Beranda blog Halaman 1013

Pengendara Ojol dan Kurir Logistik Dipastikan Bakal Dapat THR Lebaran 2024

0
Ilustrasi

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, pengendara ojek online (ojol) hingga kurir logistik bakal mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024 ini, setelah sebelumnya tidak mendapat THR pada tahun lalu.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, ojol hingga kurir termasuk dalam kategori pekerja waktu tertentu (PKWT), meskipun status hubungan kerjanya kemitraan.

“Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, ojol, khususnya yang bekerja dengan platform digital, termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan juga tercakup dalam Surat Edaran (SE) THR ini,” kata Indah saat konferensi pers di Kantor Kemnaker, Senin (18/3/2024).

Pelaksanaan pembagian THR kepada driver ojol hingga kurir logistrik tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kegamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Merujuk pada SE tersebut, THR Keagamaan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih, dengan kategori Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Selain itu, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Besaran THR Keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah.

Selanjutnya bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Selanjutnya, bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.

Terkahir, THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. (JP/KN)

Sopir Bus “Telolet” Lindas Bocah di Pelabuhan Merak Telah Diamankan Polres Cilegon

0
Bocah tewas tertabrak bus saat meminta 'Telolet' di Pelabuhan Merak (Tangkapan Layar Video Viral).

CILEGON – Bocah berusia lima tahun tewas tertabrak bus saat meminta sopir membunyikan ‘telolet’. Polisi menyampaikan kabar terkini kasus tersebut.

Anak berusia lima tahun itu tewas saat masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Korban tertabrak saat berlari di samping bus meminta sopir membunyikan klakson ‘telolet’.

Peristiwa itu terjadi pukul 13.30 WIB, Minggu (17/3/2024). Saat itu, bus melaju dari arah Cilegon hendak masuk ke dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Saat bersamaan, korban berlari di sisi kiri bus.

“Sebelum kejadian kendaraan bus yang dikendarai saudara Timbul Jaya melaju dari arah Cilegon menuju merak. Sesampainya di TKP, pada saat melaju dari arah kiri jalan ada pejalan kaki saudara Rendi (5) yang berlari di samping kendaraan bus yang di kendarai saudara Timbul Jaya meminta ‘telolet’,” kata Kasat Lantas Polres Cilegon, AKP Riska Tri Aditia kepada wartawan.

Bus terus melaju memasuki dermaga eksekutif, sementara korban terus berlari di samping bus. Korban terlindas di sebelah kiri belakang bus.

“Kemudian pada saat kendaraan bus Nopol:BG-7144-W berbelok masuk ke dermaga eksekutif bagian samping kiri belakang mengenai pejalan kaki saudara Rendi yang mengakibatkan pejalan kaki terlindas ban belakang sebelah kiri kendaraan,” tuturnya.

Korban tewas di tempat kejadian. Korban dibawa ke RS Krakatau Medika Cilegon.

“Akibat dari kejadian tersebut, saudara Rendi meninggal dunia di TKP dan dibawa ke RSKM Cilegon,” ujarnya.

Polisi mengamankan sopir bus yang menabrak bocah 5 tahun di dermaga eksekutif Merak. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Kasusnya dalam tahap penyelidikan Unit Laka Satlantas Polres Cilegon,” kata Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan saat dimintai konfirmasi, Senin (18/3/2024).

Korban tewas di tempat kejadian. Korban sempat dibawa ke RS Krakatau Medika Cilegon. Polisi langsung membawa sopir ke Mapolres Cilegon untuk dimintai keterangan.

“Sopir masih diamankan di Unit Laka. Dari kemarin langsung diamankan. Sampai kapan diamankannya menunggu hasil gelar perkara,” tuturnya. (Dtc/KN)

Prabowo Cek Pembangunan IKN untuk Persiapan Upacara HUT RI

0
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.

PENAJAM PASER UTARA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek kemajuan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang nantinya bakal menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia.

Prabowo, yang didampingi jajaran pejabat Kementerian Pertahanan dan Kodam VI/Mulawarman, meninjau lokasi pembangunan Istana Negara di IKN, Kabupaten Penanam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Di IKN, Prabowo mendengarkan paparan dari tim konstruksi IKN mengenai progress pembangunan sekaligus mendengar rencana mempersiapkan lokasi untuk upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Prabowo juga memberi masukan ke tim konstruksi dan tata kota, salah satunya terkait kiat-kiat menumbuhkan rumput. “Jadi, kalau bisa di-air-in sebelum mataharinya naik,” kata Menhan Prabowo saat berbincang-bincang dengan para pekerja yang berada di sekitar lokasi proyek.

