Beranda blog Halaman 1012

Perjelas Hak Kepemilikan, DPRD Berau Dukung Relokasi Rumah Pinggir Sungai

0
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

TANJUNG REDEB – Tak sedikit masyarakat di Kabupaten Berau mendirikan bangunan di pinggir sungai. DPRD Berau menilai positif jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berencana melakukan relokasi rumah masyarakat di bantaran sungai tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengungkapkan, bangunan yang berada di pinggir sungai sangat berisiko sebab berpotensi terjadi bencana banjir dan longsor.

“Sertifikat untuk bangunan di pinggir sungai juga tidak bisa diterbitkan. Kasihan masyarakat yang memiliki tempat tinggal namun kepemilikan tanahnya tidak jelas,” ungkapnya, Minggu (17/3/2024).

Menurutnya, relokasi bisa menjadi solusi memperjelas hak kepemilikan tanah masyarakat yang ada di lahan baru. “Relokasi rumah di pinggiran sungai itu juga merupakan langkah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni,” tuturnya.

Dirinya menilai, program tersebut hendaknya tidak hanya berlaku di kampung-kampung, tetapi juga di perkotaan. Sebab rumah-rumah yang ada di pinggiran Sungai Kelay dan Sungai Segah juga perlu penataan, termasuk memperjelas hak kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Politikus Partai Golkar ini berharap wacana relokasi tersebut segera dijalankan, namun secara bertahap. Pasalnya anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit.

“Tentunya dengan direlokasi, masyarakat akan mendapatkan hak atas kepemilikan tanah. Jadi ini adalah bentuk kepedulian pemerintah agar masyarakat mempunyai tanah dan rumah yang memang milik masyarakat itu sendiri,” tandasnya. (adv)

Pemkab PPU Audiensi Bersama PP Nasyiatul Aisyiyah dalam Penanganan Stunting

0
Foto: Sekkab PPU Tohar saat menerima audiensi PP NA, Selasa (19/3/2024). (ProkopimPPU for MKN)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat sinergitas dalam pencegahan dan penanganan tengkes (stunting). Kali ini dengan Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA) dalam pelaksanaan program ‘Isi Pringku’.

Pertemuan dilaksanakan, Selasa (19/3/2023), dipimpin langsung oleh Sekkab PPU Tohar di ruang kerjanya. Usai kegiatan, dijelaskan pertemuan membahas program Komunitas Isi Piringku yang rencana akan dilaksanakan di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam.

Dalam hal ini, Pemkab PPU menyambut baik rencana yang akan dilakukan PP NA kaitannya dengan stunting ini. Sebab saat ini, memang diperlukan adanya pemetaan yang baik mengingat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya stunting.

PP NA juga diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU untuk memudahkan pemetaan, melalui Data Desa Presisi yang dimiliki PPU. Selain itu, berkoordinasi juga dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU.

“Yang paling penting sekarang supaya tidak menimbulkan stunting baru harus dimulai dari mana,” ucapnya.

Tohar juga menyampaikan faktor yang memengaruhi stunting juga dipengaruhi oleh nilai atau budaya yang ada di masyarakat. Hal ini juga memerlukan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Program stunting ini harus tepat sasaran dan berkelanjutan agar mendapatkan hasil yang diharapkan,” kata Tohar.

Senada, Sekretaris PP NA, Hanif Mu’allifah menyampaikan kegiatan rencana dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan pihak-pihak terkait. Kegiatan berupa pelatihan dan Training of Trainer (ToT) untuk kader Posyandu, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan sebagainya.

“Penerima manfaatnya yaitu ibu hamil, ibu dengan balita, remaja putri, dan sebagainya,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan kegiatan rencana dilaksanakan usai Ramadan hingga akhir tahun ini. Kegiatan yang dilakukan juga bermitra dengan Danone Indonesia.

“Selain itu, akan dilakukan riset pula dengan hasil naskah akademik yang diharapkan dapat menjadi dasar program berikutnya,” tutup Hanif. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Dinas Perikanan PPU Ajak Masyarakat Budayakan Konsumsi Ikan Air Tawar

0
Foto: Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward saat diwawancarai. (Nelly/RadarIbukota)

PPU – Kepala Dinas Perikanan Penajam Paser Utara (PPU), Rozihan Asward sebut akan gencarkan kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan air tawar. Hal ini berkaitan dengan perubahan iklim yang tidak menentu dan mengonsumsi ikan air tawar akan lebih stabil dalam persediaannya.

