JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam rangka pembekalan antikorupsi Paku Integritas pada 17 Januari 2024.

“Iya betul, diundang di program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas atau Paku Integritas. Sejauh ini, informasi yang kami peroleh diagendakan pada tanggal 17 Januari 2024 di Gedung Merah Putih KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali juga meluruskan bahwa undangan tersebut bukan dalam rangka adu gagasan antikorupsi, melainkan pembekalan dan penguatan integritas antikorupsi.

“Bukan adu gagasan, acara pencegahan,” katanya.

Ali menerangkan Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen antikorupsi para penyelenggara negara.

KPU RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (Ant/KN)

JAKARTA – PT PLN (Persero) berinovasi dengan menjadikan aset tiang listrik sebagai stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk kemudahan pengisian daya mobil listrik.

Terobosan itu dilakukan dalam upaya mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Tanah Air.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/1/2024), menjelaskan inovasi tersebut merupakan bentuk keseriusan PLN untuk menunjang infrastruktur ekosistem EV.

“Kami sangat serius untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik karena terbukti lebih irit bagi masyarakat dan mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan sehingga target net zero emission (NZE) di tahun 2060 bisa dicapai atau bahkan lebih cepat,” kata Darmawan.

PLN EYE atau SPKLU bertipe pole mounted charger merupakan inovasi menghadirkan EV charger dengan memanfaatkan tiang listrik PLN. Keberadaan EV charging tersebut diharapkan dapat menjangkau semua pengguna kendaraan listrik yang ingin mengisi ulang daya baterai kendaraannya.

“PLN berkomitmen untuk mendukung kokohnya ekosistem EV di tanah air. Melalui beragam inovasi yang terus berkembang, kami berharap masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik karena stasiun pengisiannya makin mudah dijumpai,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah merinci bahwa saat ini sudah ada tiga prototipe SPKLU PLN EYE yang terpasang dan telah beroperasi.

Sebarannya, yakni dua di Kantor PLN KS Tubun Jakarta Barat dan satu di Sekolah Dasar (SD) Yasporbi Bidakara, Jakarta Selatan.

Saat ini, terdapat dua tipe kapasitas SPKLU PLN EYE, yakni 7 kilowatt (kW) dan 22 kW yang didesain PLN Enjiniring untuk pole mounted charger baik yang model menempel di luar (tiang listrik beton) maupun model masuk dalam tiang (tiang besi).

Selanjutnya, akan dilakukan asesmen dan perbaikan sehingga ke depan sudah terstandardisasi untuk seluruh SPKLU pole mounted charging.

Chairani mengatakan berkat transformasi digital tersebut membuat keberadaan SPKLU PLN makin mudah untuk ditemukan dengan bantuan SuperApp PLN Mobile.

“Pengguna EV cukup membuka aplikasi PLN Mobile di menu electric vehicle maka otomatis keberadaan SPKLU PLN yang terdekat akan ditemukan,” katanya. (Ant/KN)

JAKARTA – Juru bicara masing-masing pasangan calon (paslon) capres dan cawapres Pilpres 2024 membantah soal dana kampanye janggal dari pertambangan ilegal yang diendus Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Juru Bicara Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Irvan Pulungan, memastikan dana kampanye paslon 01 tidak ada yang berasal dari pertambangan ilegal.

Selain itu, Irvan memastikan Timnas AMIN juga sudah melaporkan laporan keuangan dana kampanye ke Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU.

“Kami sudah melakukannya sesuai peraturan perundang-undangan dan kami sudah mengecek tidak ada dana tersebut yang masuk dan mengalir ke kami. Kami melihat itu temuan dari PPATK yang dilaporkan pada pihak berwajib, silahkan ditelusuri, silahkan lakukan penegakan hukum sesuai peraturan,” ujarnya saat Diskusi Publik Transisi Energi, Selasa (9/1/2024).

Sementara Juru Bicara Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Edi Sutrisno, juga membantah pihaknya tidak pernah menerima dana kampanye dari aktivitas tambang ilegal. Hal ini berdasarkan analisis internal yang dilakukan TPN Ganjar-Mahfud.

“Dalam analisis cepat kami alhamdulilah (dana tambang ilegal) tidak masuk kepada capres kami. Yang pasti di 03 tidak masuk dan sudah kami pastikan. Kami mendorong dan mendukung (itu) segera dibuktikan,” ucapnya.

Kemudian, Juru Bicara Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, juga memastikan TKN tidak menerima dana dari tambang ilegal dan seluruh laporan awal dana kampanye sudah dilaporkan Sikadeka KPU.

“Jadi sudah bisa dilihat di situ. (Sikadeka) itu adalah disclosure yang kita berikan, itu disclosure publik yang bisa langsung bisa dilihat. Tidak ada aliran-aliran dana yang diindikasikan masuk dari sumber-sumber yang ilegal,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara “Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara” di Jakarta, Kamis (14/12/2024), dikutip dari Antara.

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Dia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada KPU dan Bawaslu.

