JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar dalam isi buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam, yang belakangan kembali menjadi sorotan publik.

Menurut Yusril, perdebatan mengenai buku tersebut lebih banyak dipicu oleh judul yang dinilai dapat menimbulkan beragam persepsi dan tafsir.

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/9/2026), Yusril mengatakan dirinya tidak pernah diajak berdiskusi ataupun dimintai pendapat terkait pemilihan judul buku tersebut.

Karena itu, ia menegaskan keputusan mengenai judul sepenuhnya berada di tangan pihak yang menyusun dan menerbitkan buku.

“Kalau saya ditanya mengenai judulnya, saya tidak tahu, karena memang tidak pernah diajak membicarakannya. Kalau judulnya misalnya ‘Prabowo dan Islam’, menurut saya akan lebih mudah dipahami sebagai pembahasan mengenai hubungan Prabowo dengan Islam,” ujar Yusril.

Ia menilai polemik yang muncul juga tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital. Menurutnya, sebagian orang cenderung menilai keseluruhan isi sebuah karya hanya berdasarkan judul tanpa membaca konteksnya secara utuh.

“Sekarang orang cenderung tidak sabar membaca buku yang cukup panjang. Judulnya dibaca, lalu dianggap sudah mewakili seluruh isi buku,” tuturnya.

Yusril mengatakan kondisi tersebut dapat membuat penilaian terhadap sebuah karya menjadi subjektif, bahkan dipengaruhi sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak.

Karena itu, ia mengingatkan agar penilaian terhadap buku, terutama karya yang bersifat akademik, tidak hanya didasarkan pada judul ataupun potongan informasi yang beredar.

“Saya kira kita perlu membiasakan diri membaca dan memahami substansinya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Jangan sampai kita hanya berdebat mengenai judul, sementara isi bukunya sendiri belum pernah dibaca dengan saksama,” kata Yusril.

Yusril juga meluruskan posisinya dalam penerbitan buku tersebut. Ia menegaskan tidak memiliki peran dalam menggagas ataupun membiayai penerbitannya.

Menurut dia, keterlibatannya sebatas memberikan keterangan sebagai narasumber dalam proses pengumpulan bahan buku.

“Posisi saya dalam buku itu jelas sebagai orang yang diwawancarai. Saya bukan sponsor dan bukan pula orang yang menginisiasi penerbitannya,” tegasnya.

Buku Islam ala Prabowo diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan Baznas dan pemberitaan saat peluncuran, penulisan buku tersebut diinisiasi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Anwar Iskandar.

Yusril juga menanggapi pencantuman namanya dalam bagian hak cipta buku. Ia mengatakan hal tersebut tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengannya.

Menurut dia, apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta, pencantuman tersebut perlu dilihat secara proporsional karena buku melibatkan banyak penulis dan sumber.

“Kalau pun ada, mungkin berkaitan dengan bagian wawancara saya, tetapi mengenai pencantuman itu saya tidak pernah diajak bicara. Saya sendiri tidak terlalu mempersoalkan soal hak cipta,” ujar Yusril.

Ia menegaskan bahwa keterlibatannya dalam buku tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap proses penerbitan ataupun sebagai pihak yang berada di balik penyusunan buku.

Dengan demikian, Yusril meminta publik menilai buku tersebut berdasarkan keseluruhan isi dan konteks pembahasannya, bukan semata-mata dari judul yang digunakan. (ANT/KN)

BANJARBARU – Kepolisian Resor (Polres) jajaran Polda Kalimantan Selatan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan di sejumlah wilayah provinsi tersebut. Polisi masih mendalami apakah aksi pembakaran dilakukan atas inisiatif sendiri atau ada pihak lain yang memerintah.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan tujuh kasus tersebut seluruhnya melibatkan tersangka perorangan dan telah naik ke tahap penyidikan.

“Saat ini kami telah menangani tujuh laporan polisi (LP) tersangka perorangan yang sudah naik ke tahap penyidikan,” kata Yudha di Banjarbaru, Senin (8/9/2026).

