DENPASAR — Penerimaan pajak di Bali menembus Rp11,2 triliun hingga Agustus 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyebut perluasan basis pajak menjadi salah satu strategi yang turut mendorong pertumbuhan penerimaan di Pulau Dewata.

Kepala DJP Bali Darmawan mengatakan realisasi tersebut tumbuh 8,56 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai sekitar Rp10,3 triliun.

“Yang terpenting atas capaian itu adalah kontribusi wajib pajak yang sudah patuh melaksanakan kewajiban perpajakan,” kata Darmawan kepada ANTARA di Denpasar, Minggu (27/9/2026).

Realisasi penerimaan hingga delapan bulan pertama 2026 tersebut telah mencapai 51,77 persen dari target penerimaan pajak Bali sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar Rp21,7 triliun.

Darmawan menjelaskan, salah satu strategi untuk memperluas basis pajak dilakukan melalui pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, DJP Bali melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan.

Upaya perluasan basis juga dilakukan melalui edukasi dan konsultasi perpajakan serta imbauan kepada wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif tetapi masih memiliki kegiatan usaha untuk kembali memenuhi kewajiban pelaporan pajak.

“Strategi lainnya yang terus dilakukan agar penerimaan pajak meningkat, di antaranya upaya pengawasan, edukasi, pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum,” ujarnya.

Dari delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Bali, seluruhnya mencatat pertumbuhan penerimaan positif hingga Agustus 2026.

Realisasi penerimaan terbesar tercatat di KPP Madya Denpasar dengan nilai Rp5,52 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,51 persen secara tahunan.

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha, perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak Bali hingga Agustus 2026.

Sektor tersebut menyumbang Rp2,31 triliun atau sekitar 20,60 persen dari total penerimaan berdasarkan komposisi sektor usaha.

Sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi serta makan dan minum berada di posisi berikutnya dengan kontribusi Rp1,85 triliun atau 16,50 persen.

Selanjutnya, aktivitas keuangan dan asuransi menyumbang Rp1,32 triliun atau 11,83 persen.

Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi Rp1,15 triliun atau 10,26 persen.

Sementara itu, sektor industri menyumbang Rp786,7 miliar atau 7 persen, real estat Rp654,3 miliar atau 5,82 persen, serta aktivitas profesional, ilmiah dan teknis sebesar Rp533 miliar atau 4,74 persen.

Dengan realisasi Rp11,2 triliun hingga Agustus, DJP Bali masih memiliki empat bulan untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp21,7 triliun sepanjang 2026. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto langsung menghubungi lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah setelah sang atlet meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia angkat besi pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang.

Panggilan tersebut berlangsung melalui sambungan video dari kediaman Prabowo di Hambalang, Sabtu (26/9/2026) sore. Dalam percakapan itu, Prabowo menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perjuangan Rahmat Erwin.

“Rahmat selamat ya. Terima kasih ya, terima kasih perjuanganmu. Saya bangga dengan kau,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Minggu (27/9/2026).

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Indonesia (PB PABSI) Rosan Roeslani terlebih dahulu menyampaikan kepada Prabowo mengenai pencapaian Rahmat Erwin.

“Alhamdulillah Rahmat Erwin baru mendapatkan medali emas dan memecahkan rekor dunia, rekor ASEAN semuanya dipecahkan oleh Rahmat Erwin, Bapak,” kata Rosan.

Rahmat kemudian menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas doa dan dukungan yang diberikan.

“Siap terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk doa-doanya Pak,” ujar Rahmat.

Dalam percakapan tersebut, Prabowo juga menanyakan asal daerah Rahmat. Lifter berusia 26 tahun itu menjelaskan dirinya berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi saat ini membela Jawa Timur.

Prabowo kemudian menanyakan apakah Rahmat telah menghubungi kedua orang tuanya. Rahmat menjawab bahwa orang tuanya menyaksikan pertandingan dari Makassar.

“Sudah pak, Alhamdulillah mereka nonton di Makassar,” kata Rahmat.

Prabowo juga sempat menanyakan usia dan status keluarga Rahmat. Sang lifter menjelaskan bahwa dirinya telah berkeluarga dan memiliki seorang anak laki-laki.

“Bangga dia sama kau ya,” kata Prabowo.

