JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 hari ini. Empat menteri memasuki ruang sidang tersebut. Sidang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Ketua MK Suhartoyo memimpin langsung jalannya sidang.

Empat menteri tampak memasuki ruang sidang. Mereka diantaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempat menteri tersebut akan memberikan keterangan di sidang sengketa MK. Selain empat menteri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga akan memberikan keterangannya.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Sidang dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya pun hadir dalam sidang tersebut. Diantaranya, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

“Kita mulai persidangan, persidangan PHPU 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Suhartoyo.

Agenda sidang hari ini ialah mendengarkan keterangan 4 menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menteri-menteri itu diantaranya, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini.

Sebagai informasi, MK memanggil sejumlah menteri ke sidang sengketa Pilpres. MK pun akhirnya memanggil empat menteri, namun bukan atas dasar memenuhi permintaan Anies dan Ganjar selaku pemohon.

“Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodasi Permohonan Pemohon 1 maupun 2,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Senin (1/4/2024).

Suhartoyo mengatakan MK pada intinya menolak permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri. Namun berdasarkan rapat hakim, kata Suhartoyo, mahkamah perlu mendengar keterangan dari empat menteri itu.

“Jadi, dengan bahasa sederhana, Permohonan Para Pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena Jabatan Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan,” ujarnya.

Suhartoyo pun mengatakan hanya hakim MK yang bisa bertanya ke para menteri itu. Dia mengatakan pihak lain di persidangan tidak akan diberikan waktu untuk bertanya. (DTC/KN)

JAKARTA – Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan akan menghadiri sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku sudah menerima surat undangan dari MK.

“Insya Allah, mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan,” kata Muhadjir di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Muhadjir mengatakan, sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir di MK. Oleh karena itu, dia memastikan diri akan memenuhi undangan MK.

“Enggak ada persiapan, kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kita lakukan saja,” jelasnya.

Sama halnya dengan Menko PMK, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipastikan juga akan menghadiri sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024). Hal ini karena dirinya telah menerima undangan dari pihak MK pada Selasa (2/4/2024) malam.

“Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) di sidang sengketa Pemilu, Jumat 5 April 2024, pukul 08.00 WIB,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo di Jakarta,  dikutip dari Antara, Rabu (3/4/2024).

Sri Mulyani menjadi salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang diminta hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.

Sebelumnya, MK akan memanggil empat menteri kabinet Indonesia Maju untuk hadir ke dalam sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka dijadwalkan hadir pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

“Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Keempat menteri yang akan bersaksi itu yakni, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Selain itu, MK juga akan memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Suhartoyo menjelaskan, keterangan empat menteri dan DKPP penting untuk didengar oleh mahkamah. Ia menepis bahwa pemanggilan tersebut untuk mengakomodir pemohon sengketa Pilpres 2024, yakni tim dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), serta tim dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Ant/KN)

JAKARTA – TNI menyatakan siap membantu Operasi Ketupat 2024. TNI telah berkoordinasi dengan Polri dan stake holder lainnya dalam rangka menyiapkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2024, TNI menyiapkan 67.955 prajurit siap gerak untuk mendukung Polri dan TNI akan membantu di pusat keramaian, tempat ibadah, bandara, pelabuhan, penyebrangan laut terminal bus, stasiun KA, tempat peristirahatan mudik, mall, pasar, tempat rekreasi dan sarana umum lainnya,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

TNI juga mengerahkan sejumlah alutsista untuk membantu operasi. Mulai dari Kapal Perang Indonesia (KRI), kapal laut, pesawat Hercules, dan truk-truk.

“Kemudian, helikopter TNI untuk mengevakuasi medis darurat. Mobil derek di satuan-satuan  peralatan TNI untuk mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan lalin,” jelas Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kepada masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman agar melakukan perjalanan lebih awal. Sebab, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan melonjak drastis.

Hal itu disampaikan Sigit  saat memimpin Apel Operasi Ketupat 2024 di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/4/2024).

Sigit mengungkapkan, survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi jumlah pemudik berjumlah 193,6 juta atau meningkat 56,4 persen dibanding tahun lalu. Oleh karena itu, potensi kemacetan di jalan raya pun bisa lebih tinggi.

“Beliau (Jokowi) mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal dan tentunya pelaksanaan dan pengamanan terkait dengan arus mudik dan balik ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, Operasi Ketupat 2024 melibatkan 154.165 personel. Operasi dijalankan selama 13 hari, dimulai pada 4-16 April 2024.

