JAKARTA – Bank Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta membangun konektivitas pembayaran lintas negara untuk menghadapi meningkatnya fragmentasi ekonomi dan ketidakpastian global.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan kerja sama konkret tersebut dapat menjadi bagian dari upaya negara-negara BRICS membangun ketahanan ekonomi dan keuangan di tengah tekanan geopolitik global.

“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara,” kata Destry dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Destry dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS atau 2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (BRICS FMCBG) yang berlangsung di Mumbai, India.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Destry juga bertemu secara bilateral dengan Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra.

Pertemuan bilateral itu membahas percepatan sejumlah agenda kerja sama keuangan Indonesia dan India, termasuk local currency transaction (LCT), local currency bilateral swap arrangement (LCBSA), serta konektivitas pembayaran melalui QR antarnegara.

Bank Indonesia menilai kerja sama tersebut dapat menjadi bentuk konkret penerjemahan komitmen BRICS ke dalam konektivitas ekonomi dan keuangan yang memberikan manfaat bagi negara-negara anggotanya.

Pertemuan BRICS FMCBG kedua berlangsung pada 9-10 September 2026 dan dihadiri para pimpinan bank sentral serta kementerian keuangan negara anggota BRICS.

Negara yang hadir dalam forum tersebut meliputi Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota BRICS menyepakati penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan resiliensi menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, antara lain penguatan resiliensi dan pertumbuhan ekonomi, transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), konektivitas pembayaran lintas negara, penggunaan mata uang lokal, ketahanan siber, serta keuangan berkelanjutan.

Negara-negara BRICS juga menyoroti pentingnya penguatan arsitektur keuangan global, termasuk melalui reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional (IMF) agar suara dan representasi negara berkembang semakin kuat.

Indonesia menilai keberagaman karakteristik ekonomi negara-negara BRICS dapat menjadi modal untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi dan menghasilkan nilai tambah bersama.

Karena itu, Indonesia mendorong agar perbedaan kondisi dan prioritas masing-masing negara tidak menjadi penghambat, tetapi justru menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang lebih inklusif dan konkret.

Pertemuan BRICS FMCBG kedua kemudian menghasilkan Pernyataan Bersama yang mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Indonesia juga menilai ruang dialog antarnegara perlu terus dijaga di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi dan geopolitik dunia.

Melalui sinergi Bank Indonesia dan pemerintah, Indonesia berkomitmen terus berkontribusi dalam agenda kerja sama internasional, termasuk mendorong langkah konkret yang mendukung ketahanan ekonomi dan sistem keuangan nasional.

Penguatan transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara menjadi salah satu agenda yang dinilai strategis untuk memperluas kerja sama ekonomi sekaligus mengurangi hambatan dalam transaksi antarnegara. (ANT/KN)

PANDEGLANG – Tim SAR gabungan masih mencari lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak saat menuju Gunung Anak Krakatau, Banten. Memasuki hari keempat operasi, pencarian dipusatkan di wilayah yang paling dekat dengan gunung tersebut dengan menyisir laut hingga tiga pulau di sekitarnya.
Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan operasi pencarian dilakukan melalui empat sektor utama dan satu sektor khusus yang mencakup wilayah dengan jarak sekitar 3 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

“Untuk sektor khusus di luar empat sektor sebelumnya, kami mengerahkan KN SAR Tetuka dan RIB 02 Banten,” kata Amrad di Pandeglang, Jumat (11/9/2026).

Selain melakukan penyisiran di perairan, tim SAR juga bergerak ke daratan Pulau Rakata, Pulau Sertung dan Pulau Panjang yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau.

RIB 02 Banten melakukan penyisiran selama sekitar tiga jam sebelum kembali ke Dermaga Marina pada pukul 15.31 WIB. Tim juga naik ke daratan untuk memeriksa sejumlah titik di ketiga pulau tersebut.

Namun, penyisiran pada empat sektor utama dan satu sektor khusus tersebut belum menemukan petunjuk yang mengarah pada keberadaan lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang.

“Untuk semua set area dengan empat sektor dan satu sektor khusus, termasuk pencarian via udara yang dapat kami sampaikan, untuk keseluruhan sektor tersebut dengan hasil nihil, hanya menemukan satu buah pelampung atau life jacket oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Anyer,” ujar Amrad.