Menurut dia, ketujuh tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk kepentingan pengembangan penyidikan.

Penyidik masih mendalami latar belakang tindakan para tersangka, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah untuk melakukan pembakaran lahan.

“Pendalaman diperlukan penyidik untuk menggali lebih jauh apakah tersangka atas inisiatif sendiri atau ada pihak yang memberi perintah,” ujarnya.

Selain kasus yang melibatkan perorangan, kepolisian juga tengah merampungkan berkas untuk meningkatkan status satu perkara pembakaran lahan yang melibatkan korporasi ke tahap penyidikan.

“L lokasi lahan milik korporasi ini ditangani Polres Banjar,” kata Yudha.

Penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memperluas penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang dilakukan individu maupun korporasi.

Yudha menegaskan penegakan hukum merupakan komitmen Polda Kalsel dalam menangani setiap kasus pembakaran lahan.

Dia memastikan tidak ada toleransi bagi pihak yang dengan sengaja membakar lahan dan menegaskan seluruh proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolda juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan tangkap tangan apabila terdapat informasi akurat mengenai aktivitas pembakaran lahan.

“Saya ingatkan kembali seluruh pihak untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” tegasnya.

Selain meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, Yudha mengimbau pemilik lahan turut menjaga dan mengawasi lahannya untuk mencegah terjadinya karhutla.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi pembakaran lahan ataupun mengetahui adanya kelalaian yang menyebabkan lahan atau hutan terbakar.

“Minimal masyarakat memberikan informasi ke petugas jika ada indikasi lahan dibakar atau atas kelalaian seseorang lahan atau hutan terbakar,” ujarnya.

Polda Kalsel memastikan proses penanganan perkara akan terus dikembangkan guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus pembakaran lahan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan/atau pemblokiran terhadap sekitar 38.375 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring atau judi online hingga Agustus 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan jumlah rekening tersebut meningkat dibandingkan data Juli 2026 yang mencapai sekitar 36.735 rekening.

Data rekening terindikasi judi online tersebut berasal dari informasi yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada OJK.

“Serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD,” ujar Dian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Dian, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK mendukung pemberantasan judi online yang dinilai memberikan dampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

OJK tidak hanya menindak rekening yang telah teridentifikasi. Penelusuran juga diperluas dengan meminta perbankan mencermati rekening lain yang memiliki kesesuaian dengan NIK pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Dalam pelaksanaannya, OJK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Komdigi, aparat penegak hukum (APH), serta pemangku kepentingan terkait melalui mekanisme koordinasi dan pertukaran data.

Dian mengatakan pertukaran data antarlembaga tersebut telah mempercepat proses identifikasi rekening yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online serta tindak lanjut oleh lembaga jasa keuangan.

Namun, upaya pemberantasan menghadapi tantangan karena pelaku terus mengembangkan modus operandi untuk menyamarkan aliran dana.

Pelaku antara lain memanfaatkan rekening pihak ketiga, identitas palsu, teknologi digital lintas batas, serta perpindahan dana dalam waktu yang sangat cepat.

Untuk menghadapi pola transaksi yang semakin kompleks, OJK mendukung penguatan interoperabilitas sistem, pemanfaatan teknologi analitik, dan kecerdasan artifisial untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan.

OJK juga mendorong penyempurnaan mekanisme pertukaran data antarlembaga dengan tetap memperhatikan pelindungan data pribadi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan industri perbankan dalam mengidentifikasi rekening dan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas

Besarnya tantangan pemberantasan judi online juga tercermin dari nilai transaksi yang dicatat PPATK.
Pada 2024, nilai perputaran dana judi daring mencapai Rp359,81 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp286,84 triliun pada 2025.

Pada periode yang sama, nilai deposit juga menurun dari Rp51,3 triliun pada 2024 menjadi Rp36,01 triliun pada 2025.

Sementara itu, pada triwulan I 2026, nilai perputaran dana judi daring tercatat Rp40,3 triliun dengan total deposit mencapai Rp10,59 triliun.

