JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk merealisasikan program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat. Program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 200 juta warga dengan dana pembukaan sekitar Rp50 ribu untuk setiap rekening.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah masih membahas apakah kebutuhan anggaran akan dialokasikan dari APBN 2026 atau APBN 2027.

“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Airlangga mengatakan pemerintah masih mematangkan anggaran sekaligus mekanisme pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” katanya.

Pelaksanaan pembukaan rekening tersebut nantinya dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan implementasi program dapat dimulai sebelum akhir 2026.

Rencana rekening massal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat inklusi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembuatan rekening massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Airlangga menjelaskan, salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah melakukan sinkronisasi data penerima dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pembukaan rekening dapat dilakukan secara lebih luas dan terintegrasi, sekaligus memastikan masyarakat yang menjadi sasaran program tercakup dalam sistem keuangan formal. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memuji sikap politik Partai Demokrat yang disebutnya tidak mencaci maki atau “bakar-bakar” ketika berada di luar kekuasaan. Menurut Prabowo, sikap tersebut menjadi contoh demokrasi Indonesia yang memungkinkan perbedaan, kritik, dan persaingan politik tetap berjalan dalam suasana rukun.

Pujian itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Prabowo menilai terdapat sejumlah kesamaan perjalanan politik antara dirinya dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai dari latar belakang militer, membangun partai politik, hingga mendapat mandat rakyat untuk menjadi presiden.

“Pernah di puncak, pernah tidak puncak. Pernah di pemerintahan, pernah tidak. Tapi waktu tidak berkuasa Partai Demokrat tidak caci maki, Partai Demokrat tidak ‘bakar-bakar’,” kata Prabowo.

Ia mengatakan pengalaman berada di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Prabowo juga mengaitkan hal tersebut dengan perjalanan politiknya yang beberapa kali mengikuti kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan mengalami kekalahan pada 2009, 2014, serta 2019.

Meski berulang kali kalah, Prabowo mengatakan dirinya tidak menyerah dan kembali mencoba hingga akhirnya terpilih sebagai presiden.

Menurutnya, perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menghilangkan persahabatan dan persatuan.

“Ini demokrasi Indonesia dan hari ini di panggung ini, inilah demokrasi Indonesia. Macam-macam warna, bersaing, kritik, menyampaikan saran, memberi rekomendasi, menyampaikan hal-hal yang tidak enak untuk disampaikan. Tapi tetap kita rukun, bersahabat, berkeluarga,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan prinsip tersebut perlu menjadi pegangan para tokoh politik maupun masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Partai Demokrat terhadap dirinya dalam Pilpres 2019 dan 2024.

Prabowo secara khusus menyebut SBY yang pernah turun langsung ke lapangan untuk berkampanye mendukung dirinya dalam momentum politik tersebut.

“Karena kita memang punya cita-cita dan prinsip yang sama,” kata Prabowo.

Prabowo menilai persamaan cita-cita dan prinsip menjadi salah satu dasar hubungan politik antara dirinya dengan Partai Demokrat, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi agar tetap berjalan dalam suasana persaudaraan. (ANT/KN)

JAKARTA — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun. Jaringan koperasi di tingkat desa akan dimanfaatkan sebagai kanal distribusi barang subsidi agar penyalurannya lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan potensi penghematan tersebut perlu dilihat dari dampak KDMP sebagai jaringan distribusi yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” kata Dony di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Dony, pemerintah saat ini bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi tengah menyiapkan sistem daring berbasis data tunggal untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Sistem tersebut nantinya diintegrasikan dengan jaringan KDMP sehingga penyaluran subsidi dapat diarahkan langsung kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” ujarnya.

Dony menegaskan KDMP bukan semata-mata diposisikan sebagai koperasi, tetapi juga sebagai kanal distribusi pemerintah yang memiliki jangkauan hingga desa.

“Teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di manapun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa,” katanya.

Jaringan tersebut juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dony mencontohkan ketika harga beras mengalami kenaikan, pemerintah dapat mendistribusikan beras melalui seluruh KDMP dengan harga yang telah ditetapkan.

“Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” ujarnya.

Selain distribusi barang, KDMP akan diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan masyarakat desa. Koperasi tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai agen layanan perbankan sehingga masyarakat yang belum memiliki akses perbankan dapat melakukan transaksi seperti penarikan dan penyetoran uang.

Pemerintah juga akan memanfaatkan jaringan KDMP untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) direncanakan membuka layanan di koperasi desa untuk menyalurkan kredit dengan bunga rendah.

“Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen,” kata Dony.

Di sektor logistik, PT Pos Indonesia juga akan bekerja sama dengan KDMP untuk menyediakan layanan bagi masyarakat desa. Layanan tersebut antara lain mendukung kegiatan usaha masyarakat yang berjualan secara daring.

