JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pendalaman perkara dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan menelusuri kerja sama antarperusahaan dalam penyediaan jasa perawatan jalan hauling.

Pendalaman dilakukan penyidik dengan memeriksa Direktur Utama PT Mahaguna Karya Indonesia berinisial RIC sebagai saksi dalam perkara yang telah menjerat tiga korporasi sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali kerja sama PT Mahaguna Karya Indonesia dengan PT Bara Kumala Sakti (BKS) dan PT Alamjaya Barapratama (ABP), khususnya terkait penyediaan jasa perawatan jalan pengangkutan batu bara.

“Saksi hadir dan didalami oleh penyidik terkait kerja sama dengan PT BKS dan PT ABP dalam penyediaan jasa perawatan jalan hauling,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Tak hanya jasa perawatan jalan, penyidik juga mendalami hubungan bisnis antarperusahaan tersebut dalam bidang konsultasi manajemen.

Pendalaman itu menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, serta Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin.

KPK pada 28 September 2017 menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi.

Rita diduga menerima gratifikasi terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengembangan perkara kemudian berlanjut. Pada 16 Januari 2018, KPK menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus tersebut kembali berkembang pada 19 Februari 2025 ketika KPK mengungkap dugaan penerimaan aliran dana oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara.

Nilai penerimaan tersebut disebut mencapai sekitar 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

Setahun kemudian, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Pemeriksaan terhadap RIC menjadi bagian dari upaya KPK mengurai hubungan bisnis dan transaksi antarperusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dengan mendalami jasa perawatan jalan hauling dan konsultasi manajemen, penyidik berupaya mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai pola kerja sama perusahaan serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. (ANT/KN)

JAKARTA – Produksi batu bara nasional melambat sepanjang 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi baru mencapai 423,71 juta ton hingga Juli 2026, jauh di bawah realisasi produksi sepanjang 2025 yang mencapai 817,48 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan produksi batu bara secara bulanan pada 2026 turun sekitar 8 juta ton dibandingkan rata-rata produksi pada 2025.

Penurunan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengejar produksi setinggi-tingginya, melainkan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar, kewajiban domestik, harga, logistik, serta keberlanjutan cadangan.

“Pendekatan kita adalah optimum production, di mana produksi ini harus diseimbangkan dengan pasar, kebutuhan pasar, DMO, kondisi harga, logistik, serta keberlanjutan cadangan,” ujar Tri dalam keterangan di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Dari produksi 423,71 juta ton hingga Juli 2026, sekitar 63,82 persen dialokasikan untuk ekspor. Sebanyak 26,86 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO), sedangkan 9,32 persen menjadi stok nasional.

Komposisi tersebut relatif tidak jauh berbeda dengan pola produksi 2025. Dari total produksi 817,48 juta ton pada tahun lalu, sebanyak 63,89 persen diekspor, 30,2 persen digunakan untuk kebutuhan domestik, dan 5,9 persen menjadi stok.

Pemerintah menetapkan target produksi batu bara nasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 sekitar 600 juta ton.

Target tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 817,48 juta ton.

Tri mengatakan penetapan target produksi mempertimbangkan kondisi pasar serta kebutuhan pasokan energi. Pemerintah tidak ingin produksi dilakukan secara berlebihan ketika permintaan tidak mendukung.

Di sisi lain, permintaan batu bara global dalam lima tahun mendatang diperkirakan mengalami penurunan tipis seiring semakin kuatnya penggunaan energi terbarukan.

Meski demikian, India dan kawasan ASEAN masih diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan permintaan, termasuk pada 2027. China dan India juga masih menjadi pasar utama ekspor batu bara Indonesia.

Dari sisi harga, Tri menyebut harga batu bara relatif stabil dengan kecenderungan meningkat mengikuti permintaan dari sejumlah pasar utama.

Rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berada di sekitar 111,8 dolar AS per ton. Sementara HBA I untuk batu bara 5.300 GAR berada di angka 79,3 dolar AS, HBA II 4.100 GAR sebesar 54,2 dolar AS, dan HBA III 3.400 GAR sebesar 38,3 dolar AS per ton.

