Beranda blog Halaman 988

Pemkab PPU Beri Bantuan Dana Rp 150 Juta untuk Pembangunan Masjid di Ponpes Minhajut Thullab

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat Safari Ramadan di Ponpes Minhajut Thullab, Rabu (3/4/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memberikan bantuan sebesar Rp 150 juta untuk pembangunan Masjid Riyadhul Jannah, Pondok Pesantren (Ponpes) Minhajut Thullab.Bantuan itu diberikan untuk mempercepat pembangunan masjid yang menjadi pusat kegiatan pendidikan keagamaan dan ibadah bagi para santri dan masyarakat sekitarnya.

Pemberian bantuan tersebut, akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui fasilitas itu, dapat menjadi medium pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang ada pada ponpes di Desa Labangka Barat tersebut.

“Keberadaan pondok pesantren di Kabupaten PPU menjadi salah satu sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat peduli terhadap keberadaan pondok pesantren khususnya yang ada di kabupaten PPU,” katanya, Rabu (3/4/2024) kemarin.

Hal itu, merupakan dasar utama bagi manusia dapat berperan dalam kemajuan jaman saat ini. Tanpa pendidikan yang baik maka dapat dipastikan mereka akan tertinggal.

“Oleh karena itu saya titip anak- anak kami. Berikan pendidikan ahlak yang baik untuk kemajuan mereka. Termasuk beri kemampuan Kompentensinya,” ujar Makmur.

Lebih jauh, Makmur mengungkapkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh umat muslim di Kabupaten PPU khususnya di Desa Labangka Barat ini, untuk meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk membentuk orang yang bersifat muttaqin, artinya orang yang bertaqwa. Orang-orang yang bertaqwa adalah orang-orang yang sukses dan berhasil dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Pemkab PPU Berikan Penghargaan pada Atlet Berprestasi di Ajang PEPARPROV IV Kaltim 2023

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam kegiatan pemeberian penghargaan pada atlet Paralimpik PPU, Rabu (3/4/2024). (Prokopim PP for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyatakan komitmen Pemkab PPU untuk mendukung penuh setiap kegiatan para atlet di sektor olahraga. Termasuk dedikasi dan kerja keras para atlet disabilitas yang berprestasi dalam mengharumkan nama daerah dalam ajang Pekan Paralimpik Provinsi (PEPARPROV) IV Kaltim 2023.

Para atlet dan pelatih itu yang berhasil mencatat capaian luar biasa di diberikan penghargaan berupa bonus sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Selain itu, manajer dan ofisial yang turut berperan dalam kesuksesan tim juga tidak luput dari penghargaan dan bonus yang diserahkan oleh Pj Bupati, Rabu (3/4/2024), di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.

Makmur menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua pihak terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga yang ada di daerah. Pemberian penghargaan berupa bonus ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam upaya memajukan dunia olahraga di PPU.

Semoga hal ini dapat menjadi motivasi dan penyemangat bagi semua atlet untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih maupun meningkatkan prestasinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.”

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, serta kerja sama yang baik dari semua pihak, sehingga dapat meraih prestasi yang gemilang dalam ajang olahraga ini,” terangnya.

Makmur juga mengharapkan para atlet untuk terus berkembang dan lebih maju lagi. Jangan berpuas diri, tetap berlatih dengan serius dan penuh semangat untuk menuju ke jenjang prestasi yang lebih tinggi tingkat nasional maupun internasional.

“Untuk itu, kami tekankan agar seluruh pihak agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Kalau bisa tingkatkan prestasinya untuk mengharumkan nama PPU,” jelas Makmur.

Adapun penyerahan bonus tersebut kurang lebih Rp 586 juta yang disalurkan kepada enam cabang olahraga (cabor) yang telah meraih medali pada PEPARPROV IV Kaltim Tahun 2023, masing-masing dengan perolehan 5 medali emas, 8 medali perak dan 9 medali perunggu.