Dengan berbagai fungsi tersebut, Dony menilai KDMP dapat menjadi jaringan yang menghubungkan program pemerintah dengan masyarakat secara lebih luas, mulai dari distribusi subsidi dan pengendalian harga hingga akses perbankan, pembiayaan, dan layanan logistik.

Pemerintah berharap pemanfaatan jaringan KDMP dapat membuat program subsidi lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di tingkat desa. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sempat menyegel ruangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama saat menangani operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyegelan tersebut telah terungkap dalam fakta persidangan perkara korupsi yang tengah berjalan.

“Dalam fakta persidangan sudah terungkap ya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Budi, penyegelan dilakukan karena penyidik menduga terdapat barang bukti yang berkaitan dengan perkara di ruangan pejabat Kementerian Keuangan tersebut.

“Sering kali kami melakukan penyegelan, kami pasang KPK line (garis KPK, red.) untuk beberapa lokasi atau tempat yang diduga ada barang bukti yang dibutuhkan ketika perkara ini naik ke tahap penyidikan,” jelasnya.

Namun, ketika ditanya apakah KPK sempat melakukan penggeledahan terhadap ruangan Dirjen Bea Cukai setelah segel tersebut dicabut atau hilang, Budi tidak memberikan jawaban secara tegas.

Ia mengatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan keberadaan alat bukti yang perlu dicari.

“Tentunya kegiatan penggeledahan semuanya bergantung pada proses penyidikan. Jika memang ada kebutuhan untuk melakukan penggeledahan dan ada alat bukti yang dibutuhkan untuk dicari, maka tentu dilakukan penggeledahan. Semuanya nanti bergantung pada kebutuhan-kebutuhan penyidikan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi ketika ditanya mengenai kondisi ruangan Dirjen Bea Cukai setelah penyegelan. KPK tidak menjelaskan secara eksplisit apakah ruangan tersebut kemudian digeledah.

Sebelumnya, dalam persidangan terdakwa Budiman Bayu Prasojo pada 9 September 2026, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkapkan bahwa penyidik sempat melakukan penyegelan terhadap ruangan Dirjen Bea Cukai.

Namun, ketika tim KPK kembali ke lokasi, segel tersebut disebut sudah tidak ada.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari OTT KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam perkara tersebut, KPK kemudian menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara dengan menerbitkan dua surat perintah penyidikan.

Hingga 26 Agustus 2026, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan; pemilik Blueray Cargo John Field; Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan; Ketua Tim
Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri; Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo; serta Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda.

KPK masih melanjutkan penyidikan perkara tersebut. Budi menegaskan langkah penggeledahan maupun tindakan penyidikan lainnya akan dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan proses hukum.

Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti yang diduga berada di ruangan Dirjen Bea Cukai maupun menjelaskan lebih lanjut mengenai hilangnya segel yang sebelumnya dipasang penyidik. (ANT/KN)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Yuddy Renaldi untuk memfinalisasi penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun anggaran 2021-2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Yuddy dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penghitungan kerugian negara yang tengah dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Budi, proses tersebut menjadi langkah untuk memfinalisasi penghitungan kerugian keuangan negara akibat perkara pengadaan iklan tersebut.

“Tentunya ini sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Dalam perkara ini, penyidik KPK memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp223,6 miliar. Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan iklan Bank BJB pada periode 2021-2023 yang melibatkan enam agensi periklanan.

Usai menjalani pemeriksaan, Yuddy mengaku telah memberikan seluruh keterangan dan data yang diminta penyidik KPK maupun auditor BPK, termasuk mengenai penghitungan kerugian negara.

“Saya sudah jelaskan. Saya sudah berikan data-data. Mudah-mudahan ada kebenaran dan keadilan untuk saya,” kata Yuddy.

Sementara itu, KPK belum menahan Yuddy meski telah menetapkannya sebagai tersangka. Budi mengatakan kondisi kesehatan Yuddy masih menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Nanti kami lihat perkembangannya seperti apa, termasuk juga soal kondisi kesehatan yang bersangkutan. Tentu ini juga menjadi pertimbangan penyidik,” ujar Budi.

KPK sebelumnya mengumumkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 13 Maret 2025. Mereka yakni Yuddy Renaldi dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank BJB periode 2020-2024 Widi Hartoto.

Tiga tersangka lainnya berasal dari perusahaan agensi periklanan, yakni Ikin Asikin Dulmanan dari PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan PT Antedja Muliatama; Suhendrik dari PT Wahana Semesta Bandung Ekspres dan BSC Advertising; serta Elang Sophan Jaya Kusuma dari PT Cipta Karya Sukses Bersama dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama.

Dalam perkembangan perkara, KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Ridwan Kamil kemudian diperiksa sebagai saksi pada 2 Desember 2025.

