Tiga warga Kalsel pelaku penyalahgunaan beras SPHP yang dijual kembali di Provinsi Kalsel ditangkap Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan-Muhammad Solih Januar)
BALIKPAPAN – Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, masih mendalami penangkapan tiga orang pria warga Kalimantan Selatan yang tersangkut kasus dugaan penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Badan Urusan Logistik (Bulog).
Kepala Polresta Balikpapan Komisaris Besar Polisi Anton Firmanto di Balikpapan, Sabtu (16/3/2024), mengatakan Satuan Tugas Pangan Tindak Pidana Tertentu masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan beras SPHP itu.
“Personel masih terus mendalami kasus penyalahgunaan beras SPHP itu karena diduga ada pesanan dari Kalsel yang sedang kesulitan beras,” katanya.
Tiga pria asal Kalsel yang ditangkap pada pekan lalu itu berinisial MSP (26), RH (33), dan MA (27). Mereka selama dua pekan terakhir sudah dua kali melakukan tindak penyalahgunaan beras SPHP
“Ketika ditangkap sudah berjalan yang ketiga kali melakukan penyalahgunaan beras SPHP,” ujarnya lagi.
Ketiga pelaku ditangkap saat beristirahat di salah satu kebun di Jalan Padat Karya Gunung Steling, kawasan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
Polisi juga menyita puluhan karung beras SPHP dengan berat 1,65 ton, masing-masing 28 karung beras kemasan 50 kilogram dan 50 karung beras kemasan lima kilogram, serta kuitansi pembelian beras SPHP.
“Truk warna kuning nomor polisi DA 8337 EI yang digunakan mengangkut beras SPHP itu juga disita dan pemilik truk yang ikut tertangkap berstatus saksi,” kata Anton.
Ia menambahkan modus pelaku membeli beras SPHP dari Kota Balikpapan dengan jumlah banyak dan dijual kembali di Kalsel di.atas harga eceran tinggi (HET).
Beras SPHP Bulog dijual di pasaran dengan HET Rp11.500 per kilogram, tetapi pelaku menjual beras SPHP di Kalsel dengan harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram.
Pelaku dijerat pasal 29 Ayat (1) juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau pasal 53 juncto pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Rp100 miliar. (Ant/KN)
Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie merayakan kemenangannya di babak semifinal All England Open 2024 pada Sabtu (16/3/2024). (ANTARA/HO/PP PBSI)
JAKARTA – Dua tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie dipastikan akan saling berhadapan satu sama lain pada babak final All England Open 2024, Minggu (17/3/2024).
Hal itu menyusul Jonatan yang melangkah ke babak pamungkas setelah mengunci kemenangan atas wakil India Lakshya Sen, pada partai semifinal melalui rubber game dengan skor 21-12, 10-21, 21-15 dalam tempo 1 jam 7 menit.
Mengenai jalannya pertandingan, kedua pemain sempat terlibat perebutan angka yang cukup ketat di awal gim pertama.
Namun, selepas turun minum pertama, wakil Indonesia mampu menguasai ritme permainan di gim pertama dan tidak memberikan kesempatan bagi Sen untuk mencuri poin darinya.
Namun, dominasi itu tidak mampu dipertahankan oleh tunggal putra peringkat sembilan dunia di gim kedua. Sen mengubah strategi dan memegang kontrol permainan sejak awal pertandingan kedua dan Jonatan dibuat tidak berkutik. Wakil India pun berhasil merebut kemenangan gim kedua dan membuat kedudukan antara kedua pemain menjadi berimbang.
Pada gim pamungkas, Sen yang sudah memiliki kepercayaan diri tinggi karena menang telak atas Jonatan di gim sebelumnya, memutuskan untuk lebih agresif dalam menyerang. Strategi itu membuahkan hasil dan membuat Sen sempat unggul pada awal gim ketiga.
Namun, Jonatan memilih untuk tidak terpancing dengan gaya permainan lawan dan tampil lebih sabar, hingga pada akhirnya ia merebut interval gim ketiga 11-7.
Keunggulan itu pun dipertahankan dengan baik oleh Jonatan, sampai ia meraih matchpoint pertamanya 20-12.
