TENGGARONG – Peringatan Hari Jadi ke-244 Kota Tenggarong menjadi momentum bagi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri untuk berbicara tentang arah masa depan ibu kota Kabupaten Kukar.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar dalam rangka HUT ke-244 Kota Tenggarong, Aulia menegaskan Tenggarong tidak boleh dipandang hanya sebagai pusat pemerintahan.

Menurutnya, posisi Tenggarong sebagai ibu kota daerah membuat kota ini memiliki peran lebih luas sebagai gambaran pembangunan dan kehidupan masyarakat Kukar.

“Kita ingin Tenggarong menjadi etalase Kukar. Bukan etalase yang hanya indah dilihat, tetapi kota yang mencerminkan kualitas pembangunan, kualitas pelayanan, kualitas masyarakat dan kualitas peradaban kita,” ujar Aulia, Senin (28/9/2026).

Peringatan HUT ke-244 Tenggarong tahun ini mengangkat tema “Manunggal Raja Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya”.

Tema tersebut, kata Aulia, menggambarkan pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah.

Ia mengajak masyarakat tidak melihat usia 244 tahun sekadar sebagai angka. Perjalanan Tenggarong merupakan bagian dari sejarah, perjuangan, kebudayaan dan kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara.

Sejarah kota bermula ketika Sultan Aji Muhammad Muslihuddin atau Aji Imbut memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ke Tepian Pandan pada 28 September 1782.

Kawasan tersebut kemudian dikenal sebagai Tangga Arung dan berkembang menjadi Tenggarong. Dari pusat pemerintahan Kesultanan inilah Tenggarong tumbuh sebagai salah satu pusat kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Kutai.

Kini, setelah 244 tahun, Aulia ingin perkembangan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik. Kualitas pelayanan, masyarakat dan kehidupan perkotaan juga menjadi bagian dari wajah Tenggarong.

Aulia menyampaikan pembangunan Tenggarong ke depan diarahkan menjadi kota yang modern namun tetap memiliki akar budaya yang kuat.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari penataan kawasan perkotaan, penyediaan ruang publik, transportasi, pelayanan pemerintahan hingga perluasan ruang bagi UMKM dan ekonomi kreatif.

Pariwisata juga menjadi bagian dari arah pengembangan kota. Di saat yang sama, identitas budaya Kutai tetap dipertahankan melalui keberadaan Kesultanan, Erau, keraton, Museum Mulawarman, seni, tradisi, bahasa hingga kuliner.

Bagi Aulia, kekayaan tersebut bukan sekadar peninggalan masa lalu. Budaya dapat menjadi modal untuk pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif sekaligus memperkuat identitas Tenggarong.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, ia juga mengingatkan pembangunan tetap membutuhkan kreativitas dan kolaborasi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan ibu kota Kukar.

Aulia mendorong pemerintah, DPRD, Kesultanan, dunia usaha, akademisi, komunitas, pemuda dan masyarakat mengambil peran dalam menjaga sekaligus mengembangkan Tenggarong.

Ia menilai keterbatasan fiskal justru harus mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Keterbatasan fiskal justru harus membuat kita lebih kreatif, lebih selektif, lebih efisien dan lebih kuat dalam bergotong royong,” tutup Aulia. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menegaskan arah pembangunan Tenggarong tidak boleh memutus hubungan kota dengan sejarahnya. Modernisasi, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya Kota Raja.

Pesan itu disampaikan Aulia saat mengikuti ziarah ke makam Sultan Aji Muhammad Muslihuddin atau yang lebih dikenal sebagai Aji Imbut, pendiri Kota Tenggarong, serta makam raja-raja Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura di kompleks pemakaman keluarga Kesultanan, Senin (28/9/2026).

Ziarah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-244 Kota Tenggarong. Aulia hadir bersama Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, Sekda Kukar Sunggono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak Kesultanan.

Makam Aji Imbut menjadi salah satu titik penting dalam peringatan tersebut. Sosok yang dikenal sebagai Raja Kutai Kartanegara ke-15 itu merupakan tokoh yang memindahkan pusat pemerintahan kerajaan dari Pemarangan ke Tepian Pandan pada 28 September 1782.

