Beranda blog Halaman 1106

Siap Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

0
Ganjar Pranowo memenuhi undangan Institut Pertanian Bogor untuk menyampaikan gagasan mengenai agromaritim.

KORANUSANTARA – Kedaulatan pangan menjadi atensi Ganjar Pranowo. Jika terpilih menjadi presiden, politikus PDI Perjuangan itu komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Salah satu wujudnya, menawarkan kontrak terbuka kepada Institut Pertanian Bogor (IPB). Hal itu disampaikan Ganjar setelah mendengar pemaparan Rektor IPB Prof Dr Arif Satria.

Ganjar mengatakan, hasil penelitian dan riset yang tertuang dalam Buku Putih Himpunan Alumni IPB menjadi masukan untuk calon pemimpin Indonesia. Khususnya dalam konteks mengatasi ketergantungan impor pangan. Seperti komoditas kedelai dan bawang putih. ’’Kalau produksi sendiri, kita bisa menghemat banyak hal,’’ kata Ganjar, Rabu, 20 Desember 2023.

Ganjar menyebut IPB telah menuangkan gagasan dan hasil penelitian yang sangat baik mengenai agromaritim. Hanya, hasil penelitian itu belum mendapat respons positif dari kementerian/lembaga terkait. ’’Bayangkan kalau  riset IPB diambil alih pemerintah menjadi kebijakan nasional,’’ ucap mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar menambahkan, pemaparan IPB tentang kedaulatan agromaritim adalah langkah konkret untuk mewujudkan ketahanan pangan dan maritim Indonesia. Dia pun berjanji akan merealisasikan gagasan kedaulatan itu jika terpilih sebagai presiden. (*)

Energi Positif dari JK, Dukung Amin untuk Pilpres 2024

0
Pertemuan Jusuf Kalla dan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. JK meyakini Anies adalah orang yang tepat untuk memimpin Indonesia.

KORANUSANTARA – Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mendapat tambahan suntikan moral. Yakni berupa dukungan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dukungan dari tokoh bangsa ini membuat kepercayaan pasangan nomor urut 1 itu bertambah jelang Piplres 2024.

Husain Abdullah selaku juru bicara menuturkan, JK menyampaikan secara terbuka dukungannya untuk Amin di Makassar, Selasa, 19 Desember 2023. Husain menyebut JK merasa punya tanggung jawab moral agar masyarakat tidak salah memilih pemimpin untuk 5 tahun mendatang.

’’Pak JK yakin Anies adalah orang yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan,’’ ungkapnya dalam keterangan tertulis. Husain melanjutkan, JK melihat Anies sebagai murid politiknya. ’’Dari segi pengetahuan, pengalaman, kejujuran, dan integritas, Anies memiliki keunggulan,’’ ujarnya.

Hubungan JK-Anies selama ini memang terlihat erat. Sejak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta hingga saat menjabat, JK dan Anies muncul bersama di sejumlah acara.

Menanggapi hal itu, Wasekjen DPP Nasdem Jakfar Sidik memberi apresiasi. Pernyataan JK menjadi energi positif bagi pasangan Amin. ’’Dukungan Pak JK (Jusuf Kalla) merupakan tambahan kekuatan bagi pasangan Amin,’’ kata Jakfar.(*)

Oppenheimer Meledak, Nolan Sebut Film Tersuksesnya

0
Oppenheimer berhasil mengantongi pendapatan global USD 951 juta (Rp 14,75 triliun).

KORANUSANTARA– Ekspektasi Christopher Nolan akan Oppenheimer terbayar lunas. Film yang mengangkat cerita Bapak Atom Atom Julius R Oppenheimer tersebut berhasil mengantongi pendapatan global USD 951 juta (Rp 14,75 triliun).

Oppenheimer mampu bersaing dengan Barbie, yang dirilis di tanggal yang sama. Catatan tersebut diakui sang sutradara amatlah impresif.

Nolan menilai, keberhasilan Oppenheimer adalah anomali. ’’Aku membuat film tiga jam tentang Robert Oppenheimer, dengan berlabel R-rated dan separuhnya hitam-putih, dan sukses menghasilkan nyaris semiliar dolar. Bagiku itu sangat gila. Itu adalah filmku yang paling sukses,” kata sutradara pemilik lima nominasi Oscars itu dalam wawancara dengan Empire.

Selama 20 tahun berkarier, Nolan menyatakan, film itu juga disambut meriah di negara kelahirannya, Inggris. Bahkan, Oppenheimer menjadi film karyanya yang mendapatkan pendapatan tertinggi di sana. Dia mengakui, hal tersebut secara tak langsung menumbuhkan optimismenya pada industri perfilman, khususnya bioskop.