OJK memastikan koordinasi dengan lembaga terkait dan pengawasan sektor perbankan akan terus diperkuat untuk mempersempit ruang gerak transaksi yang berkaitan dengan perjudian daring. (ANT/KN)

SURABAYA– Sebanyak 41 warga negara asing (WNA) didakwa terlibat sindikat penipuan daring lintas negara yang menyasar korban di Jepang dan Tiongkok dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (7/9/2026).

Jaksa Penuntut Umum Damang Anubowo mengatakan sindikat tersebut diduga menggunakan identitas palsu dan menyebarkan informasi elektronik yang tidak benar untuk meyakinkan calon korban.

“Jaringan tersebut menjalankan penipuan dengan memanfaatkan identitas palsu serta menyebarkan informasi elektronik yang tidak benar untuk meyakinkan calon korban,” kata Damang saat membacakan surat dakwaan di PN Surabaya.

Mayoritas terdakwa merupakan warga negara Tiongkok dan Taiwan, sedangkan beberapa lainnya berkewarganegaraan Jepang.

Kasus tersebut terungkap setelah Konsulat Jenderal Jepang melaporkan dugaan penyekapan terhadap dua warga negara Jepang yang hilang kontak di kawasan Kertajaya, Surabaya, pada 20 April 2026.

Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan kedua warga Jepang tersebut di sebuah rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII, Kecamatan Gubeng, Surabaya, pada 22 April 2026.

Namun, penggeledahan di lokasi justru mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring.

Polisi menemukan sejumlah bilik kerja, perangkat komunikasi, serta seragam yang disebut menyerupai pakaian kepolisian Tiongkok.

Penyidikan kemudian dikembangkan ke sejumlah lokasi lain di Surabaya, antara lain Jalan Embong Kenongo dan kawasan Darmo Permai.

Polisi juga menelusuri sejumlah WNA yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut hingga ke Semarang dan Surakarta.

Dalam dakwaan, sindikat tersebut diduga menggunakan berbagai modus untuk memperdaya korban di luar negeri.

Dua korban di Jepang, Kimura Miho dan Nakamura Noriko, diduga menjadi sasaran penipuan dengan modus penyamaran sebagai layanan pelanggan Rakuten Mobile.

Keduanya kemudian diarahkan kepada pelaku lain yang mengaku sebagai polisi.

Korban selanjutnya diminta membeli mata uang kripto Ethereum dengan nilai transaksi lebih dari 3,8 juta yen.

Sementara itu, tiga korban di Tiongkok disebut mengalami kerugian hingga ratusan ribu yuan.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga mengaku sebagai aparat keamanan dan menuduh korban terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Para pelaku juga diduga menggunakan aplikasi berbagi layar untuk mengambil alih perangkat korban. Dengan cara tersebut, mereka disebut dapat mengakses rekening perbankan korban.

Atas perbuatan yang didakwakan tersebut, 41 terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa Penuntut Umum juga menyiapkan dakwaan alternatif berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perkara tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan berikutnya untuk menguji dakwaan jaksa dan pembuktian terhadap masing-masing terdakwa. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi III DPR RI mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak berubah menjadi alat politik kekuasaan yang dapat digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat maupun pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan RUU tersebut harus dilakukan secara saksama dan hati-hati agar kewenangan perampasan aset tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari.

“Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan. Bagaimana kelak ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya?” ujar Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut dia, kehati-hatian diperlukan karena RUU Perampasan Aset akan memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum.

Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Ia menilai praktik perampasan aset di negara maju dapat menjadi pembanding, tetapi tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan kondisi kelembagaan di dalam negeri.

“Kita selalu membandingkan penerapan perampasan aset di negara kita dengan di negara maju, contoh Amerika dan Inggris. Namun, yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah pelaksananya nanti aparat penegak hukum kita sama berintegritasnya dengan di negara-negara maju dengan standar pengaturan yang demikian luas?” katanya.

Habiburokhman mengatakan berbagai kewenangan yang nantinya diberikan melalui RUU Perampasan Aset harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai.