Tepian Pandan kemudian berkembang menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Nama tersebut dalam perjalanan waktu lebih dikenal sebagai Tenggarong.

Aulia mengatakan perjalanan sejarah Tenggarong harus menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan kota ke depan. Ia menilai modernisasi tidak semestinya dipertentangkan dengan upaya mempertahankan sejarah.

“Sejarah harus menjadi fondasi bagi masa depan. Kita tidak perlu mempertentangkan sejarah dengan modernitas. Keduanya harus berjalan bersama,” kata Aulia.

Menurut dia, Tenggarong harus berkembang sebagai kota yang modern, tetapi tetap memperlihatkan karakter sejarah dan budaya yang melekat sebagai Kota Raja.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, lanjut Aulia, berkomitmen mentransformasi Tenggarong menjadi kota yang modern, terintegrasi dan ramah bagi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang disiapkan adalah konsep Compact City. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun kota yang lebih terintegrasi dan efisien, dengan akses pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, ekonomi kreatif, kebudayaan dan fasilitas perkotaan yang semakin dekat dengan masyarakat. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh menghilangkan karakter Tenggarong.

“Justru sebaliknya, wajah modern kota Tenggarong harus tetap memperlihatkan wajah sejarah dan budayanya,” ujar Aulia.

Ia menyebut Sungai Mahakam tetap harus menjadi bagian penting dari identitas kota. Kawasan bersejarah juga perlu dirawat dan dihidupkan, sementara tradisi Kesultanan tetap diberi ruang untuk berkembang.

Menurut Aulia, penguatan seni dan budaya juga harus berjalan bersama pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Ruang terbuka publik akan didorong semakin nyaman, sedangkan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan pemerintahan.

Momentum ziarah juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang Tenggarong sejak Aji Imbut memindahkan pusat pemerintahan ke Tepian Pandan.

Aulia mengatakan setiap generasi memiliki tanggung jawab sejarah masing-masing. Jika Aji Imbut membuka babak baru bagi perkembangan Tenggarong, generasi saat ini memiliki tugas untuk mewariskan kota yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

“Kita tidak sedang memilih antara sejarah dan modernitas. Kita sedang membangun modernitas yang berakar pada sejarah,” kata Aulia.

Setelah doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah dan peletakan Bunga Lompo di atas pusara Aji Imbut. Prosesi tersebut dilakukan Aulia didampingi Rendi Solihin, Sunggono, unsur Forkopimda Kukar dan pihak Kesultanan.

Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke sejumlah makam keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-244 Kota Tenggarong. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG — Erau Adat Kutai berpeluang hadir di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2027. Wacana tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usai mengikuti langsung puncak Belimbur Erau Adat Kutai 2026 di kawasan Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Minggu (27/9/2026).

Basuki yang akrab disapa Pak Bas mengungkapkan, rencana membawa Erau ke IKN tersebut merupakan permintaan langsung Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin.

“Sultan minta begitu (Erau digelar di IKN), tadi ngomong mungkin tahun-tahun depan di IKN. Saya bilang silakan saja,” ungkapnya.

Meski membuka peluang tersebut, Basuki belum merinci bentuk maupun waktu pelaksanaan Erau di IKN. Menurutnya, rencana tersebut masih perlu dimatangkan lebih lanjut bersama pihak terkait.

Bagi Basuki, kehadiran Erau di IKN juga sejalan dengan upaya membangun ibu kota baru yang tidak meninggalkan akar budaya lokal.

Ia menilai Erau memiliki makna sebagai ruang yang mempertemukan pemimpin dengan rakyat dan lingkungannya.

“Saya memaknai Erau ini, saya baca-baca ternyata ini adalah pemersatu antara pemimpin dan rakyatnya, antara pemimpin dan lingkungannya,” ujarnya.

Makna tersebut, kata Basuki, turut menginspirasi pembangunan IKN agar konsep kota cerdas dan futuristik tetap berjalan berdampingan dengan kebudayaan lokal.

“Jadi ini juga menginspirasi kami di IKN, membangun kota yang cerdas dan futuristik, tapi tidak melupakan budaya lokalnya,” katanya.

