JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pengawalan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk wadah bersekat dari baja tahan karat atau food tray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mutu dan keamanan wadah makanan yang digunakan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penerapan SNI wajib merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan.

Terlebih, food tray bersentuhan langsung dengan makanan sehingga kualitas bahan dan proses produksinya perlu mendapat perhatian serius.

“Penerapan SNI wajib harus memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan masyarakat memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, kebijakan standardisasi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk industri dalam negeri,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, penerapan standar food tray memiliki arti strategis dalam mendukung pelaksanaan MBG. Besarnya kebutuhan harus diimbangi kemampuan industri dalam negeri menyediakan produk berkualitas dan memenuhi standar secara konsisten.

Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna akhir, tetapi juga memperkuat rantai pasok domestik. Meningkatnya kebutuhan food tray dinilai dapat menjadi peluang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, sekaligus daya saing.

“Program prioritas pemerintah perlu memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Karena itu, industri dalam negeri harus semakin siap memenuhi kebutuhan produk berkualitas dan sesuai standar, sehingga manfaat dari meningkatnya permintaan dapat dirasakan oleh sektor manufaktur nasional,” ujar Agus.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Wadah Bersekat dari Baja Tahan Karat untuk Makanan Secara Wajib.

Regulasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan food tray yang diproduksi dan beredar memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari mengatakan penerapan standardisasi harus dibarengi penguatan sistem jaminan mutu di tingkat industri.

Menurutnya, pemenuhan standar tidak boleh hanya dilakukan saat proses awal sertifikasi, tetapi harus dipertahankan secara konsisten sepanjang proses produksi.

“Standardisasi merupakan salah satu fondasi untuk membangun industri yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui penerapan standar dan sistem jaminan mutu yang baik, kita ingin memastikan produk industri nasional memiliki kualitas yang konsisten, aman digunakan, sekaligus semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat,” ungkap Emmy.

Untuk mendukung implementasi SNI wajib tersebut, Kemenperin melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta memberikan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku industri agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

Pada 8 Juli 2026, BSPJI Jakarta melakukan kunjungan perusahaan ke PT Yakun Prima Indonesia untuk memastikan kesiapan perusahaan memenuhi seluruh persyaratan sebelum memasuki tahap audit sertifikasi.

Pendampingan teknis tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku industri mengenai persyaratan sertifikasi. Dengan demikian, proses sertifikasi diharapkan berjalan efektif, objektif, dan sesuai regulasi.

PT Yakun Prima Indonesia menjadi klien pertama BSPJI Jakarta yang mengajukan sertifikasi SNI untuk produk food tray sejak diberlakukannya Permenperin Nomor 1 Tahun 2026.

Pengajuan tersebut sekaligus menjadi tonggak awal pelaksanaan sertifikasi SNI wajib produk food tray melalui BSPJI Jakarta serta menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam mendukung kebijakan standardisasi nasional. (ANT/KN)

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penggunaan B50 atau biosolar campuran 50 persen biodiesel telah melewati uji ketahanan di sektor pertambangan selama 1.000 jam dengan hasil baik dan tanpa kendala.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pengujian dilakukan di tiga perusahaan tambang berbeda selama enam bulan secara intensif.

“Uji tambang juga kita lakukan 1.000 jam. Dari durasi durability ketahanan itu sampai dengan 1.000 jam,” kata Eniya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, selama pengujian tidak ditemukan kendala pada kendaraan atau mesin yang menggunakan B50. Bahkan, hasil tersebut dinilai telah melewati batas durasi pengujian yang diperlukan.

“Ini sudah melewati batas uji yang diperlukan. Jadi kami pastikan bahwa di tambang pun aman. Dan ini yang dibuktikan sendiri oleh pengusaha tambang di tiga lokasi,” ujarnya.

Salah satu temuan dalam pengujian tersebut adalah daya tahan filter mesin. Komponen yang biasanya perlu diganti setelah 250 jam penggunaan disebut mampu bertahan hingga 500 jam ketika menggunakan B50.

Pengujian tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum penerapan mandatori B50 secara luas. ESDM sebelumnya telah melakukan pengujian pada berbagai jenis kendaraan dan mesin, mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan tambang, hingga mesin pembangkit.

