Beranda blog Halaman 1092

Divonis 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Pikir Pikir Dulu

0
Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT) mendengarkan vonis majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (8/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Oleh karenanya, Rafael Alun dan JPU KPK akan pikir-pikir selama satu minggu untuk kemudian menyatakan sikap menerima atau banding terhadap putusan itu.

“Berarti sama-sama menyatakan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, supaya digunakan haknya selama satu minggu, tujuh hari, terhitung mulai besok,” kata Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp500 juta, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan,” ucap Suparman.

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,79 miliar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider tiga tahun penjara.

“Menetapkan masa penahanan yang tekah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” sambung hakim Suparman.

Di sisi lain, majelis hakim menyatakan pengabdian sebagai PNS selama lebih dari 30 tahun menjadi pertimbangan meringankan bagi Rafael.

“Keadaan yang meringankan, terdakwa telah bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun,” ucap Suprman.

Dua pertimbangan meringankan lainnya adalah Rafael Alun memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya.

“Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi,” tambah Suparman.

Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.

Pertama, Rafael melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua, Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua.

Ketiga, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga.

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun. (Ant/KN)

Prabowo Sebut Banyak Anggaran Kemhan Tak Disetujui, Ini Jawaban Staf Menkeu

0
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

JAKARTA – Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam debat ketiga Pilpres 2024. Dalam hal itu, Prabowo menyebut banyak anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang tidak disetujui oleh Sri Mulyani.

Prabowo menyebut dirinya sudah membuat berbagai perencanaan pertahanan. Namun selama 4 tahun masa jabatannya, setengahnya terdampak oleh pandemi COVID-19.

“Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalahnya yang kita hadapi, tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID-19 dua tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan,” kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

Menanggapi hal itu, Staf Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan pada masa pandemi COVID-19, dibutuhkan respons kebijakan yang baik. Guna mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi COVID-19, antara lain melalui kebijakan refocusing atau realokasi anggaran,” kata Prastowo, Senin (8/1/2024).

Prastowo menjelaskan melalui keputusan sidang kabinet, kebijakan realokasi anggaran wajib dilakukan oleh semua Kementerian dan Lembaga (K/L) pada masa pandemi COVID-19. Melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi.

Refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing- K/L terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda. Artinya, K/L sendiri yang memahami kegiatan yang paling menjadi prioritas dan yang dapat ditunda karena pandemi.

“Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan kepada DPR. (Kum/KN)

Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo Resmi Cerai

0
Okie Agustina (kanan) dan Gunawan Dwi Cahyo (kiri) di Pengadilan Agama Bogor. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

BOGOR – Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo resmi bercerai. Putusan cerai mereka dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam persidangan yang digelar secara eCourt.

Dalam Informasi Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertulis bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Okie Agustina.

“Mengabulkan gugatan penggugat,” bunyi poin pertama dalam putusan itu.

Lewat putusan itu, hakim juga menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat (Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto) terhadap penggugat (Okie Agustina Sofyan binti Adi Sofyan),

Selain itu, terdapat sejumlah kesepakatan yang dibuat dalam putusan itu, salah satunya mengenai hak asuh anak. Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada Okie.

“Berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah,” tulis putusan itu.

“Dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat untuk melihat dan membawa anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat,” lanjut bunyi putusan itu.

Putusan itu juga mengatur besaran nafkah yang wajib diberikan Gunawan terhadap buah hatinya, yakni Rp 5 juta per bulan.

Selain itu, rumah yang terletak di Bogor, Jawa Barat, disepakati sebagai milik Okie. Rumah itu ditempati Okie dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

“Harta tersebut selanjutnya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, separuh bagian untuk penggugat dan separuh bagian untuk tergugat,” bunyi putusan. (Kum/KN)

Pertamina Bakal Luncurkan 2 Kapal Tanker Gas Raksasa

0
Kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS). Foto: Dok. PIS

JAKARTA – PT Pertamina Indonesia Shipping (PIS) siap meluncurkan 2 kapal tanker gas raksasa pada Selasa (9/1/2024), hari ini. Peluncuran akan disiarkan secara langsung (live streaming) dari Korea Selatan.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan tanker atau kapal gas yang akan diluncurkan besok akan menjadi yang terbesar yang dimiliki oleh Pertamina International Shipping.

“Kurang 1 hari lagi menuju peluncuran kapal gas terbesar milik Pertamina International Shipping, kita tunggu ya,” ungkapnya seperti dikutip dari akun Instagram @pertaminainternationalshipping, Senin (8/1/2024).

Adapun dua kapal gas yang akan diluncurkan tersebut adalah kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas Tulip dan VLGC Pertamina Gas Bergenia. Keduanya siap menjadi kebanggaan Indonesia untuk memasok ketahanan energi nasional.

