JAKARTA – Bantuan pangan beras dipastikan tidak berhenti pada September 2026. Pemerintah telah menyetujui tambahan alokasi satu juta ton beras untuk memperpanjang program bantuan hingga Desember, di tengah kenaikan harga beras dan memasuki periode musim paceklik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tambahan bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
“Jadi Bapak Ibu yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya. Oktober, November, Desember. Sudah disetujui Presiden, ini kita tambah,” kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Zulhas menyampaikan kepastian tersebut saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (10/9).
Dalam peninjauan itu, sebanyak 12.000 kilogram beras disalurkan kepada 400 penerima bantuan pangan (PBP). Penerima berasal dari warga Desa Gogorante, termasuk pekerja ojek daring dan anak yatim.
Setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras sekaligus yang merupakan rapel bantuan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan tersebut diberikan dengan besaran 10 kilogram beras per bulan.
Menurut Zulhas, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan terutama kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Percepatan dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga beras dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
“Kebijakan ini sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat. Ada laporan harga beras naik, ada yang sulit beli beras, tidak bisa beli beras, dan seterusnya. Kita sebut ini gerak cepat bantu rakyat,” ujarnya.
Zulhas menyebut bantuan pangan merupakan salah satu dari empat strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan selama musim paceklik.
Selain memperpanjang bantuan pangan beras, pemerintah menyiapkan penyaluran satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pemerintah juga menyiapkan 150 ribu ton jagung SPHP bagi peternak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta melelang 380 ribu ton beras sebagai bahan baku industri tepung beras dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan 997,2 ribu ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan pada periode Juli-September 2026.
Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan sehingga total bantuan yang diterima untuk tiga bulan mencapai 30 kilogram.
Penyaluran bantuan tersebut menyasar masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan DTSEN.
Namun, realisasi penyaluran sempat berjalan lambat. Per 5 September 2026, Bulog mencatat penyaluran bantuan pangan periode Juli-September baru mencapai sekitar 30 persen dari total penugasan 997,2 ribu ton.
Pemerintah kemudian meminta penyaluran bantuan dirapel menjadi 30 kilogram sekaligus dan dituntaskan pada September.
Berdasarkan data Bulog per 10 September 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan periode Juli-September telah mencapai 49,86 persen dari total alokasi sekitar satu juta ton beras untuk 33,2 juta penerima manfaat.
Dengan tambahan alokasi satu juta ton untuk Oktober-Desember, pemerintah memastikan bantuan pangan beras tetap berlanjut hingga akhir 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan harga beras selama periode paceklik. (ANT/KN)