Sebelum percakapan berakhir, Prabowo kembali memberikan ucapan selamat kepada Rahmat atas prestasi yang diraihnya.

“Oke terima kasih Rahmat, selamat semuanya terima kasih,” ujar Prabowo.

Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas nomor 75 kilogram putra cabang olahraga angkat besi Asian Games 2026 di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang, Sabtu (26/9).

Ia mencatat total angkatan 366 kilogram, yang berasal dari angkatan snatch 160 kilogram dan clean and jerk 206 kilogram.

Catatan tersebut mengantarkan Rahmat mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan clean and jerk kelas 75 kilogram.

Medali tersebut menjadi emas kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya, cabang bulu tangkis beregu putra menyumbangkan emas pertama Indonesia pada Kamis (24/9).

Hingga Sabtu (26/9) pukul 21.00 WIB, Indonesia mengoleksi dua emas, empat perak, dan 17 perunggu. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-14 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. (ANT/KN)

BANDA ACEH — Banjir kembali melanda Kabupaten Aceh Tenggara setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (26/9/2026) malam. Luapan Sungai Lawe Kisam dan Lawe Kinga merendam 13 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sedikitnya 52 kepala keluarga atau 203 jiwa terdampak banjir. Hingga Minggu (27/9/2026), tidak ada laporan korban jiwa maupun warga yang mengungsi.

Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti mengatakan peningkatan debit kedua sungai terjadi setelah curah hujan tinggi mengguyur Aceh Tenggara.

“Tingginya curah hujan di Aceh Tenggara mengakibatkan debit air sungai Lawe Kisam dan Lawe Kinga mengalami peningkatan yang signifikan dan meluap ke pemukiman,” kata Bahron dalam laporannya di Banda Aceh, Minggu (27/9/2026).

Wilayah terdampak tersebar di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran dan Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur; Desa Maha Singkil, Kecamatan Bukit Tusam; serta Desa Terutung Seperai, Pancar Iman, Kuta Seri, Bambel Gabungan dan Lembah Haji di Kecamatan Bambel.

Banjir juga melanda Desa Kati Maju, Kecamatan Ketambe; Desa Mbarung dan Batu Mbulan I, Kecamatan Babussalam; Desa Simpang Empat Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah; serta Desa Pulonas Baru, Kecamatan Lawe Bulan.

Banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga mengganggu sejumlah akses transportasi dan infrastruktur.

Badan jalan Kutacane-Blangkejeren di Desa Kati Maju, Kecamatan Ketambe, tertimbun longsor. Kondisi tersebut diperparah dengan tumbangnya tiang listrik PLN di lokasi.

Sejumlah akses penghubung antarkawasan juga tidak dapat dilalui. Jalan darurat dan jembatan Natam-Simpang IV Tanjung serta jembatan Mbarung yang menjadi akses menuju Kecamatan Lawe Alas dilaporkan hanyut atau tergerus arus sungai.

Oprit jembatan Mbarung Datuk-Lawe Sikap juga mengalami amblas sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Kerusakan turut terjadi di ruas Jalan Pulonas Baru menuju Lawe Rutung. Abrasi akibat gerusan arus Sungai Lawe Bulan menggerus jalan sepanjang sekitar 50 meter.

Sementara itu, sebagian badan jalan pada jembatan rangka baja Biakmuli yang merupakan jembatan nasional mulai terlihat amblas.

Banjir juga berdampak terhadap sektor pertanian masyarakat. BPBA mencatat sekitar 40 hektare lahan pertanian di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran dan sekitarnya terdampak.

Selain itu, sekitar 10 hektare sawah di Desa Kisam Gabungan turut mengalami kerusakan akibat banjir.

Di sisi lain, tanggul Sungai Lawe Kisam dilaporkan jebol sehingga air meluap ke permukiman warga di Desa Terutung Megara Lawe Pasaran dan Desa Pancar Iman, Kecamatan Bambel.

BPBD Aceh Tenggara telah mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke sejumlah lokasi untuk melakukan pendataan dan penanganan awal.

Petugas juga menurunkan satu unit ekskavator untuk menutup tanggul sekaligus melakukan normalisasi Sungai Lawe Kisam di Desa Pancar Iman, Kecamatan Bambel.

