Beranda blog Halaman 1013

Ketua DPRD Berau Soroti Kendala Izin PBG Bagi Masyarakat

redaksi
-
0
Ketua DPRD Berau Soroti Kendala Izin PBG Bagi Masyarakat

TANJUNG REDEB – Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dianggap memberatkan masyarakat. Hal itu disorot Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dirinya menilai, jika perubahan tersebut memberatkan, lebih baik direvisi. Sebab dengan keluarnya PBG, persyaratan pembangunan rumah atau gedung semakin sulit, karena masyarakat harus memenuhi persyaratan untuk bisa mendirikan bangunan.

“Dengan begitu saya khawatir, banyak masyarakat nantinya mendirikan rumah tidak memiliki izin yang akhirnya menjadi bangunan liar,” tuturnya.

“Menurut saya harus disesuaikan rendah menengah atas. Tujuannya supaya tidak memberatkan atau membebani masyarakat. Peraturan itu nanti akan berkesinambungan dengan kebijakan,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, jika harus menyamaratakan pengurusan perizinan PBG dengan ekonomi ke atas atau pihak tiga yaitu pengusaha, tentu saja masyarakat menganggap akan kesulitan. “Itu karena dibutuhkan perencanaan konsultan yang profesional,” katanya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mencontohkan bangunan yang berada di Jalan Ahmad Yani atau dikenal sepanjang tepian Teratai, di mana tidak ada perubahan satu pun titik letaknya. Sebab, jika bangunan tersebut harus diubah, izin bangunan itu bakal dikurangi bahkan mencapai 5 meter.

Karena itu, ia mengimbau OPD terkait agar harus melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu. “Atau harus dilakukannya sosialisasi dahulu 2-3 bulan sebelum perencanaan dengan menggunakan masyarakat yang akan memakai, menyewa lahan atau aset-aset pemerintah daerah,” katanya.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin membangun bangunan sesuai prosedur PBG. “Karena mereka juga bayar kepada pemerintah daerah. Jangan terlalu memaksakan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Masyarakat Segah Keluhkan Kualitas Air Bersih, Rudi Harap Ada Solusi

redaksi
-
0
Masyarakat Segah Keluhkan Kualitas Air Bersih, Rudi Harap Ada Solusi

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kecamatan Segah mengeluhkan sumber air bersih mereka yang mulai tercemar. Hal itu menyita perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dia mengatakan, Kecamatan Segah merupakan salah satu sumber air bersih yang digunakan PDAM. “Artinya, kalau masyarakat di Segah sudah mengeluhkan soal air bersih mereka, maka secara logikan akan berdampak juga ke wilayah perkotaan,” ungkapnya.

Menurutnya, jika kondisi air bersih di Tanjung Redeb sudah layak, maka yang harus diperhatikan oleh pihak terkait adalah wilayah penghasilnya. “Tingkatkan pengelolaan air bersih di wilayah sumbernya, jangan hanya terpusaat di perkotaan saja, karena air bersih ini siapapun membutuhkan,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memasukkan persoalan air bersih di Kecamatan Segah ke skala prioritas. “Lebih bagus seluruh kecamatan dan kampung yang membutuhkan atau mengeluhkan air bersih diprioritaskan,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyebut, air bersih merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. “Semoga segera ada tindaklanjutnya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan air bersih ini,” tandasnya. (ADV/KN)

Sakirman Dorong Pengoperasian Pusat Penggilingan Padi Mangkrak

redaksi
-
0
Sakirman Dorong Pengoperasian Pusat Penggilingan Padi Mangkrak

TANJUNG REDEB – Mangkraknya pusat penggilingan padi di Kampung Sei Bebanir Bangun dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman membutuhkan perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dia mengatakan, sepahaman dirinya penggilingan padi tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Menurutnya sangat disayangkan jika mesin penggiling padi itu tidak berfungsi. “Padahal itu bisa memudahkan petani. Tetapi nanti saya akan coba koordinasikan dengan OPD terkait,” katanya.

