SAMARINDA – Menjelang Pemilu 2024, netralitas aparatur desa menjadi perhatian penting. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin meminta Bawaslu untuk mengawasi sikap dan perilaku kades dan aparatur desa lainnya.

Ia mengatakan, kades tidak boleh berpihak kepada calon manapun atau mempengaruhi pilihan warga.

“Khususnya bagi ketua-ketua RT di wilayah mereka. Aparatur negara kan harus netral, begitu juga dengan aparatur desa,” ungkap Jahidin.

Karena Kades dinilai punya pengaruh besar terhadap ketua-ketua RT di wilayahnya, ia mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas jika ada kades atau aparatur desa yang melanggar netralitas.

Ia menganggap, hal itu merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu untuk menjamin proses Pemilu yang jujur dan adil.
“Jika ada pelanggaran yang terbukti, Bawaslu harus melanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut,” ujar Jahidin.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga berharap, Bawaslu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kades-kades di Kaltim. Ia mengingatkan, Pemilu sudah semakin mendekat.

Disebutkan, kades dilarang ikut campur dalam kampanye Pemilu 2024. Kades juga harus bersikap adil dan tidak memberi keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. (ADV/KN)

SAMARINDA – Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sektor pendidikan yang butuh perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

Salehuddin mengatakan, perhatian khusus tersebut berupa keseimbangan antara jumlah guru dan siswa di SLB. Dia menyebut, banyak Kabupaten/Kota di Kaltim yang kekurangan guru untuk SLB.

“Kami mendapat informasi bahwa ada beberapa kabupaten dan kota yang meminta penambahan guru dan rombel untuk SLB. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Kaltim untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Salah satu penyebab kekurangan guru SLB, diduga karena tidak ada Universitas yang memiliki Program Studi (Prodi) Pendidikan Luar Biasa.

Oleh karena itu, salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah guru di SLB, menurut Politisi Golkar ini adalah membuka Prodi Pendidikan Luar Biasa di Universitas yang ada di Kaltim. Dengan demikian, lulusan di Prodi ini bisa langsung bekerja dan memenuhi kebutuhan guru SLB di Bumi Etam.

“Kami sudah pernah mengusulkan agar Pemprov Kaltim bisa bekerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk membuka Prodi Pendidikan Luar Biasa. Sebab, di Kaltim belum ada kampus yang menyediakan Prodi tersebut,” jelasnya.

Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menunjukkan, terdapat 34 SLB di Kaltim, termasuk 11 SLB Negeri dan 23 SLB swasta. Jumlah guru yang mengajar di SLB Negeri/swasta sebanyak 380 orang, sedangkan jumlah total siswa mencapai 2.507 orang Artinya, 1 guru SLB mengajar 6-7 siswa pada rombelnya.
“Idealnya, satu orang guru hanya mengajar lima orang siswa ABK,” ungkapnya.

Data lain dari Kemendikbudristek menyebutkan, jumlah program/layanan SLB per provinsi di Indonesia pada tahun 2021 bervariasi di setiap provinsi.

Dari 39 provinsi, Jawa Barat memiliki program atau layanan SLB terbanyak dengan 1.245, diikuti oleh Jawa Timur dengan 1.034, dan Jawa Tengah dengan 1.002. Sementara itu, Papua Barat memiliki program atau layanan SLB terendah dengan hanya 15, diikuti oleh Maluku Utara dengan 16, dan Gorontalo dengan 18.

Kalimantan Timur sendiri berada di peringkat ke-13 dari 39 provinsi dengan jumlah program atau layanan SLB sebanyak 195. Dari jumlah tersebut, terdapat 18 TKLB, 61 SDLB, 61 SMPLB, dan 55 SMLB.

Jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti D.K.I. Jakarta yang memiliki 234 program atau layanan SLB, atau Bali yang memiliki 225 program atau layanan SLB.(adv/dprdkaltim/kn)

PASER – Dalam rangka mendengarkan kebutuhan masyarakat, Andi Faisal Assegaf, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, melakukan reses di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, pada Jum’at Kemarin (27/10/2023).

Desa Tanjung Aru merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di daerah pemilihan (Dapil) III. Untuk sampai ke sana, Andi Faisal Assegaf harus menggunakan transportasi darat dan air. Ia ingin mengetahui langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa tersebut.

Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Said adalah adanya jembatan permanen yang menghubungkan desa dengan daerah lain. “Jembatan yang ada sekarang sudah reyot dan hampir runtuh. Ini sangat berbahaya bagi pengguna jembatan. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan bapak dan semoga bisa mengakomodir keinginan kami,” ujar Said.

