BERAU – Akses penghubung Kampung Inaran, Bena Baru dan Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung terancam longsor, hal itu mendapat perhatian Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris.
Dia menilai, dibutuhkan solusi jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut, yakni pembangunan jembatan permanen.
“Jembatan saya kira perlu, karena jalur itu merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ungkapnya.
Gideon mengatakan kondisi geografis di lokasi memang cukup rawan pergerakan tanah, sehingga perbaikan jalan secara sementara dinilai tidak lagi efektif.
Apalagi saat hujan deras mengguyur, badan jalan kerap mengalami ambles dan membahayakan pengguna jalan.
“Kalau hanya tambal sulam atau penanganan sementara, setiap musim hujan pasti kembali rusak. Karena itu pembangunan jembatan permanen memang harus diprioritaskan agar masyarakat tidak terus dihantui rasa khawatir saat melintas,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan akses jalan yang aman sangat penting, mengingat jalur tersebut menjadi penghubung utama bagi warga di tiga kampung. Selain aktivitas masyarakat, akses itu juga digunakan untuk distribusi kebutuhan pokok, pendidikan hingga layanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat terisolasi hanya karena akses jalan putus akibat longsor. Pemerintah harus serius melihat persoalan ini karena menyangkut keselamatan dan roda ekonomi warga,” katanya.
DPRD juga mengapresiasi langkah darurat pemerintah daerah melalui pemasangan jembatan bailey sepanjang sekitar 45 meter untuk menjaga konektivitas tetap berjalan.
Namun, kata dia, solusi sementara itu tidak bisa dijadikan penanganan utama dalam jangka panjang.
Gideon berharap usulan pembangunan jembatan permanen dapat kembali diperjuangkan dalam pembahasan anggaran berikutnya. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pengkajian matang agar proyek tersebut bisa segera direalisasikan.
“Memang kita memahami kondisi anggaran daerah saat ini cukup terbatas. Tetapi untuk infrastruktur vital seperti ini harus tetap menjadi perhatian utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mendorong Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) untuk membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) guna menangani korban kekerasan.
Dia menilai, keberadaan tim tersebut sangat dibutuhkan agar penanganan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
“Korban kekerasan membutuhkan pendampingan secara langsung, baik dari sisi perlindungan hukum maupun pemulihan psikologis,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki tim khusus yang siap bergerak ketika ada laporan dari masyarakat.
Selain menyoroti kasus kekerasan, Sumadi juga menyinggung persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di Berau. Ia meminta program penanganan stunting tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan, hingga perhatian terhadap kondisi keluarga.
Ia menegaskan, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta stunting merupakan isu penting yang perlu ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat.
Sumadi juga mendorong agar sosialisasi mengenai ketahanan keluarga terus diperkuat. Sebab, keluarga yang harmonis dan kuat dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Ketahanan keluarga harus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Ini penting agar keluarga mampu menjadi tempat yang aman bagi anak dan perempuan,” tutupnya. (adv)
DULU wartawan bisa deg-degan kalau Bambang Janu mulai evaluasi berita sore hari. Sekarang, sosok yang pernah keras di newsroom itu justru lebih sering berdiri di warung “Nasi Pecel Madiun Prasmanan” miliknya di Jalan MT Haryono Balikpapan.
Saya masih ingat bagaimana ritme kerja saat itu. Tahun 2006 sampai 2009, ketika saya masih aktif turun langsung ke lapangan sebagai wartawan, Bambang Janu adalah pemimpin redaksi sekaligus “bos” saya di Kaltim Post.
Orangnya disiplin. Sangat serius urusan produk redaksi. Dan yang paling saya ingat, dia hampir tidak pernah lepas memantau perencanaan berita.
Setiap pagi, ia sudah melihat berita apa saja yang harus ditindaklanjuti. Sore hari dicek lagi satu per satu. Wartawan dapat perkembangan atau tidak. Kalau belum dapat, evaluasinya bisa panjang.