Sementara itu, Ketua Cabang National Paralimpic Comite (NPC) PPU, Yuliati mengatakan perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Tetap berlatih dan konsentrasi dalam pemusatkan pelatihan selama tiga bulan untuk menghadapi kompetisi di tingkat nasional.

“Insyah Allah para atlet yang berprestasi di PPU nantinya akan ke provinsi dalam pemusatan latihan, bulan Oktober 2024 akan berangkat ke tingkat nasioanl di Aceh,” ujarnya.

Yulianti menambahkan bahwa hingga saat ini para atlet masih terkendala dengan minimnya peralatan latihan yang dimiliki di Kabupaten PPU. Karena menurutnya selama ini belum pernah mendapatkan sarana untuk berlatih sehingga sementara waktu hanya berlatih dengan peralatan seadanya.

“Dalam proses latihan terkadang kami melobi relawan untuk menjadi pelatih yang direkomendasikan menggunakan peralatan seadanya. Terkadang kami juga pinjam peralatan hingga lapangan ke KONI karena kita memang belum punya kesekretariatan di PPU,” tuturnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Pemkab PPU Tegaskan Larangan Pegawai Menambah Hari Libur Lebaran 2024

0
Foto: Sekkab PPU Tohar dalam kegiatan apel di Setkab PPU, Jumat (5/4/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) tak akan segan memberikan sanksi pada setiap aparatur sipil negara (ASN) yang dengan sengaja menambah hari libur pada libur lebaran 2024 ini. Sanksi ringan hingga berat menanti ASN yang tidak segera masuk kerja pada Selasa (16/4/2024) seusai menikmati cuti bersama tersebut.

Sekkab PPU, Tohar menegaskan kepada seluruh pegawai baik ASN maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU untuk mematuhi aturan pemerintah tersebut. Pesan ini disampaikan di sela-sela apel sebelum memasuki libur panjang dalam rangka cuti Nasional jelang Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Jumat, (5/4/2024) di Aula Kantor Bupati PPU.

“Berkenaan dengan masuknya kembali pegawai setelah cuti nasional dan libur bersama agar perlu dipatuhi bersama. Kalau libur itu sampai tanggal 16 berarti kita bersama-sama masuk di tanggal itu. Jangan menambah lagi libur karena alasan yang di buat-buat yang ujung-ujungnya akan menyulitkan kita sendiri, teman maupun pimpinan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dalam hal ini, tiap OPD diminta untuk melaporkan terkait nama-nama ASN yang tidak masuk kerja setelah masa cuti bersama selesai.

Dalam kesempatan ini pula, ia menyampaikan beberapa pesan lainnya sebelum masuk libur panjang. Di antaranya untuk memperhatikan ruang kerja masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Salah satunya untuk mematikan seluruh aliran listrik yang masih terkoneksi dengan peralatan kerja di kantor. “Saya kepikiran karena kita akan libur kurang lebih sepuluh hari ke depan dan selama itu kita tidak tahu apa yang terjadi di kantor. Paling tidak dari sisi pengamanan antisipasi itu telah kita lakukan dan perbuat,” sebutnya.

Lebih lanjut, Tohar juga mengajak seluruh pegawai untuk saling memaafkan karena sudah barang tentu ada kehilaf pan antar satu dengan lainnya. Menurutnya hampir dipastikan di antara sesama sengaja atau tidak mungkin punya persoalan-persoalan rasa senang ataupun tidak senang itu hal yang biasa.

“Ada yang memang sengaja karena mengngolok, ada yang sengaja karena ngerjain, bahkan ada juga sengaja yang memang harus dimarahin.”

“Untuk itu mumpung sebelum idul fitri, atas nama pribadi sekaligus mewakili unsur pimpinan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya,” tutup Tohar. (ADV/Humas/SBK)

Beberkan Soal Penyaluran Bansos, Menko PMK : Tidak Ada Kaitannya dengan Pemilu 2024

0
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Sidang Sengketa Pemilu 2024

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, tidak semua bantuan sosial (bansos) hanya dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem.