Pencarian dari udara juga dilakukan menggunakan helikopter 3604. Pesawat tersebut menyisir wilayah sekitar lokasi terakhir kapal diketahui atau last known position (LKP).

Penyisiran udara berlangsung sekitar satu jam sebelum helikopter kembali dan mendarat di Carita pada pukul 17.00 WIB dalam kondisi aman.

Menurut Amrad, kondisi cuaca yang mendukung turut membantu tim melakukan pencarian hingga mendekati wilayah Gunung Anak Krakatau dan menjangkau daratan tiga pulau di sekitarnya.

“Berdasarkan last known position (LKP), artinya diduga hilang kontak speed boat tersebut, dan pada pukul 17.00 sudah mendarat di Carita dengan aman dan terkendali, dan dengan hasil nihil,” katanya.

Peristiwa hilangnya lima jurnalis dan tiga awak kapal bermula ketika rombongan berangkat menggunakan speed boat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

Rombongan tersebut menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk meliput aktivitas vulkanik di wilayah tersebut.

Lima jurnalis yang berada di dalam speed boat telah terdata, yakni M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto Kantor Berita Antara; Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com; Yudistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id; Firdaus Wajidi, jurnalis Anadolu Agency; serta Donal Husni, pewarta foto lepas.

Selain kelima jurnalis tersebut, terdapat tiga orang lainnya di dalam kapal, yakni nakhoda, anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu.

Hingga pencarian hari keempat berakhir, tim SAR gabungan masih belum menemukan delapan orang tersebut. Operasi pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan unsur laut, darat dan udara di wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah memastikan pembelian minyak mentah dari Rusia terus berjalan selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan memberikan nilai keekonomian di tengah kebutuhan menjaga pasokan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memilih sumber minyak mentah berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan dinamika kondisi global.

“Kita sekarang ini kan lagi kondisi global kayak begini, kita mencari skala prioritas mana yang duluan bisa mendatangkan crude kita. Selama tidak menabrak aturan dan secara ekonomis masuk,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Bahlil juga memastikan proses pembelian minyak mentah Rusia tahap kedua telah berjalan.

“Sudah, sudah, sudah mulai jalan, ya,” ujarnya.

Menurut Bahlil, pengadaan minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G-to-G) yang kemudian dilanjutkan melalui mekanisme government-to-business (G-to-B).

“Saya mengatakan sekali lagi ya, bahwa pembelian crude dari Rusia itu merupakan bagian daripada kontrak G-to-G yang kemudian diakhiri dengan G-to-B,” katanya.

Bahlil menegaskan kepentingan pemenuhan kebutuhan energi nasional menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan sumber pasokan minyak mentah.

“Saya lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan lain. Apalagi kedaulatan bangsa kita tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif,” tuturnya.

Kebutuhan Indonesia terhadap minyak mentah impor masih berlangsung seiring produksi minyak nasional yang belum mencapai target pemerintah.

Data Kementerian ESDM mencatat produksi minyak nasional pada 8 September 2026 sebesar 571.731 barel per hari. Angka tersebut masih di bawah target produksi 2026 sebesar 610 ribu barel per hari.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari pada 2026 belum tercapai. Rata-rata produksi minyak mentah hingga 31 Juli 2026 tercatat 578.156 barel per hari.

Pemerintah sebelumnya juga telah merealisasikan tahap pertama impor minyak mentah dari Rusia. Bahlil pada 5 Agustus 2026 mengatakan minyak tahap pertama telah tiba di Indonesia, sementara pengadaan tahap kedua sedang berjalan.

Pemerintah bahkan tengah menyiapkan kontrak jangka panjang untuk pengadaan minyak mentah dari Rusia.

Bahlil menjelaskan pengadaan minyak tersebut dilakukan pemerintah melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), bukan secara langsung oleh PT Pertamina (Persero).

Secara keseluruhan, pengadaan minyak dari Rusia merupakan bagian dari rencana impor sebesar 150 juta barel yang dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.
Bahlil pada Juni 2026 telah menugaskan Lemigas untuk menjalankan pengadaan tersebut.

Kebijakan tersebut memiliki landasan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional yang berlaku sejak 30 April 2026.

Perpres tersebut mengatur pengadaan minyak bumi untuk kebutuhan kilang dalam negeri serta menjaga keandalan pasokan BBM dan LPG dari dalam maupun luar negeri guna menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri.

