Beranda blog Halaman 66

Vendor Tunda Somasi Setelah Dihubungi Manajemen Brantas Abipraya

redaksi2
-
0
Vendor Tunda Somasi Setelah Dihubungi Manajemen Brantas Abipraya

NUSANTARA – Dua dari empat vendor yang melakukan aksi blokade jalan Bendungan Sepaku Semoi akhirnya membuka akses jalan usai mengaku mendapat kepastian pembayaran dari PT Brantas Abipraya (Persero), Senin (11/5/2026) malam.

Kabar tersebut diterima vendor sekitar pukul 19.35 Wita melalui sambungan telepon dari pihak manajemen Brantas Abipraya.

Owner PT Borneo Rent Nusantara (BRN), Rinif Ade Saputra, mengatakan keempat vendor mendapat informasi bahwa pembayaran sebagian tagihan akan dilakukan pada Selasa (12/5/2026).

“Ini ada perkembangan Bang, kami sudah ditelepon Brantas. Besok ada pembayaran. Meski tidak semua lunas,” ujarnya.

Menurut Ade, komunikasi dilakukan oleh pihak manajemen Brantas Abipraya yang disebut bernama Reza serta Project Manager PT Brantas Abipraya, Gerson Simbolon. Dalam komunikasi tersebut, vendor juga diminta menggeser dump truck roda 10 yang sebelumnya memblokade akses keluar masuk Bendungan Sepaku Semoi.

“Kami diminta menggeser truk. Oke kami iyakan. Tapi kalau sampai lewat tengah hari Brantas meleset, ya kami kembalikan lagi truk ke posisi semula,” tegasnya.

Sementara itu, rencana pelayangan somasi terhadap PT Brantas Abipraya yang sebelumnya disiapkan para vendor dipastikan dibatalkan sementara.

“Sudah sepakat sama Bang Sony tidak usah pakai somasi karena takutnya nanti dijanjikan seperti dulu lagi dan molor-molor terus,” katanya.

Senada dengan Ade, vendor material alam Jufriansyah mengatakan dump truck yang sebelumnya digunakan memblokade akses bendungan kini telah dipindahkan ke area aman.

“Kami pindahkan ke dalam lokasi parkir,” singkatnya.

Sebelumnya, empat vendor lokal berencana melayangkan somasi kepada PT Brantas Abipraya (Persero) akibat tagihan pekerjaan yang belum dibayar selama dua hingga empat tahun dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Aksi pemortalan sempat dilakukan menggunakan dump truck roda 10 yang diparkir melintang di akses utama Bendungan Sepaku Semoi. Pantauan di lokasi sebelumnya pada pukul 16.15 Wita, dump truck masih bertahan memblokade akses jalan sebelum akhirnya dipindahkan usai adanya perkembangan komunikasi pembayaran dari pihak perusahaan. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Sebanyak 27 Ribu Pekerja Rentan di Kubar Kini Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

redaksi2
-
0
Sebanyak 27 Ribu Pekerja Rentan di Kubar Kini Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dan perlindungan pekerja rentan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dan berlangsung di Ruang Rapat Koordinasi Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (11/5/2026).

Turut hadir dalam kegiatan itu Plt Kepala Disnakertrans Kutai Barat Welsi, Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Edhardus Pontus, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sambutannya, Plt Kepala Disnakertrans Kubar Welsi menyampaikan program perlindungan pekerja rentan di Kutai Barat mengalami peningkatan signifikan.

Pada tahun 2025, jumlah pekerja rentan yang telah tercover program BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 5.000 orang. Kemudian melalui APBD Perubahan, terdapat tambahan sekitar 7.000 peserta yang sebelumnya belum teranggarkan.

“Atas capaian tersebut, Kabupaten Kutai Barat berhasil masuk 10 besar wilayah di Kalimantan dalam pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menempati peringkat ketiga di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp1,137 miliar dengan sekitar 4.651 peserta dibiayai melalui APBD murni dan sekitar 7.000 peserta melalui APBD Perubahan.

“Pada tahun 2026, jumlah pekerja rentan yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Barat tercatat mencapai sekitar 27.000 jiwa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Frederick Edwin menegaskan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko kerja.

