Beranda blog Halaman 56

Atap Kelas Roboh Saat Belajar, Pemprov Jateng Kucurkan Bantuan Rp50 Juta

redaksi2
-
0
Atap Kelas Roboh Saat Belajar, Pemprov Jateng Kucurkan Bantuan Rp50 Juta

SRAGEN – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung menginstruksikan perbaikan ruang kelas MTs Muhammadiyah 4, Bulu, Kabupaten Sragen, yang atapnya roboh.

“Yang ambruk memang satu (ruang, red.), tetapi tiga kelas ini harus kita perbaiki semuanya karena masih dalam satu rangkaian bangunan,” katanya, saat meninjau MTS Muhammadiyah 4, Kabupaten Sragen, Kamis (14/5/2026).

Di sela peninjauan, ia menyusuri ruang kelas yang rusak yang masih terlihat puing-puing reruntuhan atap berserakan, sambil mendengarkan penjelasan dari pihak sekolah dan tim teknis.

Menurut dia, perbaikan atap ditargetkan akan segera dilakukan agar aktivitas belajar kembali normal dalam waktu dekat.

“Kami siap membantu. Dari Dinas Pendidikan sudah kami siapkan Rp50 juta, nanti kebutuhannya tinggal dikoordinasikan saja. Tidak usah berbelit-belit,” katanya.

Ia memastikan bahwa pemerintah tidak ingin proses belajar mengajar siswa terhenti terlalu lama akibat kejadian tersebut.

“Hari ini saya ‘assessment’ (nilai) apa saja yang dibutuhkan. Tadi salah satunya meja untuk belajar. Insyaallah dari Dinas Pendidikan tinggal menyelesaikan administrasi, lalu langsung kita kirim,” katanya.

Ia menilai insiden tersebut menjadi pengingat pentingnya pengecekan berkala terhadap bangunan sekolah, terutama pada struktur atap dan material kayu penyangga yang rawan lapuk akibat usia maupun serangan rayap.

“Tadi kita lihat ternyata banyak kayu yang sudah kena rayap. Ini memang perlu perhatian serius. Yang paling utama sebenarnya ‘controlling’ (pengendalian) dari pihak sekolah, supaya kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan pihaknya langsung mengambil langkah cepat setelah insiden terjadi, dengan prioritas utama adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis.

“Biaya pengobatan korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen,” katanya.

Selain itu, Pemkab Sragen juga berkoordinasi dengan Muhammadiyah, Kementerian Agama, dan Pemprov Jateng terkait percepatan pembangunan kembali ruang kelas yang rusak.

“Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Wagub mengenai pembagian porsi bantuan supaya pembangunan bisa segera dilakukan dan ruang kelas cepat dipakai kembali,” katanya.

Pemkab Sragen juga akan membantu pemenuhan kebutuhan mebel dan perlengkapan belajar yang rusak akibat insiden tersebut.

Sebelumnya, atap ruang kelas MTs Muhammadiyah 4 Bulu roboh, Selasa (12/5) sekitar pukul 07.30 WIB saat kegiatan belajar mengajar berlangsung yang mengakibatkan tujuh siswa dan satu guru mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. (ANT/KN)

Pembangunan Hunian Senen Hampir Rampung, Capai 99 Persen

redaksi2
-
0
Pembangunan Hunian Senen Hampir Rampung, Capai 99 Persen

JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatat hingga 28 April 2026 progres pembangunan Hunian Senen mencapai 99,04 persen.

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa percepatan pembangunan ini dilakukan agar manfaat hunian bisa segera dirasakan masyarakat.

“Percepatan pembangunan bukan sekadar soal mengejar tanggal selesai, tetapi bagaimana menghadirkan solusi yang lebih cepat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel. Karena itu, kami menjaga ritme kerja 24 jam dengan tenaga kerja yang andal dan pengendalian mutu yang ketat sehingga hunian yang dihasilkan tetap aman, nyaman dan berkelanjutan,” ujar Hamdani dalam keterangannya di Jakarta.

BUMN tersebut mencatat progres signifikan pada pembangunan Hunian Senen, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di kawasan bantaran rel Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Hingga 28 April 2026, progres pembangunan hunian dan fasilitas pendukung telah mencapai 99,04 persen, mendekati target penyelesaian pada 15 Juni 2026 dan berpotensi rampung lebih cepat dari jadwal awal.