Eniya menegaskan proses pengujian dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap penerapan B50.

Selain di sektor pertambangan, pengujian juga dilakukan pada kendaraan dengan jarak tempuh hingga 50 ribu kilometer. Beberapa kendaraan dengan spesifikasi produksi yang lebih lama bahkan mampu mencapai 37 ribu kilometer sebelum dilakukan penggantian filter.

“Kita melakukan hingga 50 ribu kilometer dan beberapa mobil itu dengan spec yang tidak terlalu baru mencapai 37 ribu kilometer baru diganti filter yang biasanya ganti 10 ribu kilometer,” ujarnya.

Hasil rangkaian pengujian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam memastikan kesiapan teknis B50 sebelum penerapannya secara lebih luas.

Dengan hasil uji tambang hingga 1.000 jam serta pengujian kendaraan hingga puluhan ribu kilometer, Kementerian ESDM menyatakan aspek ketahanan dan keamanan penggunaan B50 telah melalui pengujian di berbagai kondisi operasional. (ANT/KN)

KOTA BOGOR — Sebanyak 450 ton sampah Kota Bogor tertahan di dalam truk pengangkut setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditutup sementara akibat kebakaran di kawasan tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan sampah tersebut sebenarnya telah diangkut dari lingkungan masyarakat, tetapi belum dapat dibuang ke TPA Galuga.

“Ada sekitar 450 ton sampah yang sudah terangkut dari lingkungan masyarakat. Namun, posisinya sudah terangkut dan berada di dalam truk,” kata Jenal usai meninjau lokasi kebakaran TPA Galuga, Selasa (8/9/2026).

Meski pembuangan ke Galuga dihentikan sementara, Jenal memastikan pelayanan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat tetap berjalan. Warga diminta tidak khawatir karena pengangkutan dari permukiman tetap dilakukan.

Untuk menampung sementara armada yang tidak dapat masuk ke Galuga, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan dua lokasi transit, yakni lahan bekas Pancahapat di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR) dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor.

Bak truk yang berada di lokasi transit ditutup menggunakan terpal untuk mencegah sampah berserakan sekaligus mengurangi bau.

“Kesepakatan sementara, hari ini armada pengangkut sampah dari Kota Bogor ke Galuga dihentikan karena aksesibilitas menuju lokasi cukup terbatas,” ujarnya.

Penghentian tersebut membuat tidak ada truk sampah milik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Bogor yang keluar masuk TPA Galuga. Akses menuju kawasan tersebut untuk sementara diprioritaskan bagi kendaraan pemadam kebakaran dan distribusi air guna mendukung penanganan kebakaran.

Jenal mengatakan mobilisasi truk sampah menuju Galuga akan kembali dibahas bersama Bupati Bogor setelah api benar-benar padam dan proses pendinginan dinyatakan selesai.

Pemkot Bogor juga telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi kemungkinan penghentian operasional TPA Galuga berlangsung lebih lama.

Salah satu opsi yang dibahas adalah mengalihkan sementara pembuangan sampah Kota Bogor ke TPA Nambo. Namun, opsi tersebut belum dapat langsung diterapkan karena membutuhkan pertimbangan dan persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Itu kewenangan provinsi, tetapi kami terus berkoordinasi,” kata Jenal.

Pemkot Bogor kini menunggu perkembangan penanganan kebakaran di Galuga sembari memastikan pengangkutan sampah dari masyarakat tetap berjalan dan mencari alternatif pembuangan apabila penutupan TPA berlangsung lebih lama. (ANT/KN)

JAKARTA — Basarnas menggelar operasi pencarian terhadap sebuah speedboat yang membawa rombongan jurnalis, termasuk pewarta foto LKBN ANTARA, setelah dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Deputi Operasi Basarnas Edy Prakoso mengatakan tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian di lokasi kejadian. Operasi akan kembali dilanjutkan pada Rabu (9/9) pagi.

“Besok masih kita lanjutkan pencarian. Kami ikut prihatin,” kata Edy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa malam (8/9/2026).