Dalam sela-sela kegiatannya, Prabowo juga sempat menyapa para pekerja konstruksi di kawasan IKN. “Masih puasa nggak?” tanya Menhan Prabowo kepada sejumlah pekerja proyek di IKN.

“Lebaran bisa pulang kan?” Prabowo kembali bertanya ke para pekerja.

“Pulang, Pak,” kata mereka kompak.

Usai berkeliling, Prabowo lanjut rapat di Kompleks Hunian Pekerja Konstruksi IKN dengan jajaran pejabat dari Kemhan RI dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam kegiatan itu, rombongan pejabat yang mendampingi Prabowo, antara lain Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari, Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, Staf Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Penjabat (Pj.) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun.

Menhan Prabowo, selama berkegiatan di IKN, juga masih didampingi oleh ajudannya, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya yang pada akhir Februari 2024 menerima promosi jabatan sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu. (Ant/KN)

Safari Ramadan di Kelurahan Pemaluan, Makmur Beri Penjelasan Terkait Isu Penggusuran Pemukim Warga

0

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melanjutkan kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah. Dalam kesempatan kali ini, Minggu (17/3/2024), kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menuturkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang istimewa. Karena kegiatan ini juga sekaligus dirinya untuk menyosialisasikan proses pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini safari Ramadhan yang istimewa bagi saya. Karena banyak hal penting yang telah saya sampaikan kepada masyarakat khusus nya di kelurahan Pemaluan ini,” katanya.

Makmur menyebutkan bahwa kehadiran IKN di PPU bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Tetapi justru membuat masyarakat sejahtera. Karena dampak positif dari pembangunan pusat pemerintahan tersebut dipastikan sangat besar khusuanya bagi PPU.

Namun, lanjutnya setiap hal positif pastilah tentu juga ada negatifnya yang harus bisa diterima masyarakat. Termasuk adanya isu yang berkembang terkait adanya surat penggusuran pemukiman warga dari pihak Otorita IKN. Tetapi hal tersebut tentunya masih dapat dikomunikasikan lebih lanjut.

“Mungkin persoalan ini hanya karena masih kurang komunikasi. Saya selaku kepala daerah akan mengomunikasikan persoalan ini kepada pihak terkait karena ini tanggung jawab saya,” jelas Makmur.

Ia juga menambahkan bahwa pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan agar warga memahami fungsi dan tugas OIKN dalam melakukan penataan wilayah IKN. Menurutnya, tindakan penataan memang diperlukan, tapi harus menunggu tim yang tepat dan melakukan sosialisasi terus menerus, seperti yang dilakukan dalam pembangunan Bandara VVIP.

Kemudian, Makmur menyampaikan bahwa tujuan OIKN adalah baik. Karena diperlukan penataan terhadap bangunan yang tidak teratur. Tetapi mungkin sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat masih belum maksimal.

“Saya akan terus berkolaborasi dengan OIKN dan memastikan tidak ada masalah yang timbul dari surat tersebut dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, masyarakat khususnya di Kelurahan Pemaluan untuk tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut. Baik OIKN maupun Pemkab PPU memiliki tujuan yang baik, yakni melakukan penataan untuk mengontrol pembangunan.

“Pada prinsipnya, kami tidak ingin membuat masyarakat menderita, karena ini masih masa transisi,” tandasnya.

Lebih jauh, Makmur mengatakan dalam waktu kurang lebih enam bulan menjabat sebagai pj bupati PPU mungkin belum bisa sepenuhnya memenuhi keinginan masyarakat PPU. “Kehadiran IKN harus kita sambut gembira. Banyak daerah lain ingin IKN berada di wilayah mereka. Namun kabupaten PPU sangat beruntung karena IKN berada di wilayahnya,” tutupnya. (ADV/Humas/SBK)

Pj Bupati PPU Dampingi Menhan Tinjau Kesiapan Upacara 17 Agustus di IKN

0
Istimewa

PPU – PPj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun turut mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto dan jajarannya dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Kaltim, Senin (18/3/2024).

