Kondisi Jalan Tol Bocimi di KM 64-600 di Tol Parungkuda arah Sukabumi, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, longsor dan membentuk lubang besar, Rabu (3/4). (Istimewa/Antara)
SUKABUMI – Longsor di Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tepatnya di KM 64-600 Tol Parungkuda, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (3/4/2024) malam, menyebabkan dua orang terluka. Mobil yang ditumpangi mereka ikut terperosok ke dalam jalan yang longsor.
“Korban jiwa tidak ada, namun dua penumpang Isuzu Panther yang mobilnya terjerembap ke dalam lubang jalan yang longsor mengalami luka-luka dan sudah dievakuasi ke RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi,” kata Kepala Polres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo seperti dilansir dari Antara di Sukabumi.
Menurut Tony, satu penumpang Isuzu Panther yang terluka tersebut dalam kondisi sadar dan bisa dimintai keterangan. Hanya saja kaki korban terluka dan dipapah ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit.
Tidak hanya itu, di sekitar lokasi satu truk mengalami kecelakaan tunggal atau terguling saat hendak menghindar lubang jalan yang longsor. Tetapi sopir dan penumpangnya tidak terluka.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Sukabumi AKP Fiekry Adi Perdana menambah, tidak lama mendapat informasi adanya kejadian bencana longsor dan kecelakaan lalu lintas, pihaknya langsung menuju lokasi kejadian. Petugas mengalihkan seluruh kendaraan yang hendak melalui Tol Parungkuda.
“Selain itu, melakukan penutupan di pintu keluar Tol Cigombong, Parungkuda dan gerbang Tol Parungkuda. Intinya, seluruh akses yang menuju lokasi kejadian ditutup sementara untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” papar Fiekry Adi Perdana.
Dia menambahkan, sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Bogor. Sebab, pintu keluar Tol Cigombong ada di wilayah hukum Polres Bogor. Pengaturan arus lalu lintas itu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan lain serta melakukan mitigasi penanganan selanjutnya. (Ant/KN)
JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, telah memeriksa Sihol Situngkir, Guru Besar Universitas Jambi, tersangka kasus dugaan TPPO. Tersangka mengaku menerima keuntungan dari program ferienjob magang di Jerman senilai Rp 48 juta.
”Dari hasil pemeriksaan, kami mendapatkan keterangan yang bersangkutan (Sihol Situngkir) secara materi menerima keuntungan sekitar Rp 48 juta, itu dikatakan adalah honor ataupun sebagai narasumber,” kata Djuhandhani seperti dilansir dari Antara di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/4/2024) malam.
Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Sihol Situngkir dari pukul 11.00 sampai dengan 20.00 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan 48 pertanyaan kepada tersangka, terkait apa saja yang dilakukan, dan proses kronologi ferienjob tersebut.
“Dalam keterangannya yang bersangkutan menyampaikan bahwa program ferienjob adalah bukan magang,” kata Djuhadhani.
Adanya keterangan tersebut, lanjut dia, menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait program ferienjob tersebut.
Selain menerima keuntungan mater tersangka juga menerima keuntungan in materi. Yang bersangkutan mendapatkan nilai plus sebagai dosen yaitu dalam KUM sehingga nilai yang bersangkutan sebagai dosen naik.
“KUM adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan,” papar Djuhadhani.
Sementara itu, usai pemeriksaan tersangka SS tidak dilakukan penahanan atas pertimbangan objektif dari penyidik. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan melihat usia yang bersangkutan, selama proses ini juga kooperatif dengan penyidik.
“Kami berkomunikasi terus, termasuk dengan penasihat-penasihat hukumnya,” kata Djuhandhani.
Namun, Djuhandhani menegaskan proses penyidikan terus berjalan meskipun para tersangka tidak dilakukan penahanan.