Saat itu suasana newsroom memang terasa berbeda. Wartawan tidak cukup hanya setor berita. Semua harus dikejar. Kedalaman isu. Sudut pandang. Kelanjutan berita. Judul diperiksa. Angle dipertanyakan. Bahkan cara wartawan melihat persoalan ikut dibentuk.
Dan Jumat (15/5/2026) kemarin, saya kembali bertemu dengannya. Tapi bukan lagi di kantor media.
Saya bersama rombongan Media Kaltim Network Biro Balikpapan menyempatkan singgah ke usaha barunya di Jalan MT Haryono, tepat di belakang bangunan Auto 2000 Balikpapan.
Rombongan Media Kaltim Network Biro Balikpapan saat singgah dan makan bersama Bambang Janu Isnoto di warung Nasi Pecel Madiun Prasmanan miliknya di Jalan MT Haryono Balikpapan. Foto: IstimewaBambang Janu Isnoto saat melayani pembeli di warung Nasi Pecel Madiun Prasmanan miliknya di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN
Di kawasan yang di antaranya terdapat gudang, bengkel, hingga usaha cucian mobil itu, berdiri warung sederhana dengan konsep semi terbuka. Tidak terlalu besar. Meja kursinya masih sedikit. Bagian depannya langsung menghadap jalan. Sementara di sisi dalam terlihat meja prasmanan lengkap dengan penutup stainless yang tertata rapi.
Di situlah Bambang Janu kini menghabiskan waktunya. Warung nasi pecel itu baru dibuka awal Mei 2026 lalu.
Di depan warung masih terlihat karangan bunga dari komunitas IMBI Kaltim. Saya sempat tersenyum melihatnya. Biasanya karangan bunga seperti itu muncul saat ulang tahun media atau acara perusahaan. Kali ini, ucapan selamat itu datang untuk warung nasi pecel milik Bambang Janu. “Coba usaha kecilan-kecilan aja ini ketua,” katanya sambil tertawa.
Ia masih memanggil saya “ketua”. Kebiasaan sejak saya menjabat Ketua Bawaslu Bontang tahun 2017 lalu. Sampai sekarang panggilan itu masih melekat.
Penampilannya pun sekarang jauh lebih santai dibanding saat masih aktif memimpin media. Kemeja motif bunga, celana jeans, dan topi hitam yang hampir tidak pernah lepas dari kepalanya.
Bahkan saat saya hendak mengambil fotonya, ia sempat meminta waktu sebentar hanya untuk memakai topinya lebih dulu. “Sebentar dulu ketua, saya pakai topi dulu,” ucapnya sambil tertawa.
Mantan Pemimpin Redaksi Kaltim Post, Bambang Janu Isnoto, kini menekuni usaha kuliner di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKNSuasana warung Nasi Pecel Madiun Prasmanan milik Bambang Janu Isnoto di Balikpapan. Foto: Agus Susanto/MKN
Saya jadi ikut tertawa. Karena memang sejak dulu Bambang Janu punya gaya khasnya sendiri. Dan rupanya sekarang topi sudah menjadi bagian dari penampilannya sehari-hari.
Meski suasananya santai, kebiasaannya memastikan semuanya rapi ternyata masih terlihat. Ia beberapa kali mengecek posisi lauk di meja prasmanan. Memastikan penutup makanan tertutup rapat. Sesekali memperhatikan pekerjanya saat melayani pembeli. Tiga pekerja dilibatkannya. Tidak ada hubungan keluarga. Semua profesional.
Bahkan untuk urusan pengelolaan warung, ia memilih turun langsung setiap hari. Ia belum ingin terlalu banyak menyerahkan pengelolaan kepada orang lain, termasuk istrinya sendiri. “Istri di rumah saja,” katanya.
Menurutnya, karena usaha itu masih baru, ia merasa harus terus melihat semuanya sendiri. “Masih baru buka. Saya harus tiap hari lihat,” ujarnya.