Sejalan dengan arahan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, perusahaan mengakselerasi penyelesaian 324 unit hunian berikut fasilitas penunjang di atas lahan seluas kurang lebih 1,61 hektare milik InJourney Airports.

Program ini dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah dan BUMN sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian yang lebih layak, aman, dan tertata bagi warga berpenghasilan rendah di kawasan pusat kota.

Capaian progres tersebut tidak lepas dari optimalisasi serapan tenaga kerja di lapangan. Pada puncak pelaksanaan, ratusan pekerja dari perusahaan dan BUMN Karya lain dikerahkan untuk memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai rencana.

Hunian Senen dirancang sebagai hunian sementara yang layak (huntara) dengan ukuran unit sekitar 4,5 x 4,5 meter, dilengkapi tempat tidur, lemari dan fasilitas dasar lainnya.

Pemerintah dan BUMN juga menyiapkan fasilitas komunal seperti ruang berkumpul warga, dapur bersama, area cuci, toilet terpisah pria–wanita, ruang terbuka dan area bermain anak, serta sistem penerangan, sistem satu pintu (one gate system) untuk akses keluar masuk dan CCTV untuk menjaga keamanan lingkungan.

Pembangunan hunian ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan warga sebagai solusi cepat sambil pemerintah menyiapkan penataan jangka panjang kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman dan manusiawi.

“Perusahaan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sosial yang berdampak langsung. Kami ingin Hunian Senen menjadi contoh bagaimana akselerasi pembangunan yang terukur dapat menghadirkan perubahan nyata bagi warga dalam waktu singkat,” kata Hamdani. (ANT/KN)

Merauke Belum Panen Maksimal, Bulog Tetap Kirim 1.000 Ton Beras ke Timika,

redaksi2
-
0
Merauke Belum Panen Maksimal, Bulog Tetap Kirim 1.000 Ton Beras ke Timika,

JAYAPURA – Perum Bulog Kanwil Papua melalui Bulog Merauke telah mengirim sebanyak 1.000 ton beras ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Merauke salah satu pemasok beras khususnya untuk wilayah Papua Selatan dan sekitarnya, seperti Timika, Fakfak dan Sorong.

Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari di Jayapura, Kamis, mengatakan saat ini Bulog telah membeli sebanyak 2.239 ton beras dari petani di Merauke.

Jumlah beras yang dibeli dari petani memang masih terbatas karena faktor cuaca akibat beberapa bulan lalu curah hujan cukup tinggi melanda wilayah itu sehingga produksi terbatas.

Bulog pada musim tanam 2026 menargetkan pembelian beras sebanyak 27.500 ton.

“Memang beras yang dibeli dari petani masih rendah dibanding tahun sebelumnya yang biasanya di periode saat ini sudah mencapai 6.000 ton,” kata Ahmad Mustari.

Walaupun penyerapan beras dari petani Merauke masih rendah, pihaknya tetap optimistis target dapat tercapai karena saat ini curah hujan sudah berangsur menurun.

“Mudah-mudahan di musim gadu mendatang diharapkan produksi petani Merauke makin meningkat,” kata dia. (ANT/KN)

Soroti Konflik Agraria yang Berulang di Berau

redaksi2
-
0
Soroti Konflik Agraria yang Berulang di Berau

BERAU – Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi menyoroti konflik agraria yang terus berulang, terlebih hal itu dipicu ketidakjelasan status dan batas lahan.
‎
‎Adanya persoalan itu, dirinya mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Dinas Pertanahan untuk segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, instansi terkait tidak boleh menutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat.
‎
“Pentingnya perlindungan hukum serta kepastian batas lahan bagi warga. Hal ini krusial untuk mencegah konflik berkepanjangan yang merugikan banyak pihak,” tegasnya.
‎
‎Menurutnya, akar persoalan utama terletak pada tidak jelasnya batas lahan. Situasi ini kerap memicu tumpang tindih kepemilikan, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah daerah.
‎
‎“Ketiadaan patok batas yang jelas sering kali menjadi pemicu konflik. Bahkan muncul sertifikat hak milik ganda di atas lahan yang sama,” ujarnya.
‎
‎Selain persoalan administrasi, ia juga menyoroti sengketa batas wilayah antar-kampung. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di wilayah Kecamatan Talisayan.
‎
‎Frans mengingatkan, jika tidak segera dimediasi secara tegas, konflik tersebut berpotensi meluas dan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks di tengah masyarakat.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik lahan dapat memicu kerawanan sosial hingga tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum di Bumi Batiwakkal.
‎
‎“Karena itu, kami meminta instansi terkait segera melakukan penataan dan verifikasi hak atas lahan warga, agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat ketidakpastian hukum,” pungkasnya. (adv)