Rozihan mengatakan kebiasaan masyarakat di PPU ialah mengonsumsi ikan laut. Sehingga kesediannya bergantung pada kondisi cuaca dan berdampak pada kesediaan yang tidak menentu.

Otomatis akan ada satu waktu di mana kebutuhan meningkat dan kesediaan menurun akibat cuaca yang tidak menentu. “Kan masyarakat di sini itu rata-rata kebiasaannya konsumsi ikan laut, jadi kesediaannya bergantung pada cuacanya,” tambahnya.

Rozihan menjelaskan untuk mengatasi kesediaan ikan yang lebih stabil, pihaknya mendorong warga PPU untuk bisa konsumsi ikan air tawar. Kestabilan persediaan dan kebutuhan ketika telah beralih ke ikan air tawar akan turut berpengaruh pada kestabilan angka inflasi.

“Peralihan ini setidaknya dapat berpengaruh menjaga kestabilan angka inflasi pada perikanan di PPU,” terangnya.

Selain itu, Ia juga terangkan pihaknya akan memberikan bantuan kepada nelayan melalui pemberian alat tangkap secara gratis kepada nelayan. Hal ini juga upaya pembinaan kelompok nelayan agar terus menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan ikan warga PPU.

“Meski begitu tetap kita bantu juga untuk alat tangkap ikannya kepada nelayan-nelayan kita,” tutup Rozihan. (ADV/NAH)

Camat Tenggarong Seberang Desak Pembangunan Lampu Penerangan di Jalan Provinsi Kaltim

0
Foto : Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono

TENGGARONG – Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, mempertegas tuntutan mereka terhadap pemerintah untuk segera membangun lampu penerangan di sepanjang jalan milik provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menghubungkan beberapa desa di Tenggarong Seberang.

Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono Menurut sejumlah warga setempat, kebutuhan akan penerangan jalan menjadi hal yang sangat mendesak mengingat kondisi gelap gulita yang menyelimuti jalan tersebut selama ini. “Penerangan lampu jalan sangat kami harapkan. Kemarin Pak PJ Gubernur juga janji, minta penerangan Pak Pj katanya mau masukan anggaran perubahan,” ujarnya.

Selama ini, kegelapan di jalan provinsi tersebut menjadi sumber ketakutan bagi warga, karena selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, juga menjadi tempat yang potensial untuk tindak kriminal. “Udah ngeri pertama menghindari kecelakaan, kedua, kalau ada yang mengendarai kendaraan kan menghindari juga kejahatan juga, atau aksi kriminal,” tambahnya.

Meskipun setiap keluarga yang membayar listrik ke PLN sudah menyisihkan sejumlah dana untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), namun hingga kini pemasangan lampu tersebut belum terwujud. Warga menyoroti tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun

Camat juga menekankan pentingnya pemasangan lampu penerangan di wilayah-wilayah lain yang juga mengalami kondisi serupa. Mereka berharap agar pemerintah dapat segera bertindak untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jalan-jalan tersebut. (adv)

Penulis: Hanafi

Kepala Desa Loa Duri Ulu Menyuarakan Komitmen Bedah Rumah Tidak Layak Huni

0
Foto : Muhammad Arsyad, Kepala Desa Loa Duri Ulu.

TENGGARONG – Muhammad Arsyad, sebagai Kepala Desa Loa Duri Ulu, secara terbuka menyatakan langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni. Sebanyak 119 rumah telah mendapatkan Program bedah rumah oleh PUPR Provinsi selama tahun 2023.
“Ya kita sudah laksanakan bedah rumah untuk 119 rumah,” pungkasnya.

Saat ini masih terdapat banyak rumah yang belum memenuhi kriteria keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Untuk mengatasi hal ini, desa berencana untuk mengajukan kembali permohonan renovasi rumah pada tahun 2024, dengan harapan dapat memperoleh dukungan dan alokasi yang diperlukan dari pihak terkait. “Langkah ini sejalan dengan komitmen desa untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dan memberikan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan mereka,” ujarnya.