Dalam Inpres tersebut, program bantuan sosial pemerintah tidak dikhususkan pada satu kementerian saja. Pasalnya, penyaluran bansos menjadi sorotan selama masa tahapan Pemilu 2024.

“Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022, bantuan sosial dan bantuan pemeirntah lainnya, bantuan beras CBP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu, dan memerlukan koordinasi lintas sektoral,” kata Muhadjir saat menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir menjelaskan, peran Kementerian PMK bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

“Di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK,” ujar Muhadjir.

Karena itu, dalam melaksanakan aturan tersebut, lanjut Muhadjir, Kemenko PMK memastikan pelaksanaan semua bansos dari pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun memastikan, penyaluran bansos sesuai dengan karakteristik wilayah tingkat kemiskinan.

“Adapun wilayah kunjungan kerja ditentukan mengenai beberapa kali pertimbangan, di antaranya keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat serta kondisi pelaksanan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut, termasuk bagaimana insiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi mengentaskan kemiskinan serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya,” ungkap Muhadjir.

Sementara, terkait penyaluran bansos yang menjadi sorotan selama masa kampanye Pemilu 2024, Muhadjir menegaskan semuanya itu tidak ada kaitannya. Sebab, penyaluran bansos sudah diatur sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (JP/KN)

Bupati Kutai Kartanegara Himbau Pekerja untuk Berzakat Fitrah Sebelum Pulang Kampung

0
Foto : Saat Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah memberikan sambutan pada acara peresmian Gedung baru Baznas Kukar di Tenggarong Seberang kamis 4 April 2024.

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, mengajak para pekerja di wilayahnya untuk berzakat Fitrah sebelum pulang kampung. Himbauan ini disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian Gedung baru Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar di Tenggarong Seberang pada Kamis (4/4/2024).

Menurut Edi Damansyah, berzakat Fitrah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama bagi umat Islam yang bekerja di tempat tersebut. Dia menegaskan pentingnya menunaikan zakat Fitrah di daerah tempat bekerja, bukan ditampung di tempat lain, seperti di luar Kaltim.

Pendapat Bupati Edi Damansyah didasarkan pada pandangan beberapa Ulama mazhab Imam Syafii, yang mengatakan bahwa zakat Fitrah harus diberikan di daerah tempat seseorang bekerja. Salah satu hadis yang menjadi dasarnya adalah hadis yang menyatakan bahwa zakat Fitrah harus ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri.

Kewajiban menunaikan zakat Fitrah, lanjutnya, harus memenuhi tiga syarat, yaitu Islam, terbenamnya matahari pada akhir puasa Ramadhan, dan adanya kelebihan makanan pokok bagi individu dan keluarganya pada hari itu.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyaluran zakat Fitrah harus dilakukan di tempat tinggal dan tempat mencari nafkah, dengan dasar itu Edi Damansyah menekankan bahwa bagi para pekerja di Kukar, penyaluran zakat Fitrah didaerah dimana kita bekerja.

Himbauan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunaikan zakat Fitrah sesuai dengan tuntunan agama dan memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan di daerah tersebut.

Sebagai tambahan informasi, bahwa hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Salah satu hadits yang menjadi dasarnya adalah hadits berikut ini:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu ‘Umar ra ia berkata, Rasulullah saw mewajibkan zakat fithr satu sha` dari kurma atau satu sha` dari gandum baik kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan orang muslim. Dan Rasulullah saw memerintah zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sahalat ‘id.” (Muttafaq ‘alaih)”.

Kewajiban menunaikan zakat fitrah harus memenuhi tiga syarat. Yaitu, Islam, terbenamnya matahari pada akhir puasa Ramadan (meskipun hukumnya boleh disalurkan di bulan Ramadhan), dan adanya kelebihan makanan pokok baginya dan keluarganya pada hari itu (malam idul fitri).