Pada momen krusial tersebut, juara French Open 2023 itu malah lengah dan membuat Sen meraih tiga poin beruntun, sebelum akhirnya Jonatan mengunci kemenangan di gim penentu 21-17.
Sementara itu, ini adalah kali pertama dalam 30 tahun terakhir dimana final tunggal putra turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu mempertemukan dua pemain Indonesia.
Terakhir kali laga “All Indonesian Final” itu terjadi pada All England 1994 saat Hariyanto Arbi berhadapan dengan Ardy Bernardus Wiranata.
Dengan pencapaian ini pula, maka Indonesia untuk pertama kalinya memiliki juara All England Open dari sektor tunggal putra, dimana terakhir kali gelar itu diraih oleh Hariyanto Arbi secara beruntun di tahun 1993 dan 1994. (Ant/KN)
FOTO : Armada Pengangkut Sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) yang saat ini masih di operasikan di Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya.
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengalokasikan anggaran guna memperkuat armada pengangkut sampah. Anggaran tersebut diajukan pada tahun 2024 ini untuk kecamatan-kecamatan yang masih kekurangan truk pengangkut sampah.
Irawan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, menjelaskan bahwa pada tahun 2022, Pemkab Kukar telah mendistribusikan 13 unit kendaraan pengangkut sampah di berbagai kecamatan.
“Pada tahun 2024 ini, kita akan menambah beberapa unit untuk mendukung alat angkut di beberapa kecamatan,” ungkap Irawan.
Lebih lanjut, Irawan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menargetkan armada pengangkut sampah tersebar di 20 kecamatan. Hal ini bertujuan agar masalah sampah dapat ditangani secara langsung oleh masing-masing kecamatan.
“Pak Bupati menginginkan penyelesaian masalah sampah dilakukan di tingkat kecamatan karena mereka lebih memahami wilayahnya,” tambahnya.
Pada APBD Perubahan tahun 2023, DLHK Kukar juga telah melakukan pengadaan kendaraan pengangkut, pembersih, dan penyedot sampah, antara lain 5 unit dump truck, 4 unit Amroll, 5 unit kendaraan Compactor, dan 1 unit kendaran Road Sweeper.
Namun demikian, sebagian besar kendaraan tersebut dialokasikan di wilayah Kecamatan Tenggarong. Salah satunya adalah mobil penyapu jalan atau Road Sweeper yang digunakan di jalur protokol.
“Kami telah menguji coba penggunaan Road Sweeper ini, tidak digunakan setiap hari melainkan hanya pada kondisi tertentu,” tutupnya. (adv)
Foto : Supriyadi, Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar,
TENGGARONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah merencanakan pembentukan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Supriyadi, Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar, kepada KoranNusantara beberapa hari yang lalu.
Tim ini akan terdiri dari berbagai instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Satpol PP, dan camat setempat, mengikuti model yang berhasil di Boyolali dimana setiap desa memiliki kader kesehatan jiwa sendiri.
“Kami akan menjalankan proyek percontohan di Tenggarong dengan melibatkan 3 kepala puskesmas,” kata Supriyadi kepada mediakaltim.com.
Diharapkan dengan adanya TPKJM, ODGJ di Kukar bisa teridentifikasi dan terdata dengan baik, serta mendapatkan perawatan yang tepat sehingga tidak berkeliaran di jalanan. Setelah sembuh, mereka akan diserahkan kembali kepada keluarganya masing-masing.
“Meskipun ini tantangan besar, terutama karena beberapa berasal dari keluarga yang tidak mampu dan masih ada stigma masyarakat terhadap mereka,” tambahnya.
Saat ini, Dinsos Kukar menampung ODGJ di Panti Sosial yang berlokasi di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Namun, ODGJ yang baru ditemukan langsung dirujuk dan dirawat di RSJD Atma Husada Samarinda. Setelah kondisinya stabil, mereka dikembalikan ke Dinsos Kukar, mengingat risiko bagi masyarakat sekitar jika kondisi ODGJ tidak terkontrol.