Djuhandhani menyebut, pemeriksaan Sihol Situngkir, merupakan pemanggilan yang kedua kali. Setelah pemanggilan pertama tidak bisa hadir karena adanya kedukaan dari pihak tersangka.
Selain Sihol Situngkir, penyidik juga sudah memeriksa dua tersangka lainnya yang berada di Indonesia, yakni AJ, 52, dan MZ, 60, yang merupakan pihak akademisi.
“Sudah kami periksa, semua (tersangka) yang di Indonesia sudah kami periksa semuanya,” ucap Djuhandhani Rahardjo Puro.
Sementara itu, untuk dua tersangka lain ER alias EW, 39, dan A alias AE, 37, yang berada di Jerman sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab, sudah dua kali pemanggilan tidak hadir.
“Kami panggil dia tidak datang, tapi dia tidak berada di Indonesia, kemudian unsur-unsur sudah dipanggil dua kali tentu saja kewajiban penyidik menerbitkan DPO,” terang Djuhandhani Rahardjo Puro.
Saat ini penyidik Dittipidum sedang berkoordinasi dengan Hubinter Polri untuk menerbitkan red notice terhadap kedua tersangka.
Kasus TPPO modus program magang di Jerman, merupakan modus baru yang berhasil diungkap Dittipidum Bareskrim Polri. Penyidikan dilakukan berdasar laporan dari KBRI Indonesia di Jerman dan empat mahasiswa yang menjadi korban. Dari keterangan KBRI Jerman, kata Djuhandhani, ada 33 universitas yang terlibat dalam program itu dengan mahasiswa yang tereksploitasi sebanyak 1.047 orang.
Selama mengikuti program tersebut tiga bulan, para mahasiswa yang menjadi korban bekerja tidak sesuai bidang keilmuan, tapi bekerja sebagai buruh kasar. Dan pelaksanaan program magang ini tidak sesuai dengan kalender pendidikan di Indonesia. (Ant/KN)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin Rakor Persiapan Perayaan Idulfitri dan Cuti Bersama. (Prokopim PPU for MKN)
PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memastikan kondusifitas dalam perayaan Idulfitri 1445 Hijriah. Dalam hal itu, berbagai persiapan pengawasan dan pengaman telah dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak.
Pemkab PPU telah menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pelaksanaan perayaan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah dan Cuti Bersama bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Rabu (3/2/24). Tampak hadir Sekda PPU Tohar, perwakilan Polres PPU dan Kodim 0913 PPU serta para pejabat di lingkungan Pemkab PPU.
Rakor ini membahas tentang langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.
Makmur mengingatkan salah satu hal yang menjadi perhatian terkait pengendalian inflasi dan pasokan bahan pangan. Berkaitan dengan itu, upaya yang dilakukan melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menunjukkan hasil signfikan.
“Yang saya khawatirkan mengenai lonjakan harga bahan pokok, tapi ternyata hasilnya bagus. Namun, tetap lakukan langkah-langkah yang antisipatif, jangan sampai terjadi baru kita ribut. Cek sejauh mana ketersediaan pangan,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menyampaikan kepada Dinas Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol PP untuk saling bersinergi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
“Diantisipasi rumah-rumah yang ditinggal mudik, bagi lurah, Babinsa, Babinkamtibmas dan camat, di cek dan diingatkan warga untuk menghindari terjadinya kebakaran,” terang Makmur.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya mengantisipasi lonjakan pengunjung di tempat-tempat wisata. Serta kelancaran dan keamanan lalu lintas saat arus mudik terutama angkutan penyeberangan laut seperti speedboat.
“Kalau kita naik speedboat wajib memakai baju pelampung, itu harus dibudidayakan di masyarakat, diwajibkan pakai baju pelampungnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan ke pada masyarakat khususnya saat libur cuti bersama.