“Petugas TRC BPBD juga terus melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang menutup jalan nasional Kutacane-Blangkejeren (Tanjakan Gurah Ketambe),” kata Bahron. (ANT/KN)

BALIKPAPAN – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus menertibkan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di tengah penertiban, OIKN masih mengedepankan dialog persuasif agar warga yang menempati kawasan tersebut bersedia meninggalkan lahan secara sukarela.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Edgar Diponegoro mengimbau warga yang masih menduduki kawasan hutan konservasi untuk mengembalikan lahan kepada negara.

“Siapa pun yang menduduki kawasan hutan konservasi di Tahura Bukit Soeharto kami imbau untuk keluar dan mengembalikan lahan-lahan itu kepada negara sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Edgar di Nusantara, Minggu (27/9/2026).

Pendekatan persuasif tersebut diperkuat setelah OIKN bersama Polresta Nusantara dan Polres Kutai Kartanegara memfasilitasi pemulangan sukarela satu keluarga asal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dari kawasan Bukit Tengkorak pada Sabtu (26/9).

Salah seorang warga, Anen (50), memutuskan pulang bersama keluarganya setelah mendapatkan penjelasan mengenai status Tahura Bukit Soeharto sebagai kawasan yang dilindungi negara.

Pemulangan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut operasi penertiban terpadu yang melibatkan OIKN, TNI, Polri, dan Kejaksaan sejak Kamis (24/9).

Dalam operasi tersebut, tim gabungan yang dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menurunkan satu unit ekskavator untuk merobohkan gubuk liar yang telah ditinggalkan penghuni.

Tim juga meratakan tanaman sawit ilegal yang berada di kawasan Bukit Tengkorak.

Namun, penertiban terhadap bangunan yang masih dihuni dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk membongkar bangunan secara mandiri.

Tim penertiban memberikan tenggat waktu satu minggu kepada penghuni gubuk untuk membongkar sendiri bangunan mereka.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan Anen dan keluarganya untuk menjual ayam ternak sebelum meninggalkan kawasan. Hasil penjualan digunakan untuk menambah biaya logistik perjalanan pulang ke Kalimantan Barat.

OIKN kemudian memfasilitasi proses pemulangan, termasuk penyediaan moda transportasi hingga keluarga tersebut tiba di kampung halaman.

Edgar mengatakan pendekatan persuasif dan edukasi hukum tetap menjadi bagian penting dalam penataan kawasan. Langkah tersebut dilakukan agar pengembalian fungsi kawasan konservasi berlangsung tertib dan tidak memicu gesekan sosial.

Penertiban menjadi perhatian pemerintah karena berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektare atau 36 persen dari total luas Tahura Bukit Soeharto yang mencapai 64.814,98 hektare disebut telah dikuasai secara tidak sah oleh perambah maupun badan usaha.

Selain mengancam fungsi kawasan konservasi, aktivitas perambahan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Satgas mencatat sedikitnya 420 hektare kawasan hutan di Bukit Tengkorak sempat terbakar.

OIKN berharap pemulangan sukarela keluarga Anen dapat mendorong warga lain yang masih berada di kawasan Bukit Tengkorak, Warung Panjang, dan Warung Pendek untuk meninggalkan kawasan dan mengembalikan lahan kepada negara.

Proses komunikasi dan penataan kawasan akan terus dilakukan secara bertahap hingga kawasan konservasi di wilayah IKN terbebas dari permukiman maupun perkebunan ilegal. (ANT/KN)

JAKARTA – Operasi penindakan TNI terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua membuahkan hasil dengan direbutnya delapan pucuk senjata yang sebelumnya dikuasai kelompok tersebut.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, informasi tersebut merupakan laporan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan).

“Tadi laporan dari Pangkogabwilhan sudah mendapatkan delapan pucuk senjata, ada jenis SS1 V1 yang direbut oleh OPM dari satuan TNI, delapan pucuk,” kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Agus menyampaikan perkembangan tersebut saat ditanya mengenai tindak lanjut operasi TNI untuk mengejar pihak yang berada di balik sejumlah kejadian tewasnya warga sipil di wilayah Papua.

Namun, ia belum merinci identitas pihak yang telah diidentifikasi maupun lokasi pengamanan delapan pucuk senjata tersebut.