“Jika mereka tidak memiliki keluarga, kami akan menampung mereka di sana. Namun, jika ada keluarganya, kami akan mencari dan menghubungi keluarganya untuk mengembalikannya,” jelas Supriyadi.
Tercatat, jumlah ODGJ di Kukar terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 100 persen, yang setara dengan 1 persen dari total penduduk Kukar. Pada tahun 2023, terdapat 855 orang yang terdata sebagai ODGJ di Kukar. (adv)
TENGGARONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengintensifkan upaya dalam penanganan Tuberkulosis (TBC), sebagai bagian dari agenda eliminasi TBC pada tahun 2030. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.153 kasus TBC di Kukar, yang sebagian besar menyerang usia orang dewasa.
Menurut Supriyadi, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar, penemuan kasus merupakan langkah awal yang krusial dalam mengejar target eliminasi TBC. “Kita harus menemukan kasus sebanyak-banyaknya agar penanganannya dapat dilakukan dengan segera,” ujarnya.
Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan skrining pada berbagai sasaran, mulai dari lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga pasien yang berobat di Puskesmas. Sasaran skrining meliputi individu yang mengalami gejala seperti batuk selama 2 pekan berturut-turut, demam tinggi, dan penurunan berat badan secara drastis, serta 10 orang kontak erat dari pasien yang dinyatakan positif TBC.
Dinkes Kukar telah meningkatkan target skrining TBC pada tahun ini, dengan menargetkan 9.851 orang dan 1.643 kasus yang ditemukan. Upaya ini didukung dengan penyiapan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di 32 puskesmas di 20 kecamatan.
“Kami memiliki cita-cita untuk mengeliminasi TBC sebelum tahun 2030,” ungkap Supriyadi dengan harapan bahwa upaya ini akan mempercepat pencapaian target eliminasi TBC. (adv)
TENGGARONG – Pada 25 Januari 2024, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi mengalihkan sejumlah kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masalah persampahan yang menghadang Kukar.
Seiring dengan perpindahan ini, 895 petugas kebersihan kini berada di bawah wewenang DLHK Kukar. Mereka terdiri dari 831 petugas kebersihan, petugas pertamanan, pemakaman, serta 30 mandor dan 51 petugas di kecamatan-kecamatan se-Kukar.
Tidak hanya kewenangan, perpindahan ini juga melibatkan inventarisasi aset yang digunakan para petugas dalam menjaga kebersihan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kukar. “Kami masih dalam tahap inventarisasi untuk menilai kondisi aset yang dimiliki Perkim,” ungkap Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan.
Sebanyak 28 unit dump truck saat ini sedang didata untuk memastikan apakah masih layak digunakan atau membutuhkan peremajaan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih dapat beroperasi secara efisien untuk mengangkut sampah secara terjadwal.
Menanggapi perubahan ini, salah satu fokus utama adalah penyesuaian gaji bagi petugas. “Masalah gaji menjadi salah satu prioritas kami,” tutup Irawan. (Adv)
Foto : Foto lama warga saat nongkrong di Turap tepian mahakam Timbau Tenggarong
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah merilis Surat Edaran terkait kegiatan masyarakat selama Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Yang di tandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Tujuannya adalah untuk memastikan ibadah puasa Ramadan berlangsung dengan khusyuk bagi semua warga.
Dalam surat edaran tersebut, ada pembatasan kegiatan masyarakat di sepanjang turap Tepian Mahakam Kelurahan Timbau saat Salat Isya dan Tarawih untuk menjaga ketenangan dan saling menghormati antar pemeluk agama.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk Sahur pada pukul 03.00 WITA untuk menghindari gangguan dari konvoi dini hari dengan musik disko.
Pemilik restoran, kafe, dan sejenisnya diminta untuk lebih memprioritaskan layanan bawa pulang dan menutup tempat makan dengan kain pada siang hari.
Tempat hiburan seperti karaoke keluarga dan panti pijat akan ditutup sementara, sementara tempat fitness dan arena biliar memiliki jam buka terbatas, dengan aturan khusus bagi gym/fitness.
Pemilik penginapan juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam menerima tamu untuk mencegah praktik-praktik yang tidak pantas.
