JAKARTA — Narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto melalui lantunan Surah Al-Ahzab ayat 70-73 dibantah Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar. Ia menyebut narasi tersebut mencatut nama Gontor dan memaknai lantunan ayat Al-Qur’an secara keliru.
Gugun mengatakan Surah Al-Ahzab ayat 70-73 yang dilantunkan saat penyambutan Presiden Prabowo bukan ditujukan sebagai teguran kepada kepala negara. Menurut dia, ayat tersebut merupakan doa dan nasihat universal agar pemimpin senantiasa berkata benar.
“Ini adalah hoaks murahan dan fitnah yang dibungkus agama. Jangan bawa-bawa nama besar Gontor untuk framing politik jahat,” ujar Gugun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Gugun untuk merespons tulisan berjudul “Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran” yang beredar di media sosial. Ia menilai tulisan tersebut telah menggunakan nama Pondok Modern Darussalam Gontor untuk membangun narasi politik terhadap Presiden Prabowo.
“Saya pastikan, Gontor menyambut Presiden Prabowo dengan penuh hormat, penuh adab sebagai kepala negara. Lantunan Al-Ahzab itu adalah doa dan nasihat universal untuk setiap pemimpin agar senantiasa berkata benar, bukan tamparan seperti yang dipelint yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab itu tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan tudingan bahwa Presiden Prabowo berbohong kepadair penulis liar itu,” katanya.
Gugun juga membantah pemaknaan istilah qaulan sadida dalam narasi tersebut. Ia mengatakan istilah yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab itu tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan tudingan bahwa Presiden Prabowo berbohong kepada masyarakat.
Dalam keterangannya, Gugun kemudian memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya menunjukkan langkah Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.
Ia menyoroti, antara lain, langkah pemerintah mengambil kembali sekitar lima juta hektare kawasan hutan negara yang disebutnya selama ini dikuasai secara ilegal.
“Di bidang hukum, keberanian Presiden Prabowo itu luar biasa. Bayangkan, lima juta hektare hutan negara, hutan kita yang puluhan tahun dicuri, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha nakal, berhasil direbut kembali oleh pemerintah di era Prabowo,” ujarnya.
Gugun juga menyinggung penanganan perkara dugaan mafia minyak dan gas bumi yang dikaitkan dengan Mohammad Riza Chalid. Ia menyebut pemerintah mengejar perkara tersebut beserta aset yang menurutnya berada di luar negeri.
Selain itu, Gugun menyoroti penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan pemerintah tetap melakukan penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk apabila pihak tersebut memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
“Program MBG itu program hati Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Tapi ketika ada oknum yang korupsi di dalamnya, bahkan jika itu orang dekat Presiden sekalipun, perintah Presiden jelas: sikat habis, jangan pandang bulu,” katanya.
Ia selanjutnya menyebut pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari langkah penegakan hukum pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Gugun, aset yang dikembalikan ke negara dapat digunakan untuk mendukung pembangunan.
Di sektor pendidikan, Gugun menyebut sejumlah program pemerintah, seperti renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat berasrama, pendidikan gratis, serta program Makan Bergizi Gratis.
Ia juga menyinggung kebijakan terkait toleransi beragama dan rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) melalui Kementerian Agama.
Menurut Gugun, LPDU dirancang untuk menghimpun dan mengelola potensi dana keagamaan, seperti wakaf, infak, dan sedekah, untuk mendukung kemandirian ekonomi umat.
“Tujuannya satu, agar umat beragama, khususnya umat Islam, bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung, bisa membangun rumah sakit, sekolah, dan usaha sendiri dari dana umat,” ujarnya.
Gugun menyebut potensi dana umat yang hendak dikelola lembaga tersebut ditargetkan mencapai Rp1.000 triliun per tahun.
Ia kemudian meminta masyarakat tidak mudah mempercayai narasi yang mengatasnamakan agama tanpa disertai data.
“Kalau mau kritik, kritik dengan data, dengan prestasi. Rakyat sudah cerdas. Jangan jual ayat untuk kebencian,” kata Gugun. (ANT/KN)