Wacana Erau di IKN turut ditanggapi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah yang juga merupakan juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Heriansyah mengatakan, secara prinsip pelaksanaan Erau di IKN memungkinkan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki keterkaitan sejarah dengan wilayah Kutai Kartanegara.

Menurutnya, Erau juga selama ini tidak hanya dilaksanakan di Tenggarong. Sejumlah daerah yang memiliki keterkaitan dengan adat dan sejarah Kutai turut menggelar tradisi Erau dengan tata cara masing-masing.

“Ya, Erau bisa saja dilaksanakan di beberapa daerah yang menjadi wilayah adatnya Kesultanan Kutai Kartanegara,” sebutnya.

Heriansyah menjelaskan, secara administratif kawasan IKN sebelumnya memiliki keterkaitan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum terjadi pemekaran wilayah.

“Kebetulan IKN itu secara wilayah administrasinya dulu adalah wilayah administrasi Kutai Kartanegara. Namun setelah terjadi pemekaran, sebagian itu beralih ke pemerintah PPU,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, pelaksanaan Erau di IKN memungkinkan dilakukan. Namun, tata cara pelaksanaannya tidak harus sama dengan prosesi Erau Adat Kutai yang dilaksanakan di Tenggarong.

“Kalau berbicara Erau, memungkinkan dilaksanakan, tetapi tata caranya yang berbeda. Karena yang kita lakukan di sini adalah tata cara yang memang dari keseluruhan Kesultanan. Barangkali Erau di sana bisa saja, Erau plus,” ujarnya.

Konsep Erau plus tersebut, kata Heriansyah, menjadi salah satu kemungkinan bentuk pelaksanaan jika Erau nantinya benar-benar dibawa ke IKN. Format dan rangkaiannya masih perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakter kawasan IKN sekaligus tetap menjaga unsur adat dan budaya Kutai.

Pelaksanaan Erau di luar Tenggarong sendiri bukan hal baru. Di Kukar terdapat Erau Adat Benua Tuha yang digelar di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman.

Sementara di luar Kukar, masyarakat Kampung Adat Guntung, Kota Bontang, juga memiliki tradisi Erau Pelas Benua Guntung.

Ragam pelaksanaan tersebut menunjukkan Erau tidak hanya hidup di Tenggarong, tetapi juga berkembang di sejumlah wilayah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Kutai.

Jika terealisasi, pelaksanaan Erau di IKN pada 2027 akan menjadi ruang baru bagi tradisi Kutai untuk hadir di kawasan ibu kota negara sekaligus memperkenalkan kebudayaan lokal kepada masyarakat yang datang dan tinggal di Nusantara. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG — Guyuran air pecah di tengah kerumunan warga di kawasan Kedaton Kutai Kartanegara, Minggu (27/9/2026). Ribuan masyarakat yang sejak pagi memadati kawasan tersebut saling menyiram air dalam suasana penuh sukacita.

Pakaian putih yang semula rapi perlahan basah kuyup. Tawa dan teriakan warga bersahutan, sementara sebagian lainnya mengabadikan momen menggunakan telepon genggam.

Suasana itu menjadi penanda puncak sekaligus penutup rangkaian Erau Adat Kutai 2026 di Tenggarong.

Di balik kemeriahan Belimbur, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melihat pesan yang jauh lebih dalam. Tradisi saling menyiram air tersebut, menurutnya, mengandung filosofi menyucikan dan membersihkan diri satu sama lain.

Aulia berharap makna tersebut tidak berhenti pada prosesi Belimbur, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Sekarang kita sudah melaksanakan Belimbur dan mudah-mudahan, ya sekali lagi, dengan kegiatan ini, Belimbur ini yang filosofinya menyucikan diri, saling membersihkan diri satu dengan yang lain, ini bisa menjadi benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujar Aulia.

Bagi Aulia, Erau juga menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan panjang Kutai Kartanegara. Ia menilai keberadaan Kukar hari ini tidak terlepas dari sejarah panjang Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

“Erau mengingatkan kepada kita bahwa daerah ini tidak serta-merta dua hari dibangun,” katanya.

