TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman meminta perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan di Bumi Batiwakkal. Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memberikan perhatian lebih kepada nelayan.

Dipaparkannya, sebagian besar masyarakat Kecamatan Sambaliung, Tabalar hingga Bidukbiduk kesehariannya bekerja sebagai nelayan. “Maka dari itu saya harap ada program-program yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan para nelayan,” ungkapnya.

Menurutnya, agar perekonomian para nelayan dapat meningkat, OPD terkait harus maksimal dalam membantu meningkatkan hasil tangkap nelayan. “Mungkin melalui pemenuhan sarana dan prasarananya. Jika semua kebutuhan penunjang nelayan maksimal, saya yakin hasil tangkap mereka bisa lebih jauh meningkat, tentunya berampak kepada kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Dirinya juga mendorong pemberian bantuan bibit ikan untuk nelayan tambak. “Karena banyak juga masyarakat yang memiliki tambak atau kolam ikan,” jelasnya. Sakirman menambahkan, selain bantuan bibit ikan, OPD teknis harus berinovasi mengenai hasil tangkap nelayan. Misalnya membuat olahan masakan siap saji.

“Seperti bandeng tanpa duri, bandeng asap, terus mengenai olahan udang yang dikemas sedemikian rupa,” terangnya.

Dinilainya, jika hal tersebut dilakukan dengan maksimal, maka selain nelayan sebagai penyuplai bahan baku, para pelaku UMKM yang menjual produk masakan siap saji juga sejahtera. “Sehingga saling menguntungkan. Kalau kita hanya menggencarkan penjualan ikan mentah, saya khawatir mengalami stagnan,” imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, pemerintah harus serius menyejahterakan nelayan melalui program-program kerjanya. “Program yang dibuat harus bermuara kepada kesejahteraan,” tegasnya.

Sakirman berharap, OPD terkait bisa terus berkoordinasi dengan para nelayan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. “Fasilitasi mereka, mungkin melalui semacam forum. Nantinya apa yang dibutuhkan para nelayan, saya harap itu yang menjadi program,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kualitas udara di Kabupaten Berau tengah tercatat kurang baik. Kondisi tersebut karena adanya polusi udara akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah. Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menuturkan, masyarakat harus memakai masker di tengah kondisi cuaca yang kurang baik untuk saluran pernafasan.

“Jangan tunggu kabut asap tebal sekali baru berbondong-bondong membeli atau menggunakan masker. Sebaiknya mencegah secara dini,” tuturnya.

Dia menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memantau secara ketat penjualan masker kepada masyarakat. Terkhusus kepada harga yang dibanderol. “Kita tidak ingin kejadian seperti saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu terjadi, dimana stok masker ditimbun dan harga yang dipasang terlalu tinggi,” katanya.

Menurutnya, OPD terkait harus bisa mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan kondisi untuk meraup ‘cuan’ lebih. “Tentunya hal itu bisa merugikan masyarakat. Saya rasa ini harus jadi perhatian dan diawasi secara ketat,” tegasnya.

Politikus PDI-P ini menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk terjun langsung ke lapangan guna mengecek harga masker yang diperjual belikan. “Jangan sampai ada lonjakan harga yang memicu keresahan masyarakat. Kita harus sama-sama mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ADV/MK)

TANJUNG REDEB – Masih minimnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sektor pertanian dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

Menurutnya, alih fungsi lahan terjadi akibat para petani menilai sektor perkebunan lebih menjanjikan. Namun, Nurung mengaku khawatir jika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti menyebabkan krisis pangan.

“Wajar kalau petani memutuskan beralih ke perkebunan kelapa sawit, karena mereka membutuhkan kesejahteraan. Akan tetapi dalam hal ini OPD terkait harus gerak cepat mencari solusi agar alih fungsi lahan tidak marak,” ungkapnya.

Nurung mengaku pernah menerima keluhan dari para petani mengenai kesulitan mencari pasar. Dinilainya hal tersebut yang harus diperhatikan OPD terkait.

“Itu pasti berkaitan erat dengan kesejahteraan mereka. Saya harap OPD terkait dapat membantu dalam hal pemasaran hasil panen petani,” katanya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menilai, jika alih fungsi lahan terjadi secara besar-besaran, maka kinerja OPD yang membidangi hal tersebut harus dipertanyakan.

