Beranda blog Halaman 69

Minta Pengawasan Limbah Rumah Makan Diperketat

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menyoroti limbah rumah makan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pun diminta meningkatkan pengawasan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dia menilai, pesatnya perkembangan usaha kuliner di Berau harus diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik dan sesuai aturan. Sebab, masih ada sejumlah pelaku usaha yang belum menjalankan kewajiban pengolahan limbah cair secara maksimal.

Sutami menegaskan, pengawasan terhadap IPAL harus dilakukan lebih ketat dan rutin. Ia tidak ingin limbah dari rumah makan dibuang langsung tanpa proses pengolahan, karena berpotensi merusak lingkungan sekitar.

“DLHK harus benar-benar memastikan semua pelaku usaha mematuhi standar lingkungan. Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala,” ujarnya.

Selain pengawasan, Sutami juga menekankan pentingnya edukasi kepada para pemilik usaha rumah makan. Ia menilai, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pengelolaan limbah dengan benar.

Untuk itu, DLHK diminta tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga aktif memberikan pembinaan. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memahami bahwa pengelolaan limbah bukan sekadar kewajiban, melainkan tanggung jawab bersama.

Ia juga menambahkan, pengelolaan limbah yang baik tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha tersebut.

Di sisi lain, Sutami mengingatkan agar DLHK tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha lain agar lebih disiplin dalam mengelola limbah. (adv)

Minta Perbaikan Jalan Rusak Masuk Prioritas

BERAU – Kondisi jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman. Dia Menilai hal itu berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Dia menegaskan, persoalan jalan bukan sekadar urusan pembangunan fisik. Menurutnya, akses jalan yang buruk dapat menghambat mobilitas warga dan memperlambat aktivitas ekonomi.

Ia menyebut, masih banyak masyarakat yang kesulitan keluar masuk wilayahnya akibat kondisi jalan yang rusak. Bahkan, beberapa daerah terkesan terisolasi karena akses yang tidak memadai.

“Kalau masyarakat mau keluar kampung saja sulit, ini bukan masalah sepele. Jalan itu menyangkut kebutuhan dasar,” ujarnya.

Rahman menilai, perbaikan infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator penting kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab jalan yang layak tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga membuka akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, infrastruktur yang baik juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Distribusi barang menjadi lebih lancar, dan aktivitas usaha masyarakat dapat berkembang.

Untuk itu, DPRD Berau mendorong pemerintah daerah agar segera mempercepat perbaikan jalan, khususnya di wilayah yang selama ini masih tertinggal. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kabupaten Berau. (adv)

Keluhan Sopir Truk Ditindaklanjuti, Pertamina Perkuat Distribusi Biosolar

0

BALIKPAPAN – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan terus memperkuat penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar di wilayah Balikpapan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi berjalan tepat sasaran.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan aliansi sopir truk dan mahasiswa pada Senin (4/5/2026) lalu. Audiensi bersama DPRD Kota Balikpapan, mahasiswa, perwakilan sopir truk, dan BPH Migas selaku regulator telah digelar pada Rabu (6/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan sekaligus langkah-langkah evaluasi agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan BPH Migas akan melakukan evaluasi terhadap kuota penyaluran Biosolar di SPBU 6476119 KM 13 dan SPBU 6476110 KM 15 yang saat ini beroperasi selama 24 jam.

Selain itu, usulan penambahan SPBU penyalur Biosolar dari Pemerintah Kota Balikpapan juga tengah dievaluasi dan diproses secara administratif.

“Pertamina pada prinsipnya mendukung langkah-langkah evaluasi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan dapat semakin optimal, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, dan penyaluran berjalan lebih tepat sasaran,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina sejak Senin (4/5/2026) telah meningkatkan penyaluran Biosolar di atas kuota harian yang ditetapkan pemerintah.

Untuk SPBU KM 13, penyaluran ditingkatkan menjadi 64 kiloliter per hari atau sekitar 160 persen dari kuota harian. Sedangkan di SPBU KM 15, distribusi meningkat menjadi 40 kiloliter per hari atau sekitar 162,5 persen dari kuota normal.

Meski demikian, Pertamina menegaskan penambahan distribusi tetap dilakukan secara terukur agar kuota BBM subsidi tetap mencukupi hingga akhir tahun dan tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran di lapangan agar aktivitas masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik, tetap berjalan optimal,” jelasnya.

PT Pertamina Patra Niaga juga mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sopir truk, mahasiswa, hingga masyarakat umum untuk bersama-sama mengawasi distribusi Biosolar subsidi agar tidak disalahgunakan.