Ia menyebut sejarah Kutai Kartanegara memiliki perjalanan panjang dan menjadi bagian penting dari sejarah kawasan tersebut.

“Mengingatkan kepada kita semua bahwa adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari Kabupaten Kutai pada dulunya, dan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu,” lanjutnya.

Karena itu, Aulia menilai semangat yang dibawa Erau harus menjadi energi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kukar.

Menurutnya, keberadaan Erau bukan hanya tentang mempertahankan sebuah tradisi tahunan. Lebih dari itu, Erau menjadi pengingat agar pembangunan daerah tetap berpijak pada sejarah, budaya, dan identitas masyarakatnya.

Aulia juga mengaku senang melihat antusiasme masyarakat mengikuti puncak Erau. Menurutnya, suasana Belimbur tahun ini memperlihatkan bagaimana masyarakat ikut memiliki dan menikmati pesta adat tersebut.

Ia merujuk tema Erau Adat Kutai 2026, “Manunggal Raja Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya”, yang menekankan kedekatan antara Kesultanan dan masyarakat. Tema tersebut memang menjadi tema utama Erau 2026.

“Kita sangat senang sekali melihat masyarakat menikmati Erau sesuai dengan tema kita, Raja Menjamu Rakyatnya, rakyat memiliki Erau ini sendiri,” kata Aulia.

Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut yang harus terus dipertahankan dalam pelaksanaan Erau pada tahun-tahun mendatang.

“Dan mudah-mudahan semangat ini terus menjadi semangat pelaksanaan Erau-Erau di tengah-tengah mereka,” harapnya.

Puncak Erau 2026 sebelumnya diawali dengan sejumlah prosesi adat, termasuk pengambilan Air Tuli dari Kutai Lama, Ngulur Naga, Beumban, Begorok hingga Sultan turun ke Rangga Titi sebelum Belimbur.

Rangkaian tersebut menutup pesta adat yang telah berlangsung sejak 20 September 2026. Selama sepekan, Erau tidak hanya menghadirkan prosesi sakral Kesultanan, tetapi juga berbagai kegiatan masyarakat, seni budaya, olahraga tradisional, serta expo dan UMKM.

Bagi Aulia, kemeriahan Belimbur menjadi gambaran bahwa Erau masih memiliki tempat kuat di tengah masyarakat. Tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi itu diharapkan tidak hanya menjadi tontonan setiap tahun, tetapi terus menghidupkan semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Kukar. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berpotensi memiliki ruang fiskal tambahan untuk membiayai kebutuhan pendidikan jika rencana pemerintah pusat menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terealisasi.

Pasalnya, belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar saat ini mencapai hampir Rp1,1 triliun setiap tahun. Anggaran tersebut merupakan belanja mengikat yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pengalihan pembiayaan gaji PPPK kepada pemerintah pusat melalui APBN dapat memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan.

“Kalau di Dinas Pendidikan itu sendiri, untuk belanja gaji hampir Rp1,1 triliun. Gaji dan TPP ya, itu belanja yang bersifat mengikat,” kata Heriansyah, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, apabila rencana tersebut terealisasi, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja pegawai dapat diarahkan ke kebutuhan pendidikan lainnya.

Salah satu sektor yang dinilai dapat menjadi sasaran adalah peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta penguatan tata kelola pendidikan.

“Kita menyambut baik ketika memang ini diakomodir oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Ya, alhamdulillah itu suatu anugerah buat kita, sehingga alokasi untuk gaji PPPK itu bisa kita alihkan ke sarana prasarana serta peningkatan tata kelola di sekolah itu sendiri,” ujarnya.

Heriansyah menjelaskan, kondisi tenaga guru PPPK di Kukar juga berbeda dengan sejumlah daerah yang masih memiliki guru PPPK paruh waktu.

Menurutnya, guru yang telah diangkat sebagai PPPK di Kukar pada umumnya berstatus penuh waktu.

“Kalau guru di Kukar itu saat ini tidak ada guru paruh waktu. Guru itu semuanya yang diangkat PPPK itu hampir semuanya itu penuh waktu,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pembiayaan gaji PPPK menjadi salah satu komponen belanja yang cukup besar dalam struktur anggaran pendidikan daerah.

