dilakukan setiap Rabu agar pemerintah daerah mengetahui program yang sedang dilaksanakan kementerian/lembaga di wilayah masing-masing.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut mencakup berbagai sektor.

Tito menyebut sektor yang menjadi bagian dari pemulihan antara lain pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, pertanian, hingga perikanan.

Dengan rencana induk dan dukungan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah selanjutnya akan menyelaraskan pelaksanaan program antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. (ANT/KN)

JAKARTA — Pemerintah diminta bergerak cepat mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri mempercepat penerapannya mulai dari PAUD/TK hingga SMA/SMK, sementara skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) tengah dimatangkan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis.

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Tak hanya pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan rencana pembebasan biaya kuliah di PTN. Komponen yang akan dibahas mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga uang pangkal.

Teddy mengatakan pemerintah menargetkan pematangan rencana tersebut dalam waktu dua hingga empat minggu ke depan.

“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ujarnya.

Dengan demikian, arahan pemerintah mencakup perluasan akses pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Namun, berdasarkan keterangan tersebut, pemerintah masih perlu mematangkan mekanisme penerapan pendidikan gratis di PTN.

Selain sekolah negeri dan PTN, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap jalur pendidikan pesantren.

Penguatan tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang mengubah struktur Kementerian Agama dan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.

Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani urusan pesantren, termasuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Teddy mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan dukungan terhadap berbagai jalur pendidikan.

“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” kata Teddy. (ANT/KN)