Cara berpikirnya rupanya masih sama seperti dulu. Semua ingin dipastikan berjalan rapi. Bahkan untuk sistem pembayaran pun sudah dibuat modern. Pembeli bisa langsung menggunakan pembayaran digital dan sistem online. “Ini mau saya jadikan laboratorium belajar. Siapa tahu nanti bisa berkembang lagi,” ujarnya.
Saat ini warungnya buka mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Tapi ia sudah punya rencana lebih jauh. “Ke depan pengennya jadi kafe juga,” katanya.
Konsep pecelnya juga dibuat berbeda. Pengunjung bebas menambah bumbu sendiri sesuai selera. Lauknya lengkap. Ada ayam, paru, ati, telur, hingga peyek. “Biasanya orang makan kadang kurang bumbu atau kurang pedas. Nah di sini bisa nambah sendiri. Jadi saya siapkan dua bumbu, yang pedas dan sedang,” tuturnya. Ia sengaja menggunakan konsep prasmanan tertutup agar lebih higienis.
Saya melihat Bambang Janu memang sedang mencoba menjalani hidup yang benar-benar baru.
Setelah pensiun dari dunia media akhir 2024 lalu, perlahan ia mulai meninggalkan rutinitas yang puluhan tahun melekat dalam hidupnya. Kini ia kembali menekuni profesi lawyernya. Bersamaan dengan itu, ia juga mulai merintis usaha kuliner. “Pengen hal baru. Masa orang lain bisa, kita nggak bisa,” katanya.
Dan dari cara dia bercerita siang itu, saya melihat satu yang tidak berubah dari Bambang Janu. Dia bukan tipe orang yang gampang menyerah.
Ia juga bercerita, sejak tak lagi aktif di dunia media, justru banyak kawan-kawan lamanya kembali berdatangan. Salah satunya dari komunitas motor IMBI Kaltim.
Namanya kembali dimasukkan ke grup komunitas itu. Padahal, sekarang ia sudah tidak memiliki motor lagi. “Saya sudah bilang nggak punya motor,” katanya sambil tertawa.
Tapi rupanya teman-temannya tetap memaksanya ikut touring. “Tinggal ikut aja katanya. Motor disiapkan,” ujarnya lagi.
Obrolan siang itu akhirnya membawa kami kembali ke cerita-cerita lama soal media.
Bambang Janu lalu bercerita bagaimana dirinya dulu ditarik masuk ke jajaran manajemen Jawa Pos Group hingga akhirnya dipercaya menjadi General Manager yang membawahi pengembangan kualitas redaksi media-media daerah jaringan Jawa Pos di Indonesia.
Nama Bambang Janu memang cukup dikenal di lingkungan pers Kaltim dan Jawa Pos Group. Ia termasuk salah satu orang yang ikut membangun kultur newsroom media daerah saat jaringan Jawa Pos berkembang besar di berbagai daerah.
“Saya tiap hari evaluasi wartawan. Judulmu begini, anglemu begitu,” katanya sambil tertawa mengenang masa itu.
Ia bercerita bagaimana awal dirinya diminta pindah ke Surabaya juga terjadi tiba-tiba. Bahkan keputusan itu, menurutnya, muncul setelah rapat di Bali. “Saya juga kaget ditunjuk,” ujarnya.
Saat itu tugasnya tidak ringan. Ia harus berkeliling ke banyak daerah, melatih newsroom, mengevaluasi produk media, sampai mencari calon-calon redaktur dan pimpinan media daerah. Kurang lebih 11 tahun ia menjalani pekerjaan itu.
Tapi dari sekian banyak cerita yang disampaikan, ada satu hal yang paling lama dibahas: perubahan dunia jurnalistik saat ini.
Menurutnya, media sekarang terlalu cepat berubah karena pengaruh media sosial. “Wartawan sekarang banyak terpapar gaya medsos. Itu bahaya,” katanya.