Heriansyah berharap apabila rencana pembiayaan melalui APBN tersebut terealisasi, pemerintah daerah dapat memiliki fleksibilitas anggaran lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kukar.

Pengalihan anggaran tersebut nantinya dapat diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas sekolah, mulai dari sarana prasarana hingga penguatan tata kelola pendidikan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengejar pemasangan sekitar 4.000 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di berbagai wilayah. Hingga akhir September 2026, progres fisik pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 40-50 persen dan ditargetkan seluruh lampu mulai menyala pada akhir Oktober.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan pemasangan LPJU dilakukan secara bertahap dan tersebar di wilayah hulu, tengah hingga pesisir.

“Ini kurang lebih sekitar 4.000 titik, itu dari hulu, tengah maupun di wilayah pesisir, hampir tersebar di seluruh kecamatan,” kata Ahmad Junaidi, Sabtu (26/9/2026).

Pemasangan tidak dilakukan secara serentak di seluruh titik. Dishub Kukar memprioritaskan ruas jalan kabupaten yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi dan membutuhkan penerangan.
Sejumlah wilayah yang menjadi prioritas antara lain Samboja, Muara Jawa, Muara Badak dan Anggana.

“Prioritas di semua kecamatan ’kan memang belum seluruhnya tertangani. Prioritas penanganannya kan di jalan-jalan kabupaten,” jelasnya.

Di Samboja, pemasangan LPJU antara lain diarahkan ke ruas jalan menuju Pantai Ambalat. Sementara di Muara Jawa, pekerjaan menyasar kawasan Kelurahan Tama Pole dan Muara Kembang.

Kemudian di Muara Badak, salah satu titik yang menjadi perhatian berada di Kutai Lama. Sedangkan di Anggana, pemasangan difokuskan pada jalan-jalan kabupaten yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup padat.

“Di jalan kabupaten seperti di Kecamatan Samboja itu jalan menuju ke Pantai Ambalat. Kemudian seperti di Muara Jawa itu di Kelurahan Tama Pole, Muara Kembang, kemudian di Muara Badak itu di Kutai Lama, itu di Anggana, jalan-jalan kabupaten terutama yang cukup padat lintasnya itu yang kita prioritaskan,” ujarnya.

Ahmad mengatakan progres fisik pemasangan LPJU saat ini berada di kisaran 40-50 persen. Pekerjaan mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penggalian lubang, pembuatan fondasi, pemasangan tiang, penarikan kabel hingga pemasangan komponen pendukung.

“Ini progresnya mungkin sekarang ini sekitar mungkin 40-50 persen,” ungkapnya.

Sejumlah tahapan bahkan telah berjalan secara bersamaan di lapangan. Fondasi yang telah dibuat masih menunggu proses pengeringan sebelum tiang LPJU dipasang.

“Jadi kalau pekerjaan itu kan yang pertama penggalian lubang, kemudian pasang fondasi, kemudian pasang tiang, tarik kabel, kemudian kilometer dan sebagainya. Nah ini proses penggalian kemudian pemasangan fondasi sudah berjalan, nunggu kering, nanti kalau sudah kering baru pasang tiang,” jelas Ahmad.

Dishub Kukar menargetkan seluruh pekerjaan rampung sesuai masa kontrak yang berakhir akhir Oktober 2026. Jika tidak ada kendala di lapangan, LPJU yang telah terpasang ditargetkan sudah dapat menyala setelah seluruh tahapan pekerjaan selesai.

“Kalau kontrak kita akhir Oktober, akhir Oktober sudah bisa menyala insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan,” pungkasnya.

Terkait anggaran, Ahmad mengaku belum mengingat secara rinci total pagu untuk keseluruhan kegiatan. Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran setiap lokasi berbeda karena menyesuaikan panjang ruas jalan dan kondisi lapangan.

“Kalau anggaran saya agak lupa ya detailnya lupa. Tapi kegiatan-kegiatan itu kan ada yang Rp200 juta per lokasi tergantung lokasinya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Saya detail angka-angkanya agak gitu,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Tradisi Belimbur dalam rangkaian Erau Adat Kutai 2026 bukan ajang siram-siraman tanpa batas. Masyarakat diminta mematuhi tata krama adat, termasuk larangan menggunakan air kotor serta menyiram lanjut usia, balita, dan anak-anak di bawah umur.