Menurut Agus, delapan senjata yang berhasil direbut itu termasuk jenis SS1 V1 yang sebelumnya dikuasai OPM setelah direbut dari satuan TNI.

Informasi mengenai hasil operasi tersebut disampaikan Agus berdasarkan laporan Pangkogabwilhan kepada Panglima TNI.

Sebelumnya, Komando Operasi (Koops) TNI Habema menyebut empat anggota OPM tewas dalam kontak senjata dengan personel TNI di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat (25/9/2026).

Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto dalam keterangan resmi mengatakan kelompok bersenjata tersebut diduga merupakan OPM Kodap VIII/Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya.
Dalam operasi tersebut, personel TNI juga menyita sejumlah barang dari lokasi kontak senjata.

Barang yang disebut disita antara lain satu pucuk SS2 V1, satu senjata api laras panjang dengan alat bidik Trijicon, 50 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, satu magazen SS2 V1, alat komunikasi, telepon seluler, serta sejumlah perlengkapan lapangan lainnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan surat peringatan kepada tujuh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang hingga 22 September 2026 belum memenuhi kewajiban pendaftaran.

Kemkomdigi memberikan batas waktu hingga 1 Oktober 2026. Jika kewajiban tersebut belum dipenuhi, ketujuh PSE dapat dikenai penegakan hukum administratif, termasuk pemutusan akses terhadap sistem elektronik.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan surat peringatan tersebut menjadi kesempatan bagi PSE untuk segera memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai ketentuan.

“Setiap PSE Lingkup Privat yang menyediakan layanan atau beroperasi di Indonesia wajib memenuhi ketentuan pendaftaran yang berlaku. Surat peringatan ini menjadi kesempatan bagi PSE untuk segera memenuhi kewajiban sebelum tindakan penegakan hukum diterapkan,” ujar Alexander di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Surat peringatan itu merupakan tindak lanjut notifikasi yang dikirim Kemkomdigi pada Kamis (17/9) kepada 25 PSE terkait kewajiban pendaftaran.

Dari 25 PSE tersebut, sebanyak 16 telah memenuhi kewajiban pendaftaran. Mereka terdiri atas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Trans Berjaya Khatulistiwa, PT Lion Mentari Airlines, PT Jackal Holidays, PT Super Air Jet, PT Niaga Handal Cemerlang, PT ASI Pudjiastuti Aviation, PT Transportasi Jakarta, PT Dharma Lautan Utama, PT Doran Sukses Indonesia, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, PT Ray Propertindo, PT Express Transindo Utama Tbk, PT Surya Pertiwi Tbk, PT Trans Antar Nusabird (Cititrans), dan PT Rajawali Bangun Angkasa.

Sementara itu, dua PSE lainnya, yakni Pelita Air dan Shopify, telah berkomunikasi dengan Kemkomdigi serta menyampaikan komitmen untuk melakukan pendaftaran.

Tujuh PSE yang menerima surat peringatan merupakan penyelenggara layanan transportasi, informasi, hingga aplikasi kesehatan dan gaya hidup.

Ketujuh PSE tersebut yakni:
– Haryanto Motor Indonesia melalui aplikasi PO Haryanto Online.
– PT Indo Transport Abdimas melalui aplikasi PO Handoyo.
– PT Rosalia Indah Transport melalui situs rosalia-indah.co.id dan aplikasi Rosalia Indah Transport.
– PT Sebastian Citra Indonesia melalui situs rotio.id.
– PT Sriwijaya Air melalui situs sriwijayaair.co.id dan aplikasi Sriwijaya Air Mobile.
– PT Sudiro Tungga Jaya melalui aplikasi Sudiro Tungga Jaya.

Secret Industries Pty Ltd melalui situs fatsecret.co.id dan aplikasi Penghitung Kalori Fatsecret.

Alexander mengatakan surat peringatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus pengawasan terhadap kepatuhan PSE Lingkup Privat.

“Kami minta seluruh PSE lingkup privat dapat segera melakukan pendaftaran agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas penyelenggaraan layanan digital yang digunakan,” katanya.

Kemkomdigi menegaskan ketujuh PSE masih memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajiban pendaftaran hingga 1 Oktober 2026.

Apabila sampai batas waktu tersebut kewajiban belum dipenuhi, Kemkomdigi akan mengambil langkah penegakan hukum administratif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemutusan akses terhadap sistem elektronik.

