TENGGARONG – Program Kredit Kukar Idaman Terbaik yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026.

Program tersebut nantinya diarahkan agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat, khususnya petani, peternak, nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, persiapan peluncuran program tersebut saat ini telah dilakukan bersama Bankaltimtara.

“Tadi info dari BPD (Bank Kaltimtara) itu insya Allah sudah siap untuk kita launchingkan dan kemungkinan kita akan matangkan lagi mudah-mudahan bulan depan itu sudah bisa kita launching untuk Kredit Kukar Idaman Terbaik ini,” kata Aulia saat dikonfirmasi usai membuka kegiatan Hari Tani Nasional 2026 di Stadion Rondong Demang, lokasi Expo Erau Adat Kutai 2026 pada Jumat (25/9/2026).

Menurut Aulia, setelah diluncurkan, program tersebut diharapkan dapat diakses seluas-luasnya oleh berbagai profesi dan pelaku usaha di Kukar.

“Dan mudah-mudahan setelah launching ini bisa diakses seluas-luasnya oleh seluruh profesi di tempat kita, baik itu petani, peternak, nelayan maupun UMKM sehingga ini bisa meningkatkan baik itu dari segi kualitas dan kapasitas produksi teman-teman pelaku usaha kita,” ujarnya.

Untuk besaran pembiayaan, Aulia menyebut Kredit Kukar Idaman Terbaik memiliki plafon maksimal Rp500 juta. Meningkat drastis dari program Kukar Idaman yang digagas di kepemimpinan Bupati Kukar, Edi Damansyah bersama wakilnya, Rendi Solihin yang nominal maksimalnya Rp50 juta.

“Kalau Kredit Kukar Idaman Terbaik, plafon maksimalnya Rp500 juta,” jelasnya.

Aulia menjelaskan, pagu pembiayaan program tersebut bersifat dinamis. Pemerintah Kukar menggunakan skema pembiayaan yang serupa dengan Kredit Kukar Idaman, yakni memanfaatkan dividen Pemkab Kukar di Bankaltimtara.

“Pembiayaan yang kita gunakan adalah nanti sama seperti Kredit Kukar Idaman. Kita menggunakan dividen kita di Bankaltimtara,” terangnya.

Ia mengatakan, dividen yang ada saat ini telah dicadangkan untuk mendukung program tersebut. Selanjutnya, dana pembiayaan diharapkan dapat terus bergulir sehingga cakupan penerima manfaat semakin luas.

“Nah kita sudah mencadangkan dividen kita yang ada sekarang untuk program ini. Dan begitu pun selanjutnya dana ini akan terus bergulir,” kata Aulia.

Dengan skema dana bergulir tersebut, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang dapat memperoleh akses pembiayaan.

“Semakin banyak dana ini bergulir maka luasan cakupan dari program ini juga kita harapkan bisa menjadi semakin luas lagi,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong petani, nelayan dan peternak tak hanya memiliki kemampuan mengelola lahan dan meningkatkan produksi, tetapi juga memahami cara mengelola hasil usaha secara finansial.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri dalam pembukaan kegiatan Gencarkan Hari Tani Nasional Tahun 2026 yang digelar di Stadion Rondong Demang, lokasi Expo Erau Adat Kutai 2026 pada Jumat (25/9/2026).

Kegiatan ini melibatkan organisasi petani, peternak dan nelayan melalui Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Hadir pula Kelompok Wanita Tani (KWT), petani milenial serta pemuda tani.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai inklusi keuangan, khususnya bagaimana mengelola hasil usaha yang diperoleh dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Aulia mengatakan, kemampuan mengelola keuangan menjadi bagian penting yang perlu dimiliki para pelaku usaha di sektor tersebut.

“Kita berharap bahwa para petani-petani kita ini tidak hanya cerdas dalam menggarap lahan-lahan mereka, akan tetapi mereka juga cerdas ketika hasil lahan garapan itu sudah menghasilkan pemasukan untuk mereka,” kata Aulia.

Menurutnya, hasil dari usaha yang diperoleh masyarakat harus dapat digunakan dan dikelola dengan baik. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga disimpan dan dikembangkan agar kembali menjadi sumber produktivitas.

“Bagaimana mereka bisa menggunakan uang yang mereka dapatkan itu dengan baik. Bagaimana uang ini bisa tersimpan dengan baik. Bagaimana uang ini bisa menjadi lebih produktif lagi,” ujarnya.

Aulia juga menekankan pentingnya keterlibatan industri keuangan dalam mendukung perkembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Kukar.

Menurutnya, akses dan pemahaman terhadap sektor keuangan diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi masyarakat.

“Tentunya kita berharap dengan adanya partisipasi dari industri keuangan di tengah-tengah pertanian kita, maka baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas pertanian kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Aulia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga ikut meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, termasuk melalui peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan di Kukar.

“Jadi kita berharap kolaborasi dari seluruh pihak dalam mensukseskan proses pertanian, peternakan, dan nelayan yang ada di tempat kita itu memberikan peningkatan lagi. Baik itu meningkatnya nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tuturnya.