Delivery ceremony dua tanker raksasa ramah lingkungan tersebut akan berlangsung di akun Instagram Pertamina International Shipping, Selasa 9 Januari 2024.

Sebelumnya, Pertamina International Shipping menyambut tahun 2024 dengan semangat memperkuat armada tanker untuk mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus ekspansi lebih masif di pasar global.

“PIS akan menambah armada tankernya di tahun ini baik dengan membeli maupun investasi pembangunan kapal baru, terutama untuk kapal-kapal tanker size besar dan ramah lingkungan,” ujar CEO PIS, Yoki Firnandi, Jumat (5/1/2024) lalu.

Yoki memaparkan PIS memiliki target untuk mencapai revenue USD 6 miliar di tahun 2030. Untuk itu, kata Yoki, perusahaan tidak bisa menjalankan business as usual. “We have to go big and bold. Think big and bold. Do big and bold.”

Hingga Desember 2023, PIS tercatat memiliki 95 kapal milik dan mengoperasikan sebanyak 315 kapal tanker. Ini sekaligus menjadikan PIS sebagai perusahaan dengan pengelolaan pengoperasian kapal terbesar di Asia Tenggara.

Armada tanker kebanggaan PIS yang diawaki oleh para perwira bertalenta, juga menorehkan sejumlah prestasi dengan sukses berlayar di rute-rute internasional. Sepanjang 2023, PIS telah berlayar di 50 rute internasional yang terdapat di 5 benua dunia. (Kum/KN)

Jokowi : Rasio Utang RI Masih Baik dan Aman, Negara Lain Sudah 260 Persen

0
Presiden Joko Widodo dalam peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

JAKARTA – Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengatakan pemerintah perlu menekan angka rasio utang indonesia terhadap PDB hingga menyentuh angka 30 persen.

Pernyataan Anies itu langsung ditanggapi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo meminta Anies belajar ekonomi lagi. Menurutnya, tidak ada hal yang mendasari rasio utang ideal suatu negara harus berada di kisaran 30 persen terhadap PDB.

Namun, menurut undang-undang, rasio utang terhadap PDB idealnya sebesar 60 persen. Hal itu juga disampaikan Presiden Jokowi.

“Undang-undang, kan, memperbolehkan sampai maksimal 60 persen dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 [persen], kan,” kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Banten, Senin (8/1/2024).

Jokowi mengungkapkan, rasio utang terhadap PDB di negara-negara lain jauh lebih besar dari Indonesia.

“Ingat di negara besar itu sudah 260 persen, ada yang 220 persen, di tetangga kita enggak saya sebut negaranya ada yang 120, ada yang 66 persen,” ungkapnya.

Ia menyatakan, yang terpenting utang harus dipakai untuk kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan dampak positif terhadap ekonomi negara.

“Sehingga negara bisa membayarnya, dengan juga ada kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang penting itu,” ujarnya. (Kum/KN)

Jadi Tetangga IKN, Tarakan Defisit Listrik 3,5 MW

0
Ilustrasi ( Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan )

JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan di Tarakan Kalimantan Utara mengalami defisit listrik pada Senin (8/1). Tarakan berjarak sekitar 985 km dari IKN yang sekarang sedang dibangun dan digadang-gadang akan menjadi kota pintar pertama di Indonesia.

“Per hari ini jam 3 sore, masih ada yang satu, defisit di Tarakan dan satu lagi (statusnya) siaga di Jayapura,” kata Ida saat konpers penutupan Posko Nasional ESDM Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di Kantor BPH Migas, Senin (8/1/2024).

Pada kesempatan yang sama, EVP transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Erwin Ansori, menjelaskan penyebab Tarakan hari ini mengalami defisit listrik karena adanya gangguan pembangkit listrik.

“Kita memang kondisi hari ini defisit di Tarakan. Daya pasok itu sekarang posisinya di 43 MW. Tarakan tidak terlalu besar. Per hari ini beban puncak diperkirakan di 46 MW. Jadi kita ada defisit sekitar 3,5 MW atau minus 7,5 persen,” terang Erwin.

Sementara di Jayapura yang kondisinya siaga, daya pasok listriknya mencapai 96,7 MW dengan beban puncak sebesar 87,40 MW. Erwin mengatakan pembangkit listrik PLTB di Jayapura ada yang sedang maintenance, namun masih mampu memasok listrik sehingga tak terjadi defisit di sana.

“InsyaAllah kalau Jayapura enggak ada pemadaman. Kalau untuk di Tarakan hari ini defisit. Ini disebabkan gangguan di pembangkit. Di Tarakan gangguan pembangkit itu pembangkit yang enggak siap itu PLTN Tarakan sebesar 3,5 MW ada gangguan di compressor-nya,” tutur Erwin.