Meski demikian, Kemkomdigi masih membuka ruang klarifikasi bagi PSE yang mengalami kendala teknis maupun hambatan lain dalam proses pendaftaran.

“Seluruh PSE Lingkup Privat wajib mematuhi ketentuan yang berlaku demi terciptanya tata kelola sistem elektronik yang tertib dan bertanggung jawab di Indonesia,” ujar Alexander.

Kemkomdigi juga menyediakan kanal komunikasi bagi PSE yang membutuhkan informasi maupun bantuan terkait proses pendaftaran.

Informasi mengenai panduan pendaftaran PSE Lingkup Privat dapat diperoleh melalui kanal resmi Kemkomdigi. PSE juga dapat menghubungi Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik melalui layanan yang disediakan kementerian.

Selain layanan surel dan pesan instan, PSE yang membutuhkan pendampingan langsung dapat mendatangi Ruang Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Privat di Lantai 18 Gedung Midpoint Place, Jalan H. Fachrudin Nomor 26, Jakarta Pusat. (ANT/KN)

JAKARTA — Narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto melalui lantunan Surah Al-Ahzab ayat 70-73 dibantah Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar. Ia menyebut narasi tersebut mencatut nama Gontor dan memaknai lantunan ayat Al-Qur’an secara keliru.

Gugun mengatakan Surah Al-Ahzab ayat 70-73 yang dilantunkan saat penyambutan Presiden Prabowo bukan ditujukan sebagai teguran kepada kepala negara. Menurut dia, ayat tersebut merupakan doa dan nasihat universal agar pemimpin senantiasa berkata benar.

“Ini adalah hoaks murahan dan fitnah yang dibungkus agama. Jangan bawa-bawa nama besar Gontor untuk framing politik jahat,” ujar Gugun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Gugun untuk merespons tulisan berjudul “Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran” yang beredar di media sosial. Ia menilai tulisan tersebut telah menggunakan nama Pondok Modern Darussalam Gontor untuk membangun narasi politik terhadap Presiden Prabowo.

“Saya pastikan, Gontor menyambut Presiden Prabowo dengan penuh hormat, penuh adab sebagai kepala negara. Lantunan Al-Ahzab itu adalah doa dan nasihat universal untuk setiap pemimpin agar senantiasa berkata benar, bukan tamparan seperti yang dipelint yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab itu tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan tudingan bahwa Presiden Prabowo berbohong kepadair penulis liar itu,” katanya.

Gugun juga membantah pemaknaan istilah qaulan sadida dalam narasi tersebut. Ia mengatakan istilah yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab itu tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan tudingan bahwa Presiden Prabowo berbohong kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, Gugun kemudian memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya menunjukkan langkah Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menyoroti, antara lain, langkah pemerintah mengambil kembali sekitar lima juta hektare kawasan hutan negara yang disebutnya selama ini dikuasai secara ilegal.

“Di bidang hukum, keberanian Presiden Prabowo itu luar biasa. Bayangkan, lima juta hektare hutan negara, hutan kita yang puluhan tahun dicuri, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha nakal, berhasil direbut kembali oleh pemerintah di era Prabowo,” ujarnya.

Gugun juga menyinggung penanganan perkara dugaan mafia minyak dan gas bumi yang dikaitkan dengan Mohammad Riza Chalid. Ia menyebut pemerintah mengejar perkara tersebut beserta aset yang menurutnya berada di luar negeri.

Selain itu, Gugun menyoroti penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan pemerintah tetap melakukan penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk apabila pihak tersebut memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

“Program MBG itu program hati Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Tapi ketika ada oknum yang korupsi di dalamnya, bahkan jika itu orang dekat Presiden sekalipun, perintah Presiden jelas: sikat habis, jangan pandang bulu,” katanya.

Ia selanjutnya menyebut pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari langkah penegakan hukum pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Gugun, aset yang dikembalikan ke negara dapat digunakan untuk mendukung pembangunan.

Di sektor pendidikan, Gugun menyebut sejumlah program pemerintah, seperti renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat berasrama, pendidikan gratis, serta program Makan Bergizi Gratis.

Ia juga menyinggung kebijakan terkait toleransi beragama dan rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) melalui Kementerian Agama.