Dalam lawatannya tersebut, Prabowo mengunjungi sejumlah proyek pembangunan penting di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti kantor kepresidenan dan lapangan yang akan digunakan untuk upacara kenegaraan pada 17 agustus 2024 mendatang.

Kemudian juga sempat melakukan pertemuan tertutup di lokasi Hunian Pekerja Kontrusi (HPK). Usai kegiatan, Makmur mengatakan dalam pertemuan yang digelar ini membahas terkait kesiapan pelaksanaan upacara kemerdekaan RI ke-79 di IKN mendatang.

“Termasuk kesiapan pembangunan kantor pemerintah yang akan digunakan pasca peringatan HUT Kemerdekaan RI di wilayah IKN. Serta sarana pendukung lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan ini,” ucapnya.

Untuk itu, lanjutnya, ia berharap pembangunan Tol IKN yang ada diwilayah itu segera selesai. Sehingga transportasi, mobilisasi masyarakat ataupun tamu-tamu negara yang akan mengikuti upacara nanti tidak terhalang dan berjalan dengan lancar.

Termasuk kesiapan PPU dalam memberikan daya dukung mulai dari sarana kesehatan, pendidikan dan sebagainya telah di sampaikan. “Artinya beliau tadi ingin menyampaikan sejauh mana kesiapan di 17 agustus mendatang. Prinsipnya beliau sudah bisa memahami da n mudah-mudahan semua target tadi bisa terlaksana dengan baik,” tutup Makmur. (ADV/Humas/SBK)

Safari Ramadan di Muara Jawa, Wabup Kukar Hadirkan Opik

0
Istimewa

TENGGARONG – Safari Ramadan 1445 Hijriah yang dilakukan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin di Kecamatan Muara Jawa, terasa spesial dengan hadirnya Opik di tengah-tengah masyarakat.

Opik turut memeriahkan Safari Ramadan dengan melantunkan sejumlah tembang religi andalannya.

Kehadiran Opik disambut antusias oleh ribuan masyarakat yang memadati Lapangan Sudirman, Muara Jawa, Minggu (17/3/2024).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menjelaskan, Safari Ramadan di Kecamatan Muara Jawa merupakan titik keempat, setelah sebelumnya digelar di Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marangkayu.

Rendi menerangkan, guna menjangkau lebih banyak masyarakat, Ia dan Bupati Kukar, Edi Damansyah, menggelar Safari Ramadan secara terpisah.

“Ini semua dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Kukar pada momen Ramadan. Tujuannya semata-mata untuk bersilaturahmi,” ucap Rendi.

Dalam sambutannya, Rendi juga menyinggung terkait dengan sejumlah kegiatan peningkatan infrastruktur di Kecamatan Muara Jawa, terutama terkait konektivitas antar wilayah.

Rendi menegaskan, peningkatan jalan dan jembatan di Muara Jawa menjadi prioritas Pemkab Kukar di 2024.

Menurutnya, dengan memadainya jalan dan jembatan, dapat berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kalau jalannya baik, jembatannya baik, Insya Allah perekonomian warga juga baik. Di Muara Jawa ini ada beberapa titik, seperti di daerah Dondang, Teluk Dalam, Muara Jawa Ilir hingga Muara Jawa Tengah. Kami pastikan tahun ini dapat berjalan tepat waktu pengerjaanya, karena anggarannya sudah masuk,” papar Rendi.

Selain peningkatan jalan dan jembatan, pihaknya juga tidak melupakan kegiatan pembangunan fisik lainnya, seperti pembangunan rumah ibadah.

Di akhir sambutannya, Rendi menegaskan sejumlah program yang telah berjalan di 2023 akan kembali dilanjutkan di tahun ini, seperti program bantuan 25 ribu nelayan produktif, hingga program pengembangan UMKM.

“Kegiatan-kegiatan lainnya juga masih berlanjut di 2024, seperti peningkatan jalan usaha tani, embung, irigasi, termasuk program bantuan ke nelayan dan UMKM,” pungkasnya.

Pada Safari Ramadan tersebut, Rendi Solihin juga menyerahkan bantuan berupa 10 unit Vacuum Cleaner untuk rumah ibadah dan menyalurkan bantuan sembako dari Baznas untuk masyarakat.

Sementara itu, Ustaz Rudini didapuk memberikan ceramah kepada masyarakat yang hadir pada Safari Ramadan di Kecamatan Muara Jawa.