Ia menilai banyak media online sekarang terlalu sibuk mengejar viral dan cepat tayang, tapi mulai meninggalkan kualitas jurnalistik. “Sudah nggak ada power-nya,” ucapnya.
Saya hanya mendengarkan. Karena saya melihat, Bambang Janu sebenarnya tidak banyak berubah. Orangnya masih rapi, masih suka memastikan semuanya berjalan baik, dan tetap senang mencoba hal baru.
Mungkin yang berubah sekarang hanya tempat kerjanya. Dulu sibuk memeriksa halaman koran. Kini lebih sering memastikan bumbu pecelnya pas untuk pembeli. (*)
JAKARTA – Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memprediksi nilai tukar rupiah masih berpotensi mengalami tekanan dalam waktu dekat.
Bahkan, ia memperkirakan rupiah bisa menyentuh level Rp22.000 per dolar Amerika Serikat apabila pelemahan terus berlanjut hingga akhir Mei 2026.
Menurut Ibrahim, saat ini belum ada sentimen kuat yang mampu menopang penguatan rupiah terhadap dolar AS.
Kondisi geopolitik global yang masih memanas serta penguatan dolar Amerika disebut menjadi faktor utama tekanan terhadap mata uang domestik.
Ia menilai level Rp18.000 per dolar AS berpotensi ditembus lebih dahulu dalam waktu dekat.
“Dalam perdagangan di bulan Mei ini kemungkinan besar Rp18 ribu akan tembus. Saya kalau seandainya Rp18 ribu tembus di bulan Mei ini ada kemungkinan besar rupiah itu akan menembus level Rp22 ribu,” ujar Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Meski demikian, Ibrahim menilai pelemahan rupiah masih bisa diredam melalui langkah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.
Salah satu opsi yang dinilai memungkinkan ialah kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mendatang.
“Ya bisa saja 25 basis poin sampai 50 basis poin, tujuannya adalah untuk menestabilkan mata uang rupiah,” katanya.
Namun, ia mengingatkan kebijakan kenaikan suku bunga juga memiliki risiko terhadap perlambatan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, Bank Indonesia saat ini berada dalam posisi dilematis karena harus menjaga stabilitas rupiah di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Memang ya dalam kondisi saat ini sangat sulit Bank Indonesia apakah tetap mempertahankan suku bunga atau menaikkan suku bunga,” ujarnya.
Meski rupiah terus mengalami tekanan, Ibrahim menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat.
Salah satu indikatornya ialah dominasi investor domestik dalam kepemilikan obligasi pemerintah.
“Walaupun rupiah terus mengalami pelemahan tetapi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup bagus, karena 90 persen obligasi yang membeli adalah domestik,” pungkasnya. (MK)
PPU – Di tengah kondisi defisit anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memastikan program Kartu Penajam Cerdas (KPC) tetap berjalan dan menjadi salah satu prioritas daerah pada tahun 2026.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan program tersebut merupakan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya para pelajar yang baru memasuki jenjang pendidikan.
Menurutnya, keberlanjutan program itu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Ini merupakan program yang meringankan adik-adik kita yang sedang bersekolah. Program ini menjadi skala prioritas karena langsung menyentuh masyarakat, terutama anak-anak yang baru masuk sekolah,” ujarnya.
Ia mengatakan meski kondisi fiskal daerah masih mengalami tekanan, pemerintah tetap mengalokasikan bantuan pendidikan tersebut agar masyarakat tetap merasakan manfaat program pemerintah secara langsung.
Mudyat juga membuka peluang perluasan bantuan apabila kondisi keuangan daerah membaik di masa mendatang.
Namun untuk sementara, bantuan masih diprioritaskan bagi siswa baru yang memasuki jenjang pendidikan.