“Ini demi ketentraman dan menjaga keamanan serta saling menghormati antar pemeluk agama” ujar Bupati Kukar ini
Terakhir, masyarakat diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kerumunan dan keselamatan, serta menghindari kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti balapan liar. (adv)
TERSIAR kabar setidaknya di media sosial, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, yang juga putra bungsu Presiden Jokowi akan maju di pemilihan wali kota (Pilwali) Balikpapan tahun 2024 ini.
Kabar itu cukup santer. Malah di Instagram sudah ada yang berani membuat vote. Itu dilakukan @media.bpn. Kaesang diadu dengan petahana Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) dan calon anggota DPD RI dari Balikpapan, Rendi Susiswo Ismail. Hasilnya, dari 3.468 tanggapan, Kaesang menang telak dengan meraih 69 persen. Menyusul Rendi 19 persen dan terakhir RM mendapat 12 persen.
Apakah Kaesang benar-benar mau menjadi cawali Balikpapan? Menurut saya tidak terlalu besar kemungkinannya. Sebab, Kaesang tidak begitu akrab dengan kota ini. Jauh dari Jakarta. Memang ada magnet yang bisa membuat dia melirik, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sangat dekat jaraknya. Sehingga Balikpapan menjadi kota penyangga utama yang sangat strategis.
Dua bulan lalu saya pernah diberitahu seorang pengusaha.. Katanya dia sedang melakukan pendekatan agar Kaesang mau tertarik masuk dalam perebutan kursi Wali Kota Balikpapan. “Biar lebih seru dan insyaallah menang kalau dia bersedia turun ke tempat kita,” jelasnya.
Kaesang pernah ke Balikpapan, 22 Desember tahun lalu dalam rangkaian safari politik ke Kalimantan. Ia malah sempat nobar di Pasar Segar menyaksikan Debat Cawapres yang menampilkan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo. Ia ditemani sang istri, Erina Gudono yang sekarang didorong-dorong menjadi calon bupati Sleman, Yogyakarta.
Sebelum menjadi ketua umum PSI, Kaesang sempat di-endorse menjadi cawali Depok. Sejumlah baliho sudah terpasang di mana-mana. Belakangan, Kaesang menegaskan tidak akan maju. Termasuk dari ayahnya sendiri, Presiden Jokowi. “Saya mau fokus sebagai ketua umum PSI saja,” tandasnya.
Kaesang juga sempat masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Tapi sepertinya dia tersandung dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 berkaitan soal usia calon.
Sesuai ketentuan tadi, usia calon gubernur minimal 30 tahun. Sedang Kaesang baru berusia 30 tahun pada akhir Desember 2024 setelah Pilkada serentak digelar. Jadi belum memenuhi syarat, karena dia dilahirkan pada 25 Desember 1994.
Sekretaris PSI Balikpapan Satriani menepis isu Kaesang menjadi calon wali kota. “Mas Kaesang itu ketum Partai, levelnya nasional. Masa iya mau maju menjadi calon wali kota? Kalau calon gubernur masih mungkinlah,” jelasnya kepada SEKITARKALTIM.ID.
Sementara itu, PSI kembali gagal meraih kursi di DPRD Balikpapan. Ini hal yang sama terulang seperti pada Pemilu 2019. Target mereka meningkatkan suara pada Pileg 2024 dan minimal meraih satu kursi ternyata tidak kesampaian.
Pasangan Wali Kota Rahmad Mas’ud – Hj Nurlena Pasangan Hakim-Wahidah pada Pilwali Balikpapan 2011
CALON YANG LAIN
Terlepas soal Kaesang, pembicaraan warga Balikpapan sudah mulai ramai. Siapa yang bakal menjadi lawan petahana? RM sudah pasti maju untuk kedua kalinya. Apalagi Golkar sangat sukses meraup kursi di DPRD Kota dengan perolehan 16 kursi. Jadi tidak perlu koalisi sudah bisa maju sendiri.
Jumlah kursi di DPRD Balikpapan ada 45. Kalau dikurangi 16, berarti sisa 29. Jika syarat menjadi calon wali kota minimal 9 kursi, maka masih mungkin ada tiga calon lagi, yang bisa maju ke arena kontestasi melalui gabungan partai atau koalisi.