“Dengan adanya program-program BPJS, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya, mulai dari pembiayaan pengobatan dan perawatan medis, biaya kecelakaan kerja, santunan kematian hingga beasiswa bagi keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Bupati juga mengimbau seluruh pihak agar bersama-sama mendukung percepatan target Universal Coverage Jamsostek di Kutai Barat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya masyarakat sektor informal yang rentan terhadap risiko pekerjaan.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko pekerjaan,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Bupati Frederick Edwin menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada ahli waris penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan masyarakat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Lemahnya Pengawasan Lingkungan, Ichsan Rapi: Ini Soal Komitmen

redaksi2
-
0
Lemahnya Pengawasan Lingkungan, Ichsan Rapi: Ini Soal Komitmen

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menyoroti masih adanya praktik pengolahan lahan tanpa izin. Hal itu pun diharapkannya menjadi perhatian serius pihak terkait.

Dia menilai, kondisi tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga cermin lemahnya sistem pengawasan lingkungan yang seharusnya dimaksimalkan demi menjaga keberlanjutan daerah.

Dikatakan Ichsan, banyaknya aktivitas tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai menunjukkan bahwa kontrol pemerintah belum berjalan optimal di lapangan.

Ditegaskannya, jika sejak awal pengawasan dilakukan secara tegas dan konsisten, maka potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan bahkan dicegah.

“Ini bukan hanya soal izin, tapi soal komitmen menjaga lingkungan. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa panjang, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga generasi mendatang,” ujarnya.

Ichsan juga menyoroti pentingnya pengawasan pascatambang yang selama ini kerap terabaikan.

Ia menilai banyak pihak hanya fokus pada aktivitas produksi, sementara tanggung jawab pemulihan lingkungan justru tidak berjalan maksimal.

Lebih jauh, ia mengingatkan pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik semata.

Menurutnya, kualitas perencanaan dan dampak jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sering kali proyek selesai secara fisik, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat secara maksimal. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.

Selain itu, pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kampung juga masih menjadi pekerjaan rumah.

Meski aspirasi masyarakat telah dihimpun melalui reses, ia menilai realisasi di lapangan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ichsan turut menyoroti sektor pariwisata.

Ia mendorong agar kerja sama dengan pihak ketiga tidak hanya fokus pada promosi destinasi, tetapi juga memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat lokal serta penguatan produk unggulan daerah. (adv)

Healing in Bontang Ubah Wisata Jadi Instrumen Konservasi dan Pemberdayaan Pesisir

redaksi2
-
0
Healing in Bontang Ubah Wisata Jadi Instrumen Konservasi dan Pemberdayaan Pesisir

SAMARINDA – Di tengah ancaman kerusakan terumbu karang akibat praktik penangkapan ikan destruktif di perairan Bontang, muncul pendekatan berbeda yang mencoba menjaga laut melalui jalur pariwisata.

Healing in Bontang (HIB), penyedia jasa open trip bahari yang berdiri sejak 2024, menjadikan wisata bukan sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga bagian dari upaya konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pendiri Healing in Bontang, Suryani Ino, mengatakan ide tersebut lahir dari keresahan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, potasium, hingga alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

“Di Bontang itu terumbu karangnya sebenarnya masih bagus. Tapi kita juga menemukan masalah, masih ada praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan,” ujarnya.

Menurut Ino, pendekatan berbasis larangan semata tidak cukup menghentikan praktik tersebut. Karena itu, HIB mencoba menghadirkan konsep berbeda dengan meramaikan kawasan laut melalui aktivitas wisata.

“Kalau laut ramai, aktivitas seperti itu otomatis berkurang. Karena ada pengawasan alami dari wisatawan,” katanya.

Namun, menurutnya, persoalan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

“Kalau hanya dilarang tanpa solusi, mereka akan tetap kembali ke cara lama,” lanjutnya.

Dari pendekatan itu, HIB mulai melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam operasional wisata. Beberapa nahkoda kapal yang kini bekerja bersama HIB bahkan merupakan mantan pelaku pengeboman ikan yang kini beralih profesi menjadi pelaku wisata bahari.