Rudi: Perlu Transparansi dan Pengawasan Perbankan

redaksi2
-
0
Rudi: Perlu Transparansi dan Pengawasan Perbankan

BERAU – Adanya dugaan praktik tidak sehat di sektor perbankan Kabupaten Berau mendapat perhatian dari jajaran legislatif.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menilai persoalan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik jika tidak segera ditangani secara serius.

“Perbankan memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada akses pembiayaan,” tuturnya.

Ditegaskannya sangat disayangkan jika ada indikasi perilaku tidak profesional dari oknum tertentu yang justru menghambat fungsi tersebut.

“Perbankan itu seharusnya menjadi penopang utama bagi masyarakat. Tapi kalau ada praktik-praktik yang tidak sehat, tentu ini sangat merugikan,” ujarnya.

Politikus PDI-P ini menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Jangan sampai kepercayaan masyarakat rusak hanya karena ulah segelintir orang di dalam sistem,” tegasnya.

Tak hanya berdampak pada nasabah, Rudi juga menyoroti efek domino yang pihaknya oleh pegawai internal. Ia mengaku menerima informasi terkait pemotongan hak karyawan seperti insentif dan bonus, yang diduga digunakan untuk menutup kerugian akibat ulah oknum tertentu.

“Kalau benar ada pemotongan insentif atau bonus untuk menutup kerugian, ini jelas tidak adil. Pegawai lain yang bekerja dengan baik tidak seharusnya ikut menanggung dampaknya,” katanya.

Ia pun meminta manajemen perbankan untuk bersikap transparan dalam mengungkap persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan perlindungan terhadap karyawan yang tidak terlibat.

Lebih lanjut, Rudi juga mengkritisi sistem pengawasan internal yang dinilai masih lemah. Ia menilai, selama ini bank lebih fokus pada pengawasan eksternal, namun kurang optimal dalam mengontrol internal pegawai.

“Selama ini bank sangat ketat menilai nasabah, tapi pengawasan internalnya justru terkesan longgar. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, sangat penting adanya pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen hingga pembinaan pegawai agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami minta manajemen benar-benar melakukan evaluasi. Pengawasan tidak boleh hanya ke luar, tapi juga ke dalam. Rekrutmen dan pembinaan pegawai harus benar-benar diperhatikan,” tutupnya. (adv)

Dukung Label Nutri Level pada Makanan Siap Saji

redaksi2
-
0
Dukung Label Nutri Level pada Makanan Siap Saji

BERAU – Adanya rencana Kementerian Kesehatan RI yang akan mencantumkan label Nutri Level pada makanan siap saji didukung penuh Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina.

‎Ia menilai, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan informasi terkait kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam memilih makanan.

‎“Ini terobosan yang baik dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang sehat,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi informasi gizi melalui label Nutri Level sangat penting, terutama di tengah meningkatnya tren konsumsi makanan siap saji di masyarakat.

‎Elita menyebut, penerapan sistem serupa sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan di sejumlah negara, sehingga Indonesia dinilai perlu segera mengejar ketertinggalan dalam hal edukasi gizi.

‎“Ini di luar negeri sebenarnya sudah diterapkan. Kita Indonesia yang telat. Jadi memang seharusnya kita juga mulai,” jelasnya.

‎Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran label tersebut akan sangat membantu melindungi generasi muda dari konsumsi makanan dengan kandungan GGL tinggi yang berisiko bagi kesehatan.

‎Disebut Elita, berbagai penyakit yang kini banyak muncul di masyarakat tidak lepas dari pola makan yang tidak sehat, sehingga langkah preventif seperti ini menjadi sangat penting.

‎“Sekarang ini kan ngeri, banyak penyakit muncul karena pola makan. Jadi, ini juga baik untuk melindungi anak-anak kita,” terangnya.

‎Elita juga mendorong agar kebijakan tersebut dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi kesehatan secara masif, agar masyarakat memahami arti label serta dampaknya bagi tubuh.