Tapi patut diduga RM akan memborong partai lagi. Bisa jadi ingin mengulang model Pilkada tahun 2020 yang lalu. Lawannya hanya Kotak Kosong (KK). Tapi beberapa pihak memprediksi, sekali ini jika hal itu terjadi Kotak Kosong berpeluang menang. Sebab, banyak yang menilai cara kerja sang wali kota bisa mendegradasi faktor elektoralnya. Pada Pilwali 2020, RM memperoleh 160.929 suara, sedang KK 96.642 suara.
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018, apabila perolehan suara pada kolom kosong (istilah yang benar bukan kotak kosong) lebih banyak, maka KPU akan menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali.
Kalau dilihat hasil Pileg yang baru lalu, Partai Nasdem membuat kejutan. Dari 3 kursi menjadi 7. Pemenang kedua setelah Golkar. Tinggal 2 lagi sudah bisa mengajukan calon wali kota. Sayangnya sang ketua, Ahmad Basir (AHB) yang digadang-gadang gagal mendapat kursi. Padahal sudah tersedia kursi wakil ketua DPRD untuknya dan jembatan mulus ke cawali. Saat ini Basir lagi melakukan gugatan ke Bawaslu karena merasa ada kecurangan. AHB tetap berpeluang diajukan Nasdem ke Pilwali.
Calon dari ketua partai lainnya, bisa jadi Ketua Partai Gerindra Balikpapan Muhammad Taqwa atau kakaknya Sabaruddin Panrecalle. Juga Ketua PDIP Budiono. Tapi aksi mereka sejauh ini belum terlihat. Sabaruddin sekarang lolos ke DPRD Kaltim, Taqwa dan Budiono bertahan di DPRD Balikpapan. Sayangnya PDIP melorot dari 8 kursi menjadi 4. Sedang Gerindra tetap bertahan dengan 6 kursi.
Nama dari luar ketua partai juga mulai muncul. Selain Rendi Ismail (ketua Dewan Pembina Yayasan Uniba), ada juga nama drg Syukri Wahid dan Ir Adam Sinte, anggota DPRD Kaltim yang juga ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Ketiganya memang punya bobot dan kapasitas bagus. Sangat berpengalaman, meski sama-sama tak sukses pada Pileg yang lalu. Syukri pada Pilwali 2016 pernah didorong oleh PKS, sebelum dia hijrah ke Partai Gelora saat ini.
Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat juga harus diperhitungkan. Putra Ketua Pemuda Pancasila H Syahrir HM Taher ini pada Pilwali 2020 sudah santer terdengar mau maju. Waktu itu sudah rajin melakukan sosialisasi. Tapi kali ini memang tidak terlihat gelagatnya, meski tetap saja berpeluang dan bisa membuat kejutan.
Ada satu nama dari Jakarta yang bisa ikut meramaikan Pilwali Balikpapan, yaitu Farhat Brachma. Dia mantan menantu Wali Kota Balikpapan H Imdaad Hamid. Balihonya sempat terpasang di sudut persimpangan Dome mengucapkan HUT ke-127 Kota Balikpapan. Farhat sekarang menempati posisi penting. Dia Tim Ahli Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Komisaris PT Pupuk Indonesia. Dia juga salah satu kader terbaik PDIP.
Adakah yang akan menggunakan jalur perseorangan atau independen? Sejauh ini belum ada berisiknya. Tapi saya dengar sudah ada yang menjajaki. Persyaratannya harus mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT). Jika DPT Balikpapan sekitar 509 ribu, maka dibutuhkan sekitar 40 sampai 45 ribu dukungan.
Yang harus diingat jika melalui jalur perseorangan, maka harus kerja keras dan cepat. Sebab jadwal pendaftaran dan pemenuhan persyaratan sudah dimulai 5 Mei – 19 Agustus, sedang pasangan calon melalui partai pendaftarannya 27-29 Agustus 2024. Jadwal kampanye 25 September – 23 November, lalu pemungutan suara 27 November. Mudah-mudahan tidak terjadi rencana Pilkada serentak dimajukan pada bulan September. Sebab lebih grasa-grusu lagi pelaksanaannya.