Sedang mengenai penyaluran zakat menurut mayoritas ulama berpendapat harus diberikan di tempat kita tinggal dan tempat mencari nafkah. (adv)

Penulis : Hanafi

Pemerintah Berupaya Selamatkan 5 WNI Korban “Online Scam” di Myanmar

0
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Hartanto (kiri), Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha (tengah), memberi keterangan soal pemulangan WNI korban kecelakaan kapal Korea di perairan Jepang, di Jakarta, Kamis (28/3/2024). ANTARA/HO-Humas Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berupaya menyelamatkan lima warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di bisnis penipuan berbasis daring (online scam) di wilayah Hpalu, Myanmar.

“Seperti diketahui wilayah Hpalu dan Myawaddy adalah wilayah konflik bersenjata yang dikuasai oleh kelompok-kelompok etnis bersenjata,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha dalam silaturahmi dan buka puasa bersama wartawan di Jakarta, Rabu (3/4/2024) lalu.

Pemerintah Indonesia disebutnya telah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar untuk meminta otoritas setempat melakukan langkah-langkah segera dan efektif untuk menyelamatkan kelima WNI tersebut.

KBRI Yangon juga telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan otoritas kepolisian serta imigrasi Myanmar.

“Namun, perlu kita pahami bahwa otoritas Myanmar memiliki jangkauan terbatas untuk bisa masuk wilayah Hpalu,” tutur Judha.

Pernyataan itu mengacu pada junta yang kini menguasai Myanmar, sedang menghadapi pemberontakan dari berbagai kelompok etnis.

Oleh karena itu, selain melalui mekanisme formal, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat etnis untuk bisa membantu proses penyelamatan WNI.

“Komunikasi terus kami lakukan dengan kelima WNI juga dengan keluarga mereka di Indonesia untuk menyampaikan informasi terkini terkait langkah-langkah penyelamatan,” tutur Judha.

“Meskipun saat ini masih terkendala, kami upayakan secepatnya agar mereka bisa segera dipulangkan,” katanya, menambahkan.

Judha mengungkapkan tren peningkatan kasus online scam, dari 189 kasus pada 2021 menjadi total 3.704 kasus tercatat sejak 2020 hingga Maret 2024.

Sebagian besar kasus terjadi di Kamboja dengan 1.114 kasus, kemudian juga di Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

“Dengan tren peningkatan kasus ini, kami tidak lelah-lelahnya mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai tawaran kerja di luar negeri (yang disebarkan) melalui media sosial,” katanya.

Alih-alih gampang tergoda, WNI diminta melakukan cek berulang kali dengan memeriksa kredibilitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan.

WNI disebutnya harus memastikan ketika mereka bekerja di luar negeri, itu telah sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“WNI harus memahami modus-modus penipuan, salah satunya ketika mereka diminta berangkat ke luar negeri tanpa menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Ini patut dicurigai,” ujar Judha.

Hal lain yang patut diwaspadai adalah ketika WNI akan diberangkatkan bekerja di luar negeri tetapi tidak dibekali visa kerja yang resmi dari kedutaan besar asing di Jakarta.

Tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi sekitar 1.000 dolar hingga 1.200 dolar AS tetapi tidak meminta kualifikasi khusus, juga harus diwaspadai.

“Kalau ada yang menemukan tawaran-tawaran tersebut segera laporkan ke pihak berwajib untuk bisa diselidiki lebih lanjut,” tutur Judha. (Ant/KN)

Kejagung Periksa Sandra Dewi, Telusuri Aliran Dana Hasil Korupsi

0
Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi di gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024) (ANTARA/Walda Marison)

JAKARTA – Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan pihaknya memeriksa Sandra Dewi Kamis untuk mengetahui aliran uang hasil korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang dilakukan suaminya, Harvey Moeis.

“Dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang tidak terkait” kata Kuntadi saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024)

Kuntadi menjelaskan Sandra Dewi dianggap sebagai salah satu saksi yang mengetahui aliran uang panas yang dihasilkan oleh Harvey Moeis.

Karenanya, keterangan Sandra Dewi sangat diperlukan untuk memetakan aset dan rekening mana saja yang dapat disita kejaksaan sebagai barang bukti.