Selain itu, perwakilan dari anak muda desa, Rudwan, juga menyampaikan harapannya agar desa bisa mendapatkan fasilitas dasar seperti air bersih, jalan aspal, dan listrik.
“Kami merasa seperti terasingkan di sini. Kami tidak pernah merasakan jalan aspal atau kipas angin. Listrik pun hanya bisa nyala di malam hari saja. Kami juga ingin anak-anak kami bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya melaut dan mencari nafkah dengan resiko besar,” kata Rudwan.

Andi Faisal Assegaf mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa dan berjanji akan menyampaikannya ke pihak terkait. Ia juga berharap agar reses ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pesisir. (adv/dprdkaltim/kn)

TENGGARONG – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, mengadakan Reses Masa Sidang III tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ia bertemu dengan masyarakat di Dapilnya, yaitu di Jalan Houling Asta Minindo KM 6 GG Usaha Tani, RT 12 Kecamatan Loa Kulu.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengungkapkan berbagai masalah yang mereka hadapi, terutama di sektor pertanian. Salah satu masalah utama adalah kurangnya irigasi dan pupuk untuk menggarap lahan pertanian yang luas.

“Ada lahan pertanian sekitar 100 hektar yang belum tergarap maksimal karena tidak ada irigasi. Ini yang menjadi permintaan masyarakat,” kata Samsun.

Samsun juga menyebutkan bahwa ada dua kelompok tani (Poktan) yang menyampaikan aspirasi mereka, yaitu Poktan Parahyangan dan Poktan lainnya. Ia mengunjungi lokasi pertanian mereka dan melihat potensi yang besar, seperti alpukat dan jambu kristal.

Samsun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan serius. Ia akan berusaha untuk merealisasikan bantuan pupuk, pembangunan irigasi, sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan jalan usaha tani.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Menjelang Pemilu 2024, netralitas aparatur desa menjadi perhatian penting. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin meminta Bawaslu untuk mengawasi sikap dan perilaku kades dan aparatur desa lainnya.

Ia mengatakan, kades tidak boleh berpihak kepada calon manapun atau mempengaruhi pilihan warga.

“Khususnya bagi ketua-ketua RT di wilayah mereka. Aparatur negara kan harus netral, begitu juga dengan aparatur desa,” ungkap Jahidin.

Karena Kades dinilai punya pengaruh besar terhadap ketua-ketua RT di wilayahnya, ia mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas jika ada kades atau aparatur desa yang melanggar netralitas.

Ia menganggap, hal itu merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu untuk menjamin proses Pemilu yang jujur dan adil.
“Jika ada pelanggaran yang terbukti, Bawaslu harus melanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut,” ujar Jahidin.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga berharap, Bawaslu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kades-kades di Kaltim. Ia mengingatkan, Pemilu sudah semakin mendekat.

Disebutkan, kades dilarang ikut campur dalam kampanye Pemilu 2024. Kades juga harus bersikap adil dan tidak memberi keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.(adv/dprdkaltim/kn)

BONTANG – Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga wilayah VI Kota Bontang, digelar anggota DPRD Provinsi Kaltim, Abdul Kadir Tappa, di Hotel Andika, Sabtu (28/10/2023).

Abdul Kadir Tappa menjelaskan banyak faktor yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba. Salah satu faktor yang sangat signifikan adalah lingkungan, terutama lingkungan keluarga yang berada di sekitar kita.

“Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk berupaya memelihara keutuhan keluarga, menjaga harmoni dalam keluarga, dan sebisa mungkin menghindari masalah-masalah yang dapat menghancurkan keluarga, seperti penyalahgunaan narkoba. Hindarilah terperangkap dalam lingkaran narkoba,” ucapnya.

Dalam banyak kasus, anak-anak menjadi pecandu, pengguna, atau bahkan pengedar narkoba, terutama jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung penyalahgunaan narkoba.

Salah satu penyebab permasalahan keluarga adalah pecahnya hubungan keluarga atau perpisahan orang tua.

“Individu yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba seringkali karena konflik keluarga atau masalah-masalah dalam lingkungan keluarganya. Itulah yang mendorong mereka untuk menggunakan narkoba,” jelasnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai garda terdepan dalam pembentukan ketahanan keluarga yang akan diformulasikan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Penyusunan Perda ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan dan memaksimalkan kekuatan serta ketangguhan keluarga.