’’Dari pengalaman dan capaian filmku, bisnis ini masih baik-baik saja. Apalagi dengan melihat banyaknya film yang berhasil memecahkan rekor dan penonton yang datang untuk menyaksikan karya baru,” imbuhnya.

Dia menilai, Hollywood –maupun industri perfilman secara global– tak perlu condong ke film yang sesuai selera pasar untuk bisa bertahan. ’’Kurasa, harus selalu ada keseimbangan yang baik dari berbagai jenis rilisan agar penonton juga terus tertarik untuk menonton,” tegasnya. (*)

Paus Fransiskus Titip Pesan Jaga Kerukunan Beragama

0
Megawati Soekarnoputri saat bertemu Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan.

KORANUSANTARA – Toleransi beragama dan perubahan iklim menjadi topik yang dibahas Megawati Seokarnoputri dan Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Vatikan.

Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu Istana Apostolik, Vatikan, Senin, 18 Desember 2023, didampingi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey, dan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Yasonna Laoly.

Anggota Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama Takhta Suci Vatikan Romo Markus Solo Kewuta SVD berkesempatan menjadi penerjemah dalam pertemuan tersebut. ’’Ketika saya bertemu dengan rombongan, memang beliau (Paus Fransiskus) meminta untuk supaya apa yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan kerukunan beragama agar diteruskan,’’ ujar Mega dalam keterangan tertulisnya.

Selain isu toleransi beragama, keduanya juga membahas ancaman perubahan iklim yang membahayakan alam dan manusia.   Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, bangsa Indonesia menaruh perhatian serius dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Paus juga mendorong agar Indonesia terus mempertahankan dan saling menjaga nilai toleransi antarumat beragama. Apalagi, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia.

’’Paus Fransiskus menyampaikan bahwa hal itu harus tetap dipertahankan dan kita harus sama-sama menjaga agar toleransi beragama dan perdamaian yang ada di dunia bisa tetap terjaga,’’ jelas Puan. (*)

Praperadilan Ditolak, Polda Metro Didesak Jemput Paksa Firli

0
Firli Bahuri menggelar jumpa pers usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilannya.

KORANUSANTARA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak pengajuan gugatan praperadilan yang dimohonkan Firli Bahuri, Selasa, 19 Desember 2023. Dengan demikian, status tersangka masih tersemat bagi ketua nonaktif KPK itu.

’’Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,’’ kata hakim tunggal Imelda Herawati membacakan putusan. Putusan itu diambil setelah hakim mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, dalil permohonan dan bukti yang diajukan telah masuk ke pokok perkara. Padahal, sidang praperadilan hanya menilai aspek formal. Terkait sah tidaknya seseorang ditetapkan tersangka. Bukan masuk ke materi pokok perkara. Itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Dalam putusan itu, hakim juga menilai permohonan Firli kabur dan tidak jelas atau obscuur libel. Hakim menyatakan, bukti nomor P26 sampai P37 tidak relevan dengan sidang gugatan praperadilan. Rangkaian bukti tersebut terkait dengan dugaan kasus suap proyek rel kereta api yang ditangani KPK.

Firli dalam pengajuan praperadilan itu menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Firli menganggap penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), tak sesuai prosedur dalam KUHAP karena tidak melalui proses penyelidikan terlebih dahulu.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, setelah gugatan praperadilan tersebut ditolak, seharusnya Polda Metro Jaya segera menahan Firli. Alasannya, Firli tidak kooperatif. Dia sering mangkir dari pemeriksaan. Apalagi, ada kemungkinan Firli memengaruhi saksi. ’’Bisa saja dia menemui atau menyuruh orang lain agar saksi mencabut keterangan yang memberatkan dirinya,’’ ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo turut mengomentari proses hukum Firli. Dia meminta semua pihak mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dengan alasan itu pula, Jokowi tidak ingin berkomentar banyak. ’’Semua menghormati proses hukum yang ada dan itu masih dalam proses. Jadi, saya tidak mau komentar,” ujarnya seusai peresmian Jembatan Otista, Kota Bogor. (*)

Matangkan Persiapan, Tiga Cawapres Siap Debat

0
Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, siap beradu gagasan dalam debat, Jumat, 22 Desember 2023.

KORANUSANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus mematangkan persiapan debat kedua Pilpres 2024, Jumat, 22 Desember 2023. Selain tempat acara, yang membedakan debat kali ini dengan sebelumnya agalah penyedian podium. Kendati begitu, podium yang disediakan hanya diperuntukkan bagi calon wakil presiden (cawapres). Sementara, meski ikut mendampingi, calon presiden (capres) akan mendapat posisi berbeda.

Hal itu sesuai dengan agenda debat kedua, yakni debat cawapres. ”Podium hanya untuk cawapres yang debat,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dengan demikian, ada tiga podium yang dipersiapkan di panggung

Hasyim menambahkan, teguran terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu evaluasi menjelang debat kedua nanti. Seperti diketahui, Gibran mendapat teguran setelah beranjak dari kursi dan ikut memprovokasi pendukung untuk lebih bersemangat saat pelaksanaan debat pertama.

Dalam rapat evaluasi, ungkap Hasyim, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut. Kepatuhan terhadap tata tertib harus lebih dipegang semua paslon. ”Dalam rapat evaluasi sudah kami sampaikan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati di awal,” ucapnya.

Dari hasil pembicaraan, Hasyim menyebut semua tim pasangan calon sudah menyepakati hal tersebut, yakni peneguhan komitmen supaya tertib terhadap aturan. Dia berharap kasus serupa tidak terjadi lagi.

Di sisi lain, tiga cawapres mematangkan persiapan menjelang debat kedua. Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Irvan Pulungan mengatakan, pihaknya menyiapkan workshop untuk Muhaimin sebagai persiapan menghadapi debat. Tidak hanya menyiapkan materi, workshop juga berisi latihan menyampaikan dan mengartikulasikan visi-misi pasangan Amin dalam debat.

Adanya persiapan itu, jelas Irvan, untuk memudahkan Muhaimin dalam menjangkau materi debat. Khusus materi di sektor ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, Irvan menyebut posisi Muhaimin tetap akan dalam konteks perubahan.

Tidak terkecuali kebijakan yang kontroversial seperti pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker), di mana partai yang dipimpin Muhaimin berada dalam gerbong pemerintah. ”Dalam konteks perubahan itu kami ingin melihatnya (kebijakan pemerintah, Red) sebagai proses bernegara,” ungkapnya.

Irvan menegaskan, posisi Muhaimin tetap akan objektif dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat Joko Widodo-Ma’ruf Amin kendati PKB berada di kubu pemerintahan. Dalam konteks perubahan, terang dia, tidak semua peraturan yang sudah ada akan direvisi. ”Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang memang secara konseptual perlu direvisi,” tuturnya.

Calon nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga melakukan persiapan senada. ”Tinggal pematangan-pematangan saja,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani di kompleks Istana Wakil Presiden, Selasa, 19 Desember 2023. Bahan yang disiapkan tidak lepas dari tema yang ditentukan. Seperti soal ekonomi, infrastruktur, serta isu perkotaan.

Sebagai wali kota, terang Muzani, Gibran sudah sangat menguasai isu-isu tersebut. Termasuk memahami problematika serta solusinya. Muzani juga merespons bahwa Gibran diremehkan menjelang debat perdananya. ”Nggak apa-apa. Diremehin biarin saja,” tuturnya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mohammad Mahfud MD menyampaikan kesiapannya untuk debat. Meski tema yang dibahas berkaitan dengan ekonomi, tokoh yang berpengalaman dalam bidang hukum itu tidak ambil pusing. ”Pokoknya saya datang. Mau ditanya apa, saya jawab. Kan gitu aja,” ucapnya.(*)

Perempuan Muda di Korea Selatan Enggan Memprioritaskan Pernikahan

0
Biaya hidup yang terus meningkat membuat kebanyakan perempuan di Korea Selatan enggan menikah di usia muda.

KORANUSANTARA – Menikah sepertinya bukan jadi prioritas kebanyakan Perempuan di Korea Selatan. Berdasarkan laporan Statistics Korea, hanya 2,75 persen perempuan di Negeri Gingseng berusia 20 tahunan yang memiliki pandangan positif terhadap pernikahan. Itu merupakan rata-rata terendah di antara semua kelompok umur lain yang diteliti.

Mengacu hasil survei terhadap responden perempuan di usia 30 tahunan, 31,8 persen menganggap pernikahan adalah hal positif dan harus dilakukan. Angka itu sama-sama mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pantas saja jika pemerintahnya makin waswas.

