TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena mendukung pembinaan UMKM yang dilakukan oleh retail nasional. Ia mengungkapan, saat ini ada dua retail nasional, yaitu Indomaret dan Alfamidi sudah cukup baik dalam pembinaan UMKM di Bumi Batiwakkal. “Hal itu bagus, apalagi masuknya retail nasional ini bisa menjadi tanda bahwa daerah kita sudah cukup maju,” jelas Darlena.

Politikus Partai NasDem itu mengaku mendukung pelatihan yang dilakukan oleh retail nasional untuk membantu memasarkan dan promosi produk UMKM dari Berau.

“Saya sangat mendukung hal itu, cukup baik untuk membantu UMKM kita,” terangnya.

Darlena juga berharap jaringan retail nasional ini tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga bisa menyebar hingga ke pesisir kabupaten Berau. “Saya harap bisa masuk ke pesisir sana. Sehingga ekonomi bisa tumbuh,” terangnya.

Penyerapan tenaga kerja lokal juga diharapkan bisa maksimal. Meski dipahami, ketika baru membuka akan menggunakan tenaga kerja luar untuk mengajarkan dan memberi pemahaman bagi anggota baru.

Namun setelahnya diharap bisa terus memaksimalkan untuk menyerap putra putri Berau. “Kami berharap tenaga kerja lokal kita terserap, putra putri daerah diberdayakan, sehingga tingkat pengangguran bisa berkurang,” pungkasnya. (ADV/MK)

TANJUNG REDEB – Guna memajukan sektor pariwisata Bumi Batiwakkal, Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mendorong pemerintah untuk terus melakukan inovasi.

Dia menuturkan, pemerintah harus menggali event-event pariwisata selain Maratua Jazz yang dilaksanakan setiap tahun. “Tetapi manfaatkan juga potensi wisata yang ada di seluruh kecamatan wilayah pesisir selatan,” ucapnya.

Dipaparkannya, Berau memiliki beragam potensi wisata. Seperti Bidukbiduk yang memiliki pemandangan pasir putih dan labuan cermin serta Pulau Kaniungan yang dapat menarik minat wisatawan. “Semua bisa dimanfaatkan, tergantung dari pihak yang menanganinya,” tuturnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau harus memiliki inovasi untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada.

“Misalnya membuat agenda maraton dan fun bike di Bidukbiduk, karena memiliki destinasi wisata yang beragam,” katanya.

“Karena tidak mungkin yang ikut maraton dan fun bike tidak sekalian berlibur. Pasti akan berlibur dan melihat keindahan Bidukbiduk yang sangat kaya akan destinasi wisatanya,” tambahnya.

Kendati demikian, dirinya mengusulkan untuk melibatkan pihak ketiga untuk meringankan beban anggaran untuk kegiatan tersebut. “Berkolaborasi kunci utamanya, agar sektor pariwisata kita semakin berkembang dan terkenal,” pungkasnya. (ADV/MK)

TANJUNG REDEB – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk masyarakat Berau diminta legislatif diusulan pemerintah.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengungkapkan, usulan tersebut menyusul dengan adanya rencana penghapusan PTT yang diundur hingga 2024 mendatang. “Dalam pengajuan pemda harus ada keberanian untuk diadakan CPNS dan PPPK, khusus masyarakat Berau,” tegasnya.

Ditegaskannya, pemerintah harus mengakomodir PPPK yang sudah diterima. Jangan sampai, kata Madri, yang sudah lulus menjadi tidak lulus.

“Apalagi dalam penerimaan PPPK juga ada syarat berapa lama mengabdi menjadi PTT. Jadi prioritaskan tenaga honorer yang sudah lama bisa diangkat menjadi ASN sebagai tanda penghargaan dari pemerintah,” katanya.

Diperlukan kebijakan pusat supaya hal itu dapat berjalan dengan baik. Sebab, secara signifikan, kata Politikus NasDem ini, perekrutan CPNS dan PPPK dapat mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada. “Ke depan perlu diajukan lagi untuk tes CPNS dan PPPK supaya PTT berkurang dan jangan dihapuskan,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Masifnya peredaran minuman beralkohol (Minol) di seluruh hotel yang ada disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo. Dia menerangkan, pemerintah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 11 tahun 2010 tentang larangan peredaran minuman beralkohol.

Dirinya menuturkan, minuman beralkohol dengan Grade B hingga C yang kadar alkoholnya 5 sampai 55 persen hanya boleh beredar di hotel bintang 5. “Padahal di Berau tidak ada hotel bintang 5. Apalagi minol dengan Grade B dan C tidak bisa beredar sembarangan. Terlebih yang Grade A harus diawasi perizinan dan takarannya,” ungkapnya.