Menurut dia, mekanisme tersebut penting untuk memastikan aturan tidak digunakan secara sewenang-wenang ataupun diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Itulah yang selalu kami pikirkan. Kita itu bikin undang-undang harus berpikir, jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” ujarnya.

Ia menegaskan Komisi III DPR berkomitmen menyusun RUU Perampasan Aset secara hati-hati agar regulasi tersebut tidak justru merugikan masyarakat yang memiliki posisi lemah di hadapan kekuasaan.

Sebelumnya, Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan profesional untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam keterangannya pada Rabu (2/9), ia mengatakan salah satu prinsip dasar RUU tersebut adalah memastikan pelaku kejahatan tidak dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum.

Namun, ia kembali menekankan bahwa kewenangan tersebut harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas.

Aparat yang melaksanakan perampasan aset, kata dia, harus bebas dari praktik korupsi dan tidak boleh menggunakan regulasi tersebut sebagai sarana untuk melakukan kriminalisasi.

Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya diarahkan pada efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan, tetapi juga pada penguatan mekanisme pengawasan agar kewenangan yang diberikan tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diperkuat agar api tidak meluas hingga zona inti IKN.

Prabowo menginstruksikan penambahan aset penanganan karhutla, termasuk sarana pemadaman, untuk mengantisipasi perluasan kebakaran di kawasan tersebut.

“Kebakaran yang dekat IKN itu harus diperhatikan dan mungkin kita harus kerahkan aset-aset lebih untuk jangan sampai kebakaran itu sampai ke zona inti,” kata Prabowo saat memimpin rapat penanganan bencana secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026), sebagaimana dipantau melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Instruksi tersebut disampaikan setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan karhutla di kawasan IKN, tepatnya di Bukit Soeharto, dengan luas mencapai 458 hektare.

“Di IKN, Kalimantan Timur, di kawasan IKN Bapak Presiden, di Bukit Soeharto ada 458 hektare,” kata Suharyanto.

Menurut dia, kebakaran tersebut masih dalam proses penanganan dengan dukungan Satuan Tugas Darat dan helikopter water bombing.

“Ini sedang proses penanganan, kami pun bantu dengan Satgas Darat dan Heli WB (water bombing) ke sana,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Suharyanto juga melaporkan sekitar 98 persen kebakaran lahan gambut di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan telah berhasil dipadamkan.

Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Operasi pemadaman darat dan udara yang melibatkan unsur gabungan telah berhasil menangani kebakaran pada lahan gambut seluas 71.069,65 hektare dari total 72.009,10 hektare yang terbakar di enam provinsi tersebut.

“Kami sudah berhasil memadamkan 71.069,65 hektare di enam provinsi per hari ini. Jadi, kami laporkan total yang terbakar di enam provinsi yang lahan gambut. Lahan gambut ini yang susah untuk dipadamkan,” kata Suharyanto.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 939,45 hektare area yang menjadi sasaran penanganan. Pemadaman terhadap sisa area tersebut terus dilakukan pada Senin (7/9/2026).

Meski sebagian besar area telah berhasil dipadamkan, BNPB tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya titik api baru.

Suharyanto menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat api yang sebelumnya telah dipadamkan dapat kembali menyala.

“Apakah 939,45 ini setelah dipadamkan hari ini, besok berkurang? Mudah-mudahan berkurang, tetapi kadang-kadang juga tidak berkurang signifikan karena hari ini juga ditemukan titik kebakaran yang baru, atau kebakaran yang lama yang sudah dipadamkan tiba-tiba hidup kembali. Itulah kesulitannya lahan gambut di enam provinsi prioritas ini,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat operasi pemadaman membutuhkan penanganan berkelanjutan, baik melalui operasi darat maupun dukungan udara.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta Suharyanto berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait penempatan helikopter berat jenis Chinook.

Presiden meminta lokasi penempatan helikopter tersebut dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan penanganan di lapangan sehingga aset pemadaman dapat dikerahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.