“RSUD di Penajam dan di Sepaku serta seluruh puskesmas harus bersinergi. Seluruh perangkat daerah harus ikut bertanggung jawab dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban,” tutup Makmur. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
KEHADIRAN Rumah Cokelat di Desa Lung Anai, Kutai Kartanegara (Kukar) disebut memiliki potensi yang besar dan beragam. Mencakup berbagai aspek yang meliputi pariwisata, ekonomi lokal, pengembangan produk, pendidikan dan pelatihan, dan promosi budaya.
Dengan potensi yang dimilikinya, Rumah Cokelat Desa Lung Anai tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi simbol penting bagi pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata di daerah tersebut.
Ketika memasuki Rumah Cokelat, aroma manis dari cokelat segar menyambut pengunjung dengan hangat. Di dalam, terdapat berbagai produk cokelat lokal yang dibuat secara tradisional oleh penduduk setempat. Mulai dari cokelat batangan, cokelat bubuk, hingga kue-kue cokelat yang lezat, semuanya diproduksi dengan cinta dan keahlian yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.
Penduduk desa Lung Anai menceritakan keunikan Rumah Cokelat ini bermula dari upaya mereka untuk mengembangkan potensi alam yang melimpah di sekitar mereka. Cokelat adalah komoditas yang melimpah di daerah ini, namun mereka ingin menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekadar biji cokelat mentah. Dengan kreativitas dan semangat wirausaha, mereka berhasil menciptakan tempat ini sebagai destinasi wisata yang menarik minat wisatawan dari dalam dan luar negeri.
Tidak hanya sebagai tempat untuk menikmati dan membeli produk cokelat berkualitas tinggi, Rumah Cokelat juga menjadi pusat pembelajaran bagi para pengunjung. Mereka dapat belajar tentang proses pembuatan cokelat mulai dari biji hingga menjadi produk jadi, serta berpartisipasi dalam berbagai workshop dan kegiatan yang diselenggarakan di sini.
Rumah Cokelat bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati makanan manis, tetapi juga merupakan cermin dari semangat gotong royong dan kearifan lokal masyarakat Desa Lung Anai. Dengan menggabungkan warisan budaya mereka dengan potensi alam yang melimpah, mereka telah menciptakan sesuatu yang tak ternilai harganya: sebuah pengalaman yang memanjakan lidah sambil merasakan kehangatan keramahan lokal. (kn)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menyerahkan bingkisan Ramadan pada masyarakat saat Safari Ramadan. (Prokopim PPU for MKN)
PPU – Menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) beserta jajaran rutin merayakan momen kebersamaan dengan menggelar acara sahur dan buka puasa bersama masyarakat. Kegiatan Safari Ramadan dan Sahur Road Show yang dilaksanakan ini mendapatkan apresiasi tinggi dari banyak pihak.
Kegiatan-kegiatan itu digelar di setiap kecamatan, desa dan kelurahan. Respons positif dari masyarakat dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada diraih. Pun dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU yang memberikan apresiasinya.
Kepala Kemenag PPU, Muhammad Syahrir saat ditemui di ruang kerjanya memberikan pernyataan, bahwa Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, yang juga menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah pada Direktoral Jenderal Otonomi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) hadir di PPU memberikan banyak perubahan yang signifikan dalam pembangunan daerah. Menilai bahwa apa yang dilakukan itu tulus atas inisiatif menggelar berbagai kegiatan dalam mengisi momentum Ramadan.
“Beliau selalu menyampaikan bahwa kita harus bergerak cepat bukan hanya di pemerintah daerah tapi juga di masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/4/2024).
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian agama yang merupakan instansi vertikal sangat mendukung apa yang Pj.Bupati lakukan untuk kepentingan daerah. Salah satunya kegiatannya safari ramadan buka puasa dan sahur bersama masyarakat yang dilakukan di masjid, pondok pesantren, dan di rumah warga hal ini membawa dampak yang positif.
Karena seorang pimpinan daerah bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Mendengarkan keluh kesah, harapan dan permintaan langsung ke pada bupatinya.