Adapun Ida Nuryatin Finahari juga melaporkan kondisi kelistrikan pada 25 Desember 2023 atau saat perayaan Hari Natal 2023, 23 sistem dalam kondisi normal dan 1 sistem dalam kondisi siaga yakni di Lombok. Secara nasional, rincian Daya Mampu Pasok (DMP) nasional sebesar 42.796,50 MW dan Beban Puncak (BP) sebesar 36.087,76 MW.

Kemudian, kondisi kelistrikan pada 1 Januari 2024 atau saat perayaan Tahun Baru 2024, yaitu 23 sistem dalam kondisi normal dan 1 sistem dalam kondisi defisit, yakni tetap di sistem Lombok. Rincian Daya Mampu Pasok (DMP) nasional sebesar 43.276,78 MW dan Beban Puncak (BP) sebesar 34.981,78 MW.

“Jadi kemarin-kemarin sempat ada yang defisit tapi saat ini sudah normal meskipun beberapa ada yang siaga. Kemarin di Sulawesi Bagian Selatan karena ada kekurangan di PLTA posko dan sekarang kondisi sudah normal,” ujar Ida. (Kum/KN)

Mahalini Kesal Lagu “Sial” Dibajak Orang

0
Istimewa

JAKARTA – Mahalini Raharja mengungkapkan kekesalannya di akun Instagramnya. Lewat unggahan di Instagram Stories, Mahalini mengumumkan bahwa lagunya berjudul Sial diklaim oleh musisi bernama Rama Chan.

Mahalini membeberkan beragam bukti terkait lagunya yang diklaim oleh musisi tersebut. Dalam unggahannya, kekasih Rizky Febian itu turut menumpahkan kekesalannya.

“Capek-capek bikin, dibajak orang, dinaikin DSP pula. Nice Bang Rama,” kata Mahalini di akun Instagramnya @mahaliniraharja.

Musisi bernama Rama Chan itu memang memasukkan lagu Sial di digital streaming platform tanpa izin yang jelas. Hal ini tentu membuat Mahalini naik pitam.

“Dari label aku saja pernah tanya ke aku, ‘Lini, ini ada yang mau cover bla bla boleh enggak?’ Selalu aku bolehin,” kata Mahalini.

“Asal jelas semuanya dan baik semuanya, tetapi kalau kayak gini, agak bingung ya,” tambahnya.

Perempuan berusia 23 tahun itu lantas mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah melarang pihak mana pun membawakan ulang lagunya. Selama proses perizinan dilakukan dengan tahapan yang jelas.

Lebih lanjut Mahalini kecewa karena ada pihak yang justru membajak hingga mengeklaim lagu ciptaannya. Apalagi bukan hal yang mudah menciptakan lagu yang bisa diterima luas oleh para pendengar musik.

“Aku enggak pernah larang sedikit pun orang cover lagu aku, tetapi kalau kayak gini gimana ya, kan jadi capek,” tandasnya. (Kum/KN)

KASAD : Jangan Kaitkan Penganiayaan Relawan Capres dengan Netralitas TNI

0
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta publik tidak mengaitkan insiden penganiayaan relawan oleh beberapa prajurit dengan netralitas TNI.

Dia menegaskan apapun situasinya TNI tetap netral selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Tidak ada sangkut-pautnya dengan yang lain (netralitas TNI, red.). Ini murni karena anggota saya masih muda, jadi meresponnya begitu. Tetapi, dilihat dari perkembangannya sekarang larinya ke mana-mana,” kata Maruli saat diwawancara salah satu TV nasional minggu ini sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD yang diakses di Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Dia melanjutkan TNI juga langsung merespon cepat insiden penganiayaan beberapa relawan oleh prajurit TNI AD itu.

Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta pun pada Selasa minggu ini (2/1) telah menetapkan enam prajurit Kompi B Batalyon Infanteri Raider 408/Suhbrastha sebagai tersangka. Enam prajurit yang menjadi tersangka, yaitu masing-masing berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M.

Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Kolonel Richard Harison pada minggu ini juga menjelaskan berkas perkara menyangkut enam prajurit itu pun diserahkan oleh Denpom IV/4 Surakarta kepada Oditurat Militer. Proses hukum itu, dia menegaskan berjalan independen dan transparan.

Terkait itu, Maruli pun meminta masyarakat untuk tak terburu-buru menarik kesimpulan. Dia juga meminta masyarakat melihat rangkaian peristiwa secara utuh.

“Rombongannya (korban, red.) sudah mutar delapan kali dan sudah berulang kali diingatkan (agar jangan menimbulkan kebisingan). Jadi ada aksi, ada reaksi. Tetapi, bukan liar kesimpulannya. Jangan disangkutkan ke mana-mana dan sebaiknya semua pihak saling evaluasi, bukan kami saja,” kata Maruli.