Melalui penerapan QR Code Subsidi Tepat, penyaluran diharapkan dapat lebih terkontrol dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

2,3 Juta Guru Non-ASN Terancam, JPPI Soroti Kebijakan Kemendikdasmen

0

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengkritik terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang membatasi masa tugas guru non-ASN di sekolah negeri hanya sampai 31 Desember 2026.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan negara yang hanya terfokus pada guru ASN, sementara jutaan guru non-ASN masih hidup dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.

“Kebijakan ini menunjukkan negara semakin berpihak hanya kepada guru ASN, sementara jutaan guru non-ASN yang selama ini menopang layanan pendidikan justru dibiarkan hidup dalam ketidakpastian,” tegas Ubaid dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendorong pengurangan guru honorer secara sistematis di sekolah negeri. Meski pemerintah menyebut tidak ada pemecatan mendadak, JPPI menilai penghentian bertahap terhadap guru non-ASN tengah disiapkan tanpa solusi yang jelas.

“Pemerintah boleh berdalih tidak ada pemecatan mendadak, tetapi faktanya negara sedang menyiapkan penghentian sistematis terhadap guru non-ASN tanpa solusi yang jelas dan adil bagi semuanya,” ujarnya.

JPPI menilai selama ini guru honorer justru menjadi penopang utama pendidikan nasional akibat kurangnya penyediaan tenaga pendidik oleh negara, terutama di berbagai daerah yang masih kekurangan guru.

Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti minimnya perhatian terhadap guru non-ASN di sekolah swasta dan madrasah swasta yang dinilai terus diabaikan meski menjalankan fungsi pendidikan nasional.

“Negara seperti sedang mengatakan bahwa hanya guru ASN yang pantas hidup sejahtera, sementara guru honorer cukup menjadi tenaga darurat yang dipakai lalu disingkirkan,” kata Ubaid.

Berdasarkan data JPPI yang diolah dari Emis GTK Kementerian Agama dan Dapodik Kemendikdasmen tahun ajaran 2025/2026, terdapat sekitar 2,3 juta guru berstatus non-ASN di sekolah dan madrasah negeri maupun swasta di Indonesia.

JPPI juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola anggaran pendidikan yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar sektor pendidikan.

Organisasi itu menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang diarahkan pada berbagai program populis, sementara masalah kesejahteraan dan kepastian status guru belum terselesaikan.

“Negara sibuk membiayai program makan-makan MBG, sementara jutaan guru masih hidup dengan upah tidak layak dan status kerja yang tidak pasti,” tegasnya.

Menurut Ubaid, persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukan hanya soal pemenuhan konsumsi siswa, tetapi kegagalan negara dalam menyediakan guru yang cukup, berkualitas, dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak pemerintah menghentikan pendekatan diskriminatif dalam tata kelola guru nasional dan segera menyusun peta jalan pengangkatan serta perlindungan bagi seluruh guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Jika negara terus membiarkan 2,3 juta guru non-ASN hidup dalam ketidakpastian, baik status maupun kesejahteraan, maka sesungguhnya negara sedang mengkhianati amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Ubaid. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Tim Habsy KNPI Kutim Harumkan Nama Daerah di Kaltim Halal Festival 2026

SAMARINDA – Komite Nasional Pemuda Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang seni religi. Hal itu terlihat lewat keikutsertaan tim Habsy binaan KNPI Kutai Timur pada lomba Habsy tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam ajang Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Kaltim Halal Festival 2026 atau Kala Fest 2026 diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 8–10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ekonomi dan ekosistem halal di Kalimantan Timur, sekaligus menghadirkan ruang kreativitas bagi pelaku UMKM, komunitas, hingga generasi muda daerah.

Keikutsertaan tim Habsy KNPI Kutim tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkenalkan identitas daerah melalui seni islami di tingkat provinsi.

Dalam ajang tersebut, tim Habsy binaan Komite Nasional Pemuda Indonesia berhasil meraih prestasi dan membawa nama Kutai Timur bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Tim Habsy turut didampingi langsung Bendahara Umum KNPI Kutai Timur, Syamsul Arief. Kehadiran pengurus KNPI disebut menjadi bentuk dukungan moral sekaligus komitmen organisasi dalam pengembangan potensi anak muda daerah.

Syamsul Arief mengatakan KNPI Kutai Timur akan terus hadir dalam berbagai kegiatan positif kepemudaan, termasuk di bidang seni dan keagamaan. Menurutnya, generasi muda membutuhkan ruang untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka.

“KNPI Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif kepemudaan,” ujarnya.

Ia menilai pembinaan pemuda tidak hanya terbatas pada kegiatan organisasi formal. Seni religi seperti Habsy juga dinilai mampu melatih kekompakan sekaligus menjaga minat generasi muda terhadap budaya dan syiar Islam.