“Seperti pondok pesantren al, Banjari ketika beliau datang berbuka puasa bersama, pengurus pondok menyampaikan keluhan soal air bersih, saat itu juga beliau respon dan langsung menghubungi direktur PDAM untuk segera mengalirkan air ke pondok pesantren tersebut, disaat itu langsung dilaksanakan,” terang Syahrir.
Terkait adanya respon negatif dari warga, Syahrir menanggapi hal yang biasa karena itu adalah dinamika kita bermasyarakat. Yang jelas kegiatan sahur dan buka puasa bersama masyarakat, menumbuhkan rasa persaudaraan yang sudah diatur dalam agama islam, adanya ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama anak bangsa) dan ukhuwah Basyahriyah (Persaudaraan sesama manusia) secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan aspek khusus lainnya.
“Kita juga diajarkan untuk membangun daerah harus bersama-sama bergandengan tangan tanpa memandang agama, kemudian kita juga menjaga kerukunan, keharmonisan dalam bingkai keagamaan supaya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain,” tegasnya.
Senada, tanggapan yang hangat diberikan para camat, baik Babulu, Penajam, Waru, dan Sepaku serta masyarakat setempat. Acara ini dianggap sebagai langkah positif dalam mempererat hubungan pimpinan daerah dan warga masyarakat.
Camat Babulu, Kansip menyampaikan respon masyarakat babulu dan apresiasinya atas inisiatif Pj Bupati PPU yang telah mengadakan kegiatan ini. Ia juga menambahkan bahwa acara tersebut merupakan contoh nyata dari kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
“Masyarakat sangat senang dalam kegiatan tersebut, bahkan ada beberapa warga yang ingin rumahnya di pakai tempat untuk sahur bersama,” ucapnya.
Sementara Camat Penajam, Dahlan juga mengekspresikan kegembiraanya atas partisipasi aktif masyarakat dalam sahur dan buka puasa bersama. Ia menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah menciptakan suasana kebersamaan dan solidaritas di tengah-tengah masyarakat.
“Yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan warga,” sebutnya.
Kemudian juga tanggapan positif juga datang dari Ormas Orang Indonesia (OI) PPU. Yang merasa senang dan menyambut baik dan bangga atas perhatian yang diberikan oleh Pj Bupati PPU.
Kegiatan sahur dan buka puasa bersama ini diharapkan menjadi tradisi yang terus di lakukan di PPU. Sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk mendengar, memperhatikan, dan turut serta dalam sosial dan keagamaan masyarakat.
“Karena masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan beliau untuk menyampaikan keluhan, masukan dan lainnya secara langsung,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat mengikuti zoom meeting dalam rangka persiapan kegiatan Latsitardanus ke-44, Kamis (4/4/2024)
PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) siap menerima peserta Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIV Tahun 2024 di Kaltim.
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengikuti Zoom Meeting dalam rangka persiapan kegiatan Latsitardanus ke-44, Kamis (4/4/2024). Kegiatan diadakan di Ruang Rapat Bupati PPU bersama Sekkab PPU, Tohar, dan perwakilan Forkopimda, serta camat, lurah, dan kepala desa.
Sebagai salah satu wilayah yang akan menjadi tempat pelatihan, Makmur menyampaikan kesiapannya dan menyambut baik kedatangan peserta ini.
“Saya menyambut baik kehadiran dari 400 orang tunas bangsa yang mungkin diantara kalian nanti akan menggatikan Penjabat, Kapolres, Kodim, ataupun Bupati di Kabupaten PPU,” ucapnya.
Tak hanya pemerinatah daerah, ia juga menegaskan masyarakat Benuo Taka juga dipastikan siap menerima peserta di tengah kehidupan sosial. “Menurut saya, dari aspek kesiapan masyarakat sudah menerima kehadiran peserta Latsitardanus,” sambungnya.