Dia melanjutkan komitmen TNI untuk tetap netral tidak berubah dan sikap demikian tetap terus dijaga.

“Dari mulai saya dilantik sudah saya sampaikan bahwa saya akan tegas terkait masalah netralitas. Saya sudah buktikan. Ada peristiwa, malamnya (oknum anggota) langsung ditahan beberapa hari sudah jadi tersangka,” kata Kepala Staf TNI AD.

Maruli pun meminta masyarakat tinggal mengikuti proses hukum yang berjalan, termasuk persidangan nanti.

“Tinggal tunggu sidang nanti, karena dia juga punya hak untuk membela diri. Jadi, jangan terus disudutkan ke kami (TNI AD), diarahkan lagi ke netralitas. Menurut saya itu berlebihan. Jadi, janganlah,” kata Maruli. (Ant/KN)

OIKN Target Investasi IKN Non-APBN Capai Rp 100 Triliun di Tahun 2024

0
Kepala OIKN Bambang Susantono.

PENAJAM – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan target investasi dana pembangunan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia, bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN) pada 2024 lebih kurang Rp100 triliun.

“Kami optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024, kata Kepala OIKN Bambang Susantono di Penajam, Minggu (7/1/2024).

Ia mengatakan, dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.

Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp41 triliun.

Menurut dia, investasi yang sudah masuk dan yang bakal masuk di ibu kota negara baru itu, berasal dari berbagai sektor dengan skala investasi yang berbeda-beda.

Presiden Jokowi akan melakukan lagi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara pada Januari sampai Februari 2024 yang dikerjakan sekitar 15 investor.

OIKN terus komitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di ibu kota negara masa depan Indonesia, salah satu upaya dengan melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di Kota Nusantara.
Ia mengatakan, sesuai prinsip berpemerintahan yang baik, OIKN sangat cermat untuk menyeleksi investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara baru Indonesia menjadi kota cerdas.
“Kami target sepanjang 2024 investasi masuk di Kota Nusantara sekitar Rp100 juta, berasal dari investor domestik maupun luar negeri,” tambahnya.
Investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan membangun kawasan lahan campuran di ibu kota negara masa depan Indonesia.
Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), demikian Bambang Susantono. (Ant/KN)

Sempat Alami RTB Akibat Cuaca Buruk, Lion Air Berhasil Mendarat di Aceh

0
Ilustrasi

BANDA ACEH – Penerbangan pesawat Lion Air rute Medan, Sumatera Utara tujuan Banda Aceh, Aceh akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, setelah melakukan return to base (RTB) ke Bandara Kualanamu pada penerbangan pertama akibat cuaca buruk.

“(Pesawat, Red) sudah (mendarat, Red), sudah juga kembali ke KNO (Bandara Internasional Kualanamu),” kata Executive General Manager PT Angkasa Pura II Darmadi, di Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/1/2024) malam.

Ia menjelaskan pesawat Lion Air JT 306 tersebut mendarat dengan mulus di Bandara SIM Aceh Besar pada Minggu (7/1) sekitar pukul 17.26 WIB. Kondisi cuaca di kawasan bandara tersebut saat pendaratan (landing) juga cukup baik.

“Landing (pukul, Red) 17.26 WIB, (kondisi, Red) cuaca berawan,” kata Darmadi.

Sebelumnya, diberitakan pesawat Lion Air rute Medan-Banda Aceh itu terpaksa kembali ke Bandara Internasional Kualanamu, setelah batal melakukan pendaratan di Bandara SIM Aceh Besar akibat kondisi cuaca buruk.

Pada penerbangan pertama, pesawat Lion Air JT 306 tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Kualanamu sekitar pukul 12.30 WIB, dan harusnya dijadwalkan mendarat di Bandara SIM Aceh Besar pukul 13.45 WIB.

Darmadi menjelaskan pesawat Lion Air JT 306 sudah dua kali melakukan percobaan pendaratan, namun karena kondisi angin silang (crosswind), maka maskapai Lion Air memutuskan pesawat untuk kembali RTB.

“Karena kondisi angin, istilahnya crosswind atau angin silang, cukup kencang, sekitar 12 knot. Maka setelah dua kali melakukan percobaan pendaratan, Lion memutuskan tidak mendarat dan kembali ke Kualanamu,” katanya pula.

Saat itu, menurut dia, untuk kondisi cuaca di Bandara SIM Aceh Besar hanya mendung dan angin kencang. Sedangkan untuk jarak pandang (visibility) masih cukup baik yakni 10 kilometer.

“Untuk (maskapai) yang lain bisa mendarat. Citilink dan Garuda Indonesia berhasil mendarat. Memang untuk Lion, SOP-nya sepertinya beda dengan maskapai yang lain,” ujarnya lagi. (Ant/KN)