Selanjutnya, pada 10 Agustus 2026, KPK menahan Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma. Yuddy belum ditahan saat itu karena kondisi kesehatan.

Dengan pemeriksaan Yuddy bersama proses audit BPK, KPK kini memfinalisasi penghitungan kerugian keuangan negara sebagai bagian dari perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima surat usulan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp15,8 triliun untuk pagu anggaran 2027.

“Saya belum terima suratnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Purbaya mengatakan belum dapat mengambil keputusan terkait usulan tersebut karena perlu mempelajari terlebih dahulu kebutuhan dan alasan pengajuan tambahan anggaran dari OIKN.

“Saya enggak tahu, saya lihat dulu suratnya seperti apa, alasannya seperti apa,” kata Bendahara Negara tersebut.

Ia menegaskan usulan tambahan anggaran akan dikaji setelah surat resmi diterima. Dengan demikian, belum ada keputusan pemerintah terkait permintaan tambahan dana OIKN sebesar Rp15,8 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menjelaskan OIKN mengusulkan tambahan anggaran karena total kebutuhan lembaga tersebut pada 2027 diperkirakan mencapai Rp22,5 triliun.

Sementara itu, alokasi yang tercantum dalam pagu indikatif saat ini baru mencapai Rp6,7 triliun.
“Sehingga masih terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp15,8 triliun,” ujar Bimo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dengan kebutuhan tersebut, OIKN mengajukan tambahan anggaran untuk menutup selisih antara kebutuhan dan alokasi yang tersedia dalam pagu indikatif 2027.

Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran tersebut masih menunggu pembahasan dan kajian pemerintah setelah usulan resmi diterima oleh Kementerian Keuangan. (ANT/KN)

JAYAPURA — Tiga aparatur sipil negara (ASN) dan calon ASN (CPNS) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat dalam perjalanan kembali ke Wamena setelah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat.

Kaops Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan penyelidikan sementara mengarah pada dugaan keterlibatan anggota KKB Kodap III Ndugama. Namun, identitas pelaku masih didalami.

“Dari hasil penyelidikan sementara diduga pelaku penembakan adalah anggota KKB Kodap III Ndugama, namun siapa pelakunya masih didalami,” kata Faizal di Jayapura, Rabu (9/9/2026).

Peristiwa tersebut terjadi di Distrik Muliama ketika rombongan ASN dalam perjalanan pulang menuju Wamena. Sebelumnya, mereka bersama rekan-rekannya menyalurkan bantuan pangan berupa bibit babi kepada masyarakat di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima.

Faizal menjelaskan, setelah kegiatan selesai, rombongan bergerak kembali menuju Wamena. Namun, saat berada di wilayah Muliama, mereka diserang dan ditembaki hingga tiga orang meninggal dunia.
Tim gabungan kemudian mengevakuasi para korban ke RSUD Wamena.

“Jenazah ketiga korban penembakan yakni AR (49 th), AAM (35 th) dan WM (25 th), sudah di RSUD Wamena,” ujar Faizal.

Ketiga korban kemudian diidentifikasi sebagai Aprida Rapi (49), Alfonsius Albinus Meha (35), dan Willi Mbuik (25). Ketiganya merupakan ASN dan CPNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Ilham Datu Ramang mengatakan ketiga korban saat kejadian bersama lima rekan mereka dalam satu rombongan.

Menurut Ilham, rombongan tersebut terlebih dahulu dihadang kelompok bersenjata. Para korban kemudian dipisahkan berdasarkan kategori orang asli Papua (OAP) dan non-OAP.

“Para korban bersama lima rekan sebelumnya dihadang KKB dan dipisah antara orang asli Papua (OAP) dan non-OAP,” kata Ilham kepada ANTARA, Rabu (9/9/2026) malam.

Setelah pemisahan tersebut, anggota kelompok bersenjata menembak tiga korban hingga meninggal dunia.

Ilham memastikan penembakan dilakukan oleh KKB. Namun, berbeda dengan dugaan sementara yang disampaikan Kaops Damai Cartenz, Kodim 1702/Jayawijaya masih belum dapat memastikan kelompok KKB yang terlibat.

“Belum bisa dipastikan KKB kelompok mana yang melakukan penembakan terhadap ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya,” kata Ilham.

Jenazah ketiga korban telah berada di RSUD Wamena. Sementara itu, lima ASN yang merupakan rekan korban telah diamankan di Polres Jayawijaya, Wamena, untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan.

Lokasi penembakan berada di Distrik Muliama, sekitar 20 kilometer dari Wamena. Wilayah tersebut dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Aparat gabungan masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pelaku serta memastikan kelompok yang bertanggung jawab atas penembakan tiga ASN tersebut. (ANT/KN)