Latsitarda ke 44 di PPU akan di tempatkan di tiga kecamatan. Yaitu Penajam, Waru dan Babulu. Peserta Latsitardanus ke 44 diikuti oleh taruna Akmil, Akademi Aangkatan Laut dan Udara, Akpol, Praja IPDN, Taruna Poltek SSN, Kadet Unhan dan Mahasiswa Wilayah Kaltim.
Latsitarda Nusantara merupakan kegiatan yang diadakan setiap Tahun sebagai bentuk pembinaan kepada para taruna wreda. Latihan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan fisik dan membentuk karakter, integritas, serta kepemimpinan para peserta.
“Dan yang terpenting saya sampaikan bagaimana kehadiran peserta latihan nanti dapat menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan generasi muda,” tutup Makmur. (ADV/Humas/SBK)
Foto: Dinas KUKM Perindag PPU saat melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. (Prokopim PPU for MKN)
PPU – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Penajam Paser Utara (PPU) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. PKS tersebut mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.
Penandatanganan itu di helat di ruang Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Rabu (3/4/2024). Kesepakatan ini merupakan keberlanjutan atas kerja sama yang sudah dilakukan sejak lima tahun lalu hingga sekarang.
Kepala Dinas KUKM Perindag PPU Margono Hadi Sutanto mengatakan perjanjian kerjasama tera ini dilakukan karena salah satu layanan wajib pemerintah kepada masyarakat dalam hal yang membutuhkan jasa tera. Jadi sudah seharusnya Pemkab PPU sudah bisa memberikan pelayanan tera sendiri.
Hanya saja ada beberapa yang belum terpenuhi dan kedepannya akan penuhi untuk pelayanan tersebut. “Rencananya pada tahun ini, seperti alat alat tera akan dipenuhi, sedangkan mengenai tenaga tera kita (Dinas terkait) sudah ada tinggal melengkapi peralatan. Sehingga nanti PPU bisa melakukan pelayanan tera itu sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan saat ini Dinas KUKM Perindag PPU telah menyusun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) . Tentunya untuk ke depan Pemkab PPU sudah bisa melakukan layanan tera sendiri.
“Nah sambil menunggu proses itu gak mungkin kan layanan tera ini kita hentikan. Karena kita belum siap dan masih dalam proses, jadi tidak mungkin juga untuk mengabaikan layanan-layanan yang membutuhkan layanan tera,” jelasnya.
Margono menargetkan pada 2024 mendatang, pihaknya sudah siap melakukan tera secara mandiri. “Untuk target kita sendiri di tahun depan sudah harus bisa melayani tera sendiri,” pungkasnya. (ADVDiskominfoPPU/SBK)
Pj Gubernur Akmal Malik saat mutasi pejabat Pemprov Kaltim.
Catatan Rizal Effendi
PARA pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), dan Pemkot Balikpapan serta kabupaten/kota lainnya sudah bisa tenang. “Hantu” mutasi tak bisa menghantui lagi. Sebab, terhitung 22 Maret 2024 lalu, semua kepala daerah termasuk para penjabat (Pj) tidak boleh lagi melakukan mutasi atau penggantian pejabat.
Kenapa tak bisa lagi melakukan mutasi? Mendagri telah mengeluarkan surat edaran nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 tentang Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia.
Dalam surat Mendagri itu disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak sudah ditetapkan pada 22 September 2024. Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.
Dengan begitu, 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terhitung adalah tanggal 22 Maret 2024. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka mulai tanggal tersebut (22 Maret 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat, kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri.
PKPU Nomor 2 ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Berdasarkan SE Mendagri tersebut, sanksi kepada kepala daerah yang melanggar yakni pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila dia merupakan calon petahana. Bagi yang bukan petahana akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan penggantian pejabat yang mendapat izin tertulis dari Mendagri adalah dalam kasus jika pejabatnya meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan, karena pejabatnya melakukan perbuatan pidana sehingga ditangkap dan ditahan atau jabatan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.
Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan memedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Untuk penggantian pejabat dengan persetujuan Mendagri terdiri dari pejabat struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya (setara eselon I), PPT Pratama (setara dengan jabatan struktural eselon II), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Termasuk juga Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah.
Kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak juga tidak bisa otomatis melakukan penggantian pejabat ASN setelah dia dilantik. Dalam Surat Edaran Mendagri juga ditegaskan setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak, maka pelaksanaan penggantian pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, yang menegaskan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat mutasi pejabat Pemkab PPU. Wali Kota Rahmad Mas’ud saat memutasi pejabat Pemkot Balikpapan.
TIMBULKAN KEGADUHAN
Menyusul keluarnya SE Mendagri, proses mutasi di beberapa daerah terhenti dan tertunda. Misalnya di Pemkot Makassar, Wali Kota Danny Pomanto terpaksa menunda pelantikan 7 PPT Pratama hasil seleksi lelang jabatan yang sudah dilakukannya.
“Pelantikan sedianya dijadwalkan pada Senin (1/4) lalu, tapi karena ada SE Mendagri itu, maka terpaksa kita tunda sambil menunggu surat persetujuan Mendagri,” kata Danny kepada awak media.
Berkaitan dengan penggantian pejabat ini, banyak pihak yang menyorot kasus di Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan. Karena belakangan penggantian pejabat di tempat tersebut menimbulkan kegaduhan.
Gara-gara rotasi yang dilakukan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terhadap 8 kepala dinas, Akmal dilaporkan Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) ke Presiden Jokowi karena dianggap meresahkan. Bahkan FSTMK meminta Presiden agar menarik Akmal kembali ke jabatan sebelumnya sebagai dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Sebelumnya anggota DPD RI dapil Kaltim, Nanang Sulaiman mengingatkan Akmal agar tidak melakukan mutasi. Tapi Akmal dengan alasan sudah mendapat izin dari Mendagri, BKN dan KASN, pada 21 Maret tetap melakukan rotasi terhadap 8 kepala dinas. Sehari sebelum berlakunya larangan penggantian pejabat karena Pilkada Serentak.
Apakah Akmal masih punya peluang melakukan mutasi? Sepertinya masih ada satu, yaitu pada jabatan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang saat ini masih kosong dan dirangkap oleh salah satu asisten. Mekanisme pengisiannya tentu melalui lelang jabatan. Setelah itu sampai berakhir masa jabatan Pj tidak bisa lagi dilakukan penggantian pejabat.
Gaduh juga terjadi di PPU. Sebanyak 13 kepala sekolah (kepsek) yang didemosi (diturunkan jadi guru biasa) oleh Pj Bupati Makmur Marbun menimbulkan reaksi keras. Para kepsek itu tidak bisa menerima. Selain melakukan gugatan melalui PTUN, mereka juga melapor kepada Mendagri. Alasannya karena kinerja mereka cukup baik dan tidak pernah mendapat sanksi jabatan.
Mutasi terakhir dilakukan Marbun pada 23 Februari lalu. Ada 20 pejabat eselon II terlibat pergeseran. “Saya butuh pejabat yang bisa mem-back up dan membantu saya dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan di daerah ini,” katanya beralasan.
Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin bereaksi. “Kami melihat beberapa pergeseran yang terjadi terlalu dini, ada yang belum sampai 6 bulan. Hal itu mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi kinerja dan keputusan mutasi,” tandasnya.
Sebelumnya awal Januari, Marbun juga melakukan mutasi terhadap 109 pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV). Mutasi berlangsung tegang karena banyak yang menolak. Terpaksa pengamanan diperketat, sampai melibatkan aparat Polres PPU dan Kodim 0913/PPU. Padahal mutasi dihadiri Pj Gubernur Akmal Malik.