Model tersebut perlahan berkembang menjadi sistem pemberdayaan masyarakat pesisir. Saat ini, HIB melibatkan sekitar 25 anak muda sebagai tour guide serta sejumlah nelayan sebagai nahkoda dan penyedia kapal wisata.

Dalam kondisi ramai, aktivitas wisata mampu menggerakkan hingga enam kapal dengan lebih dari 100 wisatawan dalam satu hari. Jumlah kunjungan wisatawan disebut dapat mencapai sekitar 1.000 orang setiap bulan.

Efek ekonominya mulai dirasakan masyarakat pesisir, mulai dari sektor transportasi laut, konsumsi, hingga pelaku UMKM lokal.

“Pendapatan beberapa nahkoda kapal bahkan bisa di atas Rp10 juta per bulan ketika kondisi ramai,” ujar Ino.

Selain sektor ekonomi, HIB juga aktif membina anak-anak muda di kawasan pesisir, khususnya di Bontang Kuala.

“Daripada mereka tidak punya aktivitas jelas, kami ajak mereka kerja, belajar public speaking, berenang, sampai penggunaan drone,” kata Co-founder HIB, Muhammad Ali Wafa.

Menurut Ali, wisata kini mulai diposisikan sebagai alternatif karier baru bagi anak muda pesisir. Perjalanan HIB sendiri tidak langsung berkembang besar. Pada awal operasional, seluruh aktivitas wisata dijalankan sendiri oleh Ino dengan jumlah peserta terbatas.

“Awalnya aku nge-guide sendiri, maksimal bawa 10 orang. Semuanya benar-benar organik,” ujarnya.

Perubahan mulai terlihat sejak akhir 2024 ketika HIB memutuskan menjalankan trip secara konsisten setiap akhir pekan dan hari libur, meski jumlah peserta masih sedikit.

“Sekecil apa pun jumlah tamunya, trip tetap jalan,” kata Ali.

Menurutnya, konsistensi menjadi fondasi utama pertumbuhan wisata tersebut.

HIB juga mulai mengembangkan sistem berbasis teknologi, termasuk layanan respons otomatis selama 24 jam untuk mempermudah wisatawan melakukan pemesanan hingga pembayaran.

Selain pelayanan, HIB menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Seluruh wisatawan diwajibkan menggunakan pelampung dan mendapatkan briefing sebelum perjalanan dimulai.

“Karena ini aktivitas laut, keselamatan itu wajib,” tegas Ali.

Dalam kondisi cuaca buruk, perjalanan wisata akan dijadwalkan ulang demi menjaga keamanan wisatawan. Tak hanya fokus pada wisata, HIB juga menyisipkan edukasi lingkungan dalam setiap perjalanan, termasuk pengenalan fungsi terumbu karang serta pentingnya menjaga ekosistem laut.

Sebagian pendapatan operasional juga dialokasikan untuk kegiatan lingkungan seperti transplantasi terumbu karang.

“Harapannya, pariwisata tidak hanya menikmati, tapi juga memulihkan,” ujar Ino.

Saat ini HIB melayani sejumlah destinasi wisata bahari di Bontang seperti Pulau Segajah, Karang Pasilan, dan Pulau Beras Basah. Ke depan, mereka juga mulai merancang pengembangan wisata komunitas pesisir, family gathering, hingga outbound berbasis ekowisata. Menurut Ino, potensi wisata pesisir di Bontang masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergarap.

“Kami ingin pariwisata ini bisa jadi sumber penghasilan baru, sekaligus menjaga laut tetap hidup,” tutupnya. (MK)

Penulis: Nuzul Saputra
Editor: Agus S

Subroto: Perlu Dukungan Maksimal untuk Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung

redaksi2
-
0
Subroto: Perlu Dukungan Maksimal untuk Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung

BERAU – Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung dinilai Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto tak boleh dipandang sebatas simbol budaya. Pasalnya, keberadaan dua kesultanan itu merupakan denyut kehidupan daerah yang perlu didukung secara nyata.

Dia menilai selama ini perhatian terhadap kebutuhan operasional kesultanan masih jauh dari kata optimal.

