KORANUSANTARA- Berubahnya status kota Jakarta rupanya turut mengubah pola pemilihan kepala daerahnya. Ke depan, gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden, tidak lagi melalui pilkada. Hal tersebut seiring keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi usul inisiatif DPR memantik kontroversi.

Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulisnya mengatakan, hal tersebut yang melatarbelakangi sikap Fraksi PKS menolak pengesahan RUU DKJ inisiatif DPR.”Jika (RUU DKJ) ini disahkan jadi UU, maka demokrasi kita akan mundur,” ungkapnya.

Syaikhu menambahkan, konsep penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi. Pun, hak warga Jakarta untuk memilih pemimpin daerahnya terancam hilang. Syaikhu pun mengajak masyarakat Jakarta untuk menolak RUU tersebut karena dikhawatirkan akan merenggut kedaulatan rakyat Jakarta.

Seperti diketahui, RUU DKJ disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 5 Desember 2023 Dari sembilan fraksi di DPR, delapan fraksi setuju dengan pengesahan tersebut, namun dengan catatan. Sementara Fraksi PKS yang diwakili Hermanto dengan tegas menolak pengesahan.

Hermanto mengatakan, pembahasan RUU DKJ terkesan terburu-buru. Selain itu, Hermanto menilai rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan tersebut. Menurut FPKS, hal itu tentu mempertaruhkan substansi penyusunan RUU DKJ. Padahal, dalam penjelasan UU Nomor 13/2022 disebutkan bahwa penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna harus dilakukan.

Tak hanya itu, Hermanto juga menggarisbawahi ketentuan kewenangan bidang khusus kebudayaan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b. Dimana dalam pasal itu tidak ada lembaga adat dan kebudayaan Betawi dalam pemajuan kebudayaan, pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. ”Pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan Betawi ini sangatlah penting,” terangnya.

Lebih lanjut, draf RUU DKJ yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal itu akan diserahkan ke pemerintah. Selanjutnya, Presiden akan menunjuk menteri terkait guna membahas RUU tersebut beserta dengan daftar invetarisasi masalah (DIM).

Selain pengesahan RUU DKJ, dalam rapat paripurna itu DPR juga mengesahkan RUU ITE menjadi UU. Total ada 20 subtansi pasal yang diubah dalam UU ITE tersebut. Salah satunya, penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik.

Selain itu, substansi UU ITE hasil revisi juga berisi tentang perubahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, muatan pornografi, perjudian dan lain-lain.

Sementara itu pada kesempatan lain, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberi komentar terkait RUU DKJ. Dia menyebut bahwa rancangan tersebut inisiatif DPR dan sudah ditetapkan dalam sidang paripurna. “pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau draf RUU itu. Setelah itu Presiden akan menunjuk menteri untuk membahas dan membuat rancangan daftar inventaris masalah,” katanya.

Dia menegaskan di internal pemerintah belum ada pembahasan terkait hal ini. Setelah penunjukan menteri, barulah dibahas di tingkat pemerintah. Pihak istana pun menunggu surat dari DPR terkait rancangan ini. (*)

KORANUSANTARA– Polemik debat capres dan cawapres tuntas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilu mematikan, debat dilangsungkan sesuai ketentuan, tiga kali debat capres sementara sisanya untuk cawapres.

Yang membedakan, setiap kali debat, baik capres maupun cawapres akan didampingi pasangannya masing-masing. Tidak lagi sendiri setiap debat sebelumnya. Namun, kesempatan bicara atau berdebat hanya diberikan sesuai agenda. Artinya, saat agenda debat capres, yang bicara adalah capres. Sebaliknya, saat debat cawapres, yang bicara adalah cawapres.

Untuk debat pertama, Selasa, 12 Desember 2023, kesempatan pertama diberikan pada capres. Kepastian itu didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU RI dengan perwakilan ketiga pasangan calon, Rabu, 6 Desember 2023.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, format tersebut sudah disepakati semua tim pasangan calon. Sehingga teknis tersebut sudah bisa ditetapkan. ” Pasti ada perdebatan. Tapi alhamdulilah sampai saya bicara ini sudah ada titik temu di antara masing-masing,” ujarnya.