Kerja sama energi Indonesia dan Rusia kembali mengemuka dalam Eastern Economic Forum di Vladivostok pada 3 September 2026.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menyambut kerja sama dengan Rusia untuk meningkatkan produktivitas eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak serta gas bumi.

Bagi pemerintah, kerja sama dan diversifikasi sumber pasokan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika pasar energi global.

Dengan kebutuhan minyak nasional yang masih harus dipenuhi dari impor, pemerintah menempatkan aspek ketersediaan pasokan, kepatuhan terhadap aturan, serta keekonomian sebagai pertimbangan dalam menentukan sumber minyak mentah. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keselamatan suporter harus ditempatkan di atas rivalitas Persija Jakarta dan Persib Bandung yang akan bertemu pada pekan kedua Super League musim ini.

Erick mengingatkan seluruh pihak agar rivalitas dua klub dengan basis pendukung besar tersebut tidak berubah menjadi kekerasan maupun provokasi yang mengancam keselamatan penonton.

“Saya mengingatkan kejadian Kanjuruhan jangan dilupakan,” kata Erick dalam Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut Erick, setiap pihak memiliki tanggung jawab memastikan suporter dapat menyaksikan pertandingan dengan aman dan kembali ke rumah dalam kondisi selamat.

Ia menegaskan tindakan kekerasan maupun provokasi yang membahayakan keselamatan penonton harus diproses secara hukum.

“Siapa pun individu yang membuat kekerasan ataupun provokasi, atau ada suporter yang tidak pulang ke rumah dengan selamat, kita bersepakat sesama Polri memastikan akan ada proses hukum,” ujarnya.

Erick berharap Persija sebagai tuan rumah mampu menyelenggarakan pertandingan secara baik sekaligus memastikan keamanan di sekitar stadion.

Di sisi lain, Persib dan para pendukungnya juga diminta ikut menjaga situasi tetap kondusif, khususnya di Jawa Barat, agar rivalitas kedua klub tidak meluas menjadi persoalan keamanan di luar lapangan.

“Keamanan pertandingan merupakan tanggung jawab PSSI, operator kompetisi, klub, kepolisian, panitia pelaksana, dan suporter,” kata Erick.

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga yang mendapat perhatian besar pada awal musim karena mempertemukan dua klub dengan rivalitas kuat dan basis pendukung yang besar.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, kepolisian juga melibatkan kelompok suporter dalam persiapan pengamanan pertandingan.

Polres Metro Bekasi, misalnya, telah berkoordinasi dengan The Jakmania Bekasi Raya dan Viking Bekasi untuk membahas mobilitas pendukung Persija menuju Jakarta serta kegiatan nonton bareng pendukung Persib.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif sebelum, selama, dan setelah pertandingan.

Erick kembali menekankan bahwa rivalitas merupakan bagian dari olahraga, tetapi tidak boleh mengesampingkan keselamatan manusia.

Ia meminta seluruh unsur yang terlibat dalam pertandingan menjalankan tanggung jawab masing-masing agar pertandingan Persija-Persib berlangsung aman dan suporter dapat kembali ke rumah tanpa insiden. (ANT/KN)

JAKARTA – Sebanyak 82 warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya menjalani detensi karena persoalan keimigrasian di Malaysia akhirnya dipulangkan ke Tanah Air. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memastikan proses pemulangan dilakukan secara cepat setelah seluruh dokumen perjalanan mereka dinyatakan lengkap.

Ke-82 WNI tersebut sebelumnya menjalani detensi di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Semenyih dan DTI Beranang, Malaysia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dengan otoritas imigrasi Malaysia untuk menyelesaikan proses pemulangan.

“Kami melakukan pengecekan dengan Dirjen Imigrasi. Kerja sama kami cukup baik dengan imigrasi Malaysia. Nanti kita segera upayakan pemulangan. Kalau surat sudah lengkap paling lama 10 hari mereka bisa kembali ke Indonesia,” kata Agus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Pemulangan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Agus bersama Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko ke DTI Semenyih pada 4 September 2026.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk segera menyelesaikan proses pemulangan WNI yang telah memenuhi persyaratan hukum dan keimigrasian.

Hanya dalam waktu sekitar satu pekan setelah instruksi tersebut, seluruh 82 WNI berhasil diberangkatkan menuju Indonesia pada Jumat (11/9/2026).

