LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur erupsi dengan kolom abu vulkanik setinggi 500 meter di atas puncak pada Sabtu (6/4/2024), pukul 06.10 WIB.

Berdasarkan laporan petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu sudah dua kali erupsi pada Sabtu, yakni pukul 05.11 dan 06.10 WIB.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu, 6 April 2024, pukul 06.10 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 mdpl,” katanya di Kabupaten Lumajang.

Dia menyebut kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara dan erupsi masih berlangsung saat laporan dibuat.

Erupsi pada pukul 05.11 WIB tercatat tinggi kolom abu vulkanik teramati 400 meter di atas puncak atau 4.076 mdpl. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut.

Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level III, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan rekomendasi bahwa masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (material pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang airnya berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. (Ant/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan baru terhadap eks Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

“Beberapa waktu lalu gelar perkara sudah dilakukan dan forum sepakat untuk diterbitkan surat perintah penyidikan baru dengan segera,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/4/2024) malam.

Ali menerangkan substansi materi penyidikan perkara tersebut sama sekali belum pernah diuji di pengadilan Tipikor dan praperadilan beberapa waktu lalu hanya menguji keabsahan syarat formilnya saja.

“Kami memahami harapan dan masukan kritik masyarakat terkait penyelesaian perkara tersebut. Untuk itu kami pastikan, KPK lanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi di kemenkumham dimaksud,” ujarnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

“Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima,” ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya, yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah. (Ant/KN)

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya sudah mencatat adanya penambahan 2.800 penerbangan domestik untuk masa mudik Lebaran Idul Fitri Tahun 2024.

Menhub mengatakan, penambahan jumlah penerbangan tersebut merupakan bentuk keseriusan dari maskapai penerbangan yang ada di tanah air guna memenuhi kebutuhan masyarakat saat periode mudik tahun ini.

“Ada 2.800 penerbangan. Pesawat yang terbang itu relatif sama 420. Tapi yang terbang lebih banyak, okupansi lebih bagus, lebih tinggi. Jadi ini juga keseriusan dari airlines untuk menyongsong mudik,” ujarnya, Jumat (5/4/2024)

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya juga turut memberikan dukungan berupa menambah jam operasional di bandara guna memaksimalkan rotasi pesawat.

“Dengan membuka bandara lebih malam, baik dikelola Angkasa Pura maupun perhubungan di tempat-tempat pesawat. Misal dari satu tempat ke Karimunjawa mestinya berhenti di sana karena petugas sampai jam 2, tapi kita bekerja lebih lama sehingga bisa tambah 1-2 rotasi sehingga jumlah yang akan diangkut lebih banyak,” katanya.

Di sisi lain Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati menyampaikan, dari 420 pesawat yang digunakan sebagai angkutan mudik, pihaknya menyiapkan 51 bandar udara sebagai titik pantau dari total 287 bandara di Indonesia.

Sedangkan proyeksi sebaran bandara tersibuk pada masa angkutan lebaran untuk tujuan domestik, Bandara Soekarno-Hatta memiliki pergerakan proyeksi sebanyak 1,9 juta pergerakan penumpang.

“Daerah tujuan tetap juga ternyata Soekarno-Hatta juaranya, disusul Bandara Juanda, Kualanamu, Sultan Hasanudin, dan di Jogjakarta,” ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah 2.000 penerbangan atau extra fligt pada maskapai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi.

“Kami ingin memberikan kesempatan kepada operator bila sekarang sudah ada tambahan penerbangan (extra fligt) sebanyak 2.000 penerbangan. Kita tetap memberikan kepada operator untuk memberikan kesempatan menambah jumlah fligt,” kata Menhub Budi Karya Sumadi di Tangerang, Jumat (29/3/2024). (JP/KN)

JAKARTA – Hakim konstitusi Saldi Isra menyoroti rute penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa kampanye Pemilu 2024. Salah satunya, kunjungan Jokowi dalam membagi-bagikan bansos di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), yang lebih sering dibandingkan daerah lain.

“Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih ke Jateng lebih banyak kunjungannya dibandingkan daerah lain?” kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang lanjutan hasil sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Saldi Isra, meminta para menteri untuk mengklarifikasi list perjalanan Presiden Jokowi dan pertimbangan untuk mengunjungi daerah tertentu saat pembagian bansos. Berdasarkan keterangan pemohon 03, sekitar 50 persen kunjungan Presiden Jokowi fokus di Provinsi Jawa Tengah dan total bantuan senilai Rp 347,2 miliar.