“Baik, nanti didiskusikan ya dengan Panglima TNI nanti posisi (helikopter) Chinook-Chinook sebaiknya ada di mana,” kata Prabowo.

Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat operasi penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran di sekitar IKN meluas ke kawasan yang lebih kritis. (ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Herifuddin Daulay yang meminta guru dilibatkan sebagai pengawas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat diterima karena dalil yang diajukan dinilai tidak menguraikan secara jelas persoalan konstitusional yang dipersoalkan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 301/PUU-XXIV/2026 di ruang sidang utama Gedung I MK, Jakarta, Senin (7/9/2026).

“Amar putusan, mengadili permohonan Nomor 290/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 301/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo.

Perkara Nomor 301/PUU-XXIV/2026 menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Herifuddin meminta agar guru dilibatkan dalam pengawasan program pemenuhan gizi nasional sehingga diperlukan anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan putusan menjelaskan bahwa norma yang dimohonkan untuk diputus tidak sesuai dengan substansi utuh putusan MK sebelumnya.

Menurut Saldi, pemohon antara lain mempersoalkan Pasal 22 ayat (3), Penjelasan Pasal 22 ayat (3), serta sejumlah lampiran dalam UU APBN 2026.

Namun, MK sebelumnya telah menjatuhkan Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang pada pokoknya mengubah substansi Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN.

“Sehingga permohonan pengujian kembali terhadap penjelasan a quo tidak sesuai dengan penjelasan utuh putusan Mahkamah, di mana substansi yang dimohonkan pengujian tidak sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Saldi.

Selain persoalan norma yang diuji, MK menilai pemohon tidak menguraikan secara jelas, memadai, dan spesifik pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang digunakan.

Dalam permohonannya, pemohon lebih banyak menguraikan persoalan mengenai jenis kurikulum, beban akademik kognitif, kebutuhan gizi esensial otak, persoalan teknis pelaksanaan MBG, hingga tidak adanya keterlibatan guru dalam pengawasan program tersebut.

Pemohon juga menguraikan mengenai kebutuhan biaya pengawasan MBG apabila guru dilibatkan dalam program tersebut.

Namun, menurut MK, uraian tersebut tidak menunjukkan hubungan yang jelas dan berkesinambungan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan untuk diuji.

Karena alasan tersebut, MK menyatakan permohonan Herifuddin Daulay tidak dapat diterima.

Dalam sidang yang sama, MK juga menyatakan permohonan Nomor 290/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diterima.

Perkara tersebut diajukan Andri Yanto yang menguji Pasal 326 ayat (1) KUHAP baru mengenai pertanggungjawaban pidana pihak yang bertanggung jawab atas korporasi dalam perkara tindak pidana yang melibatkan korporasi.

Pemohon menguji norma tersebut terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

MK menilai pemohon tidak menguraikan secara jelas dan memadai pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian yang digunakan.

Mahkamah juga menilai rumusan petitum pemohon tidak memberikan batas yang pasti mengenai konstruksi norma yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji.

Terlebih, pada petitum angka 5, terdapat ketidakpastian mengenai dasar normatif yang digunakan pemohon untuk meminta perubahan pemaknaan kata “dan” menjadi frasa “dan/atau” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP dan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2026.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan kedua permohonan tersebut tidak dapat diterima. (ANT/KN)

TANGERANG – Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Husein Sastranegara Bandung kembali melayani penerbangan pada Selasa setelah sempat ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan pembukaan kembali tiga bandara tersebut mengacu pada Notice to Air Missions (NOTAM) dari AirNav Indonesia dengan status resumed operations yang diterbitkan mulai pukul 00.30 WIB.

“Fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (land side) ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap,” kata Arie dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Selasa (8/9/2026).

Berdasarkan NOTAM tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi mulai pukul 00.30 WIB, Bandara Halim Perdanakusuma mulai pukul 00.40 WIB, dan Bandara Husein Sastranegara mulai pukul 00.42 WIB.

Sebelum operasional dibuka kembali, pengelola bandara melakukan serangkaian prosedur keselamatan, termasuk pembersihan abu vulkanik di seluruh area sisi udara yang meliputi apron, taxiway, dan runway.