Dengan adanya rencana bedah rumah yang akan diajukan kembali, diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi masalah rumah tidak layak huni di Desa Loa Duri Ulu, serta mendorong pembangunan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Selain itu Arsyad menjelaskan bahwa dari alokasi APBDES, setiap tahunnya wajib dilakukan renovasi untuk tiga rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. “Untuk dari desa sendiri kita juga lakukan renovasi rumah sebanyak 3 rumah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Hanafi

Penyusunan APBDES 2024 Rampung di Kecamatan Loa Janan

0
Foto : Camat Loa Janan, Hery Rusnadi

TENGGARONG – Kecamatan Loa Janan, Kalimantan Timur, telah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) untuk 8 desa yang ada di wilayah tersebut. Tim verifikasi telah melakukan verifikasi terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ke beberapa desa, dengan Desa Loa Duri Ilir menjadi yang terakhir diverifikasi.

Camat Loa Janan, Hery Rusnadi menyatakan apresiasinya atas kelancaran proses tersebut, mengungkapkan harapannya agar desa-desa di Loa Janan dapat mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, termasuk dalam penyusunan dan pencairan APBDES di triwulan pertama tahun ini. “sementara di Loa Janan semua proses telah selesai,” ujarnya.

Diharapkan dengan penetapan APBDES sesuai jadwal, desa-desa dapat melaksanakan rencana yang telah disusun dengan baik, termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desa. “Yang pasti, kita berharap semua Keterlibatan seluruh perangkat desa, seperti RT dan posyandu, diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional di tingkat desa,” pungkasnya.

Menanggapi dampaknya terhadap masyarakat, dijelaskan bahwa APBDES adalah instrumen untuk memastikan pelayanan dan pembangunan di desa dapat berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jika APBDES dapat dilaksanakan tepat waktu. “Semoga, tidak akan ada hambatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan di desa,” imbuhnya.

Hery juga menegaskan pentingnya menjaga ketepatan waktu dalam pelaksanaan APBDES, mengingat siklus yang berkelanjutan dalam penyusunan anggaran desa dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Langkah selanjutnya diharapkan akan berjalan lancar, termasuk penyusunan APBD untuk tahun 2025 di bulan Desember mendatang,” tutupnya. (adv)

Penulis : Hanafi

Berhasil Menang Telak Pilpres Rusia, Putin Sindir Sistem Politik AS

0
Presiden Rusia Vladimir Putin

MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin menang telak dalam pilpres yang berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (17/3/2024). Kemenangan Putin dalam mengalahkan tiga kandidat lainnya ini, akan memperkuat cengkeraman atas kekuasaan yang dipegangnya selama beberapa dekade terakhir.

Ketika ditanya oleh media Amerika Serikat (AS) mengenai kemenangannya tersebut, Putin melontarkan kritikan terhadap sistem politik AS.

Dalam pidato kemenangannya, seperti dilansir Reuters, Senin (18/3/2024), Putin menyebut kemenangannya dalam pilpres menunjukkan bahwa Rusia sudah benar dalam menentang Barat dan mengirimkan pasukan ke Ukraina.

Putin juga mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dirinya akan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas yang terkait dengan apa yang dia sebut sebagai “operasi militer khusus” Rusia di Ukraina dan akan memperkuat militer Rusia.

“Kita mempunyai banyak tugas ke depan. Namun ketika kita melakukan konsolidasi — tidak peduli siapa yang ingin mengintimidasi kita, menindas kita — tidak ada seorang pun yang pernah berhasil dalam sejarah, mereka belum berhasil saat ini, dan mereka tidak akan pernah berhasil di masa depan,” tegas Putin.

Para pendukung kemudian meneriakkan “Putin, Putin, Putin” ketika dia muncul di panggung, dan berteriak “Rusia, Rusia, Rusia” setelah dia menyelesaikan pidato kemenangannya pada Minggu (17/3/2024) waktu setempat.

Menurut exit poll yang dilakukan lembaga survei Public Opinion Foundation (FOM), Putin meraup 87, 8 persen suara dalam pilpres tahun ini. Angka tersebut mencetak rekor sebagai hasil tertinggi dalam pilpres Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet.