Pencarian menghadapi tantangan karena lokasi kejadian berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus aktif dan aktivitasnya dapat berubah sewaktu-waktu.

“Kendala mengingat pencarian di seputaran Gunung Anak Krakatau yang sewaktu-waktu bisa erupsi dan menyemburkan material, sehingga perlu kehati-hatian,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Kantor SAR Banten, speedboat tersebut bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB. Rombongan berada di perairan Selat Sunda untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Komunikasi terakhir dengan rombongan tercatat pada pukul 14.42 WIB. Saat itu, salah seorang anggota rombongan sempat membagikan lokasi terkini kepada rekan jurnalis di Lampung.

Namun, komunikasi kemudian terputus pada pukul 15.04 WIB di titik koordinat dugaan 6°14’40.52″S 105°40’49.48″T.

Kepala Kantor SAR Banten Zainal Arifin mengatakan hingga pukul 18.15 WIB, tim SAR yang dikerahkan telah melakukan penyisiran hingga Pulau Krakatau dan Pulau Panjang. Namun, pencarian hari pertama belum membuahkan hasil.

“Untuk rencana besok tetap nanti kita memperluas area pencarian karena hari ini kita mempelajari rute dari Carita sampai dengan Anak Gunung Krakatau. Seperti itu,” kata Zainal.

Untuk operasi lanjutan, Kantor SAR Banten mengerahkan KN SAR Tatuka dan Rigid Inflatable Boat (RIB) Banten yang dilengkapi peralatan SAR air, medis, serta komunikasi. Operasi juga melibatkan Polairud Polda Banten.

Data sementara Basarnas mencatat sedikitnya tujuh orang masuk dalam daftar pencarian. Mereka antara lain pewarta foto LKBN ANTARA M Bagus Khoirunnas, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, Donal yang merupakan pewarta lepas, serta dua orang lainnya yang masih dalam proses pendataan.

Tim SAR gabungan akan memperluas area penyisiran pada hari kedua dengan tetap mempertimbangkan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau. Faktor keselamatan personel menjadi perhatian utama dalam pencarian di kawasan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA — Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana sepanjang 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah menyiapkan Rp5 triliun untuk kebutuhan penanganan bencana dan memastikan dukungan anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Purbaya mengatakan anggaran tersebut tidak seluruhnya berada dalam pos pemerintah pusat. Sebagian dana juga telah tersedia di pemerintah daerah dan terus dipantau agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.

“Dari yang Rp5 triliun sebagian sudah siap di sana, sebagian mungkin Rp300 juta, padahal saya baru transfer Rp44 miliar belum lama dari situ,” tutur Purbaya, Selasa (8/9/2026)

Menurutnya, pemerintah masih melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai posisi dan penggunaan anggaran penanganan bencana di masing-masing daerah.

Namun, Purbaya menegaskan keterbatasan anggaran tidak akan menjadi persoalan apabila muncul kebutuhan mendesak akibat bencana. Pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk memberikan dukungan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Selain memastikan ketersediaan dana, pemerintah juga memantau penyaluran dan penggunaannya di daerah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan anggaran yang telah disalurkan benar-benar tersedia dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

“Jadi mereka uangnya cukup, karena kita sudah monitor uang disebar ke mana,” pungkas Purbaya.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus menyesuaikan dukungan pendanaan berdasarkan kebutuhan penanganan bencana. Dengan demikian, fokus pemerintah tidak hanya pada penyediaan anggaran, tetapi juga memastikan dana tersebut tersalurkan dan dimanfaatkan secara tepat di daerah terdampak. (cha/KN)

MATARAM — Sebanyak tujuh maskapai mengajukan penambahan penerbangan langsung menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9-10 Oktober.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov NTB Lalu Moh Faozal mengatakan pengajuan extra flight tersebut mencakup maskapai domestik dan internasional.

“Tadi, Pak Gubernur dalam rapat Zoom bersama perwakilan maskapai, ada tujuh maskapai baik domestik dan internasional untuk extra flight,” kata Faozal di Mataram, Selasa (8/9/2026).

Untuk penerbangan internasional, maskapai yang mengajukan tambahan penerbangan adalah Scoot dan AirAsia, dengan rute Singapura dan Kuala Lumpur menuju Lombok.