Dari jumlah tersebut, 51 orang dipulangkan dari DTI Semenyih, terdiri atas 32 laki-laki, 14 perempuan, dan lima anak perempuan. Sementara dari DTI Beranang terdapat 31 WNI yang terdiri atas 22 laki-laki dan sembilan perempuan.

Kemenimipas memastikan seluruh WNI tersebut telah menyelesaikan proses hukum dan keimigrasian di Malaysia serta mengantongi dokumen perjalanan resmi untuk kembali ke Indonesia.

Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui tiga kloter penerbangan dengan tujuan Jakarta dan Medan.

Kloter pertama membawa 33 WNI menuju Jakarta menggunakan maskapai Citilink dengan nomor penerbangan QG-503. Pesawat tiba di Indonesia pada Jumat (11/9) pukul 21.40 WIB.

Dua kloter lainnya menuju Medan. Kloter kedua membawa enam WNI menggunakan Batik Air dengan nomor penerbangan ID-7265, sedangkan kloter ketiga mengangkut 43 WNI menggunakan AirAsia QZ-127.

Kedua penerbangan menuju Medan tersebut tiba secara bersamaan pada pukul 21.25 WIB.

Agus menegaskan pemulangan tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus pelindungan kepada WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian di luar negeri.

Proses pemulangan didampingi Fungsi Imigrasi dan Konsuler KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib.

Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur juga berkoordinasi dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), maskapai penerbangan, serta instansi terkait di Jakarta dan Medan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan berjalan lancar.

Selama perjalanan, para WNI diberikan seragam kaos berwarna biru untuk mempermudah pengawasan dan identifikasi. Mereka juga difasilitasi makanan setibanya di bandara sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

Kemenimipas menilai pemulangan tersebut tidak semata-mata merupakan penyelesaian persoalan administratif, tetapi juga bagian dari upaya negara memberikan pelindungan kepada warga negaranya di luar negeri.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menempuh jalur migrasi yang legal agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan ketika bekerja atau tinggal di luar negeri.

Salah seorang WNI laki-laki asal Madura yang hampir sembilan tahun berada di Malaysia mengaku lega dapat kembali ke Indonesia.

“Alhamdulillah, bahagia. Nggak menyangka kalau sudah bisa kembali ke Indonesia, padahal sudah lama di Malaysia. Terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Agus Andrianto dan Bapak Dirjen Hendarsam,” katanya.

Kepulangan 82 WNI tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan keimigrasian di luar negeri. (ANT/KN)

YOGYAKARTA — Sebanyak 350 kapal tanker dikerahkan Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kelancaran pasokan energi di berbagai wilayah Indonesia. Armada tersebut menjalankan lebih dari 11 ribu pelayaran setiap tahun dengan total kargo yang diangkut mencapai 152,87 juta kiloliter.

Direktur Armada Logistik Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto mengatakan ratusan tanker tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga rantai pasok energi, terutama karena distribusi harus menjangkau wilayah Indonesia yang memiliki karakter geografis sebagai negara kepulauan.

“Tak kurang dan tak lebih sebanyak 350 armada tanker baik minyak mentah, produk maupun LPG carrier kami operasikan,” kata Arif di sela temu media nasional di Yogyakarta, Jumat (11/9/2026).

Dari total armada tersebut, sebanyak 72 kapal atau sekitar 20,6 persen merupakan kapal milik Pertamina. Sementara 278 kapal lainnya atau 79,4 persen merupakan kapal carter.

Dengan armada tersebut, Pertamina mengelola sekitar 11.508 pelayaran per tahun untuk mengangkut 152,87 juta kiloliter kargo energi ke sekitar 150 titik jaringan.

Jaringan tersebut mencakup terminal minyak mentah, kilang Pertamina, serta lebih Arif, sistem logistik tersebut memiliki peran strategis karena kelancaran pengiriman energi dari satu wilayah ke wilayah lain sangat menentukan keberlangsungan pasokan bagi dari 100 terminal bahan bakar minyak (TBBM) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Arif, sistem logistik tersebut memiliki peran strategis karena kelancaran pengiriman energi dari satu wilayah ke wilayah lain sangat menentukan keberlangsungan pasokan bagi masyarakat maupun industri.

Indonesia sendiri memiliki delapan kilang minyak. Salah satunya adalah Kilang Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu kilang terbesar di Indonesia.

Kilang tersebut memiliki kapasitas produksi mencapai 348 ribu barel per hari atau sekitar 31 persen dari total kapasitas nasional.