“Kami ingin anak-anak muda Kutim berani tampil dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Menurut Syamsul, keikutsertaan pemuda dalam ajang tingkat provinsi penting untuk membangun rasa percaya diri sekaligus memperluas pengalaman dan jejaring antardaerah.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang dinilai konsisten mendukung aktivitas kepemudaan di Kutai Timur.

“Terima kasih kepada Bapak H. Mahyunadi yang selama ini terus mensupport pemuda-pemudi Kutim dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Alhamdulillah, kami juga bisa meraih prestasi dan membawa nama baik Kutai Timur,” katanya.

Komite Nasional Pemuda Indonesia berharap keterlibatan tim Habsy dalam ajang tingkat provinsi dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus aktif dalam kegiatan positif, kreatif, serta mampu mengembangkan potensi diri di bidang seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan. (MK)

Penulis: Nuzul Saputra
Editor: Agus S

IMM Kaltim Tekankan Penguatan Ideologi dan Regenerasi Kader

SAMARINDA – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyoroti pentingnya penguatan ideologi kader di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang terus berkembang.

Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Sarasehan dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bertema “Gerak Bersama Membangun IMM Kaltim” yang digelar di Aula Gedung E Lantai 4 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan yang mempertemukan kader aktif dan para demisioner IMM itu menjadi ruang diskusi mengenai arah gerak organisasi serta tantangan regenerasi kader di Kalimantan Timur. Para peserta yang mengenakan jas merah maroon khas IMM tampak mengikuti forum dengan serius dalam suasana penuh kekeluargaan.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Andri Rifandi mengatakan penguatan hubungan antara kader muda dan alumni menjadi hal penting agar IMM tetap memiliki pijakan ideologis yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kader dan alumni. Kami ingin pengalaman para pendahulu dapat menjadi bekal bagi kader muda dalam memahami arah perjuangan IMM,” ujarnya.

Foto: Suasana Sarasehan dan Rakorda IMM Kaltim di Aula Gedung E Lantai 4 UMKT Kaltim. (Foto: Hanafi)

Menurut Andri, sejumlah tokoh dan demisioner IMM yang hadir dalam sarasehan turut memberikan pandangan mengenai tantangan organisasi mahasiswa di tengah kondisi politik nasional saat ini. Ia menilai kader IMM perlu memahami sejarah perjuangan organisasi agar tidak kehilangan orientasi gerakan.

“Kami berharap peserta bisa mengenal sejarah IMM Kaltim lebih dekat sekaligus memperkuat semangat kolektif menghadapi agenda besar organisasi ke depan,” katanya.

Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh IMM, di antaranya mantan Ketua Umum DPP IMM periode 1995–1997 Syahril Syah, Ketua Fokal IMM Kaltim Masykur Sarmian, mantan Ketua Umum DPD IMM Kaltim periode 2008–2010 Fitroh Asriadi, serta mantan Ketua Umum DPD IMM Kaltim periode 2015–2017 Zainuddin.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Siswanto Sunandar menilai kader IMM perlu memahami dasar perjuangan organisasi agar tidak mudah terpengaruh dinamika politik praktis.

Ia mengingatkan organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab menjaga nilai ideologis dan intelektualitas kader di tengah situasi politik yang dinilai semakin kompleks.

“Agar kita tidak kehilangan dasar dan landasan. Lebih-lebih di tahun politik dan situasi dunia politik saat ini, sering kali banyak yang tidak membaca dan memahami langkah serta tujuan perjuangan itu sendiri,” tegasnya.

Melalui sarasehan dan Rakorda tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berharap konsolidasi organisasi semakin kuat sekaligus mempererat hubungan kader muda dan alumni dalam menjaga keberlangsungan gerakan IMM di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Duel Panas Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Polisi Turunkan 620 Personel

SAMARINDA – Duel klasik Persija Jakarta melawan Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 dipastikan berpindah lokasi ke Stadion Segiri pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 16.30 WITA.

Pemindahan venue pertandingan tersebut dilakukan setelah adanya pertimbangan situasi keamanan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari penyelenggara kompetisi.

Kapolresta Samarinda, Hendri Umar mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk memastikan pertandingan berlangsung aman dan kondusif.

“Kami dari Polresta Samarinda berkomitmen melaksanakan pengamanan dan pelayanan agar pertandingan ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolresta Samarinda.

Mengantisipasi rivalitas dan tingginya fanatisme kedua kelompok suporter, sebanyak 620 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya pertandingan, baik di dalam maupun di luar stadion.

Personel tersebut terdiri dari anggota Polresta Samarinda, BKO Polresta Kutai Kartanegara sebanyak 60 personel, Yon B Satbrimob Polda Kaltim, Kodim 0901 Samarinda, Denpom, hingga unsur instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, steward dan pengamanan internal stadion.