Pusat Penelitian Opini Publik Rusia (VCIOM) juga melaporkan bahwa Putin memperoleh 87 persen suara setelah pilpres digelar selama tiga hari terakhir. Hasil resmi pertama yang dirilis otoritas Rusia menunjukkan bahwa laporan lembaga survei dan pusat penelitian itu akurat.

Tingkat partisipasi pemilih secara nasional, menurut para pejabat otoritas pemilu Rusia, mencapai 74,22 persen ketika pemungutan suara diakhiri pada Minggu (17/3/2024) waktu setempat. Angka itu melampaui angka tahun 2018 ketika tingkat partisipasi mencapai 67,5 persen.

Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, dan beberapa negara lainnya menuduh pemungutan suara dalam pilpres Rusia tidak bebas dan tidak adil karena adanya pemenjaraan terhadap lawan politik dan pemberlakuan sensor yang ketat.

Kandidat capres dari Partai Komunis Federasi Rusia (CPRF) Nikolai Kharitonov menempati peringkat kedua dengan perolehan suara di bawah 4 persen. Sedangkan capres Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru menempati peringkat ketiga, dan capres Leonid Slutsky dai Partai Demokrat Liberal Rusia (LDPR) ada di peringkat empat.

Dengan hasil itu berarti Putin, yang kini berusia 71 tahun, akan kembali menjabat selama enam tahun ke depan sebagai Presiden Rusia. Hal tersebut akan membuatnya menggeser Josef Stalin dan menjadi pemimpin terlama di Rusia selama lebih dari 200 tahun terakhir, jika dia menyelesaikan masa jabatannya.

Sementara itu, saat ditanya oleh jaringan televisi AS, NBC, soal apakah terpilihnya kembali dirinya sebagai presiden Rusia sudah demokratis, Putin melontarkan kritikan terhadap sistem politik dan peradilan AS.

“Seluruh dunia menertawakan apa yang terjadi (di Amerika Serikat). Ini sebuah bencana, bukan demokrasi,” sebutnya.

“… Apakah demokratis jika menggunakan sumber daya administratif untuk menyerang salah satu calon Presiden Amerika Serikat, antara lain dengan menggunakan sistem peradilan?” tanya Putin, merujuk pada empat kasus kriminal yang menjerat capres Partai Republik Donald Trump yang menjadi rival Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dalam pilpres AS pada November mendatang. (Dtc/KN)

Pembagian THR Lebaran Paling Lambat H-7, Menaker : Tidak Boleh Dicicil

0
Menaker Ida Fauziyah saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3/2024). (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024 harus dilakukan paling lambat pada H-7.

Hal tersebut juga telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kegamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil,” kata Ida saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3/2024).

“Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil,” tegas Ida, lagi.

Karena itu, Ida mengimbau setiap perusahaan untuk taat terhadap edaran tersebut. Selain itu, SE ini juga ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia agar disampaikan kepada Bupati/Walikota di wilayah atau provinsi. Hal itu untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR di wilayah masing-masing.

“Dengan dikeluarkannya SE ini maka posko THR keagamaan kementerian ketenagakerjaan telah dibuka kembali teman-teman bisa kunjungi poskothr.kemenaker.go.id,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, setiap perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa administratif hingga denda yang dibebankan kepada perusahaan. Hal itu seperti yang diatur dalam pasal 79 ayat (1) PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, perusahaan yang tidak membayarkan THR atau telat membayarkan THR dari batas waktu yang ditentukan, yaitu H-7 hari lebaran, maka akan diberikan sanksi administratif.

Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan, pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari, pengaduan dan atau tindak lanjut hasul pengawasan ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Haiyani menambahkan pada tahun ini Kemenaker juga bakal menerapkan sanksi denda kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya. Denda tersebut dipatok 5 persen dari jumlah THR yang seharusnya diterima oleh karyawan.

“Ketika itu telat dibayar, maka dendanya adalah 5 persen dari total THR baik itu secara individu atau nanti hitung berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” kata Haiyani.