Dirinya mengaku pernah mempertanyakan keberadaan pusat penggilingan padi tersebut kepada petani Kampung Sei Bebanir Bangun. “Mereka mengakui bahwa jika pusat penggilingan padi itu berfungsi akan mempermudahkan mereka,” tuturnya.

Menurut Sakirman, dengan adanya penggilingan padi tersebut, tentu para petani dapat memproduksi padi dengan kualitas premium. “Mengenai pengelolaannya, seharusnha ada kelompok tani yang dibinia agar mesin tersebut berfungsi dengan maksimal,” ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ada pertemuan antara petani dengan OPD terkait. “Tujuannya untuk membahas solusi, supaya mesin tersebut bisa beroperasi kembali,” pungkasnya. (ADV/KN)

Pemkab Teken Kerja Sama dengan TNI-Polri, Berharap Lahir Jenderal dari Kukar

redaksi
-
0
Pemkab Teken Kerja Sama dengan TNI-Polri, Berharap Lahir Jenderal dari Kukar

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan penandatanganan kerja sama terkait pelaksanaan pembinaan dan pelatihan (Binlat) di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Senin, 9 Oktober 2023.

Penandatanganan dilakukan Bupati bersama Danlanud Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb David Ali Hamzah, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Hendriman Putra, Dandim 0906/KKR Letkol Inf Jefry Satria, serta perwakilan Polres Kukar.

Edi mengatakan, penandatanganan ini merupakan kerja bersama antar Pemkab Kukar melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dengan jajaran TNI AU, AL, dan AD serta Polri guna memberikan bimbingan dan pelatihan dalam mempersiapkan putra-putri terbaik Kukar sebelum mengikuti seleksi resmi penerimaan calon siswa dan siswi Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Polisi (Akpol). Dengan begitu, peserta akan lebih siap karena mendapat bekal pelatihan.

“Saya berkeinginan, suatu saat ada anak-anak dari Kutai Kartanegara yang bisa menjadi jenderal, baik itu jenderal dari kepolisian, angkatan laut, angkatan darat, maupun angkatan udara,” kata Edi.

Lebih lanjut, dirinya berharap dukungan seluruh pihak terkait. Khususnya pihak sekolah dari masing-masing calon peserta.  “Bukan hanya kemampuan akademik. Berdasarkan data akademik, saya yakin anak-anak kita bisa mengimbanginya. Tapi faktor kesehatanlah yang banyak menggugurkan,” ujar Edi. (KN/ADV)

Sah Jadi Istri Raka Akmal

redaksi
-
0
Sah Jadi Istri Raka Akmal

KORANUSANTARA – Kabar bahagia datang dari aktris Adinda Thomas. Di usianya ke-30 tahun, bintang film KKN di Desa Penari itu mengakhiri status lajangnya. Adinda dipersunting pujaan hatinya, Raka Akmal, Minggu, 8 Oktober 2023.

Kabar itu diketahui setelah Adinda me-repost unggahan sejumlah kerabat dekatnya yang mengabadikan momen bahagia tersebut. Sayangnya, belum diketahui pasti lokasi pernikahan perempuan kelahiran Bandung itu dilangsungkan.

Akad nikah Adinda dan Raka diselenggarakan dengan adat Sunda bernuansa putih. Adinda dipinang dengan maskawin berupa logam mulia seberat 100 gram dan uang tunai Rp 8.104.523. Raka mengucapkan ijab kabul hanya dalam satu tarikan napas.

“Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Noviana Sari Nurjannah Thomas binti Thomas Riyadi dengan maskawin tersebut tunai,” kata Raka di dalam video singkat Instagram story Fita Anggriani. (*) 

ASEAN Prioritaskan Kebutuhan Beras Anggota

redaksi
-
0
ASEAN Prioritaskan Kebutuhan Beras Anggota

KORANUSANTARA – Negara-negara anggota ASEAN telah mencapai kesepakatan. Mereka bakal memprioritaskan anggotanya untuk mengatasi kekurangan pasokan beras serta masalah pangan lainnya. Kesepakatan itu tercapai pada Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) Ke-45 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2–6 Oktober 2023.