Arif menegaskan pengoperasian armada tanker tidak hanya berorientasi pada mobilitas kapal, tetapi juga memastikan muatan tersedia, terminal siap menerima, jadwal pengiriman terpenuhi, serta seluruh aspek keselamatan dan kelayakan kapal terpenuhi.

Koordinasi menjadi faktor penting dalam setiap perjalanan karena gangguan pada salah satu mata rantai logistik dapat memengaruhi kelancaran distribusi energi.

“Tujuan dari armada logistik bukan hanya menggerakkan kapal tanker, namun juga menjaga ketersediaan dan keberlanjutan layanan masyarakat termasuk mutu produk sehingga mendukung ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan seluruh kegiatan logistik energi dijalankan melalui sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, pengangkutan minyak mentah, produk BBM maupun LPG tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri.

Tantangan terbesar, lanjut Arif, adalah memastikan armada yang digunakan tetap andal, aman, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan energi dalam jangka panjang.

“Tantangan yang kami hadapi adalah kami harus menyediakan armada kapal yang andal, yang aman, yang efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Pertamina memastikan penguatan sistem logistik tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap tersedia di berbagai wilayah. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial untuk memperluas jangkauan digitalisasi bantuan sosial sekaligus memperkuat pengawasan agar bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Salah satu langkah yang disiapkan ialah mempermudah pembukaan rekening dan menyalurkan bantuan langsung ke rekening penerima.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial akan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengorkestrasi pelaksanaan program perlindungan sosial secara lebih terpadu.

Menurut Luhut, perluasan digitalisasi perlindungan sosial tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri perlu bergerak bersama untuk memastikan program tersebut menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah.

“Kami akan mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial untuk orkestrasi dan membangun kesadaran terhadap program ini,” ujar Luhut dalam Rapat Tingkat Menteri Persiapan Roll Out Nasional Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Ia menekankan, pemerintah provinsi juga memiliki peran penting dalam memastikan implementasi program berjalan hingga kabupaten dan kota. Penguatan tersebut mencakup kesiapan proses bisnis, sumber daya manusia, kanal layanan, mekanisme pendampingan, hingga penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan.

Luhut mengatakan, pemerintah juga akan menyederhanakan proses bagi masyarakat untuk memperoleh akses perbankan. Rekening penerima bantuan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam penyaluran bansos secara langsung.

“Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk membuka rekening bank dan bantuan ini ditransfer langsung ke rekening penerima. Jadi bisa terhindar dari praktik korupsi,” tegasnya.

Skema tersebut diharapkan dapat mempersempit celah penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan dana ditransfer langsung kepada penerima, rantai distribusi bantuan dapat dipangkas sekaligus memudahkan proses pemantauan.

Namun, perluasan digitalisasi perlindungan sosial juga membutuhkan kesiapan di tingkat masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kelompok yang menghadapi keterbatasan akses teknologi maupun layanan digital tetap dapat memperoleh haknya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya menekankan pentingnya memastikan digitalisasi perlindungan sosial dibangun dengan prinsip keadilan. Menurutnya, transformasi digital tidak boleh membuat masyarakat yang memiliki keterbatasan akses justru tertinggal dari sistem.

“Concern saya adalah keberlanjutan program ini. Bukan hanya dibangun berdasarkan digital by design, tapi digital by justice,” jelas Rini dalam rapat tersebut.

Rini mengatakan Kementerian PANRB akan mengawal penyederhanaan proses bisnis dan integrasi layanan agar masyarakat tidak lagi menghadapi proses manual, pengisian data berulang, maupun sistem pelayanan yang tidak saling terhubung.

Ia juga mendorong transformasi perlindungan sosial menjadi hasil bersama lintas kementerian dan lembaga. Setiap instansi harus memastikan hak masyarakat tetap terlindungi sepanjang proses digitalisasi.

“Jadi kita memastikan semua kementerian ini bergerak. Juga keadilan digital itu, kita memastikan hak masyarakat itu tidak ada yang tertinggal,” ungkapnya.

Dengan rencana roll out digitalisasi bantuan sosial secara nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan sistem yang dibangun tidak hanya terintegrasi secara teknologi, tetapi juga berjalan efektif di lapangan.

Gerakan Nasional Perlindungan Sosial yang disiapkan Luhut akan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Pada saat yang sama, penyaluran bantuan langsung melalui rekening penerima diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran dalam distribusi bantuan sosial.

Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial nantinya tidak hanya diukur dari seberapa luas sistem digital diterapkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran. (cha/KN)

JAKARTA – Bantuan pangan beras dipastikan tidak berhenti pada September 2026. Pemerintah telah menyetujui tambahan alokasi satu juta ton beras untuk memperpanjang program bantuan hingga Desember, di tengah kenaikan harga beras dan memasuki periode musim paceklik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tambahan bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.

“Jadi Bapak Ibu yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya. Oktober, November, Desember. Sudah disetujui Presiden, ini kita tambah,” kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Zulhas menyampaikan kepastian tersebut saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (10/9).

Dalam peninjauan itu, sebanyak 12.000 kilogram beras disalurkan kepada 400 penerima bantuan pangan (PBP). Penerima berasal dari warga Desa Gogorante, termasuk pekerja ojek daring dan anak yatim.

Setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras sekaligus yang merupakan rapel bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan tersebut diberikan dengan besaran 10 kilogram beras per bulan.

Menurut Zulhas, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan terutama kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Percepatan dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga beras dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

“Kebijakan ini sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat. Ada laporan harga beras naik, ada yang sulit beli beras, tidak bisa beli beras, dan seterusnya. Kita sebut ini gerak cepat bantu rakyat,” ujarnya.

Zulhas menyebut bantuan pangan merupakan salah satu dari empat strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan selama musim paceklik.

Selain memperpanjang bantuan pangan beras, pemerintah menyiapkan penyaluran satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pemerintah juga menyiapkan 150 ribu ton jagung SPHP bagi peternak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta melelang 380 ribu ton beras sebagai bahan baku industri tepung beras dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan 997,2 ribu ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan pada periode Juli-September 2026.

Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan sehingga total bantuan yang diterima untuk tiga bulan mencapai 30 kilogram.

Penyaluran bantuan tersebut menyasar masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan DTSEN.

Namun, realisasi penyaluran sempat berjalan lambat. Per 5 September 2026, Bulog mencatat penyaluran bantuan pangan periode Juli-September baru mencapai sekitar 30 persen dari total penugasan 997,2 ribu ton.

Pemerintah kemudian meminta penyaluran bantuan dirapel menjadi 30 kilogram sekaligus dan dituntaskan pada September.

Berdasarkan data Bulog per 10 September 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan periode Juli-September telah mencapai 49,86 persen dari total alokasi sekitar satu juta ton beras untuk 33,2 juta penerima manfaat.

Dengan tambahan alokasi satu juta ton untuk Oktober-Desember, pemerintah memastikan bantuan pangan beras tetap berlanjut hingga akhir 2026.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan harga beras selama periode paceklik. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima di seluruh Indonesia. Mayoritas sekolah yang dikeluarkan merupakan satuan pendidikan swasta bertaraf internasional dan sekolah yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran tersebut dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperoleh data satuan pendidikan yang lebih menyeluruh.

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2026).

Pemutakhiran data tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Data itu meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, serta berbagai satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan saat ini telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum menerima program dan masih menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pemutakhiran sasaran diperlukan agar perluasan program MBG berjalan lebih terukur. Penentuan penerima tidak hanya didasarkan pada jumlah satuan pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan prioritas masing-masing wilayah.

BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG. Namun, permohonan tersebut tidak otomatis membuat sekolah langsung mendapatkan program.

Setiap permohonan akan melalui proses investigasi dan pemetaan terlebih dahulu. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan pemberian layanan sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan.

Dengan dikeluarkannya 1.653 satuan pendidikan dari daftar sasaran, BGN memiliki ruang untuk melakukan pemetaan ulang terhadap kebutuhan layanan MBG di berbagai daerah.

Data lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang dihimpun bersama Kemendikdasmen dan Kemenag menjadi dasar dalam menentukan tahapan perluasan program.

BGN memastikan proses pemutakhiran data akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menentukan satuan pendidikan yang membutuhkan layanan serta menghindari pemberian program kepada sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.

Di sisi lain, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG. Kelompok tersebut menjadi bagian dari sasaran perluasan program yang akan dilakukan secara bertahap.

BGN menegaskan setiap perluasan tetap akan melalui pemetaan dan investigasi agar layanan MBG dapat diberikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas.

Dengan demikian, pembaruan data penerima tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan program MBG semakin tepat sasaran di seluruh Indonesia. (ANT/KN)