Sementara untuk penerbangan domestik, Garuda Indonesia mengajukan penambahan frekuensi penerbangan pada 8-12 Oktober. Dari sebelumnya dua penerbangan menjadi tiga penerbangan per hari.

Selain Garuda Indonesia, pengajuan tambahan penerbangan juga datang dari Lion Air dengan sejumlah rute serta TransNusa.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala,” ujar Faozal.

Selain menambah frekuensi penerbangan, Pemprov NTB juga mendorong pembukaan kembali sejumlah rute langsung dari Lombok, yakni Lombok-Yogyakarta dan Lombok-Bandung.

“Rute-rute ini diusahakan bisa dibuka sebelum MotoGP berlangsung pada Oktober,” ucapnya.

Pemprov NTB juga menyiapkan skema transportasi alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan cuaca maupun bencana alam yang dapat memengaruhi konektivitas udara.

Jalur transportasi darat dan laut disiapkan sebagai opsi cadangan untuk memastikan mobilitas penonton sekaligus kelancaran arus logistik selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

“Kita berdoa saja dan berharap kondisi kembali aman, sekaligus menyiapkan rencana darurat transportasi darat/laut,” kata Faozal.

Di sisi lain, Pemprov NTB akan menggelar rapat koordinasi daerah bersama asosiasi pariwisata pada 12 September. Rapat tersebut akan membahas finalisasi penetapan tarif sekaligus pengawasan operasional di lapangan sebagai bagian dari persiapan menyambut MotoGP Mandalika 2026.

Dengan tambahan penerbangan, dorongan pembukaan rute baru, serta skema transportasi darat dan laut, Pemprov NTB berupaya memastikan konektivitas dan mobilitas penonton tetap terjaga selama ajang MotoGP Mandalika. (ANT/KN)

JAKARTA — Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 menunjukkan rapor pendidikan Indonesia yang penuh kontras. Skor sains dan membaca siswa Indonesia sama-sama naik enam poin dibandingkan 2022, tetapi kemampuan matematika masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di sisi lain, siswa Indonesia memiliki rasa ingin tahu (curiosity) tinggi, namun growth mindset masih rendah dan disparitas capaian antarwilayah tetap terlihat.

Skor sains Indonesia pada PISA 2025 mencapai 389, naik dari 383 pada 2022. Skor membaca juga meningkat dari 359 menjadi 365. Sementara skor matematika turun dua poin menjadi 364.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Prof. Dr. Toni Toharudin, mengatakan capaian tersebut tidak cukup dibaca hanya dari perubahan skor. Perluasan akses pendidikan dalam dua dekade terakhir juga menjadi konteks penting dalam melihat hasil PISA Indonesia.

“Di tengah tren skor sains, membaca, dan matematika negara-negara OECD yang menurun selama 25 tahun terakhir, performa pendidikan Indonesia relatif stabil, bahkan Indonesia naik di literasi dan sains,” ujar Toni dalam konferensi pers Perilisan dan Tindak Lanjut Hasil PISA 2025 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Salah satu indikatornya terlihat dari Coverage Index, yakni proporsi murid usia 15 tahun yang masih berada dalam sistem pendidikan formal. Ketika pertama mengikuti PISA pada 2003, indeks Indonesia berada di angka 0,46. Pada 2025, angkanya mencapai 0,90 atau hampir dua kali lipat.

Kemendikdasmen menilai perluasan akses pendidikan tersebut berlangsung tanpa diikuti kemerosotan besar pada capaian pembelajaran.

Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD Andreas Schleicher turut mengapresiasi capaian Indonesia. Ia menilai Indonesia mampu menghadapi tantangan yang juga dihadapi banyak negara, yakni memperluas akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Namun, di balik kenaikan skor sains dan membaca, kemampuan matematika menjadi sorotan. Hasil PISA 2025 menunjukkan hanya 16,93 persen siswa Indonesia yang mencapai kompetensi minimum literasi matematika.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen, Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed., mengatakan persoalannya bukan sekadar siswa tidak mampu menghitung. Tantangan justru muncul ketika siswa harus menerjemahkan persoalan sehari-hari ke dalam bahasa atau formula matematika.