Penguatan literasi keuangan tersebut juga dinilai sejalan dengan program Kukar Idaman Terbaik, yang di dalamnya terdapat program dukungan bagi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Aulia menyebut pemerintah juga memiliki program bantuan atau stimulus yang menyasar 100 ribu petani, peternak dan nelayan.

Aulia mengakui, persoalan literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Tidak hanya pada sektor keuangan, tetapi juga pada berbagai sektor lainnya.

Menurutnya, salah satu kunci untuk mengatasi persoalan tersebut adalah kemauan masyarakat untuk terus membuka diri terhadap informasi dan pengetahuan baru.

“Memang ini merupakan PR kita bersama ya bahwa memang bukan hanya di sektor keuangan. Di beberapa sektor juga ketika kita bicara terkait dengan isu literasi ini memang ya kita punya kendala tersendiri,” ungkapnya.

Namun, pemerintah akan terus berupaya memberikan informasi kepada para pelaku usaha agar pemahaman masyarakat semakin meningkat.

Ia berharap masyarakat, khususnya petani, peternak, nelayan dan pelaku UMKM, juga aktif menerima informasi mengenai pengelolaan keuangan dan berbagai peluang yang dapat mendukung usaha mereka.

“Yang penting warga masyarakat kita mau membuka diri terkait dengan informasi-informasi terkini, terkait dengan keuangan dan kita juga sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak berhenti-henti untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha kita,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengubah pola pengembangan pariwisata. Tak lagi hanya mengandalkan anggaran pemerintah, perusahaan besar yang beroperasi di Kukar bakal didorong ikut menjadi penggerak kegiatan wisata melalui konsep one company, one festival.

Konsep tersebut disiapkan untuk melanjutkan program one district, one festival yang selama ini telah berjalan di sejumlah wilayah Kukar.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, perusahaan besar di Kukar nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi pendukung kegiatan, tetapi memiliki agenda festival sendiri yang memberi kontribusi langsung terhadap sektor pariwisata.

“Tahun depan harusnya ada one company, one festival. Jadi satu perusahaan besar di Kukar harus punya satu festival yang baik,” ujar.

Menurut Rendi, keterlibatan perusahaan tersebut harus memiliki dampak yang jelas terhadap pariwisata dan ekonomi daerah. Gagasan itu dinilai relevan dengan besarnya potensi wisata yang dimiliki Kukar.

Kekayaan budaya, tradisi, hingga keberadaan Tenggarong sebagai pusat pemerintahan daerah menjadi modal yang dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan.

“Artinya apa, jelas, kontribusinya untuk pariwisata,” tegasnya.

Rendi bahkan melihat sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menciptakan perputaran ekonomi. Ia menyebut perputaran uang dari sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp7,1 triliun.

Jika Kukar mampu menarik sebagian kecil dari potensi tersebut, kata dia, dampaknya terhadap perekonomian lokal akan cukup signifikan.

“Bayangkan jika di Kutai Kartanegara bisa tarik itu satu persen saja, itu Rp70 miliar perputaran uang yang ada di Kukar dalam bidang pariwisata,” jelasnya.

Karena itu, Pemkab Kukar ingin memperluas ekosistem festival yang selama ini dibangun melalui konsep one district, one festival.

Jika sebelumnya kecamatan didorong memiliki festival sebagai bagian dari pengembangan destinasi dan ekonomi lokal, ke depan perusahaan juga diharapkan mengambil peran serupa.

“Sehingga ke depannya, festival one district, one festival yang sudah kita laksanakan, ditambah one company, one festival, itu wajib dilaksanakan di Kutai Kartanegara,” tegas Rendi. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat pengakuan nasional atas upayanya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok. Di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, Kukar meraih Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kukar menjadi satu dari lima daerah di Indonesia yang menerima penghargaan pada kategori tersebut. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” kata Rendi.

Bagi Rendi, penghargaan tersebut bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengendurkan pengendalian inflasi. Justru, capaian nasional itu menjadi dorongan untuk memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Rendi menyebut pengendalian inflasi di Kukar memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya luas dan karakteristik setiap kecamatan berbeda.

Kondisi tersebut membuat pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pemantauan perkembangan harga. Pemerintah juga harus memastikan produksi, ketersediaan pasokan, serta distribusi kebutuhan pokok berjalan dengan baik.

“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Rendi.

Karena itu, Pemkab Kukar akan menjadikan TPID Award 2026 sebagai pemacu untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Rendi menegaskan stabilitas harga tetap menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung perekonomian daerah.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” ujarnya.

TPID Award 2026 diberikan dalam rangkaian Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 yang digelar bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.

Kegiatan berlangsung di panggung utama JICC, Kamis (24/9/2026), pukul 08.30–09.30 WIB.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

Perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota penerima TPID Award 2026 serta Championship TP2DD 2026 turut hadir secara langsung. Sementara pemerintah daerah yang tidak menerima penghargaan mengikuti kegiatan secara daring.

TPID Award menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong daerah memperkuat pengendalian inflasi melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan.

Adapun FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, 24–26 September 2026, di JICC Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup agenda transformasi digital nasional serta pengumuman penerima TPID, TP2DD, PIDI, dan KATALIS P2DD. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R