”Kolaborasi ASEAN artinya jika kita menghadapi permasalahan beras, negara-negara ASEAN (yang menjadi penghasil beras, Red) akan mengutamakan anggota ASEAN terlebih dahulu,” ujar Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Mohamad Sabu seperti dikutip Channel News Asia Sabtu (7/10).

Dalam hal penjualan atau perdagangan global, negara-negara ASEAN akan mendapat prioritas dari anggota penghasil beras. Mohamad Sabu menambahkan, yang dibahas dalam AMAF bukan hanya soal beras. Tapi juga semua masalah ketahanan pangan.

Pertemuan AMAF tersebut memang bertujuan untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai lumbung pangan dunia. Selain itu, mendorong kerja sama yang lebih erat antarnegara anggota untuk menjaga ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN terdiri atas Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Adapun Timor Leste menjadi negara pengamat.

Sejauh ini Vietnam, Kamboja, dan Thailand merupakan penghasil beras dan eksportir utama di ASEAN. Tiga negara tersebut menyatakan bakal mempertimbangkan permintaan baru untuk menambah kuota beras yang diekspor ke negara anggota lainnya.

Malaysia misalnya. Negeri jiran itu mengimpor sekitar 38 persen dari kebutuhan berasnya. Tingginya ketergantungan impor beras tersebut belakangan membuat Malaysia kelimpungan. Yakni ketika India dan beberapa negara penghasil beras lainnya mulai memangkas ekspor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri mereka sendiri.

Di sela-sela pertemuan AMAF, Mohamad Sabu juga menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Nguyen Quoc Tri. Dari hasil pertemuan tersebut, Vietnam menyatakan bersedia untuk terus mengekspor beras ke Malaysia. ”Mereka siap terus mengekspor beras ke Malaysia sesuai harga negosiasi. Itu berarti harga wajar di Malaysia jika kita perlu meningkatkan impor beras dari Vietnam,” ujarnya seperti dikutip The Edge.

Kesepakatan serupa tercapai dengan Thailand. Bangkok akan menyuplai beras dan ayam ke Malaysia sesuai kemampuan dan ketersediaan di dalam negeri. Mohamad Sabu menjelaskan, pihaknya bisa saja mencari pasokan ke Brasil. Namun, pengirimannya bakal membutuhkan waktu. Hal itu berbeda jika yang memasok adalah Thailand atau negara ASEAN lainnya. Beras, ayam, dan kebutuhan pangan lainnya bisa didapat dalam waktu kurang dari sepekan.

Sementara itu, Sekjen ASEAN Dr Kao Kim Hourn berpandangan, kerja sama ASEAN dengan negara lain seperti Tiongkok dan India perlu ditingkatkan dalam menghadapi masalah ketahanan pangan. Aljazeera mengungkap, India mendominasi ekspor beras selama satu dekade terakhir. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya harga lokal dan tingginya stok beras dalam negeri yang memungkinkan India menawarkan beras dengan harga diskon.

Namun, pada 20 Juli lalu, India tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan segera menghentikan ekspor beras putih nonbasmati. Kebijakan itu turut memperburuk situasi ketahanan pangan global. Tingginya harga beras kemungkinan besar tidak akan mereda dalam waktu dekat. Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO) PBB telah menyatakan, kemungkinan pemulihan perdagangan beras pada tahun depan akan memerlukan pencabutan pembatasan ekspor India. (*) 