Selain pasar dan harga, pemerintah juga memperhatikan faktor logistik dalam pengelolaan produksi batu bara.

Kondisi cuaca berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi batu bara, terutama pada jalur sungai yang menjadi bagian penting dalam rantai pengangkutan menuju pelabuhan ekspor.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dari kondisi normal.

Penurunan curah hujan di sejumlah wilayah berpotensi menurunkan debit Sungai Barito dan Sungai Mahakam. Kedua sungai tersebut menjadi jalur utama pengangkutan batu bara menuju pelabuhan ekspor.

Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan faktor logistik dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan kemampuan distribusi.

Dengan target produksi sekitar 600 juta ton pada 2026, pemerintah kini mengarahkan sektor batu bara pada pola produksi yang lebih terukur. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasar, pasokan dalam negeri, harga, kondisi logistik, serta keberlanjutan cadangan batu bara nasional. (ANT/KN)

PANDEGLANG — Operasi pencarian jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki babak baru setelah tim SAR gabungan menemukan sebuah life jacket tanpa identitas di perairan barat Anyer, Pandeglang, Kamis (10/9/2026). Namun, TNI AL belum memastikan rompi pelampung tersebut berkaitan dengan korban.

Life jacket ditemukan sekitar 7,05 nautical mile di sisi barat wilayah Anyer. Jaraknya berkisar 10–12 nautical mile dari titik kontak terakhir atau last known position jurnalis yang dilaporkan hilang sejak Senin (7/9).

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani mengatakan temuan tersebut masih harus melalui proses identifikasi sebelum dapat dikaitkan dengan korban.

“Untuk temuan tim KAL Anyer saat ini masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu. Jadi, untuk kejelasannya mohon dari rekan-rekan menunggu, mengingat posisinya penemuan tersebut cukup jauh dari lokasi kejadian,” kata Wawan di Pandeglang, Kamis (10/9/2026).

Selain life jacket, tim juga menemukan sebuah benda berbentuk menyerupai tabung atau botol berwarna putih yang lazim digunakan nelayan.

Karena belum diketahui pemiliknya, Lanal Banten tidak ingin buru-buru menyimpulkan bahwa kedua benda tersebut merupakan perlengkapan korban.

“Di lokasi yang ditemukan itu baru satu buah life jacket tanpa identitas dan satu buah botol tabung putih yang sepertinya masih umum digunakan oleh nelayan. Jadi, kita tidak bisa langsung mendeklarasikan bahwa itu barang-barang yang berkaitan dengan korban,” ujarnya.

Seluruh barang temuan akan dikumpulkan di posko utama untuk diperiksa secara menyeluruh. Petugas juga berencana mencocokkan karakteristik life jacket dengan pihak penyewa kapal untuk memastikan apakah rompi tersebut merupakan bagian dari perlengkapan kapal yang digunakan korban.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya spekulasi sebelum identitas dan asal barang dipastikan.

“Kepastiannya kita akan kumpulkan seluruh temuan dari rekan-rekan di lapangan di posko untuk identifikasi terlebih dahulu, sebelum kita merilis apakah itu benar temuan berkaitan barang milik korban atau bukan,” tegas Wawan.

Di tengah temuan tersebut, pencarian dari udara yang dilakukan Basarnas pada Kamis belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan tim udara telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah sektor pencarian, termasuk wilayah sekitar Gunung Anak Krakatau.

“Kalau saya pribadi dengan pesawat tadi memang belum melihat. Tapi hasil operasi hari ini tentunya dari laporan enam sektor yang ada di lapangan dan itu nanti akan dilaporkan ke posko gabungan,” katanya.

Basarnas memastikan operasi pencarian belum dihentikan. Tim SAR akan melanjutkan penyisiran secara intensif selama tujuh hari sesuai standar operasi pencarian dan pertolongan internasional.

Pencarian melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI AL, Basarnas, PVMBG dan BMKG. Kondisi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu kendala yang harus diperhitungkan dalam menentukan pola pencarian.