Menurut Gugun, LPDU dirancang untuk menghimpun dan mengelola potensi dana keagamaan, seperti wakaf, infak, dan sedekah, untuk mendukung kemandirian ekonomi umat.

“Tujuannya satu, agar umat beragama, khususnya umat Islam, bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung, bisa membangun rumah sakit, sekolah, dan usaha sendiri dari dana umat,” ujarnya.

Gugun menyebut potensi dana umat yang hendak dikelola lembaga tersebut ditargetkan mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

Ia kemudian meminta masyarakat tidak mudah mempercayai narasi yang mengatasnamakan agama tanpa disertai data.

“Kalau mau kritik, kritik dengan data, dengan prestasi. Rakyat sudah cerdas. Jangan jual ayat untuk kebencian,” kata Gugun. (ANT/KN)

JAKARTA – Setelah tujuh tahun vakum dari panggung hiburan, Syahrini akhirnya kembali tampil secara off air di hadapan publik. Momen comeback tersebut terjadi saat dirinya tampil pada hari terakhir Pestapora 2026 di Gambir Expo dan Hall D2 JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Minggu (27/9/2026) malam.

Di atas panggung, Syahrini mengungkap alasan dirinya memilih vakum selama tujuh tahun. Ia mengatakan, selama periode tersebut dirinya lebih banyak mencurahkan waktu untuk menjaga keluarga, termasuk putri semata wayangnya dan sang suami, Reino Barack.

“Tujuh tahun aku bukan menjaga jarak, tapi aku menjaga anak dan menjaga Reino Barack,” kata Syahrini.

Menurutnya, penampilan di Pestapora menjadi panggung off air pertamanya setelah tujuh tahun tidak tampil.

“Tujuh tahun aku tidak menemui kalian, ini adalah panggung off air-ku yang pertama. Spesial malam hari ini datang untuk Pestapora,” ujarnya.

Comeback Syahrini semakin personal ketika ia mempersembahkan lagu terbarunya, “Kau Yang Utama”, untuk Reino Barack yang berada di antara penonton.

“Lagu selanjutnya yang mau Inces nyanyikan itu adalah lagu yang Inces persembahkan khusus untuk suami tercinta bapak Reino Barack dan putri kami semata wayang,” tutur Syahrini.

Kehadiran Reino kemudian disadari penonton. Sorakan pun terdengar dari arah penonton yang meminta pengusaha tersebut naik ke atas panggung menemani Syahrini.

Menanggapi permintaan tersebut, Syahrini justru melempar candaan.

“Bagaimana? Tahan, enggak usah penonton, pemirsa. Nanti dia sawan di atas, demam panggung. Kasihan suami saya,” kata Syahrini.

Sebelum menyanyikan lagu tersebut, Syahrini juga mengingatkan bahwa “Kau Yang Utama” telah tersedia di berbagai platform digital.

“Sebagaimana lagu ini, ‘Kau Yang Utama’ adalah untuk suami, tapi khusus malam ini untuk penonton Pestapora,” ujarnya.

Penampilan Syahrini menjadi salah satu momen nostalgia bagi penonton Pestapora 2026. Ia membawakan sejumlah lagu yang membuat penonton ikut bernyanyi dan tampil energik dengan beberapa kali mengikuti koreografi bersama para penarinya.

Tidak hanya tampil sendiri, Syahrini juga menghadirkan kejutan dengan mengajak Adrian Khalif dan NPD naik ke panggung.

Setelah sebelumnya membawakan “Jangan Memilih Aku”, Syahrini memanggil Adrian Khalif untuk menyanyikan “Alamak”. Setelah itu, ia mengajak NPD membawakan “Sempurnanya Aku”.

Ketiganya kemudian tampil bersama membawakan “Jangan Memilih Aku”, menambah kemeriahan panggung Syahrini malam itu.

Secara keseluruhan, Syahrini membawakan sekitar 11 lagu. Beberapa di antaranya “Sesuatu”, “Seperti Itu”, “Kau Yang Memilih Aku”, “Aku Tak Biasa”, hingga “Gubrak Gubrak Gubrak Jeng Jeng Jeng”.

Penampilan di Pestapora 2026 sekaligus menandai kembalinya Syahrini ke panggung off air setelah tujuh tahun vakum dari aktivitas tersebut. (ANT/KN)