Falentinus menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus maksimal melakukan razia rutin. Jika mendapati minol dengan Grade B hingga C di botel yang ada, maka wajib ditertibkan. “Waktu itu kami sudah pernah mengusulkan bahwa Perda minol ini direvisi,” bebernya.

“Karena ada dampak sanksi sosial kurang baik bagi pengedar dan pihak konsumsi. Karena secara aturan Perda, minuman alkohol grade B hingga C hanya boleh di hotel bintang 5,” sambungnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Jumlah personel pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Berau masih kurang. Namun, untuk menambahnya terhalang regulasi mengenai rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT). Menyoroti persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, meski saat ini tidak boleh ada penambahan PTT, pemerintah harus tetap mencari solusi yang tepat.

“Personel pemadam kebakaran ini sangat dibutuhkan dan penting. Harus dicarikan solusinya seperti apa,” tegasnya.

Dirinya mengaku siap mengawal, jika usulan penambahan personel damkar masuk dalam rencana anggaran. Sehingga, Peri mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun perencanaan sesuai kebutuhan tenaga yang dibutuhkan.

“Mengingat wilayah kita ini sangat luas, tentunya setiap pos BPBD di setiap kecamatan harus memiliki jumlah personel yang cukup,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini menilai, pemenuhan personel Damkar di setiap pos kecamatan sangat penting, agar penanganan suatu kejadian dapat lebih cepat. “Terlebih ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal itu memerlukan banyak personel, agar cepat tertangani. Jadi saya kira ini harus jadi suatu perhatian,” katanya.

Peri berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat segera menangani persoalan keterbatasan personel damkar tersebut dengan maksimal. “Ini kebutuhan urgent, sebaiknya secepatnya dicarikan solusinya. Karena menyangkut dengan penanganan bencana,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Persentase anggaran senilai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai cukup besar.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan penggunaan dana pendidikan. “Yang direalisasikan saat ini hanya satu persen saja. Tentu tidak masuk akal. Saya khawatir dunia pendidikan kita sulit maju jika tidak diberikan anggaran sebagaimana mestinya,” katanya.

Menurutnya, jika ada Perda terkait pengawasan penggunaan dana pendidikan, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengkritisi. “Jadi masyarakat tahu penggunaannya kemana saja. Kalau tidak sesuai, masyarakat bisa menuntut,” tegasnya.

Rudi menilai, minimnya penggunaan anggaran yang direalisasikan untuk sektor pendidikan merupakan suatu kegagalan visi-misi kepala daerah. “Pemerintah saat ini saya katakan wanprestasi. Karena dari 18 visi misi yang digaungkan, salah satunya soal pendidikan, tapi kenyataannya tidak terbukti bisa lebih baik,” bebernya.

Dirinya menyebut, pendidikan seharusnya diutamakan. Terlebih dalam Undang-Undang termaktub sektor pendidikan harus diberi anggaran lebih. “Itu karena pendidikan suatu hal yang sangat penting. Apalagi menyangkut masa depan bangsa,” katanya.

Kendati demikian, Politikus PDI-P ini mengakui pihaknya di Komisi I DPRD Berau akan mengusulkan Perda tentang pengawasan penggunaan dana pendidikan. “Tujuannya supaya pendidikan di Berau sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, apalagi dengan persentase 20 persen. Tahun depan kami usulkan Perda mengenai hal tersebut,” pungkasnya. (ADV/MK)

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun jalur baru untuk masuk ke danau ubur-ubur Pulau Kakaban. Hal itu pun diapresiasi jajaran legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga menuturkan, adanya jalur baru itu dapat menjadi opsi ketika musim angin selatan. Pasalnya speedboat kesulitan bersandar jika melalui jalur lama. Selain itu cukup berbahaya dilintasi karena medan yang cukup tinggi dan menurun.

“Sehingga kalau lewat jalur lama ketika musim angin selatan, para gaet atau pemandu wisata kesulitan membawa tamu,” tuturnya.

Dijelaskannya, di kawasan Pulau Kakaban ada dua musim, yakni angin utara dan angin selatan. Jika musim angin utara, jalur lama dapat digunakan. Namun, ketika musim angin selatan dapat menggunakan jalur yang baru.

“Tentunya di jalur yang baru kita tetap mementingkan akidah yang berlaku terkait tentang konservasi dan tidak melakukan penebangan hutan yang berlebihan,” bebernya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berharap, pembangunan jalan masuk yang baru tetap mengikuti sesuai regulasi konservasi, mengingat wisata Pulau Kakaban telah ditetapkan oleh kementerian sebagai salah satu daerah konservasi.

“Semoga dengan jalur baru ini peningkatan kunjungan wisatawan bisa meningkat dan ekonomi kreatif masyarakat sekitar kawasan bisa ikut terangkat,” tandasnya. (ADV/KN)