“Diharapkan kita tidak lakukan tindakan yang salah dalam penyitaan, jadi ada memilah dan memilih saja,” kata Kuntadi.

Saat ditanya berapa jumlah rekening dan aset lain yang diperkirakan akan disita kejaksaan, Kuntadi tidak mau menjelaskan secara rinci.

Dia pun menolak memberi penjelasan kala ditanya kemungkinan ada nama saksi lain yang akan diperiksa.

“Nanti ya, lengkapnya nanti,” kata dia.

Pada Senin (1/4/2024), penyidik Jampidsus melakukan penggeledahan di rumah Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Penyidik menyita dua unit mobil mewah, yakni satu unit mobil Rolls Royce warna hitam, dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 warna merah dengan nomor polisi tertulis B 883 SDW.

Mobil Rolls Royce diketahui merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan Harvey Moeis kepada Sandra Dewi yang dipublikasikan oleh mereka di sosial medianya.

Selain itu, Tim Penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan penyidik sudah memeriksa 174 saksi dalam perkara ini dan menetapkan 16 orang tersangka.

Ketut menyampaikan tidak menutup kemungkinan artis Sandra Dewi turun dimintai keterangan oleh penyidik.

“Saya enggak terlalu jauh itu ya. Ada hadiah ulang tahun apa enggak, tapi sepanjang penyidik membutuhkan untuk membuat terang suatu perkara, perkara pokok yang saya bicarakan, itu semua siapapun bisa dipanggil. Termasuk tadi istrinya,” kata Ketut, Rabu (3/4).

Jampidsus telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, yakni SW alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tersangka HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.

Selanjutnya, BY selaku Mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN; AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP; RL selaku General Manager PT TIN; SP selaku Direktur Utama PT RBT; RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT; ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk.

Kemudian, dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim selaku Manajer PT QSE dan Harvey Moeis, selaku perpanjangan tangan PT RBT.

Dalam perkara ini, penyidik juga menetapkan satu tersangka terkait perintangan penyidikan berinisial TT. (Ant/KN)

Celana Tinju Muhammad Ali Dilelang, Harga Ditaksir Rp90 Miliar

0
Celana pendek yang dikenakan Muhammad Ali dalam pertandingan tinju legendaris "Thrilla in Manila". (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

JAKARTA – Celana pendek yang dikenakan Muhammad Ali dalam pertandingan tinju legendaris “Thrilla in Manila” dijual rumah lelang Sotheby’s di New York dengan taksiran harga 4-6 juta dolar AS (sekitar Rp63,6 miliar – Rp95,4 miliar).

Lelang yang dibuka hingga Jumat (12/4/2024) itu telah mencatat tawaran tertinggi 3,8 juta dolar AS (Rp60,4 miliar) untuk celana tinju bermerek Everlast berkelir putih dan corak garis-garis hitam yang ditandatangani oleh Ali.

AFP pada Jumat (5/4/2024) melaporkan bahwa Sotheby’s mulai banyak melelang benda olahraga bersejarah, termasuk kostum bintang NBA Victor Wembanyama.

Meskipun minat terhadap benda olahraga bersejarah meningkat, Sotheby’s mengatakan “hingga Kamis (4/4) harga minimum yang disepakati oleh penjual celana Muhammad Ali belum tercapai.”

Celana itu digunakan Ali saat melawan Joe Frazier pada 1975 dalam duel bertajuk “Thrilla in Manila” di Filipina. Setahun sebelumnya, celana pendek itu digunakan pada duel “Rumble in the Jungle” di Republik Demokratik Kongo.

Pertarungan Ali di Filipina berlangsung hingga 14 ronde sebelum Frazier menyerah.

“Rasanya seperti mau mati. Itu hal terdekat dengan kematian yang pernah saya rasakan,” kata Ali tentang pertarungan yang diadakan di tengah suhu panas yang menyengat itu.