Selanjutnya, Safari Ramadan dilakukan di Lapangan Sepak Bola Loa Kulu, Senin (18/3/2024), Pukul 21.00 WITA.

Rendi Solihin serta Opik dijadwalkan akan hadir dalam Safari Ramadan tersebut. (adv)

Dinas Perikanan PPU Gencarkan Makan Ikan dalam Pencegahan Stunting

0
Foto: Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward saat diwawncarai. (Nelly/RadarIbukota)

PPU – Dinas Perikanan Penajam Paser Utara (PPU) mengusung program utama di 2024 yang salah satunya terkait dengan 7 program utama amanat Presiden RI, Joko Widodo. Di antaranya berkaitan dengan penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.

Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward mengatakan pada program kerja 2024 ini akan fokus pada penanganan stunting yang merupakan salah satu program Nasional. Salah satunya, dengan melaksanakan lomba pengolahan ikan yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu, sekaligus memperingati HUT ke-22 PPU.

“Dengan perlonbaam tersebut harapannya dapat bersinergi dengan pembinaan keluarga, sekaligus memberikan ilmu kepada masyarakat bahwa ikan dapat diolah dengan berbagai macam masakan,” terangnya, Senin (18/3/2024).

Selain itu, dengan berbagai resep yang beragam tersebut akan lebih meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Sehingga permasalahan kekurangan gizi dapat teratasi, sebagaimana diketahui ikan mengandung banyak manfaat yang menunjang pertumbuhan anak.

“Ikan kan sangat mudah ditemui di PPU, makanya bisa jadi alternatif yang tepat untuk menunjang nutrisi anak,” terang Rozihan.

Belum lagi, ikan untuk PPU dapat mudah dijangkau dengan harga yang relatif murah. Sehingga ikan dapat menjadi protein pengganti selain ayam dan daging dengan harga yang lebih murah.

“Ini juga sinkron dengan pengentasan kemiskinan ekstrem, karena sangat berkaitan antara stunting dan pertumbuhan ekonomi, maka makan ikan bisa jadi alternatif yang bagus,” tutup Rozihan. (ADV/NAH)

Ketua DPRD Madri Pani Soroti Peran OPD dalam Program 1.000 Titik WiFi

0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menyelesaikan program pemasangan 1.000 titik WiFi. Ketua DPRD Berau, Madri Pani berharap Pemkab Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan pengecekan secara berkala seluruh WiFi yang sudah terpasang.

“Pengecekan itu bertujuan untuk memastikan WiFi tetap berfungsi. Selaku DPRD, saya minta OPD terkait proaktif melakukan pengecekan jaringan WiFi gratis tersebut,” tuturnya, Minggu (17/3/2024).

Dirinya menuturkan, pemeriksaan penting dilakukan agar mengetahui masalah yang dapat mengganggu jaringan internet WiFi gratis tersebut. “Kalau instansi teknis jarang melakukan pengecekan, tentu tidak dapat mengetahui jika ada masalah pada WiFi yang sudah terpasang, baik itu kendala di tower atau sebagainya,” tegasnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mendorong OPD terkait rutin turun ke lapangan guna memastikan kelancaran komunikasi dan akses internet masyarakat.”Jika nantinya ada penambahan pemasangan WiFi gratis, penempatannya harus tepat sasaran. Lebih baik di daerah yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.

Kendati demikian, Madri Pani juga meminta adanya evaluasi terkait pendataan program 1.000 titik WiFi gratis tersebut. “Tujuannya untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (adv)

Presiden Setuju Jatah Kaltim

0
Presiden Joko Widodo pidato di lokasi IKN, Sepaku.

Catatan Rizal Effendi

ALHAMDULILLAH ada kabar baik buat putra-putri Kaltim. Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian jatah atau kuota kepada putra daerah dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Kabar itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (14/3). “Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan secara khusus. Untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat,” jelasnya.

Sebelumnya soal ini sudah disinggung oleh Pj Gubernur Akmal Malik. Dia meminta kepada Presiden memberikan kebijakan afirmasi berkaitan penerimaan PNS di IKN. Besarnya dia usulkan antara 1 sampai 7 persen. “Supaya di IKN jangan sampai gedungnya saja yang bagus, tapi ngga ada sama sekali anak-anak dari Kaltim,” katanya.

