BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menyoroti distribusi guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang tidak merata, sehingga berdampak terhadap pelayanan dasar ke masyarakat.
Dia menegaskan bahwa masalah utama bukan pada jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan penempatan yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kalau dilihat dari jumlah, ASN kita sebenarnya cukup. Tapi penempatannya belum tepat, ada yang menumpuk di satu tempat, sementara wilayah lain kekurangan,” ujarnya.
Dampak paling terasa terjadi di sektor kesehatan. DPRD menerima laporan bahwa sejumlah fasilitas layanan kesehatan di wilayah pesisir sempat berhenti beroperasi usai Hari Raya Idulfitri. Ironisnya, kondisi tersebut bukan disebabkan ketiadaan tenaga medis, melainkan keterlambatan pembayaran gaji.
Tenaga dokter yang bertugas diketahui merupakan tenaga penugasan khusus yang belum menerima haknya selama dua hingga tiga bulan. Akibatnya, pelayanan kesehatan terpaksa terhenti sementara, situasi ini yang sangat merugikan masyarakat, terutama di daerah dengan akses layanan yang terbatas.
Di sektor pendidikan, masalah serupa juga terjadi. Hasil inspeksi mendadak (sidak) DPRD menemukan adanya ketimpangan distribusi guru, khususnya tenaga honorer. Beberapa sekolah kekurangan tenaga pengajar hingga proses belajar tidak berjalan maksimal, sementara sekolah lain justru kelebihan guru.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan tenaga kerja belum sepenuhnya berbasis data riil di lapangan. Penempatan yang tidak tepat membuat layanan dasar menjadi tidak optimal dan menciptakan kesenjangan antarwilayah.
DPRD Berau pun mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan ulang seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK. Langkah ini dinilai krusial agar distribusi tenaga kerja lebih adil, efektif, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Dengan penataan ulang yang tepat, diharapkan layanan kesehatan dan pendidikan di Berau tidak lagi timpang, sehingga seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, bisa merasakan kualitas pelayanan yang setara. (adv)