Ali yang lahir dengan nama Cassius Clay di Kentucky dikenal sebagai olahragawan dan tokoh hak-hak sipil Afrika-Amerika. Ia meninggal pada 2016 dalam usia 74 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Arizona karena penyakit komplikasi pernapasan. (Ant/KN)

Kantongi Izin Operasi dari Kemenkominfo, Starlink Milik Elon Musk Bakal Uji Coba di IKN

0
Ilustrasi: Starlink, layanan internet berbasis satellit milik Elon Musk. (Space)

JAKARTA –  Proyek Pengembangan Konstelasi Satelit Starlink telah mengajukan perizinan operasional di Indonesia. Space X, perusahaan antariksa yang diketahui merupakan milik Elon Musk itu telah mengajukan perizinan sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan, Starlink harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi syarat beroperasi di Indonesia. Dalam waktu dekat, Starlink akan melakukan uji coba di Ibukota Negara (IKN).

“Kalau di IKN itu (Starlink) dia bakal melakukan uji coba dan lagi diusahakan time table-nya (jadwal uji coba layanan Starlink di tahun 2024,” tuturnya di Jakarta belum lama ini.

Menurut Budi, pemerintah membuka peluang bagi perusahaan telekomunikasi baik skala nasional maupun global untuk berinvestasi dan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.

“Kita lihat nanti perkembangannya, yang penting kita harus bikin bisnis yang fair, level playing field-nya juga dan semua harus ikuti regulasi yang ada,” lanjutnya.

Direktur Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto menjelaskan dalam kesempatan yang sama, dalam proses perizinan operasi, Starlink telah membangun hub dan memenuhi standarisasi perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika.

“Jadi mereka ada kemungkinan sudah comply untuk VSAT. Untuk internet (ISP) dia harus bekerja sama dengan NAP, mungkin belum selesai perjanjian kerja sama,” ujarnya.

Wayan menyatakan, rentang waktu uji coba merupakan kebijakan pihak Starlink. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan uji coba ditargetkan berlangsung antara sebelum atau setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Kemungkinan sebelum lebaran atau setelah lebaran. Nanti diharapkan uji coba untuk penggunaan satu ground segment-nya menggunakan layanan mereka,” jelasnya.

Wayan menegaskan, terdapat perbedaan kedudukan antara Starlink Global dan Starlink Indonesia. Menurutnya, Starlink Indonesia menjadi bagian dari penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

“Mereka global ya Starlink saja, kalau Starlink Indonesia pemegang izin VSAT dan izin ISP-nya nanti jadi dia seperti penyelenggara di Indonesia. Mereka beli perangkat dan internetnya ke Starlink global, jangan disamakan dengan mereka, makanya harus membangun hub disini,” tandasnya. (JP/KN)

Usai BW Tuding Eddy Hiariej sebagai Tersangka, Yusril : Status BW Tersangka Seumur Hidup

0
Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)

JAKARTA – Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menuding balik anggota tim hukum nasional pasangan capres-cawapres 01 Bambang Widjojanto alias BW, yang dinilai masih berstatus tersangka. Bahkan, Yusril menyebut BW akan menjadi tersangka seumur hidup.

Tudingan itu disampaikan Yusril setelah BW walk out atau keluar dari ruang persidangan sengketa hasil pilpres 2024 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

“Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak BW sendiri. Beliau itu kan tersangka, P21 dilimpahkan ke Kejaksaan. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya. Seumur hidup, tersangka,” kata Yusril di Gedung MK.

BW melakukan walk out dengan alasan menjaga integritas. Karena ia mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru atas kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Yusril menilai, tindakan BW tidak tepat. Karena Eddy bukan seorang tersangka setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi. Lha, kan belum. Nah andai kata tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan tersangka tidak boleh menjadi ahli?” tegas Yusril.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut, kasus yang menjerat Eddy berbeda dengan BW karena BW sampai saat ini masih berstatus sebagai tersangka.

“Kalau orang di-SP3 itu closed, orang dimenangkan praperadilannya closed. Orang ini tersangka cuma di-dep tidak dimajukan ke pengadilan. Sampai kapan pun menjadi tersangka,” pungkas Yusril. (JP/KN)