Menpan sebelumnya menjelaskan, Pemerintah akan membuka seleksi CPNS untuk ditempatkan di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang berkantor di IKN. “Berdasarkan perhitungan kita terakhir, ada sekitar 200 ribu formasi yang disiapkan untuk IKN,” jelasnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menpan menegaskan Pemerintah akan memberikan kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN dari Pemda-Pemda se-Kaltim ke IKN.

Sejauh ini Anas belum mengungkapkan berapa banyak jatah yang diberikan untuk Kaltim termasuk  petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.  Tapi dia mengisyaratkan salah satu syarat untuk CPNS adalah fresh graduate  (lulusan baru dari perguruan tinggi) yang bertalenta digital.

Jika kita berandai-andai jatah yang diberikan Presiden sampai 7 persen, maka ada 14 ribu putra-putri Kaltim yang bakal diterima menjadi PNS di IKN. Sesuatu yang besar dan membanggakan serta membuka harapan baru bagi anak-anak Kaltim mengabdi dan berkarier di IKN. Dengan jatah khusus itu, harapan kita seleksinya juga dilakukan antarputra Kaltim sendiri.

Ketua Bidang Politik Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan Ikatan Alumni (IKA) Unmul, Viko Januardhy menyambut baik adanya persetujuan Presiden Jokowi yang mengakomodir putra daerah. “Kebijakan afirmasi bagi masyarakat lokal (Kaltim) sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) IKN lampiran 2. Tinggal ditunggu petunjuk teknisnya,” katanya seperti diberitakan infosatu.co.

Berkaitan dengan petunjuk teknis dan persyaratan, menurutnya perlu ada perlakuan khusus dan tidak sama dengan syarat-syarat yang berlaku secara nasional. Misalnya syarat TOEFL, jangan dulu di atas 500. Bagi sarjana Kaltim cukup dipatok 425 sampai 450. Nanti kalau sudah 1-2 tahun bekerja di IKN, baru ditingkatkan sesuai standar 500.

“Syarat penguasaan bahasa Inggris dapat dilihat dari urgensinya. Instansi perizinan atau Kementerian Luar Negeri memang mutlak, tapi jangan samakan dengan mereka yang bakal bertugas sebagai Linmas atau Satpol PP,” ujar Viko memberikan perbandingan.

Dia juga minta Pemda dan perguruan tinggi di Kaltim menangkap peluang ini dengan baik. Jangan sampai lengah. Standar kelulusan juga harus benar-benar dijaga. Viko menunjuk Unmul saja setiap tahun menghasilkan 5.000 sarjana. Pasti sebagian tidak terakomodasi dengan peluang kerja yang ada. Karena itu kuota khusus di IKN menjadi peluang emas, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

                                                Para pejabat Pemprov dan Pemda se-Kaltim.
                                              PNS Kaltim yang punya kesempatan mutasi ke IKN.

TIDAK DIRESPON BAIK

Di tengah gencarnya kita meminta jatah untuk Kaltim, ada kabar yang tak enak dari Otorita IKN. Kabar itu bertolak belakang dengan harapan kita. Sebab, informasi dari Otorita IKN mengungkapkan  tidak gampang mengajak orang daerah masuk ke IKN. Misalnya dalam urusan mutasi. Otorita sudah menghubungi Pemda-Pemda, tetapi tidak mendapat respons yang positif.

Malah ada tenaga Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari Pemda PPU yang diminta Otorita IKN terkesan  tidak diizinkan oleh Pj Bupati Makmur Marbun. Sikap semacam itu juga terjadi di Pemda-Pemda lainnya termasuk dari Pemprov.

Kalau informasi itu benar, Pemprov dan Pemda se-Kaltim perlu duduk satu meja. Perlu disamakan persepsinya bahwa  putra daerah atau ASN lokal yang bergabung atau ditarik ke Otorita IKN atau berbagai instansi di sana adalah kehormatan dan kebanggaan besar. Sekaligus untuk menepis kesan kita hanya menjadi penonton. Jadi Pemprov atau Pemda harus ikhlas melepas PNS-nya ke IKN.

Saya kira perlu dibentuk satu badan semipemerintah. Kolaborasi Pemprov, Pemda dan perguruan tinggi yang tugasnya menginventarisir dan menyiapkan putra-putri terbaik daerah, yang bisa didorong untuk bergabung ke Otorita atau berbagai instansi pemerintah yang segera berkantor di Sepaku.