Menurutnya, siswa yang telah mencapai kompetensi minimum pada dasarnya mampu mengaitkan persoalan sehari-hari dengan konteks atau formula matematika. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika mereka harus memilah informasi, memahami grafik atau tabel, menentukan data yang relevan, kemudian menerjemahkannya ke dalam model matematika.

“Pemecahan masalah sehari-hari itu ada informasi, baik dalam bentuk teks, grafik, maupun tabel. Informasinya bisa jadi ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Kemudian kita diminta untuk memecahkan solusi. Tapi sebelum memecahkan solusi, kita harus bisa menerjemahkan apa formula matematika dari masalah tersebut,” jelas Rahmawati.

Ia mencontohkan soal PISA yang menyajikan sejumlah titik data penjualan dalam grafik. Siswa harus memahami informasi pada grafik, termasuk garis linear sebagai best fitting line, kemudian menerjemahkan informasi tersebut ke dalam representasi matematika.

“Kita sangat unggul kalau sudah diketahui persamaan matematikanya, tinggal menghitung, tinggal mencari jawabannya. Tapi kalau ditanyakan seperti ini, diperlukan kemampuan yang lain, bukan sekadar mengomputasi,” katanya.

Rahmawati menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembelajaran matematika yang tidak berhenti pada hafalan rumus, tetapi mendorong pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan persoalan nyata.

Toni sependapat. Menurutnya, hasil PISA menjadi sinyal untuk memperkuat kemampuan bernalar dan pemecahan masalah siswa.

“Pembelajaran ini tentunya akan lebih diarahkan kepada pemahaman konsep, kemudian penerapan di dalam kehidupan yang nyata dan juga pemecahan masalah. Bukan sekadar menghafal rumus,” ujar Toni.

Menurutnya, Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga perlu dimanfaatkan sebagai alat diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa sekaligus mengidentifikasi satuan pendidikan yang membutuhkan intervensi dan pendampingan.

Dukungan perubahan pembelajaran akan dilakukan melalui penyediaan buku, pelatihan guru, asesmen, dan pendampingan sekolah. Toni mengatakan kurikulum nasional sebenarnya telah memberikan ruang bagi penguatan literasi, numerasi, dan kemampuan bernalar melalui pendekatan pembelajaran mendalam.

Selain kemampuan akademik, hasil kuesioner PISA terhadap siswa dan kepala sekolah juga memperlihatkan temuan yang menarik. Tingkat keingintahuan atau curiosity siswa Indonesia tergolong tinggi, bahkan berada di atas rata-rata OECD.

Namun, kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan growth mindset. Keyakinan siswa bahwa kemampuan mereka dapat berkembang dari tidak bisa menjadi bisa masih tergolong rendah.

“Bahwa rasa kita bisa bertumbuh, kita bisa, dari tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari bodoh menjadi pintar. Rasa growing mindset ini masih menjadi catatan,” kata Rahmawati.

Rahmawati juga mengingatkan bahwa stabilnya capaian Indonesia perlu dilihat dalam konteks perluasan akses pendidikan. Kelompok siswa yang belakangan memperoleh akses pendidikan umumnya berasal dari wilayah terpencil dan kelompok sosial ekonomi lebih rendah.

“Ketika mereka masuk ke sistem pendidikan, pada umumnya nilai itu akan breakdown, akan menurun. Tetapi untuk hasil Indonesia di PISA ini dalam beberapa kategori bisa dikatakan stabil,” ujarnya.

Selain itu, perbandingan hasil antarperiode perlu mempertimbangkan perubahan moda tes. Indonesia mulai beralih dari Paper Based Test (PBT) ke Computer Based Test (CBT) pada 2018. Pandemi Covid-19 juga memengaruhi proses pembelajaran pada periode 2018–2022.

Persoalan lain yang terlihat adalah disparitas capaian antarwilayah. Hasil oversample menunjukkan rata-rata skor sains DKI Jakarta berada di angka 427, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 522.

“Di sini kita juga perlu mengakui bahwa ada disparitas antarwilayah yang ada di Indonesia,” ujar Rahmawati.