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai Pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu tersebut. “Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” kata Ivan. (Kum/KN)

JAKARTA – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal kabar Djarum Group dan Wings Group hengkang dari proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ditemui usai rapat di Istana Presiden, Bahlil bilang dua perusahaan kakap itu tidak masuk konsorsium Nusantara yang dipimpin Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Meski begitu, Bahlil menegaskan Djarum dan Wings tetap berinvestasi di IKN Nusantara.

“Wings dan Djarum itu tidak merupakan konsorsium yang dilakukan oleh Agung Sedayu tapi dia akan melakukan investasi setelah tahap pertama selesai. Jadi itu siapa sih yang ngomong kok sok tahu banget,” katanya, Selasa (9/1/2024).

Pernyataan Bahlil ini berbeda dengan Badan Otorita IKN. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, sebelumnya menyatakan, keterlibatan pembangunan IKN ditentukan oleh setiap anggota konsorsium yang diketuai Aguan (pendiri Agung Sedayu Group) itu.

“Seperti saya sampaikan sebelumnya, tentang komposisi adalah hal internal konsorsium. Keterlibatan dalam membangun di IKN bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan apa yang dibangun,” ujar Troy saat dihubungi kumparan, Kamis (4/1/2024).

Wings dan Djarum juga sudah buka suara mengenai status mereka di IKN. Head of Corporate Communications & CSR WINGS Group Indonesia, Sheila Kansil, menyebut WINGS Group tetap ikut serta di dalam Konsorsium Nusantara IKN yang bersifat non komersial.

“Salah satu contohnya adalah pembangunan Botanical Garden. WINGS Group berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan IKN,” kata Sheila dalam rilis resmi, Jumat (5/1).

Sementara Corporate Communications Manager Djarum, Budi Darmawan, mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu tidak tergabung dalam proyek pembangunan seperti hotel, apartemen dan perkantoran, melainkan pembangunan Botanical Garden.

“Botanical Garden dibutuhkan untuk sebuah ibu kota yang bermartabat. Jadi teman-teman yang lain di bisnisnya, kami bagian CSR,” ujar Budi, Kamis (4/1/2024).

Budi menjelaskan, adanya Botanical Garden diperlukan untuk ibu kota yang bermartabat. Selain itu, pengembangan Botanical Garden menjadi dampak positif bagi paru-paru ibu kota yang baru.

“Dulu kita dianggap konsorsium investasi, itu mungkin lebih ke arah asumsi-asumsi aja,” tutur Budi.

“Intinya kami ini hanya memang ikutan terlibat di situ, membantu mengembangkan Botanical Garden. Itu sesuatu hal yang positif buat hal-hal paru-paru kota. Bahkan paparan IKN pun itu tidak menyebutkan hengkang,” sambungnya.

Budi enggan menyebut dana yang disiapkan untuk CSR di IKN. “Duitnya sedang kami hitung, belum keluar karena menyangkut pupuk, menyangkut pohon, dan berapa hektarnya besar sekali,” imbuh Budi. (Kum/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tidak memberikan beban baru untuk karyawan.

“TER itu sebetulnya bukan barang baru, bukan pajak baru, dan tidak ada tambahan beban baru. Ini semata-mata hanya memberi kemudahan untuk menghitung PPh 21,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti saat media briefing di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Dwi menjelaskan skema pemotongan pajak sebelumnya menghitung PPh 21 setiap bulan, sementara pada skema baru penghitungan PPh 21 hanya sekali pada Desember.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam beleid itu, pemerintah mengatur penghitungan PPh 21 yang dipotong atas penghasilan bruto pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C.

Kategori A diperuntukkan bagi orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

TER untuk kategori A dimulai 0 persen untuk penghasilan bulanan sampai Rp5,4 juta hingga 34 persen untuk penghasilan bulanan di atas Rp1,4 miliar.

Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).

TER kategori B dimulai 0 persen untuk penghasilan sampai dengan Rp6,2 juta hingga tarif 34 persen untuk penghasilan di atas Rp1,405 miliar.

Adapun kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3). TER untuk kategori ini ditetapkan sebesar 0 persen untuk penghasilan sampai dengan Rp6,6 juta hingga tarif 34 persen bagi penghasilan di atas Rp1,419 miliar.

Sementara TER harian ditetapkan sebesar 0 persen untuk penghasilan sampai dengan Rp450 ribu dan 0,5 persen bagi penghasilan di rentang Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta.
“Jadi, dari Januari hingga November, wajib pajak menentukan tarif tinggal lihat tabel, kategori A, B, atau C bagi karyawan TER bulanan. Nanti di Desember tinggal membayar sisanya,” ujar Dwi.

Dia mencontohkan bila wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan Rp10 juta per bulan serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100 ribu per bulan, menikah dan memiliki tanggungan, maka wajib pajak itu termasuk kategori A dengan besaran TER 2 persen.

Bila PPh yang perlu dibayar wajib pajak itu dalam satu tahun sebesar Rp2.715.000, maka dengan skema TER wajib pajak tersebut membayar sebesar Rp200 ribu per bulan pada Januari hingga November (2 persen x Rp10 juta = Rp200 ribu per bulan). Sementara Rp515 ribu sisanya menjadi jumlah pembayaran pada Desember.

“Jadi, menghitung PPh 21 TER ini lebih mudah. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada tambahan beban pajak baru,” tutur Dwi. (Ant/KN)