Ada yang berpandangan sejumlah anak daerah kurang “pede” berkompetisi di IKN. Karena kalah kualitas atau ada alasan lain.  Sehingga perlu diberikan motivasi dan semangat. Apalagi Presiden sudah setuju Kaltim diberikan jatah khusus. Jadi tidak perlu lagi takut bersaing, karena sudah ada keistimewaan.

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Drs H Alimuddin, M.Si dan Deputi  Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dr Myrna Asnawati Safitri, SH, M.Si adalah dua kader terbaik dari Kaltim yang sekarang ini duduk di Otorita.

Alimuddin sebelumnya kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sedang Myrna, putri tokoh politik dan pers Kaltim H Fuad Arieph sebelumnya berkarier di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kedua deputi ini mengaku berusaha menjembatani aspirasi daerah terutama berkaitan dengan perekrutan tenaga daerah. “Maunya kita banyak anak-anak lokal bergabung,  tentu kita senang. Tapi kita berharap Pemprov dan Pemda memberikan respons yang kuat untuk kepentingan ini,” kata mereka.

Sejauh ini, di badan Otorita terdapat dua direktur asal daerah. Satu masih Plt dan satu dari Kaltara. Ada juga tenaga berpendidikan S3 dari PPU dan beberapa lagi dari Kukar.  PNS lokal yang mutasi ke IKN masih bisa dihitung dengan jari. Dari Balikpapan, Berau dan Bontang masing-masing baru satu, sedang dari PPU terbilang banyak kabarnya. Juga dari Kaltara.

Maunya kita putra-putri Kaltim dari 10 kabupaten/kota benar-benar terwakili di IKN. Tidak saja mengisi formasi di badan Otorita tapi juga di berbagai kementerian dan lembaga yang berkantor di sana. Kita ingin ada putra Kaltim berkarier di Kementerian Luar Negeri, di Sekneg yang dekat dengan lingkaran Presiden, di Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan lembaga lainnya.

Sembari menunggu kapan dimulai pendaftarannya, kita berharap putra-putri Kaltim sudah menyiapkan diri mulai sekarang. Harus kerja keras mempersiapkan diri. Pasti waktunya tidak terlalu lama lagi. Karena Presiden Jokowi sudah ingin berkantor di sana.

Dari tulisan sebelumnya, saya berharap kuota untuk anak lokal tidak saja untuk instansi pemerintah, tetapi juga diakomodir oleh investasi swasta yang masuk ke IKN. Kalau ada yang mengabaikannya, boleh juga kita meminjam ucapan mantan gubernur Isran Noor. Kata Isran yang dikenal sebagai Si Raja Naga: “Kalau ada yang menolak IKN,  umurnya pendek.” Ayo siapa berani? (*)

Jika Gagal Pilpres, PKS Bakal Usung Anies Maju Pilkada DKI Jakarta

0
Anies Baswedan

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilyah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin menyebut bahwa kemungkinan Anies Baswedan menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang masih terbuka lebar.

Hal itu bila hasil penghitungan resmi KPU menyatakan bahwa calon presiden nomor urut 1 itu tak menang dalam Pilpres 2024.

“Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan (jadi Cagub DKI lagi). Sekarang kita tunggu dulu hasil pengumuman KPU,” ujar Khoirudin kepada wartawan, Minggu (17/3/2024).

Khoirudin juga mengaku, saat ini bahkan sudah dibahas soal kemungkinan Anies untuk dapat kembali maju dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

“Saya bertemu Pak Anies hari Kamis kemarin, saya sudah menyampaikan langsung. Kita menunggu hasil pengumuman KPU dulu. Setelah itu baru nanti akan kita sampaikan secara resmi. Tentang apakah Pak Anies maju lagi jadi Gubernur Jakarta atau tidak,” ungkapnya.

“Yang jelas Pak Anies adalah aset buat warga Jakarta, aset untuk umat,” sambung Khoirudin.

Terlepas dari itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa PKS dapat mencalonkan siapa saja selama dianggap mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

“Intinya semua masalah kemanusiaan ya ketidakadilan, kebodohan, pengangguran, ya masalah kesenjangan ekonomi bisa dientaskan oleh seorang tokoh, silakan dari siapa saja,” tandas Khoirudin. (JP/KN)