“Supaya tidak terjadi, saya kira pemerintah harus hadir untuk mendengar kendala apa yang dihadapi para petani,” tegasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Adanya kampung berstatus rawan pangan di Bumi Batiwakkal menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia menuturkan, dengan adanya kampung berstatus rawan pangan tentu sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi hal tersebut, dinilainya dibutuhkan sinergi antar seluruh pihak. “Kami di DPRD sudah sering menyuarakan persoalan ini untuk segera dicarikan solusinya. Saya harap segera ada tindaklanjutnya,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagai langkah awal menekan jumlah kampung berstatus rawan pangan, masyarakat jangan hanya menjadi konsumtif saja. Namun ikut serta memproduksi bahan-bahan yang mereka konsumsi. “Saya rasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Jadi tidak hanya membeli saja, tetapi juga mampu swasembada,” terangnya.

Darlena menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mampu menyelesaikan permasalahan rawan pangan melalui program-program mengenai hal tersebut. “Jika perlu instruksikan OPD terkait melahirkan ide atau gagasannya untuk mengatasi rawan pangan itu. Dengan catatan hanya fokus ke kampung-kampung yang berstatus rawan pangan,” katanya.

Kendati demikian, Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mendorong jajaran eksekutif berinovasi untuk membantu masyarakat yang berada di kampung berstatus rawan pangan. “Harus diberikan perhatian khusus. Saya harap segera ada solusi dan tindaklanjutnya,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyebut, Kabupaten Berau bakal mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dari Provinsi Kaltim. Lantaran Berau memiliki wilayah dengan sektor perkebunan sawit yang cukup luas.

Karenanya dirinya pun meminta percepatan penyaluran pendanaan tersebut bisa juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Berau.

Diharapkan, pembanguan dana bagi hasil tak hanya dari sektor kehutanan, namun juga dari sektor yang prospek seperti perkebunan sawit. Sehingga, diharapkan Berau juga dapat. Bukan hanya menjadi aktivitas lokasi saja selama ini. “Karena aktivitasnya kan di daerah kita, masa kita kebagian yang tidak enaknya saja,” tegasnya.

Dirinya berharap, hasil tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat juga merasakan dampak adanya perkebunan sawit dengan timbal balik dapatnya DBH SDA. “Kemudian harapan kita dari DBH ini kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, Kaltim akan mendapat dana triliunan rupiah dari DBH SDA. Tahun ini, pos penerimaan baru yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah penghasil sawit dan mineral batu bara (minerba) mencapai Rp 400 hingga Rp 700 miliar. Itu baru pencairan tahap 1.

Agar anggaran yang diterima segera dibagi peruntukannya, Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan payung hukumnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mendorong Badan Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) turut berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia membeberkan, PAD Berau saat ini belum mencapai target 10 persen. Padahal APBD Berau tahun 2023 ini sudah lebih besar dari tahun sebelumnya.

“PAD Kabupaten Berau belum mencapai 10 persen APBD Berau sejumlah Rp 3,5 triliun. Kalau APBD kita Rp 3,5 triliun, PAD kita seharusnya Rp 350 miliar. Tetapi PAD yang ada hanya Rp 299 miliar. Sehingga masih jauh,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan, PAD yang masih berada di bawah target 10 persen itu mau tidak mau menuntut pemerintah daerah agar mendorong BUMD yang berinvestasi di Bumi Batiwakkal untuk turut berkontribusi.

Tiga BUMD atau perusahaan daerah yang sempat disoroti itu yakni Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB Lati, dan PT Hutansanggam Labanan Lestari (HLL). “Kinerja dan capaian tiga perusahaan itu saat ini belum diketahui secara jelas,” bebernya.

Oleh sebab itu, Politikus Golkar ini meminta Pemkab Berau untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan daerah yang ada agar lebih banyak memberikan kontribusinya untuk peningkatan PAD Berau. “Sekarang ini kan APBD kita sudah meningkat. Tahun 2024 nanti mungkin lebih tinggi lagi. Jadi harapan kami dari postur APBD itu, PAD harus 10 persen,” pungkasnya. (ADV/KN)