“Padahal kedua kesultanan ini kerap dilibatkan dalam berbagai agenda resmi, baik di tingkat daerah hingga luar daerah,” ujarnya.

Dirinya memaparkan keterlibatan kesultanan yakni dari kegiatan pemerintahan, seremoni adat, hingga event kebudayaan, semuanya menempatkan kesultanan sebagai representasi identitas Berau.

“Peran mereka ini nyata, bukan hanya seremonial. Mereka hadir membawa nama daerah, menjaga nilai-nilai budaya kita. Tapi dukungan operasionalnya belum maksimal,” tuturnya.

Politikus Golkar ini mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lagi mengabaikan usulan anggaran yang setiap tahun diajukan.

Subroto menilai, kondisi ini tidak boleh terus berulang karena berpotensi melemahkan eksistensi lembaga adat itu sendiri.

“Jangan sampai tiap tahun diusulkan, tapi tidak pernah benar-benar diakomodir. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penguatan lembaga adat sejatinya sejalan dengan upaya pelestarian budaya lokal. Menurutnya, menjaga budaya tidak cukup hanya dengan menggelar acara, tetapi juga memastikan institusi adat tetap hidup dan mampu menjalankan fungsinya.

“Kalau kita ingin budaya tetap bertahan, maka lembaga adatnya juga harus diperhatikan. Ini bagian dari jati diri daerah, bukan sekadar pelengkap acara,” tambahnya.

Subroto berharap, dalam penyusunan anggaran ke depan, pemerintah daerah bisa lebih berpihak pada kebutuhan kesultanan. Dengan dukungan yang memadai, ia optimistis aktivitas adat dan kebudayaan di Berau dapat terus berjalan tanpa hambatan.

“Ke depan harus jelas. Dukungan untuk Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur wajib diprioritaskan sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (adv)

Nilai Perlu Pembangunan Pasar Tradisional di Wilayah Pesisir

redaksi2
-
0
Nilai Perlu Pembangunan Pasar Tradisional di Wilayah Pesisir

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menilai perlu adanya pembangunan pasar tradisional di wilayah pesisir.

Dirinya menilai kawasan pesisir sudah saatnya memiliki pusat aktivitas ekonomi sendiri agar tidak terus bergantung pada pusat kota.

Dirinya mengatakan, selama ini masyarakat di lima kecamatan pesisir masih harus menempuh jarak cukup jauh hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut dinilai tidak efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.

“Kalau ada pasar di pesisir, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota. Ini juga akan mendorong perputaran ekonomi di wilayah mereka sendiri,” ujarnya.

Sutami memaparkan, total penduduk di lima kecamatan pesisir pada tahun 2025 mencapai 56.368 jiwa. Rinciannya, Kecamatan Talisayan 18.781 jiwa, Biatan 10.358 jiwa, Tabalar 8.567 jiwa, Batu Putih 10.478 jiwa, dan Biduk-Biduk 8.184 jiwa. Dengan jumlah tersebut, keberadaan pasar rakyat dinilai sudah sangat layak.

Sutami melihat Kecamatan Talisayan sebagai lokasi paling strategis untuk menjadi pusat pasar tradisional pesisir. Selain memiliki jumlah penduduk terbesar, wilayahnya juga cukup luas, mencapai 1.622 kilometer persegi, sehingga berpotensi menjadi simpul distribusi barang bagi kecamatan sekitarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengembangan pasar rakyat bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga amanat regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk membina serta mengembangkan pasar rakyat sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Hal itu juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang menekankan pentingnya keberadaan pasar tradisional dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah.

“Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi bagaimana menghadirkan keadilan ekonomi. Pesisir juga harus tumbuh,” tegasnya.

Dengan dorongan tersebut, DPRD Berau berharap pemerintah daerah segera melakukan kajian dan langkah konkret agar pembangunan pasar tradisional di wilayah pesisir, khususnya di Talisayan, dapat segera direalisasikan. (adv)

Bareskrim Bongkar Markas Judi Online di Hayam Wuruk Plaza Tower

redaksi2
-
0
Bareskrim Bongkar Markas Judi Online di Hayam Wuruk Plaza Tower

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengamankan uang tunai miliaran rupiah hingga berbagai mata uang asing dalam pengungkapan markas judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat.