“Kalau kondisi fiskal keuangan kita membaik, tentu kita ingin membantu semuanya sesuai kebijakan Pemerintah PPU. Namun sementara ini kita fokus membantu siswa yang baru masuk sekolah,” ungkapnya.
Untuk besaran bantuan, Pemerintah PPU masih mempertahankan nilai bantuan Kartu Penajam Cerdas sebesar sekitar Rp600 ribu per siswa, sama seperti tahun sebelumnya.
Selain memastikan keberlanjutan program, Pemkab PPU juga tengah menyelesaikan pembaruan data penerima bantuan.
Sebelumnya, proses penyaluran sempat terkendala karena adanya ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.
Mudyat menjelaskan terdapat sejumlah anak yang tidak tinggal bersama orang tua kandungnya, melainkan bersama keluarga lain seperti paman atau kerabat sehingga data Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengalami kendala saat proses verifikasi.
“Nah, dulu kendalanya bukan pada anggaran, tetapi pembaruan data. Banyak anak yang tidak memiliki orang tua dan tinggal dengan pamannya, sehingga data NIK-nya tidak cocok,” jelasnya.
Ia menambahkan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama pemerintah daerah telah melakukan pembaruan data penerima bantuan dan proses tersebut kini hampir rampung.
“Bank BPD sudah mulai melakukan pembaruan data kembali dan insyaallah sekarang sudah beres,” pungkasnya. (MK)
MAKKAH – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskeshaj) RI Dani Pramudy menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi jemaah calon haji lansia yang mengalami disorientasi atau kebingungan setibanya di Tanah Suci.
“Yang paling penting, jangan ditinggal sendirian. Harus ada yang mendampingi di sampingnya, mengingatkan dia sedang berada di mana dan siapa yang mendampingi,” ujar Dani di Makkah, Jumat (15/5/2026).
Menurut Dani, kondisi kebingungan tersebut jamak terjadi akibat faktor kelelahan perjalanan panjang, perubahan cuaca ekstrem, serta proses adaptasi di lingkungan baru.
Ia menyebutkan bahwa proses pemulihan orientasi tersebut umumnya membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam.
Selama masa pemulihan, Dani mengimbau agar pendamping memastikan tiga hal utama terpenuhi bagi jemaah calon haji.
Pertama adalah istirahat yang cukup dengan memberikan waktu tubuh untuk relaksasi total setelah penerbangan. Selanjutnya, asupan nutrisi dengan menjaga pola makan agar energi tetap terjaga.
Ketiga, adalah hidrasi. jemaah calon haji harus memastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan banyak minum guna mempercepat pemulihan kesadaran spasial.
Setelah kondisi stabil, jemaah calon haji disarankan tidak langsung melakukan aktivitas berat.
Dani menganjurkan langkah adaptasi secara perlahan, mulai dari mengenali lingkungan hotel hingga berjalan ringan di sekitar pemondokan sebelum menuju Masjidil Haram untuk umrah wajib.
“Tujuannya agar saat memasuki puncak haji di Arafah, jemaah benar-benar dalam kondisi fit,” ujar Dani.
Puskeshaj mengidentifikasi kelompok paling rentan mengalami disorientasi adalah jemaah calon haji berusia di atas 60 tahun, terutama mereka yang memiliki riwayat penurunan daya ingat serta penyakit penyerta, seperti diabetes mellitus dan hipertensi.
Guna menjamin keamanan ibadah, petugas kesehatan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap jemaah calon haji berisiko tinggi (risti) hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai. (ANT/KN)
WONOSOBO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memanggil pulang dua aparatur sipil negara (ASN) yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri (LN) karena diduga terlibat kasus suap dan pelanggaran etik.
Menteri PU Dody Hanggodo di Wonosobo, Jumat (15/5/2026), menyampaikan dari dua ASN tersebut salah satunya dipanggil pulang dari Jepang terkait dugaan kasus suap, sementara satu ASN lainnya dipanggil dari London (Inggris) karena persoalan etik setelah diduga menghina program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, perilaku seperti itu tidak dapat dibenarkan karena ASN memiliki kode etik yang harus dijaga selama menjalankan tugas, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia menegaskan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang dibiayai negara dari hasil pajak masyarakat.