Disinggung soal alasan format debat didampingi pasangan, Hasyim menyebut format itu sesuai dengan filosofi kompetisi. Sebab, capres dan cawapres adalah pasangan calon. Namun untuk porsi bicara, dia menegaskan itu tidak diberikan.

Hasyim menerangkan, pernyataan sebelumnya yang menyatakan pasangan boleh ikut bicara hanya usulan awal. Dari situ, pihaknya menampung berbagai pandangan, usulan, pendapat untuk kemudian ditetapkan.

Lantas, apakah keduanya dapat berdiskusi di forum, Hasyim menyerahkan pada paslon masing-masing. “Tapi yang bicara adalah saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam rapat juga disepakati urutan pembagian debat dan tema-tema yang akan dibahas masing-masing. Kemudian, rapat juga berhasil menyepakati jumlah masa yang bisa hadir dalam debat, yakni masing-masing 50 orang.

Namun untuk panelis dan moderator, belum dicapai kesepakatan. Hasyim beralasan, nama-nama panelis dan moderator baru berasal dari usulan KPU RI. Sementara tim paslon belum menyerahkan. Oleh karenanya, pihaknya memberikan waktu dua hari kepada tim paslon untuk menyerahkan usulan guna digodok KPU.

Yang jelas, untuk panelis kriterianya adalah sosok yang paham dengan persoalan yang dibahas dalam tema. Sementara moderator, kriterianya sosok yang mampu tampil dihadapan kamera dan punya kemampuan komunikasi.

Keputusan KPU RI direspons Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud. Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya menghargai apa pun yang sudah diputuskan oleh KPU. “Kami ikuti apa pun yang  KPU sudah putuskan,” terang dia usai rapat di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyerahkan teknis debat kepada KPU. Baginya, itu kewenangan KPU untuk menetapkan. “Mau didampingi atau tidak, monggo terserah,” ujarnya. Yang terpenting, itu harus sesuai ketentuan undang-undang. Yakni pelaksanaan harus dilakukan lima kali meliputi tiga kali debat capres dan dua kali cawapres.(*)

KORANUSANTARA – Prabowo Subianto masih menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Pun demikian dengan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang masih disibukkan dengan aktivitas sebagai wali kota Solo.

Meski demikian, keduanya mempersiapkan diri menjelang debat 12 Desember mendatang. Praktis, waktu yang tersisa untuk debat perdana itu tinggal sepekan. Gibran mengatakan, secara umum dirinya sudah siap. ”Ya, kita hadapi saja ya,” ujarnya di GBK Arena Senin, 5 Desember 2023.

Persiapan tersebut, lanjut Gibran, sudah dilakukan dengan mempelajari isu.

Kemudian, pihaknya juga menyerap banyak aspirasi dan masukan mengenai berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Diakuinya, dalam meminta masukan, pihaknya tidak hanya mendengarkan ahli, tapi juga publik. Dengan begitu, perspektif bisa lebih luas. ”Enggak harus dari para ahli ya. Dari ahli ada, dari pakar ada, tapi masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua untuk bahan debat nanti,” imbuhnya.

Pendapat dan aspirasi publik itu datang dari lintas golongan. Khususnya dari generasi muda yang banyak dia temui belakangan. Seperti para influencer, gen Z, dan kelompok milenial. Gibran juga menyatakan kesiapan atas apapun format debat dari KPU nanti. (*) 

KORANUSANTARA – Pemilih muda menjadi sasaran capres-cawapres untuk mendulang suara. Wajar, mengingat komposisi suara suara begitu besar. Seperti yang dilakukan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan menggelar dialog lewat acara Desak Anies. Selasa, 5 Desember 2023, acara dialog dan tanya jawab tersebut digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di acara tersebut, Anies menjelaskan apa saja yang akan dikerjakannya jika kelak menjadi presiden. Dua di antaranya terkait langsung dengan pembangunan di Banjarmasin. Yakni, pembangunan kereta api dan Wasaka International Stadium. Wasaka merupakan akronim dari waja sampai kaputing.

Wasaka merupakan pernyataan Pangeran Antasari, pahlawan nasional dari Banjarmasin. Artinya, jangan sampai menyerah apa pun yang terjadi. Menurut Anies, pembangunan stadion tersebut mendesak. Tidak hanya untuk mendukung perkembangan klub sepak bola Barito Putera, tapi juga untuk mengembangkan sektor lain di luar sepak bola.