Penggerebekan tersebut turut menyeret ratusan warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi operator aktivitas perjudian daring lintas negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Wira Satya Triputra mengatakan total uang rupiah yang disita dari lokasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar.

“Jumlah nominal uang sebetulnya sudah ada. Yang pasti untuk uang Rupiah ini diperkirakan sekitar Rp1,9 sekian miliar. Kemudian pecahan uang Vietnam itu 53.820.000, kemudian pecahan dolar itu sebanyak 10.210,” ujar Wira saat konferensi pers di lokasi, Sabtu (9/5/2026).

Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung operasional judi online, mulai brankas, paspor, telepon genggam, laptop hingga komputer.

“Dari pelaksanaan proses penindakan yang kami lakukan, kami telah mengamankan berbagai jenis barang bukti, yaitu brankas, paspor, handphone, laptop, PC komputer, dan uang tunai dari berbagai macam negara,” katanya.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan total 321 WNA dari berbagai negara.

Dari jumlah itu, sebanyak 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk sementara kami sudah menetapkan 275 orang,” jelas Wira.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sindikat judi online tersebut diketahui baru menjalankan aktivitasnya di Jakarta selama sekitar dua bulan sebelum akhirnya digerebek polisi.

“Dari hasil pemeriksaan, kurang lebih selama dua bulan. Baru dua bulan,” ungkapnya.

Wira menjelaskan para operator tinggal di sekitar kawasan gedung perkantoran tersebut, sedangkan ruangan di dalam tower hanya digunakan khusus untuk operasional perjudian online.

“Mereka rata-rata tinggal di daerah seputaran tower ini. Jadi di atas itu pure hanya digunakan untuk operasional daripada kegiatan perjudian online,” ujarnya.

Polisi juga mendalami proses perekrutan para WNA yang bekerja dalam jaringan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian besar pelaku mengaku memang datang ke Indonesia untuk bekerja di industri judi online.

“Sebagian besar mereka memang sudah tahu kalau ke sini tujuannya untuk bekerja di judi online,” kata Wira.

Ia menegaskan kasus yang diungkap Bareskrim tersebut merupakan praktik perjudian online murni dan bukan kejahatan penipuan daring atau scam.

Saat ini polisi masih melakukan pengembangan guna menelusuri aliran dana serta jaringan internasional yang terlibat dalam operasional judi online tersebut. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Bung Karno Cup Jadi Momentum Perkuat Gotong Royong dan Nasionalisme

redaksi2
-
0
Bung Karno Cup Jadi Momentum Perkuat Gotong Royong dan Nasionalisme

SENDAWAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kutai Barat yang juga Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menegaskan Bung Karno Cup bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi momentum memperkuat persatuan dan semangat gotong royong masyarakat.

Hal itu disampaikan Frederick Edwin saat membuka Turnamen Sepak Bola dan Volleyball Bung Karno Cup I Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola Rarakuta, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (9/5/2026) sore.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Bung Karno. Semangat Bung Karno tentang persatuan, gotong royong, nasionalisme, dan semangat membangun bangsa harus terus kita hidupkan, salah satunya melalui olahraga,” ujarnya.

Turnamen tersebut mengusung tema “Sempekat Bersama, Pasti Bisa” yang dinilai sangat relevan dengan semangat kebersamaan masyarakat Kutai Barat.

Frederick Edwin mengapresiasi seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan tersebut dan berharap Bung Karno Cup mampu menjadi ruang positif bagi generasi muda.

Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan disiplin, mempererat persaudaraan hingga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM dan aktivitas ekonomi lokal selama turnamen berlangsung.

“Olahraga bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang membangun karakter, kerja sama, semangat juang, serta mempererat persaudaraan,” katanya.

Ia berharap Bung Karno Cup dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial dari Kutai Barat yang nantinya mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, Frederick Edwin juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan fair play selama pertandingan berlangsung.

“Menang jangan sombong, kalah jangan berkecil hati. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu menjaga persatuan dan kehormatan bersama,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjut dia, mendukung penuh kegiatan positif seperti Bung Karno Cup dan berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda tahunan olahraga masyarakat di Barong Tongkok.