Hakim Saldi juga menanyakan alokasi untuk bansos yang dibawa Presiden dan dibagikan saat kunjungan, dan berasal dari pos Kementerian/Lembaga (K/L) apa.

Selain itu, Saldi Isra juga turut menanyakan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, apakah ada yang memperingatkan dalam rapat kabinet terkait pembahasan program bansos dan pembagiannya saat masa Pemilu.

“Tadi, Pak Menko PMK dan Menko Perekonomian katakan sering dilakukan pertemuan. Pertanyaan saya, adakah warning dari yang melakukan pertemuan ini mengenai sensitivitas pemilu jangan sampai agenda bansos yang ditetapkan di APBN ditafsirkan sebagai agenda politik?” tutur Hakim Saldi.

Sedangkan, untuk Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Hakim Saldi mempertanyakan urgensi penambahan dana perlindungan sosial, termasuk untuk bansos yang dilakukan di awal tahun, yang notabene berdekatan dengan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.

“Untuk Menkeu, automatic adjustment seberapa sering dalam 5-6 tahun terakhir hal itu dilakukan di awal tahun? Jadi tambahan dana dari automatic adjustment pada awal tahun ini yang kemudian dibagi dalam bengtuk bansos jelang Februari itu apa urgensinya?” ungkap Hakim Saldi.

Dia juga mempertanyakan, apakah ada perbedaan mitigasi untuk bantuan pangan dan bantuan sosial el nino. Serta bagaimana mitigasi yang akan dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan kedua pemohon (pasangan calon 01 dan 03) tidak berulang kembali diceritakan ke mahkamah, ketika ada sengketa nantinya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini, MK menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (JP/KN)

JAKARTA – Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan, isu peleburan dengan Ombudsman RI hanya gosip belaka alias pepesan kosong. Sebab, sampai saat ini tidak ada pembahasan nyata terkait isu tersebut.

“Pepesan kosong, nggak ada tuh (pembahasan peleburan KPK dengan Ombudsman RI),” kata Nawawi dikonfirmasi, Jumat (5/4/2024).

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim itu menegaskan, dirinya tidak pernah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu peleburan KPK dengan Ombudsman RI. Ia memastikan, tidak ada pembahasan tersebut.

“Saya pastikan bohong, saya belum pernah ketemu Presiden untuk urusan seperti itu,” ucap Nawawi.

Menurut Nawawi, ada pihak-pihak yang sengaja menghembuskan isu di tengah kritikan tajam terhadap kinerja KPK. “Sepertinya ada pihak yang sengaja menghembuskan isu di tengah situasi yang  banyak kritikan terhadap lembaga ini,” tegas Nawawi.

Nawawi pun menegaskan, isu peleburan KPK dengan Ombudsman bukan wacana melainkan hanya isu yang tidak perlu dibahas lebih lanjut.

“Itu bukan wacana, itu isu yang sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu, untuk apa menanggapi hal yang zonk,” ujar Nawawi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap kemungkinan penggabungan KPK dengan Ombudsman RI. Hal itu disampaikan Alex wacana penggabungan KPK dengan Ombudsman, yang hanya akan menjalani kerja pencegahan korupsi.

“Sejauh ini pimpinan (KPK) enggak dapat informasi (penggabungan KPK dengan Ombudsman) itu, tetapi apakah ada kemungkinan? Ada,” ungkap Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/4).

Alex menjelaskan, wacana penggabungan KPK dengan Ombudsman berkaca kepada Korea Selatan (Korsel). Di negara itu, penggabungan kedua lembaga hanya untuk mencegah adanya lembaga yang punya kewenangan terlalu besar.

“Korea Selatan itu ketika sebelumnya ada nama independensi dan dianggap terlalu powerful, independensi sehingga enggak bisa, dianggap mengganggu ya sehingga digabungkan dengan Ombudsman,” urai Alex.

Alex menekankan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak menyikapi isu penggabungan KPK dengan Ombudsman. Hal ini karena KPK hanya pelaksana undang-undang, bukan pembentuk undang-undang. Apalagi, dalam UU KPK terbaru, lembaga antikorupsi merupakan lembaga di ranah eksekutif.

“Kami kan enggak bisa apa-apa ketika misalnya itu sudah menjadi suatu kebijakan putusan pemerintah dan didasarkan atas undang-undang,” ujar Alex.

Meski demikian, KPK meminta masyarakat sipil untuk tetap memperjuangkan agar kewenangan penindakan KPK tetap dipertahankan.

“Kami wajib berharap dengan teman-teman, kalau masih mengganggap KPK itu penting, dan rasanya masih dibutuhkan mari kita bersama-sama kan gitu,” pungkasnya. (JP/KN)