“Dalam operasi ini telah dipersiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan dan 480 pos terpadu dalam rangka pelayanan dan pengamanan utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam serta di pusat-pusat keramaian,” jelasnya. (JP/KN)

JAKARTA – Anggota tim pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea dibentak hakim konstitusi Saldi Isra, karena menyebut aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) tak penting dibahas dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Hal ini setelah kubu dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempertanyakan polemik Sirekap.

Awalnya, Hotman bertanya kepada salah satu ahli yang dihadirkan oleh KPU, yakni pakar informatika dari ITB, Yudistira Dwi Wardhana. Ia mempertanyakan urgensi pembahasan Sirekap. Sebab, penetapan hasil Pilpres 2024 diperoleh dari pemeriksaan manual dan penghitungan suara berjenjang, bukan dari aplikasi tersebut.

“Pertanyaan saya, saudara saksi kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final penghitungan suara adalah manual dan penghitungan berjenjang bukan hasil dari Sirekap, masih perlu enggak Bapak kuliah di sini, masih perlu enggak kita bahas tentang Sirekap?” kata Hotman dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Hotman mengaku jengkel, karena tim hukum dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin, yaitu Bambang Widjojanto dan Refly Harun selalu mempersoalkan aplikasi Sirekap.

“Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari pak Refly dan Bambang yang selalu ngeyel tentang sirekap ini?,” ucap Hotman.

Mendengar ucapan itu, Hakim Saldi Isra langsung menegur Hotman. Ia menegaskan, kehadiran ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 ini sangat penting, karena mahkamah memerlukan keterangan yang bersangkutan.

“Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan ini didalilkan, kami Mahkamah berkepentingan mendapat penjelasan soal ini. Jadi jangan kita mengabaikan, ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini,” tegas Saldi.

Sebagaimana diketahui, sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 memasuki hari kelima dengan agenda mendengarkan pembuktian dari pihak termohon yang menghadirkan saksi dan ahli.

Jumlah saksi dan ahli yang dibawa pihak KPU total berjumlah tiga orang. Sementara, Bawaslu RI total berjumlah sembilan orang. (JP/KN)

JAKARTA – Penghitungan suara pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) diklaim tidak dapat dimanipulasi. Hal itu disampaikan ahli yang dihadirkan KPU, Marsudi Wahyu Kisworo dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

“Jadi Sirekap itu hanya software saja. Nggak bisa digunakan untuk ubah suara, nggak bisa,” kata Marsudi saat memberi keterangan ahli.

Menurut Marsudi, manipulasi suara dapat terjadi pada rekapitulasi manual berjenjang. Karena itu, tidak ada manfaat untuk mengubah apapun di Sirekap.

“Yang bisa dilakukan itu proses penghitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu, kalau mau melakukan kecurangan ya di sana, mau jual beli suara itu di sana. Tidak di Sirekap. Karena nggak ada gunanya Sirekap diubah-ubah. Nanti begitu berjenjang dihapus lagi percuma. Jadi ini yang harus kita pahami semua,” ujarnya.

Marsudi menjelaskan, angka dalam Sirekap bertambah karena adanya penambahan dan koreksi data dan dialami oleh ketiga pasangan calon. Dia menegaskan tudingan Sirekap dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu tidak berdasar.

“Kemudian, ada angka yang nambah terus, capture saya tanggal 22 Februari itu, tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah. Tapi karena kalau saya fair-fair saja, saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya ada yang naik ada yang turun,” pungkasnya. (JP/KN)

BANJARMASIN – Penyidik Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan menetapkan FN, 27, sang ratu investasi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diduga bodong menjadi tersangka, dikutip dari Antara.

“Terlapor sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Erick Frendriz di Banjarmasin, Rabu (3/4/2024).

Hasil gelar perkara, ungkap Erick, tersangka disangkakan Pasal 372 tentang Penggelapan dan Pasal 378 tentang Penipuan dengan masing-masing ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kini, polisi terus melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan penyitaan aset milik FN yang diduga ada kaitannya dengan perkara hukumnya.

Erick mengakui diduga banyak aset yang perlu didalami penyidik untuk selanjutnya dilakukan penyitaan.

Adapun sejumlah aset milik tersangka yang telah disita antara lain dua truk tangki solar bermuatan 5 ribu liter, mobil Toyota Alphard bernomor polisi DA 1509 TDC dan Honda Brio DA 1510 BP.

Diketahui, tersangka FN merupakan oknum Bhayangkari atau istri dari seorang polisi berdinas di Polda Kalsel.

Dia melakukan tipu muslihat penipuan berkedok investasi solar kepada ratusan orang dengan kerugian terhimpun oleh penyidik dari 58 korban yang telah melapor Rp39 miliar. (Ant/KN)