Dari sisi dukungan terhadap siswa, dukungan guru dinilai relatif baik. Sebaliknya, dukungan keluarga terhadap proses belajar siswa masih relatif rendah dibandingkan hasil secara global.

Di tengah berbagai temuan tersebut, PISA 2025 juga mencatat potensi siswa Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi. Murid Indonesia menunjukkan kemampuan relatif lebih baik dalam pemecahan masalah komputasional dibandingkan sejumlah mata pelajaran konvensional.

Mereka juga lebih sering terlibat dalam pembelajaran untuk menilai kredibilitas konten yang dihasilkan kecerdasan artifisial (AI) dibandingkan murid di banyak negara lainnya.

Karena itu, pemerintah tidak melihat AI sebagai sesuatu yang harus dihindari. Toni menegaskan teknologi tersebut harus digunakan untuk memperkuat kemampuan berpikir siswa, bukan menggantikannya.

“AI ini harus sejalan dengan penguatan literasi, numerasi dan juga bernalar. Jadi bukan AI ini untuk melemahkan, tetapi memperkuat,” tegas Toni.

Melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang mulai diperkenalkan dalam kurikulum, pemerintah ingin membentuk siswa bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai pengguna AI yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut hasil PISA 2025, Kemendikdasmen menyiapkan empat pilar strategi. Pertama, penguatan kompetensi guru melalui pemenuhan kualifikasi akademik, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kompetensi pedagogik dan digital, termasuk koding dan AI.

Kedua, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran mendalam, digitalisasi pembelajaran, penguatan literasi-numerasi, dan karakter siswa.

Ketiga, harmonisasi kerangka Asesmen Nasional (AN) dan TKA dengan kompetensi bernalar dalam kerangka PISA.

Keempat, penguatan peran keluarga melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) dan kemitraan orang tua dalam pembelajaran mendalam.

Kemendikdasmen juga menyediakan sejumlah platform pembelajaran dan asesmen yang dapat dimanfaatkan guru dan siswa secara mandiri, seperti Perangkat Ajar Ruang GTK, Ruang Murid, serta portal simulasi dan latihan asesmen Pusmendik.

Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan bernalar, literasi digital, pemecahan masalah, dan kemandirian belajar siswa.

Dengan demikian, hasil PISA 2025 tidak sekadar menjadi catatan mengenai naik atau turunnya skor.

Di satu sisi, Indonesia menunjukkan kemajuan pada sains dan membaca sekaligus berhasil memperluas akses pendidikan. Di sisi lain, kemampuan matematika, growth mindset, kesenjangan antarwilayah, serta keterlibatan keluarga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui perubahan kualitas pembelajaran di ruang kelas. (cha/KN)

JAKARTA – Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 membuka catatan estimasi pembagian kuota haji khusus yang mencantumkan sejumlah nama dan lembaga. Dalam catatan itu terdapat tulisan BIN 200, DPR 200, “Para Gus” 200 hingga NU 1.900.

Catatan tersebut tersimpan dalam laptop Ridwan Kurniawan, mantan tenaga honorer Kementerian Agama yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Jaksa Penuntut Umum KPK membuka catatan tersebut ketika mendalami pembagian kuota haji khusus dan pengumpulan fee percepatan keberangkatan jemaah.

Catatan yang dibacakan di persidangan memuat Subdit 1.500, RF 500, MKTR 1.000, BIN 200, DPR 200, “Para Gus” 200, NU 1.900 serta Forum Sathu yang jumlahnya belum dicantumkan.

Ridwan mengatakan angka-angka itu merupakan estimasi pembagian kuota haji khusus. Ia mengetik catatan tersebut di laptop miliknya bersama Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus Kemenag.

Sumber catatan, menurut Ridwan, berasal dari telepon seluler Abdul Muhyi. “Saya berdua sama Pak Abdul Muhyi kemudian mengetik estimasi pembagian kuota,” kata Ridwan saat menjawab pertanyaan jaksa.

Jaksa kemudian mengurai satu per satu tulisan dalam catatan tersebut. RF disebut merujuk kepada Rizky Fisa Abadi dengan angka 500, sedangkan MKTR merujuk kepada Maktour dengan angka 1.000.