Ada dua pemateri pada sosialisasi ini. Yakni Srie Mariyatini, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Srie Mariyatini, menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga. Sedangkan pemateri kedua, Kepala KUA Bontang Utara Hartono.

Dalam paparannya, Srie Mariyatini mengatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, orang tua dan anak, atau bahkan ayah dan anak, atau ibu dan anak.

“Pelaksanaan ketahanan keluarga melibatkan pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Keempat komponen ini saling terkait dalam menciptakan ketahanan keluarga, dan masing-masing memiliki peran penting,” ungkapnya.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis di mana sebuah keluarga memiliki kekuatan dan ketangguhan, termasuk dalam aspek fisik, material, psikologis, mental, spiritual, yang memungkinkannya untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri. Keluarga yang kokoh mampu menciptakan harmoni dalam meningkatkan kesejahteraan fisik dan kebahagiaan batin.

“Keluarga tanpa fondasi yang kuat akan rapuh dan rentan, terutama ketika terlibat dalam masalah narkoba. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana membangun pondasi keluarga sebelum membentuk keluarga sendiri. Kekuatan iman juga sangat penting sebagai fondasi, karena keimanan adalah keyakinan kepada Allah SWT. Keimanan adalah pondasi paling kokoh bagi umat manusia yang beragama,” jelasnya.

Sementara Kepala KUA Kecamatan Bontang Utara, Hartono, berbicara tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Keimanan juga dianggap sebagai fondasi yang kuat dalam membangun ketahanan keluarga. (Adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Geliat pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung. Dalam proses pembangunan di Nusantara diharapkan tak luput untuk melibatkan penyedia jasa konstruksi daerah Kaltim.

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, saat menghadiri seminar nasional bertajuk ‘Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur’ di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Kamis (26/10/2023).

Menurutnya Pemerintah Pusat, Badan Otorita dan juga Pemprov Kaltim semestinya tak abaikan kontraktor lokal dalam proses pembangunan Nusantara di Kaltim. Karena sejatinya kehadiran IKN, semestinya memberikan dampak positif  pada masyarakat Kaltim.

“Maka sangat baik apabila badan Otorita bersama dengan pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu memberikan andil yang positif kepada para pelaku jasa konstruksi lokal,” ucap Politisi Gerindra ini.

Seno lebih lanjut mengatakan, sebaiknya para pelaku jasa konstruksi melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan perusaahan skala nasional, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Inilah yang kita harapkan dengan adanya seminar nasional ini. Di sini banyak hadir para pelaku jasa konstruksi, para pemilik perusahaan jasa konstruksi yang kemungkinan juga sebagian besar ikut andil dalam pembangunan Kaltim,” tutup Seno.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mendukung rencana Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk membuat penangkaran khusus bagi buaya Riska yang berorientasi pada konservasi.

“Buaya Riska adalah aset yang sangat berharga untuk melestarikan spesies yang terancam punah,” ujar Puji di Samarinda awal pekan lalu. Dia mengusulkan agar buaya Riska dikelola oleh lembaga konservasi atau organisasi yang peduli dengan perlindungan hewan.

“Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar serta keberlangsungan hidup hewan tersebut,” katanya.

Puji juga menekankan agar pengelolaannya nanti mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya manajemen limbah yang timbul selama pengelolaan. “Lokasi penangkaran buaya tersebut dekat dengan permukiman warga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, termasuk potensi pencemaran udara. Oleh karena itu, perlu ada tindakan bijak dan berkelanjutan dalam merencanakan pengelolaan hewan tersebut,” ungkapnya.

Dia berharap dukungan dari berbagai pihak akan mendorong pengembangan wisata yang mengintegrasikan aspek konservasi hewan dan pengalaman wisata yang berkualitas.”Hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berjanji untuk mencari solusi terbaik untuk kelangsungan hidup buaya Riska setelah dievakuasi dari habitat asalnya di Sungai Guntung Bontang ke tempat baru di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan.

“Buaya Riska ini menarik perhatian banyak orang. Namun, Buaya Riska ini adalah binatang buas. Sebagai binatang buas, dia berhak untuk hidup di habitatnya,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik saat didampingi Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan Timur, Selasa.

Menurut Akmal, kondisi tempat penampungan Buaya Riska sangat tidak memadai. Kondisi ini ditakutkan membuat Buaya Riska semakin stres. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang BKSDA untuk mencari jalan terbaik untuk Riska dan keselamatan masyarakat. (adv/dprdkaltim/kn)