“Semoga Bung Karno Cup terus berlanjut menuju Bung Karno Cup II dan seterusnya demi mewujudkan Kutai Barat yang semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat,” pungkasnya.

Usai menyampaikan sambutan, Frederick Edwin secara resmi membuka turnamen dengan melakukan tendangan bola pertama sekaligus menyerahkan piala bergilir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri mantan Bupati Kutai Barat dua periode Ismail Thomas, Anggota DPRD Kubar Fraksi PDI Perjuangan Yudi Hermawan, Kepala Dispora Gamas Laden, Plt Kepala Dinas Pariwisata Sumardi, Camat Barong Tongkok Martinus Rudy, Ketua TGM Alsiyus, Ketua KNPI Ferlita Ananda, serta sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kutai Barat. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Bupati Kubar Pastikan Temuan Audit Jadi Bahan Evaluasi Pemerintahan

redaksi2
-
0
Bupati Kubar Pastikan Temuan Audit Jadi Bahan Evaluasi Pemerintahan

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Exit Meeting bersama Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat, Jumat (8/5/2026) lalu itu dihadiri langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, para asisten, serta Kepala Inspektorat Kutai Barat.

Exit meeting tersebut menjadi agenda penyampaian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Tim Audit BPK RI selama kurang lebih 35 hari.

Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Kamius Junaidi menyampaikan apresiasi kepada Tim Audit BPK RI sekaligus permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Ia menegaskan seluruh hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

“Hal-hal yang menjadi catatan dalam pemeriksaan ini tentu akan menjadi perhatian bersama untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah,” ujar Kamius.

Sementara itu, Tim Audit BPK RI Perwakilan Kaltim menyampaikan sejumlah temuan dan catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Beberapa poin yang menjadi sorotan di antaranya laporan aset tetap yang belum dilengkapi dokumen sumber pengerjaan, akun hutang jangka pendek yang belum tercatat, kekurangan volume dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, hingga hibah yang terindikasi menimbulkan kerugian.

Tim audit menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar semakin profesional dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu indikator terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

“Pemeriksaan ini bukan semata mencari kesalahan, namun menjadi bagian dari proses perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Frederick Edwin juga menekankan seluruh unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Di akhir kegiatan, Bupati Kutai Barat secara resmi menerima hasil temuan pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Kaltim sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Harap Adanya Strategi Baru dalam Penanganan Stunting

redaksi2
-
0
Harap Adanya Strategi Baru dalam Penanganan Stunting

BERAU – Persoalan stunting dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mendorong pemerintah daerah untuk memperbarui strategi penanganan, agar program bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Dirinya menilai berbagai program yang telah dilaksanakan sejauh ini belum memberikan hasil signifikan dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahwa pendekatan yang digunakan perlu diperbaiki secara menyeluruh.

Subroto menjelaskan, stunting bukan sekadar persoalan kurangnya asupan gizi. Lebih dari itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, kebersihan lingkungan, serta pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Masalah ini kompleks. Kalau hanya fokus pada bantuan makanan tambahan tanpa memperbaiki aspek lain, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Subroto menekankan pentingnya evaluasi program secara menyeluruh, termasuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah rawan stunting secara detail berbasis data akurat, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat dinilai menjadi kunci penting. Keterlibatan kader posyandu, tokoh agama, dan tokoh adat dianggap mampu meningkatkan kesadaran warga karena pendekatannya lebih dekat dan mudah diterima.

DPRD juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran, tidak hanya untuk program utama, tetapi juga bagi tenaga lapangan seperti kader posyandu dan penyuluh kesehatan. Mereka dinilai sebagai ujung tombak yang berperan langsung dalam pelaksanaan program di masyarakat.

Lebih lanjut, Subroto menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur harus saling terintegrasi, ditambah dukungan dari dunia usaha dan masyarakat.

“Ini menyangkut masa depan anak-anak Berau. Semua pihak harus terlibat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” tutupnya. (adv)

1...656667...1,089Halaman 66 dari 1,089