KPU RI Tegaskan Tidak Ada Revisi PKPU Pencalegan

redaksi
-
0
KPU RI Tegaskan Tidak Ada Revisi PKPU Pencalegan

KORANUSANTARA– Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penghitungan kuota keterwakilan perempuan dan masa jeda bacaleg mantan terpidana diputus Mahkamah Agung (MA) bertentangan dengan undang-undang (UU). Meski demikian, KPU tetap tidak mau merevisi peraturan itu.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya tak perlu melakukan revisi. Sebab, dia menilai bahwa dalam putusannya, MA sudah merumuskan sendiri ketentuannya. Termasuk membatalkan norma yang dibuat KPU. ’’Jadi, sudah berubah rumusan itu sesungguhnya,’’ ujarnya Senin, 9 Oktober 2023.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lanjut Hasyim, sebuah norma akan berubah tidak hanya melalui revisi. Namun, bisa juga lewat putusan yudisial. Dalam hal PKPU, dia menyebut normanya sudah diubah oleh MA. ’

Hasyim menyatakan, KPU sudah mengirim surat dinas kepada parpol peserta Pemilu 2024 untuk menyesuaikan daftar bacaleg sesuai keputusan MA. Lantas, bagaimana jika parpol tidak patuh? Dia menyatakan, tidak ada sanksi apa pun. ’’Di UU tentang Pemilu tidak ada sanksinya. Kalau di undang-undang tidak ada sanksi, KPU kan tidak bisa memberi sanksi,’’ ungkapnya.

Sementara itu, peneliti Netgrit Hadar Nafis Gumay menilai sikap KPU yang hanya mengeluarkan surat dinas adalah tindakan keliru. Bahkan, terkesan menghindari tugas untuk melakukan perubahan PKPU. ’’Ini tentu tidak sesuai dengan prinsip berkepastian hukum yang harus dipegang KPU sebagai penyelenggara pemilu,’’ ucapnya.

Menurut Hadar, ketidakpatuhan pada putusan MA itu sangat berbahaya. Bahkan, hal itu termasuk pelanggaran kode etik yang mewajibkan penyelenggara tunduk pada hukum.

Hadar mengingatkan, keterwakilan perempuan merupakan prinsip affirmative action yang dijamin konstitusi. Fungsinya untuk mengoreksi dan memperbaiki persoalan diskriminatif. Karena itu, keengganan KPU melakukan revisi PKPU itu tak hanya mencederai mandat kebijakan tersebut, tapi juga berdampak pada kemunduran pencapaian indeks demokrasi dan indeks pembangunan gender (IPG). (*)

Golkar Upayakan Prabowo-Airlangga Berpasangan

redaksi
-
0
Golkar Upayakan Prabowo-Airlangga Berpasangan

KORANUSANTARA – Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih alot dalam memutuskan pendamping Prabowo Subianto. Masing-masing anggota koalisi masih keukeuh menyodorkan nama sebagai bakal cawapres.  

Mengingat masa pendaftaran pasangan bacapres-bacawapres ke KPU RI kian dekat, yakni 19 Oktober 2023. Sejauh ini, para petinggi Partai Golkar tetap nyaring untuk mengajukan nama Airlangga Hartarto sebagai bacawapres pendamping Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan, Airlangga tetap akan didorong menjadi cawapres untuk Prabowo. Sebab, keputusan agar Menko Perekonomian itu maju di Pilpres 2024 merupakan amanat Munas, Rapimnas, dan Rakernas Partai Golkar. ’’Ada empat alasan yang patut jadi pertimbangan Prabowo Subianto dalam menentukan bacawapres. Keempatnya ada pada sosok Airlangga,’’ kata Idris dalam siaran persnya, Senin, 9 Oktober 2023.

Pertama, hasil survei beberapa lembaga menunjukkan bahwa elektabilitas duet Prabowo-Airlangga termasuk sangat tinggi jika dibandingkan bacawapres lain. Kedua, Golkar merupakan pemilik kursi terbanyak setelah Partai Gerindra di KIM sehingga pantas Airlangga dijadikan bacawapres pendamping Prabowo.

Ketiga, Golkar sebagai partai besar tentu punya kader tradisional yang konkret mendukung jika Airlangga menjadi bacawapres. ’’Seperti yang terjadi pada dua kali pencalonan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Saya yakin akan linier dengan perolehan suara Golkar,’’ ujarnya.