Sebagai perbandingan, penelitian 2008 menunjukkan bahwa 52,9 persen perempuan usia 20 tahunan memberikan reaksi positif terhadap pernikahan. Ada penurunan besar sekitar 14 tahun terakhir. Sebanyak 51,5 persen responden perempuan usia 30 tahunan mendukung pernikahan atau terjadi penurunan 19,7 persen.

’’Saya tidak merasa positif tentang pernikahan ketika memikirkan betapa besarnya beban yang harus saya pikul di rumah dan apa yang harus saya lakukan agar bisa akur dengan mertua,’’ ujar seorang karyawan perempuan 30 tahunan kepada Nikkei Asia.

Sedikit berbeda, 41,9 persen responden laki-laki 20 tahunan memberikan pandangan positif terhadap pernikahan. Namun, angka itu tetap turun dari survei 2008. Saat itu 71,9 persen responden mendukung pernikahan.

Alasan terbesar menghindari pernikahan adalah isu finansial. Mereka tidak ingin menikah karena merasa tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keluarganya. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pada 2015–2020 kaum muda semakin menyukai cara hidup nontradisional. (*)

KPU Putuskan Debat Cawapres Gunakan Podium

0
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan format debat kedua yang akan menampilkan ketiga cawapres.

KORANUSANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan adanya perubahan pada debat kedua. Selain tempat, KPU memutuskan menggunakan podium. Debat kedua yang menampilkan calon wakil presiden (cawapres) berlangsung di Jakarta Convention Center, Jumat, 22 Desember 2023.

Keputusan itu disepakati dalam rapat koordinasi persiapan debat dengan ketiga perwakilan paslon dan TV penyelenggara di kantor KPU RI Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, keputusan pemasangan podium diambil berdasar evaluasi debat perdana.

Dalam rapat evaluasi, semua tim paslon memberikan catatan terkait tidak adanya semacam meja atau podium. ”Semua tim pasangan calon mengajukan usulan bahwa di dalam debat kedua dan seterusnya masing-masing sampai kelima itu, disiapkan podium sederhana sebagai sarana untuk tampil,” ujarnya.

Selain podium, Hasyim menegaskan, teknis debat kedua relatif tidak berbeda dengan debat perdana. Untuk penonton, misalnya, kuota masing-masing paslon tetap 75 orang dengan aturan tata tertib yang sama.

Kemudian, dari sisi format, pihaknya akan menduplikasi sebelumnya. Durasi akan berlangsung 120 menit plus 30 menit iklan dan terbagi dalam enam segmen. Isi masing-masing segmen akan sama dengan debat perdana.

Hasyim beralasan, format debat yang digunakan sudah baik di tengah waktu yang singkat. Sebab, semua punya kesempatan untuk menjawab atau merespons pertanyaan, baik yang diajukan panelis maupun yang diajukan masing-masing capres atau cawapres. ”Dengan begitu, kesempatannya lebih banyak untuk masing-masing capres-cawapres,” terang dia.

Soal kritik sejumlah kalangan yang menilai debat kurang mendalam, Hasyim tak membantah. Namun, dia berdalih, ada banyak tema yang harus dibahas di tengah durasi yang terbatas. ”Ada enam subtema dari setiap kali penampilan,” tuturnya.

Sementara itu, selain teknis, rapat debat juga menyepakati sebelas nama panelis yang akan menyusun pertanyaan sesuai tema. Yakni, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Sebelas nama itu adalah Alamsyah Saragih (anggota Ombudsman RI periode 2018–2020), Adhitya Wardhono (ekonom dan pengajar Universitas Jember), Agustinus Prasetyantoko (ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Alma Jaya 2015–2023), Fausan Al Rasyid (dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), dan Handri Saparini (pendiri dan ekonom CORE Indonesia).

Kemudian, Hyronimus Rowa (wakil rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN), Poppy Ismalina (associate professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM), Retno Agustina Ekaputri (rektor Universitas Bengkulu 2021–2025), Suharnomo (dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro), Tauhid Ahmad (direktur eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), serta Yosa Rizal Damuri (direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS).

Sebagaimana sebelumnya, para panelis akan menjalani karantina mulai hari ini. Selain merumuskan pertanyaan, mereka menandatangani pakta integritas.(*)

ICW Minta Proses Praperadilan Eddy dan Firli Dipercepat

0
Kuasa hukum Eddy Hiariej mendesak Hakim Praperadilan menghukum KPK.

KORANUSANTARA – Mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjalani sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakata Selatan, Senin, 18 Desember 2023. Sidang sempat ditunda selama sepekan lantaran jaksa KPK tidak hadir. ”Kami meminta penetapan tersangka klien kami dicabut,” kata kuasa hukum Eddy, Ricky Sitohang.