“ASN itu ada kode etiknya. ASN itu dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat itu berbagai macam kategori, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kalau ada perilaku seperti itu, saya pikir akan melukai hati masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa gaji dan fasilitas yang diterima ASN berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak negara. Oleh karena itu, setiap ASN diminta menjaga sikap dan perilaku agar tidak mencederai kepercayaan publik.
“Kedua ASN tersebut juga dibiayai oleh negara, sehingga harus menjaga etika dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” katanya.
Ia telah mengimbau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU agar memberikan pengarahan kepada seluruh penerima beasiswa di lingkungan kementerian terkait pentingnya menjaga perilaku dan etika sebagai ASN.
“Saya minta kepada Kepala SDM Pak Bisma untuk men-zoom seluruh penerima beasiswa dari Kementerian PU supaya perilakunya diatur. ASN itu diatur oleh PP (Peraturan Pemerintah). Tolong jangan sampai kita sebagai ASN lupa bahwa sebetulnya kita ini pelayan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan setiap pegawai yang memilih menjadi ASN harus siap menaati aturan dan menjaga nama baik institusi di mana pun berada. (ANT/KN)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan komisinya menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dapat selesai sebelum Oktober 2026 atau sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
“Iya, sebelum Oktober harus selesai, karena maksimal Oktober menurut MK,” ujar Ninik sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Selain itu, dia mengatakan RUU Ketenagakerjaan ditargetkan selesai pada 2026 ini untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada elemen buruh pada 1 Mei 2026 atau saat peringatan Hari Buruh Internasional.
“Itu juga sudah dijanjikan oleh Presiden ya kemarin, ketika Hari Buruh,” katanya.
Sementara itu, dia mengatakan selama masa sidang DPR RI pada 12 Mei-21 Juli 2026, Komisi IX sudah menjadwalkan sejumlah rapat untuk membahas RUU Ketenagakerjaan.
“Kami akan memanggil perwakilan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), karena Apindo ini kan spesifik di beberapa bidang, dan setiap bidang pengusaha ini pasti punya aspirasi yang berbeda juga,” ujarnya.
Ia juga mengatakan Komisi IX DPR RI akan memanggil perwakilan dari asosiasi pekerja atau buruh hingga akademisi.
“Kemarin baru dua akademisi yang kami panggil. Jadi, kami akan memanggil akademisi lagi,” katanya.
Sebelumnya, pada 31 Oktober 2024, MK melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 meminta DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan memisahkannya dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
MK memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk merampungkan UU Ketenagakerjaan yang baru.
MK juga mengingatkan agar pembuatan UU tersebut harus melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau buruh.
Sementara pada 1 Mei 2026, Prabowo di hadapan massa buruh mengaku telah memberi instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan hingga Menteri Hukum untuk menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan bersama dengan DPR RI. (ANT/KN)
PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi tiket daring di kawasan wisata Gunung Bromo pada Kamis (14/5) hingga Jumat (15/5).
Kegiatan yang dipimpin Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sukapura hingga para operator jeep wisata Bromo.
“Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut penerapan regulasi kewajiban pembayaran retribusi wisata secara daring sebelum wisatawan memasuki kawasan Gunung Bromo,” kata Heri Mulyadi di Probolinggo, Jumat (15/5).
Melalui sistem tersebut, lanjut dia, wisatawan diwajibkan membeli tiket masuk secara daring melalui website resmi sebelum memasuki kawasan wisata. Setiap kendaraan jeep yang membawa wisatawan juga wajib memiliki tiket sesuai jumlah penumpang.
Ia mengatakan penerapan tiket daring bertujuan menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih tertib, modern, dan profesional.