Keempat, isu terbesar pada Pemilu 2024 adalah ekonomi. Artinya, sebagai Menko Perekonomian, tentu Airlangga sangat berpengalaman di bidang ekonomi. Hal itu pun sudah dirasakan di era pemerintahan Presiden Jokowi. ’’Dikhawatirkan jika cawapres yang diusung KIM bukan Airlangga, kader Partai Golkar tidak solid 100 persen dalam mendukung pencapresan Prabowo,’’ pungkasnya. (*) 

Didukung Dunia Usaha, Kasus Tengkes di Marangkayu Diklaim Turun

redaksi
-
0
Didukung Dunia Usaha, Kasus Tengkes di Marangkayu Diklaim Turun

TENGGARONG – Penanganan kasus tengkes di Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi prioritas Pemkab Kukar. Berbagai upaya dilakukan agar kasus tengkes bisa ditekan hingga menyentuh angka 14 persen pada 2024.

Perlahan namun pasti, penanganan kasus tengkes membuahkan hasil. Salah satunya di Kecamatan Marangkayu. Ambo Dalle, camat Marangkayu mengklaim kasus tengkes di wilayahnya menurun. Diakuinya dengan mendapat dukungan dari segala pihak, salah satunya dari dunia usaha dan sektor swasta. Yakni perusahaan minyak dan gas (migas) yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu. Sebut saja PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

“Jadi masalah stunting ini, alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan, ” jelas Ambo Dalle saat dikonfirmasi.

Dukungan yang dimaksud pun, seperti upaya pemenuhan gizi masyarakat Kecamatan Marangkayu, terutama di ring 1 wilayah operasi mereka setiap bulannya. PHKT misalnya, yang menyalurkan makanan berupa telur dan gizi lainnya ke warga secara langsung. Dengan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu juga, mengantar langsung ke sekolah-sekolah. Hingga saat ini, terus rutin dilaksanakan oleh perusahaan migas tersebut. “Penanganan stunting ini sesuai arahan Bupati Kukar yang ingin Kukar angka stunting-nya turun,” lanjutnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem pun turut menjadi perhatian. Yakni melalui proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan. “Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS, ” tutupnya. (KN/ADV)

Program Disapa Raih Penghargaan Tingkat Nasional, Bupati Apresiasi Jajaran OPD

redaksi
-
0
Program Disapa Raih Penghargaan Tingkat Nasional, Bupati Apresiasi Jajaran OPD

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar atas kontribusinya terhadap program Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa) yang meraih penghargaan di tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan Edi saat menyerahkan plakat penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pada pelaksanaan apel pagi di Bapenda Kukar, Senin, 9 Oktober 2023. Tim P2DD Kukar menjadi kabupaten terbaik wilayah Kalimantan melalui aplikasi unggulannya, Si Pajol Betijak.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Kukar dan seluruh jajaran OPD Kabupaten Kukar karena program Disapa itu sudah mendapatkan apresiasi di tingkat nasional,” ucap Edi.

Menurutnya, apresiasi tersebut diberikan kepada Kabupaten Kukar melalui Bapenda Kukar karena saat ini sistem program pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah sudah berbasis digital.

Ditambahkannya, sistem yang telah terbangun dan telah masuk visi-misi program Kukar Idaman, serta telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) 6/2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

“Jadi, pesan saya tinggal konsisten saja. Konsistensi itu perlu. Konsistensi dari perencanaannya, melaksanakannya, mengevaluasinya. Ini berkaitan dengan dukungan pembiayaan dan masyarakat bisa menikmati bentuk pelayanannya,” tegas Edi.

Kegiatan apel diakhiri dengan sesi foto bersama. Hadir Danlanud Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb David Ali Hamzah, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Hendriman Putra, Dandim 0906/KKR Letkol Inf Jefry Satria, perwakilan Polres Kukar, serta Sekkab Sunggono.(KN/ADV)

1...1,0121,0131,014...1,089Halaman 1,013 dari 1,089