Anies juga menyebutkan, Wasaka International Stadium akan menjadi wahana mempersatukan. Stadion tersebut bisa digunakan untuk kegiatan budaya dan seni.

Selain Wasaka International Stadium, Anies berencana membangun rel kereta api yang menghubungkan Banjarmasin–Banjarbaru. Gagasan itu tercetus karena Anies menilai dua daerah tersebut membutuhkan kehadiran transportasi umum massal yang representatif. ’’(Banjarmasin–Banjarbaru) intensitas lalu lintasnya cukup tinggi, tapi kita tidak memiliki fasilitas transportasi umum,’’ jelas Anies. (*)

KORANUSANTARA- Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi destinasi Ganjar Pranowo di saat masa kampanye. Capres nomor urut 3 itu dijadwalkan menyapa pendukungnya di tiga kota; Balikapapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda.

Selasa, 5 Desember 2023, Ganjar memulai safari politiknya dengan berkunjung ke Pasar Baru di Klandasan, Balikpapan. Di sana, Ganjar mendapati keluhan terkait kenaikan harga bahan pokok. Kedatangan Ganjar disambut pedagang dengan antusias.

Ganjar kemudian menyambangi sebuah kios penjual sayur-sayuran dan cabai. Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu kemudian berdialog dengan beberapa pedagang. Kebanyakan mengeluhkan tentang harga bahan pokok.

Salah salahnya Hatini, seorang pedagang sayur di Pasar Baru. Hatini mengatakan harga cabai dan sejumlah komoditi sayur mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir. “Harga cabai naik, pak. Bawang putih naik harga kotor Rp 545.000 satu karung,” katanya di hadapan Ganjar.

Merespons hal itu, Ganjar menyatakan bahwa menstabilkan harga dimulai dengan data produksi yang akurat. Kedua, memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan produksi. Ketiga, pentingnya mengembalikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) bahan pokok. ’’Agar harganya dapat dikendalikan,’’ ujarnya.

Ganjar juga mengunjungi DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia di Balikpapan. Ganjar mendapat masukan terkait kesetaraan kaum difabel dalam mendapatkan kemudahan. Baik akses pendidikan, pelatihan usaha, permodalan, maupun fasilitas umum yang ramah bagi mereka.(*)

KORANUSANTARA – Keamanan Pemilu Serentak 2024 menjadi atensi TNI-Polri. Dua korps tersebut memegang peran penting demi berlangsungnya pesta demokrasi secara aman dan tertib.

Agar sinergisitas tersebut terjalin baik, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan courtesy call atau kunjungan kehormatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa, 5 Desember 2023. Keduanya membahas program-program untuk mengantisipasi kerawanan pemilu.

Jenderal Agus mengatakan, dalam menghadapi Pemilu 2024, sangat diperlukan sinergisitas antara TNI dan Polri. Karena itu, akan dilaksanakan program berupa patroli bersama babinsa dan bhabinkamtibmas. ’’Jadi masuk perkampungan bersama,’’ urainya.

Patroli bersama tersebut dilakukan sampai level kapolres dan kapolda. Semua itu dimaksudkan agar pemilu berjalan lancar dan aman. ’’Jadi, berjalan sesuai dengan waktunya,’’ urainya di lobi Gedung Utama Mabes Polri. Langkah selanjutnya, TNI menginisiasi deklarasi pemilu damai di semua wilayah di Indonesia. Deklarasi pemilu damai penting untuk memberikan jaminan dan menjadi bentuk partisipasi masyarakat. ’’Sehingga, bersama-sama menjaga pemilu,’’ terangnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, TNI dan Polri akan menjaga seluruh tahapan Pemilu 2024. Saat ini dalam tahapan kampanye hingga nanti pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). ’’Kami berharap semua damai di tengah perbedaan pilihan,’’ paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pembahasan soal debat akan kembali dilakukan bersama tim paslon. ’’Rencana rapat lanjutan Rabu, 6 Desember siang,’’ ujarnya. Pembahasan, kata Hasyim, akan meliputi sejumlah isu. Antara lain, format debat, tema debat, nama panelis, hingga moderator. (*)