Ricky menilai penetapan Eddy sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai dengan prosedur hukum yang tertera dalam KUHAP. Alasannya, Eddy diumumkan sebagai tersangka sejak September. Surat perintah penyidikan (sprindik) baru keluar pada Oktober. Padahal, dalam KUHAP, tersangka ditetapkan saat menuju tahap penyidikan terakhir.

Kedua, permasalahan disposisi terkait dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Kliennya tidak pernah menerima duit dan disposisi itu tidak bisa disebut perkara suap. ”Dan, jangan lupa uang yang diterima lewat law firm itu sah dan diperbolehkan,” ujarnya. Itu juga dilindungi undang-undang.

Di sisi lain, Ian Iskandar, kuasa hukum Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri menuturkan, terkait dengan rencana MAKI melaporkan kliennya ke Dewas KPK soal membawa dokumen penyidikan DJKA, pihaknya mempersilakan. Sebab, hal tersebut merupakan hak masing-masing. ”Yang jelas, apapun yang terkait dengan praperadilan merupakan wewenang hakim,” jelasnya.

Hakim yang menguji dan memastikan kualitas dari barang bukti dihadirkan. Hakim pula yang berwenang menentukan barang bukti itu rahasia atau tidak. ”Ini hanya ditunjukkan di pengadilan. Bukan ke masyarakat umum,” paparnya.

Sebelumnya, MAKI berencana melaporkan Firli ke Dewas KPK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Sebab, Firli membawa dokumen penyidikan DJKA dalam sidang praperadilan. Dokumen tersebut dinilai tidak berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Firli dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta proses praperadilan Ketua (nonaktif) Eddy dan Firli dipercepat. Mereka khawatir pengajuan praperadilan dua tersangka korupsi itu dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan, PN Jakarta Selatan telah mengabulkan beberapa gugatan praperadilan kasus korupsi. Pada 2015–2021, setidaknya ada sembilan koruptor yang permintaannya dalam proses praperadilan disetujui.

Kurnia berharap KPK maupun Polda Metro Jaya segera mengantarkan berkas keduanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dengan begitu, prosesnya bisa langsung masuk ke persidangan.(*)

BPJS Kesehatan Klaim Biaya Covid-19 Capai Rp 3 Miliar

0
BPJS Kesehatan memberikan jaminan peserta JKN dalam pengobatan Covid-19.

KORANUSANTARA – Covid 19 kembali mewabah di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengibau warga untuk kembali menerapkan protokol Kesehatan seiring meningkatnya jumlah kasus harian.

Sayangnya, dicabutnya status pandemi membuat pemerintah tidak lagi memberi tanggungan. BPJS Kesehatan yang kini menanggung biaya pengobatan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang terpapar Covid-19.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Ali Mukti menyatakan, selama tiga bulan terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk menanggung pengobatan pasien Covid-19 mencapai Rp 3 miliar. ”Sudah ada peningkatan klaim selama beberapa waktu. Kurang lebih Rp 3 miliar,” tutur Ghufron.

Meski demikian, dia menegaskan, BPJS Kesehatan tetap siap membiayai pengobatan peserta JKN yang terpapar Covid-19. Namun, bergantung diagnosis di fasilitas kesehatan. Dia menyebut sudah ada tarif untuk rawat jalan. ”Untuk rawat inap bergantung diagnosisnya, dirawat karena Covid-19 atau penyakit lain,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi Covid-19 di Indonesia sudah turun dari pandemi menjadi endemi. Konsekuensinya, proses klaim sama dengan penyakit lain yang ditanggung BPJS Kesehatan. Yakni, sesuai dengan diagnosis yang ditegaskan.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Achmad Farchanny menjelaskan, mulai awal November sudah ada peningkatan jumlah pasien Covid-19. ”Kasusnya meningkat tajam pada awal Desember,” ucapnya. Padahal, pada Juni hingga Agustus, kasus Covid-19 di tanah air masih cukup landai. Meski begitu, Achmad menyebutkan, kenaikan kasus pada akhir tahun ini masih kecil jika dibandingkan 2022.

Lebih lanjut, dia menegaskan, varian EG 5 menjadi varian dominan saat ini. Berbagai negara juga melaporkan adanya varian ini. ”Varian EG 5 ini yang dugaan kami menjadi penyebab kenaikan kasus,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, belum ada peningkatan signifikan terhadap jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. ”Tidak ada rumah sakit yang melaporkan tempat tidurnya penuh,” ujarnya. (*)