KORANUSANTARA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan total anggaran Rp 71,3 triliun untuk Pemilu 2024. Dana itu diproyeksikan untuk pilpres dua putaran. Meski cukup besar, anggaran tersebut tidak semata-mata untuk membiayai teknis penyelenggaraan pemilu. Namun, juga berkontribusi terhadap ekonomi.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, anggaran itu diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu. Yakni, mulai 2022 sampai 2024. Perinciannya, pada 2022 anggaran pemilu mencapai Rp 3,1 triliun. Lalu, 2023 sebesar Rp 30 triliun dan 2024 sebesar Rp 38,2 triliun. Anggaran tersebut utamanya dialokasikan untuk KPU dan Bawaslu.
“’Total keseluruhan anggaran itu antara lain untuk pengawasan penyelenggara pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik,’’ ujarnya di Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.
Total realisasi anggaran Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 mencapai Rp 2,7 triliun (88,2 persen) dari pagu anggaran Rp 3,1 triliun. Di tahun anggaran 2023, hingga 30 September, terserap Rp 17,8 triliun (59,3 persen) dari pagu anggaran sebesar Rp 30 triliun.
Dia mengungkapkan, penyelenggaraan pemilu turut menggeliatkan semua sektor kehidupan masyarakat. Tidak hanya sosial dan politik, tapi juga sektor ekonomi. Anggaran pemilu yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang dan jasa, secara tidak langsung akan menggairahkan sektor produksi dan distribusi.
Belanja dan konsumsi dari penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampai ad hoc yang menerima honorarium, secara tidak langsung merangsang daya beli masyarakat. Belum lagi belanja sosialisasi dan kampanye dari para peserta pemilu. Tentu juga berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.
’’Jadi, anggaran penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata membiayai teknis penyelenggaraan. Namun, juga berkontribusi pada berbagai program prioritas nasional, yang akhirnya menjadi investasi integrasi NKRI dalam jangka panjang,’’ ucapnya. (*)