Selain bursa wali kota, orang juga mulai ramai melirik beberapa nama yang bisa menjadi calon wakil wali kota (Cawawali). Ada yang menyebut-nyebut nama Ketua DPC PPP Iwan Wahyudi, anggota DPRD yang juga Ketua Hipmi. Nama Muhaimin, Sekda sekarang juga dibicarakan. Malah ada yang mendorong pengusaha muda Glen Nirwan, putra pengusaha Roy Nirwan, yang pernah menjadi ketua Hipmi.
Dari keterwakilan perempuan, ada nama tokoh budaya Mei Christy, Mieke Henny (anggota DPRD dari Demokrat) dan Risti Utami, yang sekarang belum jadi-jadi diusulkan sebagai pendamping RM sepeninggal suaminya. Malah ada yang datang meminta istri saya, Bunda Arita juga agar berkenan dimajukan sebagai bakal cawawali.
Siapa calon pendamping RM? Saya dengar timnya lagi memantau. Bisa dari unsur pimpinan partai, bisa juga dari luar itu. Bahkan ada yang dijaring melalui jalur birokrasi. RM mungkin juga membuat kejutan, dengan memasang istrinya, Hj Nurlena sebagai cawawali. Apalagi balihonya selama ini selalu berdua. Kasus seperti ini pernah dilakukan kader PKS, pasangan Abdul Hakim-Wahidah yang mengikuti Pilwali Balikpapan tahun 2011.
Tapi ada juga yang berseloroh, jika memungkinkan RM akan maju tanpa pendamping. Jadi sendiri saja. Istilah di sepakbola “solo run.” Seperti sekarang ini, di mana sudah hampir 3 tahun dia bekerja tanpa wakil wali kota sepeninggal almarhum Thohari Aziz. (*)
Pembeli memeriksa beras Bulog komersial dan beras Bulog SPHP yang dijual di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (15/3/2024). ANTARA/Shofi Ayudiana
JAKARTA – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal meski Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.
“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Ia menambahkan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.
Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, kata Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.
“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.
Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.
Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
“Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.
Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam.
Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg.
Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.
Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog.
Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi. (Ant/KN)
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN) Suyus Windayana. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan perencanaan ruang dan pertanahan di IKN telah disiapkan dengan detail.
Menurut dia, penyiapan secara detail tersebut mulai dari pemilihan lokasi, rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana tata ruang (RTR) pulau, hingga penyiapan rencana detail tata ruang (RDTR).
“Di samping 84 persen yang dialokasikan untuk kota hutan, kita juga merencanakan di tata ruang yang sudah kita buat itu kemana-mana sekitar 10 menit, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Selama 10 menit jalan kaki dari satu tujuan ke tujuan yang lain,” ujar Suyus di Jakarta, Jumat.
Dilihat dalam RTR, sebanyak 84,14 persen kawasan IKN akan dijadikan area hijau yang meliputi 67,67 persen kawasan hutan dan 16,47 kawasan pangan.
Hal tersebut sudah sesuai pada syarat menjadi kota terbaik sedunia, yaitu kota hutan.
Selain itu, tata ruang di IKN juga mengatur hunian berkualitas yang inklusif, cerdas, kolaboratif, kompak, dan berbasis pada konsep “10-minutes city”.
Selain pengaturan RTR di IKN, kepastian hak atas tanah menjadi salah satu faktor penting yang bisa meyakinkan para investor untuk berinvestasi di IKN.
Maka itu, lebih dari 34 ribu hektare dari 252 ribu hektare tanah yang ditetapkan undang-undang untuk IKN diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada Otorita IKN melalui pemberian hak pengelolaan (HPL).
“Saya juga melihat bagaimana investasi di IKN cukup banyak sekali sekarang. Banyak hotel, rumah sakit sudah mulai dibangun, dan para investor itu tidak meributkan hak atas tanahnya. Mereka cukup nyaman dengan kepastian hak pakai yang sudah diberikan kepada OIKN,” ujar Suyus. (Ant/KN)