‎“Kita dorong juga edukasi dan sosialisasi kesehatan, supaya masyarakat paham dan bisa menjaga diri mereka sejak dini,” pungkasnya. (adv)

Hak Warga Tak Hapus oleh Waktu, Hakim Kabulkan Sebagian Gugatan Pandan Sari

redaksi2
-
0
Hak Warga Tak Hapus oleh Waktu, Hakim Kabulkan Sebagian Gugatan Pandan Sari

BALIKPAPAN – Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan sebagian gugatan warga korban kebakaran Pandan Sari tahun 1992 terhadap Pemerintah Kota Balikpapan dalam perkara Nomor 237/Pdt.G/2025/PN Bpp yang diputus pada 13 Mei 2026.

Putusan tersebut menjadi titik terang bagi para korban dan ahli waris korban kebakaran yang selama lebih dari tiga dekade mengaku hidup dalam ketidakpastian terkait hak atas tanah mereka di kawasan eks kebakaran Pandan Sari.

Gugatan itu diajukan sebagian korban kebakaran bersama ahli waris melalui Tim Kuasa Hukum LBH SIKAP Balikpapan yang terdiri dari Ebin Marwi, S.H.I., M.H., Zaini Afrizal, S.H., dan H. Ali Munawar, S.H.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan Pemerintah Kota Balikpapan, termasuk dalil gugatan kurang pihak, prematur hingga daluwarsa.

Majelis Hakim menilai pemerintah daerah selama bertahun-tahun masih melakukan berbagai langkah terkait penyelesaian kawasan eks kebakaran tersebut, mulai dari pendataan warga, pembentukan tim relokasi hingga komunikasi dengan masyarakat.

Karena itu, pengadilan berpendapat pemerintah tidak dapat menyatakan hak warga telah hapus karena waktu.

Selain itu, hakim juga menegaskan alasan tanah terlantar yang selama ini dijadikan dasar pembenaran tidak otomatis menghapus hak warga, terlebih tidak pernah ada penetapan resmi tanah terlantar dari instansi berwenang sesuai prosedur hukum.

Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa setelah kebakaran besar tahun 1992, warga dilarang membangun kembali di atas tanah mereka sendiri.

Kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan kota mangrove dan dipasang plang larangan mendirikan bangunan.

Namun hingga gugatan diajukan, warga disebut tidak pernah memperoleh kepastian hukum, relokasi maupun ganti rugi yang layak dari Pemerintah Kota Balikpapan.

Majelis Hakim turut mempertimbangkan keberadaan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai turut tergugat agar seluruh tindakan administrasi pertanahan nantinya dapat menyesuaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tim Kuasa Hukum LBH SIKAP Balikpapan, Ebin Marwi, menyebut putusan tersebut bukan hanya kemenangan hukum bagi enam warga penggugat, tetapi juga kemenangan moral masyarakat kecil yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak mereka.

“Selama lebih dari 30 tahun warga hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak boleh membangun, tidak memperoleh relokasi, tidak mendapatkan ganti rugi, dan terus dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Putusan ini membuktikan bahwa perjuangan rakyat kecil tidak sia-sia,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

LBH SIKAP juga mendesak Pemerintah Kota Balikpapan menghormati putusan pengadilan dan menghentikan pola pembiaran terhadap warga korban kebakaran Pandan Sari.

Menurut mereka, perkara tersebut menjadi preseden penting bahwa hak atas tanah dan perlindungan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dihapus hanya karena perubahan tata ruang, waktu ataupun pembiaran birokrasi.

“Putusan ini adalah awal untuk memulihkan keadilan yang selama puluhan tahun tertunda,” tegas Ebin. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Neni: “Enggak Ada Uangnya, Masa Mau Hutang”

redaksi2
-
0
Neni: “Enggak Ada Uangnya, Masa Mau Hutang”

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan Pemerintah Kota Bontang tidak akan memaksakan pembangunan menggunakan skema utang di tengah kondisi fiskal yang dinilai harus dijaga tetap sehat dan stabil.

Menurut Neni, sejumlah proyek sebenarnya bisa saja dijalankan melalui berbagai pola pembiayaan. Namun ia memilih lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah di masa mendatang.

“Bisa saja saya jalankan, tapi saya enggak mau ngutang,” ujar Neni.

Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi fokus utama antara lain pembangunan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Pemkot Bontang juga memastikan kewajiban mandatory spending sektor pendidikan tetap terpenuhi minimal 20 persen dari APBD sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Menurut Neni, pembangunan daerah harus dilakukan secara realistis dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah agar tidak memunculkan persoalan fiskal di kemudian hari.

Karena itu, sejumlah program yang dinilai belum mendesak sementara waktu dipilih untuk ditunda.

“Enggak ada uangnya. Masa mau hutang,” katanya.

Neni juga menegaskan kondisi keuangan Pemerintah Kota Bontang saat ini masih relatif aman karena tidak memiliki beban utang kepada pihak ketiga.

Ia menilai langkah menjaga stabilitas fiskal lebih penting dibanding memaksakan proyek besar yang berpotensi membebani APBD di masa depan. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

Toleransi dan Keamanan Jadi Sorotan Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih di Kutim

redaksi2
-
0
Toleransi dan Keamanan Jadi Sorotan Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih di Kutim

SANGATTA – Suasana aman dan penuh kekhidmatan mewarnai pelaksanaan ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Jalan Poros Kabo Jaya Nomor 45, Desa Swarga Bara, Kamis (14/5/2026).

Ibadah yang diikuti sekitar 60 jemaat tersebut berlangsung lancar dengan pengamanan dari jajaran Polres Kutai Timur.

Kehadiran personel kepolisian di sekitar area gereja dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan tertib, aman, dan kondusif.

Kegiatan ibadah dipimpin oleh Pdt. Vikaris Januwar Sitepu dengan mengangkat tema tentang Kenaikan Isa Almasih.

Jemaat tampak mengikuti ibadah dengan penuh kekhusyukan hingga kegiatan selesai.

Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, mengatakan pengamanan rumah ibadah merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah keagamaan.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan penuh kekhusyukan. Kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan kami dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan memperkuat persaudaraan antarumat beragama di Kutai Timur.

“Kerukunan dan toleransi adalah kekuatan bersama. Mari saling menghormati dan menjaga persatuan demi terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Investasi Didukung, Perlindungan Lingkungan Tetap Jadi Sorotan

redaksi2
-
0
Investasi Didukung, Perlindungan Lingkungan Tetap Jadi Sorotan

SENDAWAR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat menggelar rapat pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait rencana survei seismik dua dimensi (2D) darat PT Medco Energi Bangkanai Limited di wilayah Kecamatan Damai dan Kecamatan Nyuatan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor DLH Kutai Barat, Rabu (13/5/2026), turut dihadiri Pemerintah Kecamatan Damai bersama pihak perusahaan dan tim penyusun dokumen lingkungan.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil uji administrasi dokumen UKL-UPL yang telah disusun perusahaan sebagai bagian dari tahapan rencana kegiatan survei seismik.

Camat Damai, Iman Setiadi, mengatakan pemerintah kecamatan pada prinsipnya mendukung kegiatan investasi dan eksplorasi selama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat lokal.

“Pemerintah Kecamatan Damai pada prinsipnya mendukung kegiatan investasi dan eksplorasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat lokal,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kecamatan Damai juga memberikan sejumlah saran dan masukan kepada perusahaan.

Di antaranya meminta perusahaan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dari kampung-kampung terdampak, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kampung dan tokoh masyarakat, menjaga kawasan sensitif dan sumber air masyarakat, serta melakukan sosialisasi terbuka terkait kegiatan survei seismik.

Selain itu, pemerintah kecamatan juga meminta adanya mekanisme penanganan keluhan masyarakat yang jelas apabila terjadi gangguan maupun kerusakan selama kegiatan berlangsung.

Pihak kecamatan juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemantauan lingkungan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui dampak kegiatan yang dijalankan.

Tak hanya memberikan dukungan dan masukan, Pemerintah Kecamatan Damai juga menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait perlindungan kawasan sensitif, dampak getaran terhadap permukiman warga, penggunaan jalur akses operasional, pengelolaan limbah hingga pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Iman berharap seluruh masukan dan pertanyaan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian perusahaan maupun tim penyusun dokumen lingkungan agar potensi dampak sosial dan lingkungan dapat diminimalisasi sejak awal.

“Pemerintah Kecamatan Damai juga berharap kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

1...555657...1,088Halaman 56 dari 1,088