Ridwan juga membenarkan “Subdit 1.500” merupakan estimasi kuota untuk unit yang menangani haji khusus. Kuota tersebut nantinya diisi melalui penyelenggara haji khusus dan dalam persidangan dikaitkan dengan pengumpulan fee percepatan.

BIN 200 DIPERTANYAKAN HAKIM

Tulisan “BIN 200” kemudian menjadi perhatian majelis hakim.

Ridwan menjelaskan BIN yang dimaksud dalam catatan merujuk kepada anggota Badan Intelijen Negara.

Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani kemudian memastikan maksud keterangan tersebut. “Anggota BIN maksudnya siapa tuh? Diperjelas. Maksudnya Badan Intelijen?” tanya hakim. “Iya,” jawab Ridwan.

Hakim kemudian menanyakan apakah pencantuman tersebut berarti Badan Intelijen Negara benar-benar mendapatkan jatah 200 kuota.

Ridwan tidak dapat memastikannya. “Saya kurang tahu, waktu itu hanya menulis,” jawabnya.

Ridwan menegaskan dirinya hanya mengetik catatan berdasarkan arahan Abdul Muhyi. “Yang ngetik saya atas arahan Pak Muhyi,” ujarnya.

Karena itu, tulisan “BIN 200” yang muncul di persidangan belum membuktikan Badan Intelijen Negara benar-benar menerima atau menggunakan 200 kuota haji khusus.

Jaksa selanjutnya mendalami tulisan “DPR 200”. Ketika ditanya apakah DPR yang dimaksud merujuk kepada Komisi VIII atau pihak tertentu, Ridwan hanya menyebut anggota DPR.

Ia tidak menjelaskan siapa anggota DPR yang dimaksud dalam catatan tersebut.

Jaksa kemudian beralih ke tulisan “Para Gus 200”. Ridwan mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang dimaksud karena tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Abdul Muhyi.

Sementara tulisan “NU 1.900” dipahami Ridwan sebagai Nahdlatul Ulama. “Izin Pak, saya kan hanya ngetik ya. Maksudnya NU, tapi yang waktu itu saya tahu ya NU itu Nahdlatul Ulama,” kata Ridwan.

Seperti catatan BIN, keterangan Ridwan tersebut masih berkaitan dengan estimasi pembagian kuota yang tersimpan di laptop. Persidangan belum membuktikan bahwa seluruh nama dan lembaga yang tercantum benar-benar menerima kuota sesuai angka tersebut.

FEE PERCEPATAN IKUT DIBUKA

Persidangan juga membuka keterangan Ridwan mengenai pengumpulan fee dari jemaah haji khusus tambahan yang dapat berangkat pada tahun yang sama atau T0.

Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ridwan yang menyebut Abdul Muhyi pernah meminta dirinya membantu mengambil dan mengumpulkan fee.

Dalam BAP itu, Ridwan disebut sempat mengusulkan besaran fee kepada travel diturunkan dari 5.000 dolar AS menjadi 4.000 dolar AS. Abdul Muhyi disebut menyetujui usulan tersebut.

Jaksa kemudian memastikan isi BAP kepada Ridwan. “Iya, betul Pak,” jawab Ridwan.

Nama Ridwan kemudian disebut disampaikan kepada Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai orang yang dianggap dapat dipercaya untuk mengumpulkan fee tersebut.

Catatan estimasi pembagian kuota yang tersimpan di laptop Ridwan kemudian didalami jaksa untuk melihat kaitannya dengan pengelolaan kuota haji khusus dan fee percepatan.

Perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 kini menyeret empat orang ke persidangan.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; mantan staf khusus Menteri Agama sekaligus anggota Dewan Pengawas BPKH Isfah Abidal Aziz; Direktur Operasional Maktour Ismail Adham; serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Jaksa mendakwa perkara pembagian kuota haji tambahan tersebut menyebabkan kerugian negara Rp622,09 miliar berdasarkan perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.

Sidang Selasa juga menghadirkan sejumlah saksi lain, termasuk Abdul Muhyi, untuk mendalami proses penetapan dan pembagian kuota haji tambahan 2023–2024. (ant/MK)

Editor: Agus S