“Jadi denda pembayaran ataupun kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini itu tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yaitu THR keagamaan,” tukasnya. (JP/KN)

Menkeu Laporkan Dugaan Praktik Korupsi di LPEI Senilai Rp 2,5 Triliun

0
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Buharnuddin untuk membahas dugaan korupsi di LPEI di Kejaksaan Agung. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan adanya praktik dugaan korupsi pada empat perusahaan yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pelaporan itu dilayangkan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

Pelaporan itu diserahkan langsung Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Menurut Sri Mulyani, dirinya secara khusus membahas dugaan korupsi pengunaan dana di LPEI.

“Hari ini kita khusus membahas LPEI,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya menerima adanya laporan kredit bermasalah di LPEI dengan empat perusahaan sebagai debitur, yang diduga melakukan penyimpangan. Karena itu, Sri Mulyani meminta Kejaksaam menindaklanjuti dugaan korupsi itu.

“Ini agar mandat LPEI untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi penjaminan dilakukan dengan tata kelola yang baik, profesional dan dengan integritas,” tegas Sri Mulyani.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui membahas persoalan dugaan korupsi yang terjadi di LPEI. Menurutnya, praktik korupsi itu terjadi sudah cukup lama.

“Tadi pagi ada hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI yang mana sebenernya tindakan ini sudah cukup lama,” ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin menduga, nilai dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,5 triliun. Ia menyebut, terdapat empat perusahaan di LPEI yang diduga melakukan penyimpangan.

“Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.505.119.000.000, teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin pun memastikan akan menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi di LPEI. Ia pun menyebut, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan pemeriksaan terkait nilai dugaan korupsi itu.

“Saya ingin mengingatkan kepada yg sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindaklanjuti ini, daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindaklanjuti secara pidana. Sampai saat ini masih pemeriksaan,” pungkas Burhanuddin. (JP/KN)

Personel TNI AL Berhasil Ungkap Kasus Penyelundupan 96 Ribu Butir Ekstasi di Pelabuhan Tarakan

0
Ilustrasi barang bukti ekstasi. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

TARAKAN –  Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) khususnya Personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan double L. Petugas menyita puluhan ribuan pil yang ditemukan di pelabuhan Tengkayu 1 SDF Tarakan, Kalimantan Utara, pada Jumat (15/3/2024).

Kasus ini terungkap hasil dari monitoring tertutup oleh tim dari Lantamal XIII pada kegiatan bongkar muat Kapal Motor yang sandar di Dermaga pelabuhan. Tim melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal – kapal yang sedang sandar di antaranya KM Pioneer Cargo, KM Putra Jaya dan KM Nur Hidayah 02.

“Pada saat melaksanakan pemeriksaan di KM Pioneer Cargo, tim mencurigai satu buah kardus yang berwarna coklat, dikarenakan dibungkus dengan sangat rapi serta tanpa identitas pengirim maupun penerima, hanya bertuliskan nama inisial R,” kata Dinas Penerangan Angkatan Laut melalui keterangan resminya, Senin (18/3/2024).

Selanjutnya tim melaksanakan koordinasi dengan Nahkoda untuk melakukan pengecekan barang tersebut. Setelah dicek, terdapat tumpukan botol plastik putih di dalam kardus. Isinya ternyata pil yang diduga sebagai ekstasi jenis inex berjumlah 100 butir dan pil Double L berjumlah 96.000 butir.

Dari Informasi yang didapatkan Nahkoda Kapal bahwa barang tersebut akan dikirim ke Tanjung Selor dengan penerima atas nama R. Selanjutnya, tim Lantamal XIII Tarakan melaksanakan pengembangan untuk penangkapan pelaku/pemilik dengan ikut berlayar menggunakan KM Pioneer Cargo.

Pada hari Minggu (17/3/2024) sekitar pukul 08.10 Wita saat kapal bersandar di Dermaga Kayana IV Tanjung Selor, datang 2 orang diduga kurir menggunakan mobil minibus untuk mengambil barang narkotika tersebut. Tim Lantamal XIII Tarakan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 orang dengan inisial S, 35, dan MS, 30 yang diduga kurir barang.

Selanjutnya terduga kurir dan barang bukti dibawa ke Mako Lantamal XIII Tarakan untuk pemeriksaan internal, dari hasil pengembangan didapatkan data bahwa barang tersebut milik seseorang yang menggunakan nomor Hp dari Tawau. Terduga kurir beserta barang bukti  akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi untuk pemeriksaan lebih lanjut. (JP/KN)