Puncak Belimbur berlangsung Minggu (27/9/2026). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar), Heriansyah, mengatakan ketentuan tersebut merupakan bagian dari titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang harus menjadi pedoman masyarakat selama tradisi berlangsung.

Heriansyah, yang juga dikenal sebagai Pangeran Noto Negoro Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, mengatakan titah Sultan telah dipasang di sejumlah tempat umum agar masyarakat mengetahui aturan Belimbur.

Aturan tersebut, kata dia, menjadi pedoman masyarakat agar tradisi Belimbur tetap berlangsung sesuai tata krama adat.

“Jadi titah Ayahanda Sultan itu sudah kita pasang di beberapa tempat umum, itu kaitannya untuk bagaimana nanti pada saat tata krama dalam hal berlimbur itu,” kata Heriansyah, Sabtu (26/9/2026).

Salah satu aturan yang ditekankan adalah larangan menggunakan air kotor saat Belimbur. Masyarakat juga dilarang menyiram kelompok tertentu yang dinilai harus mendapatkan perlindungan, seperti lanjut usia, balita, dan anak-anak di bawah umur.

“Hal berlimbur itu tidak boleh menggunakan air yang kotor, kemudian menyiram orang tua yang sudah lansia, kemudian anak-anak balita dan anak-anak yang di bawah umur itu tidak boleh kita siram,” tegasnya.

Heriansyah menegaskan, aturan tersebut bukan sekadar imbauan biasa. Ketentuan itu merupakan bagian dari titah Sultan yang harus dihormati masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, terlebih apabila masuk kategori berat, pelaku dapat dikenakan hukum adat maupun hukum positif.

“Himbauan itu sangat penting dan titah sultan itu apabila dilanggar, harapan kami ini masyarakat bisa mematuhinya. Apabila dilanggar, maka nanti akan dikenakan hukum adat dan hukum positif,” ujarnya.

Kondisi kemarau yang masih terjadi di Kukar juga tidak mengubah ketentuan pelaksanaan Belimbur. Menurut Heriansyah, aturan tersebut merupakan pakem adat yang telah dititahkan Sultan sehingga tidak dapat diubah sembarangan.

“Ini sudah pakem, adat itu tidak boleh dirubah-rubah selama itu memang sudah dititahkan oleh sultan, itu tetap harus seperti ini,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat yang mengikuti Belimbur diminta memahami bahwa kemeriahan tradisi tetap harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan adat.

Untuk mencegah tradisi berlangsung di luar kendali, pengawasan juga disiapkan di sejumlah titik. Heriansyah mengatakan sebelumnya pihaknya melibatkan organisasi masyarakat untuk membantu memantau jalannya Belimbur. Salah satunya Remaong Kutai Berjaya.

“Sementara ini sih ada ormas yang kita minta bantu yaitu Remaong Kutai Berjaya tapi tahun ini kita masih menunggu apakah mereka siap atau tidak untuk memantau itu,” ungkapnya.

Selain pengawasan, wilayah pelaksanaan Belimbur juga dibatasi. Tahun ini, area pengendalian diarahkan hingga Pal 5 dan Mangkurawang. Pembatasan tersebut dilakukan agar pergerakan masyarakat lebih mudah dikontrol dan potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

“Tapi terkait dengan itu tentu ada wilayah-wilayah untuk mempersempit proses supaya nanti bisa kita kendalikan yaitu wilayahnya kita batasi sampai di Pal 5 aja, kemudian sampai ke Mangkurawang,” tuturnya.

Pengamanan juga melibatkan kepolisian. Heriansyah menyebut aparat tengah melakukan pemetaan untuk mengantisipasi kepadatan maupun potensi gangguan selama pelaksanaan hari terakhir Erau.

“Jadi semuanya bergabung supaya kontrolnya dan pihak polisian juga sedang melakukan mapping terkait dengan hari terakhir ini bagaimana proses pengamanannya itu bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi 

Editor : Nicha R