“Kami juga berkoordinasi dengan Polresta Balikpapan untuk mengantisipasi pergerakan suporter yang tiba melalui jalur udara atau laut di Balikpapan,” tambahnya.

Sesuai regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terkait pertandingan tim tamu, pendukung Persib Bandung atau Bobotoh/Viking tidak diperbolehkan hadir di stadion.

Polisi mengaku telah berkoordinasi dengan komunitas Viking Borneo di Samarinda dan disebut siap menghormati aturan tersebut dengan tidak datang ke stadion.

Sementara itu, panitia menyediakan sekitar 9.000 lembar tiket untuk pertandingan tersebut. Sebanyak 7.500 tiket dialokasikan bagi masyarakat umum di Samarinda dan 1.500 tiket khusus untuk suporter Persija Jakarta atau The Jakmania.

“Untuk tata cara pembelian tiket sudah diatur oleh SSO Persija melalui Jakmania Samarinda. Ini dilakukan untuk memastikan penonton yang hadir sesuai aturan dan meminimalisir kebocoran,” jelas Hendri Umar.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat Samarinda tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pertandingan besar tersebut agar citra kondusif Kota Samarinda tetap terjaga. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

Polres Kutim Matangkan Operasional Dapur Gizi, Target Ribuan Porsi per Hari

0

SANGATTA – Kepolisian Resor Kutai Timur mematangkan kesiapan operasional Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Kemala Bhayangkari yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Sangatta Utara.

Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan simulasi operasional dapur sebagai tahapan akhir sebelum resmi beroperasi pada 11 Mei 2026 mendatang.

Dalam tahap awal, dapur SPPG ditargetkan mampu melayani sebanyak 1.410 penerima manfaat di wilayah Kutai Timur.

Simulasi dipimpin langsung Wakapolres Kutim, Ahmad Abdullah bersama jajaran pejabat utama Polres Kutim, pengurus Bhayangkari Cabang Kutim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional.

Seluruh tahapan operasional diuji dalam simulasi tersebut, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pengolahan makanan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Tak hanya itu, aspek higienitas dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap guna menjaga kualitas makanan yang diproduksi.

Ahmad Abdullah mengatakan simulasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sebelum dapur resmi beroperasi.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari kesiapan teknis sekaligus evaluasi awal agar seluruh sistem berjalan optimal. Kami ingin memastikan dapur SPPG Polres Kutim benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam simulasi tersebut, jajaran Kepolisian Resor Kutai Timur bersama Bhayangkari juga melakukan food testing guna memastikan makanan yang akan disalurkan memenuhi standar gizi dan aman dikonsumsi.

Ke depan, dapur SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Kutim diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari. Kapasitas tersebut didukung fasilitas dapur modern dan sistem pengelolaan yang telah terstandarisasi.

Menurut Ahmad Abdullah, keberadaan dapur SPPG merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi.

“Program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi yang sehat, aman, dan layak konsumsi,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara Polri, Bhayangkari, dan Badan Gizi Nasional terus diperkuat agar pelayanan gizi dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan keberadaan SPPG benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Bongkar Lantai Rumah, Warga BSD Dikejutkan Kemunculan Ular Piton

0

BONTANG — Warga di Jalan Gunung Agung Nomor 4 RT 29 kawasan Perumahan BSD dikejutkan dengan kemunculan seekor ular jenis piton sepanjang kurang lebih dua meter di dalam rumah, Sabtu (9/5/2026).

Ular tersebut ditemukan saat pemilik rumah hendak membongkar bagian lantai rumah. Kemunculan reptil itu sontak membuat penghuni panik dan segera meminta bantuan petugas.

Laporan kemudian diterima Tim Rescue Regu 3 Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bontang melalui pesan WhatsApp. Setelah menerima laporan, petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bontang, Amiluddin mengatakan petugas langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan warga.

“Ada laporan yang masuk ke tim penjagaan piket mengenai munculnya ular piton, maka petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pencarian dan penanganan ular dengan hati-hati agar tidak membahayakan penghuni rumah maupun petugas yang melakukan evakuasi.

Proses evakuasi berlangsung lancar dan ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bontang juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemunculan hewan liar, terutama saat melakukan pembongkaran bangunan atau membersihkan area yang jarang tersentuh.

“Jika menemukan hewan yang berbahaya, warga diminta segera melapor kepada petugas terkait. Jangan coba-coba menangani sendiri apalagi tanpa pengaman. Kita hindari kejadian yang tak diinginkan,” tutup Amiluddin. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Jimly: Ketua Ombudsman Bisa Dipecat Meski Putusan Pidana Belum Inkrah

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn9mei2026/mobile/