Tim juga menghadapi kabut asap yang berasal dari kebakaran maupun aktivitas vulkanik pada ketinggian di bawah 1.500 meter. Sementara itu, abu vulkanik pada ketinggian lebih dari 50.000 kaki dilaporkan bergerak menuju Samudra Hindia.

Syafii menegaskan keselamatan personel tetap menjadi prioritas dalam operasi tersebut.

“Sesuai standar, pada hari ketujuh nanti kita akan melaksanakan rapat evaluasi yang melibatkan semuanya, baik itu PVMBG, teman-teman BMKG, hingga tim medis untuk membahas kelanjutan operasi ini,” ujarnya.

Hingga kini, keberadaan jurnalis tersebut masih belum diketahui. Temuan life jacket di perairan barat Anyer menjadi salah satu petunjuk yang tengah diperiksa, tetapi belum dapat dipastikan memiliki keterkaitan dengan korban. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam perkara dugaan gratifikasi produksi batu bara yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Kali ini, penyidik memanggil Direktur Utama PT Mahaguna Karya Indonesia berinisial RIC untuk diperiksa sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap RIC dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama RIC selaku Dirut PT Mahaguna Karya Indonesia,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Budi, RIC diperiksa dalam penyidikan perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kutai Kartanegara yang kini menjerat tersangka dari unsur korporasi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menyeret Rita Widyasari dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

KPK pertama kali menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka pada 28 September 2017. Saat itu, Rita diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka.

Pengusutan kemudian berkembang. Pada 16 Januari 2018, KPK menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Perkara Rita kembali berkembang ketika KPK pada 19 Februari 2025 mengungkap dugaan penerimaan aliran dana dari sektor pertambangan batu bara. Nilainya disebut mencapai sekitar 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

Pengembangan perkara berlanjut hingga KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka pada 19 Februari 2026.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Pemeriksaan terhadap Dirut PT Mahaguna Karya Indonesia kini menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri lebih jauh rangkaian kerja sama dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK sebelumnya juga mendalami hubungan antarkorporasi dalam penyediaan jasa perawatan jalan angkutan batu bara serta konsultasi manajemen.

Penyidikan masih berjalan untuk mengungkap konstruksi perkara secara lebih utuh, termasuk pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan aliran gratifikasi dari sektor pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara. (ANT/KN)

JAKARTA — Pemerintah mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.224,3 triliun hingga Juli 2026, tumbuh 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut dicapai tanpa menaikkan tarif pajak ataupun menambah jenis pajak baru.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memilih menggenjot penerimaan melalui pembenahan administrasi, pengawasan, tata kelola, serta penutupan celah kebocoran dalam sistem perpajakan.

“Kita mencapai (performa tersebut) tanpa menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan jenis pajak baru,” kata Purbaya saat Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Purbaya, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban melalui perubahan tarif perpajakan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Juli 2026 mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,62 persen secara tahunan.

Dengan perkembangan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan desain pelaksanaan anggaran untuk menjaga defisit tetap terkendali hingga akhir tahun.

Berdasarkan kinerja sampai Juli, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2026 berada pada level 2,85 persen terhadap PDB.

“Angka ini menunjukkan bahwa kita berusaha membuat fiskal lebih aktif tanpa meninggalkan kehati-hatian,” ujarnya.

Kinerja penerimaan pajak tersebut melanjutkan tren positif yang telah terlihat pada semester I 2026.

Hingga Juni, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun.

Penerimaan pajak hingga Juni tercatat Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Juni mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun, terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp658,9 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp639,7 triliun.

Adapun Transfer ke Daerah terealisasi Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, keseimbangan primer APBN hingga semester I 2026 tercatat surplus Rp85,1 triliun.

Pemerintah selanjutnya akan mempertahankan momentum penerimaan melalui penguatan sistem perpajakan sekaligus mengendalikan belanja agar kondisi fiskal tetap sehat hingga akhir 2026. (ANT/KN)