Selain itu, dilakukan uji kekesatan (friction test) pada landasan pacu. Hasil pengujian menunjukkan kondisi runway telah memenuhi standar dan persyaratan untuk kembali digunakan dalam operasional penerbangan.

“Selain itu, juga dilakukan uji kekesatan di runway, yang menunjukkan fasilitas tersebut memenuhi standar dan persyaratan untuk melayani operasional penerbangan,” ujarnya.

General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan pemulihan operasional di bandara tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan penerbangan.

Pada fase awal pemulihan, pengelola menerapkan Air Traffic Flow Management (ATFM) untuk mengendalikan arus lalu lintas penerbangan.

“Pada fase awal recovery, pengendalian penerbangan dilakukan secara bertahap dan terukur melalui penerapan ATFM. Pengaturan ini diperlukan agar arus keberangkatan dan kedatangan dapat kembali berjalan dengan aman dan tertib, sekaligus memungkinkan kapasitas operasional bandara dipulihkan secara bertahap,” kata Heru.

Menurut dia, pengaturan arus penerbangan tersebut mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan. Salah satunya ialah kebutuhan mempercepat keberangkatan pesawat yang sebelumnya terdampak penutupan, sekaligus mengembalikan kapasitas apron secara bertahap.

Pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga berkoordinasi dengan seluruh operator transportasi publik guna memastikan ketersediaan armada yang mendukung mobilitas penumpang dari dan menuju bandara.

Meski operasional kembali dibuka, penumpang tetap diminta memperhatikan kemungkinan adanya penyesuaian jadwal penerbangan selama proses pemulihan.

Heru mengimbau calon penumpang untuk memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat menuju bandara.

“Calon penumpang diimbau untuk senantiasa memantau dan memastikan status serta jadwal penerbangannya melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat menuju bandara tujuan, mengingat adanya penyesuaian jadwal penerbangan,” katanya.

Pemulihan penerbangan di tiga bandara tersebut dilakukan setelah kondisi fasilitas sisi udara dinyatakan memenuhi persyaratan operasional dan seluruh prosedur keselamatan pascapaparan abu vulkanik dijalankan. (ANT/KN)

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan kinerja positif pengelolaan fiskal hingga Semester I 2026 sebagai pijakan untuk memperkuat APBN pada 2027. Pemerintah akan mendorong reformasi perpajakan dan bea cukai, mempercepat belanja yang berdampak besar terhadap ekonomi, serta menjaga defisit dan utang tetap dalam batas aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hingga Semester I 2026 pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,3 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 18,2 persen.

Dari sisi pembiayaan, realisasinya mencapai Rp452,0 triliun, meningkat 59,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut dia, perbaikan pengelolaan APBN akan dilanjutkan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai. Pemerintah juga akan mempercepat belanja dengan mengutamakan program yang memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat kinerja pengelolaan keuangan negara, Kemenkeu menyiapkan lima program utama dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2027.

Kelima program tersebut meliputi Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen.

Program-program tersebut dirancang untuk mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.

Pelaksanaannya akan diperkuat melalui sejumlah enabler, antara lain pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Pada sektor kebijakan fiskal, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi dan debottlenecking untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi, termasuk pengembangan hilirisasi industri strategis.

Sementara pada sisi penerimaan, pemerintah akan memperkuat integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, meningkatkan lifting migas, serta memperkuat pengawasan dan kualitas layanan perpajakan.

Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam Rencana Kerja Kemenkeu 2027. Pemerintah akan melanjutkan pengembangan Indonesia National Single Window, memperkuat Coretax System dan Smart Customs and Excise System, serta mengembangkan sistem penanganan tindak pidana perpajakan.

Digitalisasi juga akan diterapkan pada proses bisnis internal melalui Office Automation Kemenkeu.

Langkah tersebut sejalan dengan perbaikan tata kelola yang telah dilakukan sepanjang 2026. Hingga Semester I, Kemenkeu mencatat penyelesaian 72,43 persen aduan debottlenecking dan berhasil mencegah penyelundupan emas batangan sebanyak 190,26 kilogram.