Sistem digital tersebut tidak hanya mempermudah pelayanan wisatawan, tetapi juga mendukung administrasi pendataan pengunjung secara lebih akurat.
“Implementasi tiket menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketertiban administrasi, kepastian pelayanan, serta pendataan pengunjung wisata Gunung Bromo,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan tiket di titik kontrol pertigaan Desa Wonotoro. Wisatawan yang belum memiliki tiket akan diarahkan kembali menuju Desa Jetak untuk melakukan pembelian tiket secara daring.
Sementara wisatawan yang telah memiliki tiket dapat langsung menjalani proses pemindaian barcode sebelum diperbolehkan masuk ke kawasan wisata Bromo.
Heri menjelaskan sistem tersebut juga mendukung administrasi klaim asuransi wisata apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pengunjung.
“Dengan sistem tiket online, data wisatawan dapat tercatat lebih baik sehingga memudahkan proses administrasi, termasuk klaim asuransi wisata,” tuturnya.
Selain memastikan kelancaran penerapan sistem tiket daring kegiatan monev juga dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dan antrean di jalur menuju kawasan wisata Bromo.
Koordinasi dengan operator jeep wisata dan pelaku usaha pariwisata terus diperkuat agar penerapan sistem berjalan optimal.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada operator jeep dan seluruh pelaku wisata agar penerapan tiket online dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan,” katanya.
Menurut Heri, penerapan sistem tiket online merupakan bagian dari transformasi pelayanan wisata di kawasan Gunung Bromo agar lebih aman, tertib, dan sesuai perkembangan teknologi.
“Harapannya implementasi tiket online ini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pelayanan wisata yang lebih aman dan profesional di kawasan Gunung Bromo,” ujarnya. (ANT/KN)
PANGANDARAN – Seorang wisatawan asal Kabupaten Garut tewas setelah digulung ombak saat berswafoto di kawasan zona bahaya Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (15/5/2026), yang selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarganya.
Plt Kepala Seksi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yusdiana membenarkan seorang wisatawan Siti Atika (58) warga Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tewas setelah tergulung ombak di Pantai Madalika, kini korban sudah diserahkan ke pihak keluarganya.
“Betul, telah terjadi laka laut, terseret ombak ketika salah satu wisatawan dengan beserta keluarganya berfoto-foto di pinggir pantai,” katanya.
Ia menuturkan, peristiwa itu bermula ketika korban bersama keluarganya bermain di sekitar pantai sambil foto-foto di Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jumat sekitar pukul 07.00 WIB.
Pantai Madasari, kata dia, merupakan kawasan wisata yang dilarang untuk berenang karena zona bahaya, dan tanpa disadari korban yang berada di pinggir pantai tiba-tiba diterjang ombak besar sampai akhirnya tergulung arus ombak.
“Dia terbawa arus ke tengah, ada arus lagi kebalikan, baru ditolong sama keluarga dan Karang Taruna,” katanya.
Ia menyampaikan, korban akhirnya berhasil dievakuasi kemudian langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, namun di pertengahan jalan korban meninggal dunia.
Kondisi korban, kata dia, terdapat luka benturan yang diduga dampak hantaman ombak kemudian terbentur batu karang karena di pantai tersebut terdapat banyak batu karang yang besar.
“Di perjalanan meninggal dunia, kondisi korban pipi sebelah kanan diduga terbentur batu karang, ada lecet di pipi sebelah kanan,” katanya.
Ia mengimbau wisatawan untuk selalu memperhatikan kondisi pantai terutama di daerah yang sudah dipasang rambu-rambu bahaya seperti di Pantai Madasari merupakan pantai yang berbahaya untuk berenang.
“Kami dari Polres Pangandaran mengimbau bahwa daerah Madasari itu adalah zona larangan, seluruhnya 100 persen tidak boleh ada yang berenang, dan itu kami sudah pasang rambu larangan berenang,” katanya. (ANT/KN)