Kemenkeu juga telah menerapkan kecerdasan artifisial dalam pengawasan underinvoicing.

Di sektor pembiayaan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp67,58 triliun. Kemenkeu juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, LK BUN, dan LK BA 015.

Perbaikan tersebut turut tercermin dalam nilai kinerja organisasi Kemenkeu. Pada Semester I 2026, nilainya mencapai 113,9 atau masuk kategori sangat baik, meningkat dari 110,3 pada 2025.

Purbaya menegaskan, seluruh program tersebut diarahkan untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga harus mampu menjadi pelindung perekonomian masyarakat ketika menghadapi tekanan ekonomi.

“APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Strategi ekonomi dan fiskal 2027 selanjutnya diarahkan untuk mendorong ekonomi dengan sasaran “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi.

Kebijakan juga diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi, peningkatan efektivitas program unggulan, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan UMKM.

Dukungan juga akan diperkuat bagi kelompok masyarakat yang dinilai strategis dan rentan, termasuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.

Dengan fondasi kinerja yang telah dibangun sepanjang 2026, Kemenkeu menargetkan pengelolaan keuangan negara pada 2027 semakin efektif. Tantangannya adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan APBN mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (cha/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing dan under invoicing periode 2008–2025. Kerugian negara sementara ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jampidsus memeriksa 112 saksi, termasuk kuasa direktur PT TPL, serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-48/F.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 7 September 2026.

“Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka,” kata Saiful di Gedung Jampidsus Kejagung, Senin (7/9/2026).

Perkara ini berkaitan dengan penjualan produk pulp PT TPL kepada perusahaan terafiliasi. Kejagung menduga perusahaan melakukan under invoicing dengan memanipulasi klasifikasi atau Harmonized System (HS) Code produk yang dijual.

Produk yang secara karakteristik, kegunaan dan harga merupakan dissolving pulp diduga dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP), yang memiliki nilai lebih rendah.

“Produk dissolving pulp, diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP,” kata Saiful.

Produk tersebut kemudian dijual kepada perusahaan di luar negeri, Macao Marketing International Ltd, serta Asia Pacific Rayon di Indonesia.

Melalui perubahan klasifikasi tersebut, Kejagung menduga nilai produk yang dicantumkan dalam transaksi menjadi lebih rendah dari nilai sebenarnya. Dampaknya berpengaruh terhadap nilai pajak badan yang seharusnya diterima negara.

Penyidik juga menemukan persoalan dalam proses pemeriksaan perpajakan. Menurut Kejagung, PT TPL diduga tidak memberikan dokumen transfer pricing atau TP Doc dan laporan SPT Pajak Badan yang semestinya digunakan dalam pemeriksaan kewajaran harga transaksi.

Kejagung menduga perusahaan bekerja sama dengan pejabat yang memiliki kewenangan sehingga pengawasan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. “PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan,” ujar Saiful.

Penyidik memperkirakan praktik tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun. Namun, angka itu masih bersifat sementara karena perhitungan resmi kerugian negara masih dilakukan tim auditor.

DUA PEGAWAI PAJAK LEBIH DULU TERSANGKA

Sebelum menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi, Kejagung telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka.

BP merupakan supervisor pemeriksa pajak PT TPL untuk tahun pemeriksaan 2020 dan 2023, sedangkan SR terkait pemeriksaan pajak tahun 2024.

Kejagung menduga keduanya tidak menjalankan proses pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap transaksi PT TPL.

Saat dua pegawai pajak tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus lalu, PT TPL menyatakan mengetahui perkara tersebut melalui pemberitaan dan sedang melakukan penelaahan serta verifikasi.

Direktur PT TPL Anwar Lawden ketika itu mengatakan perusahaan tetap menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidikan perkara ini telah berjalan sejak Maret. Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 13/F.2/Fd.2/03/2026 pada 9 Maret 2026. (ica/MK)

Editor: Agus S