Yang lebih gaduh lagi mutasi yang terjadi di Pemkot Balikpapan. Ada yang baru sehari digeser lagi. Ada yang belum mendapat izin sudah dilantik dan terpaksa dikembalikan lagi. Ada Plt sampai setahun lebih. Ada yang tadinya untuk pejabat karier diganti dari swasta. Nepotisme keluarga, daerah dan politik sangat kental. Waktu pelantikan juga dadakan, sehingga banyak pejabat selalu bawa baju Korpri tiap hari untuk mengantisipasi.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sampai memberikan perhatian khusus soal mutasi di Pemkot Balikpapan. Mereka mengirim surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ada pelanggaran mutasi di Pemkot Balikpapan. Prosesnya carut marut,” kata Sekjen MAKI Komaryono seperti diberitakan kantor berita RMOLJATIM.
Mutasi terakhir dilakukan Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) pada 18 Maret lalu. Ada 5 PPT Pratama digeser. Masih menyisakan kekosongan di jabatan kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota (DPPR) serta Diskominfo. Ini masih mungkin diisi RM lewat lelang jabatan, setelah itu tutup buku sampai wali kota baru dilantik. Pelantikan kepala daerah baru kemungkinan dilakukan serentak awal 2025.
Bukan urusan mutasi saja yang gaduh di Pemkot Balikpapan, juga pengisian jabatan wakil wali Kota, yang hampir tiga tahun tidak terisi sejak wawali terpilih Thohari Aziz meninggal dunia sebelum dilantik. Itu sudah!!! (*)
Proses produksi di Rumah Cokelat Lung Anai. (istimewa)
KUTAI KARTANEGARA – Rumah Cokelat Lung Anai sebagai binaan PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kutai Kartanegara (Kukar) sukses menjadi ikon industri lokal di Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu. Hal ini dibuktikan melalui produk cokelat berkualitas tinggi yang baru-baru ini menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, Selasa (2/4/2024).
Manager External Relation & Community Development MHU Yonathan Bagus mengatakan, keberhasilan Rumah Cokelat ini tak lepas dari kegigihan warga Desa Lung Anai dalam mengembangkan dan memberdayakan tanaman kakao. Warga setempat yang mayoritas merupakan suku Dayak mengolah bahan mentah kakao menjadi cokelat batangan dan cokelat kemasan dengan cita rasa premium.
“Pencinta cokelat kini dapat menikmati kelezatan cokelat khas bumi Borneo dari Desa Lung Anai yang terjamin kualitas dan cita rasanya,” sebutnya.
Dikatakan, Rumah Cokelat Lung Anai bukan hanya menghadirkan produk cokelat berkualitas dan halal. Melainkan turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Program binaan yang diinisiasi oleh MHU ini membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar Lung Anai.
Bantuan yang diberikan oleh MHU meliputi berbagai hal, seperti dukungan perbaikan fasilitas produksi. Bangunan rumah cokelat yang sebelumnya terkesan sederhana kini dikembangkan menjadi sebuah tempat produksi yang lebih modern dan fungsional, sesuai dengan standar keamanan dan sanitasi yang diperlukan.
MHU, sambung Yonathan, turut memberikan bantuan pengembangan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop bagi karyawan Rumah Cokelat. Mulai dari manajemen usaha hingga teknik pengolahan cokelat yang lebih baik. Hal ini diharapkan meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, serta membantu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat desa.
“Untuk mengembangkan pemasaran dan distribusi produk Rumah Cokelat, kami turut membantu memperluas pasar produk cokelat olahan Desa Lung Anai baik di tingkat lokal maupun nasional,” tegas Yonathan.
Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang erat antara MHU, masyarakat, pemerintah setempat dan beberapa pihak lain, Rumah Cokelat Lung Anai diharapkan terus menjadi sumber kebanggaan dan daya tarik bagi daerah ini. Serta memberikan dampak positif yang nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (kn)
TANJUNG REDEB – Wacana tukar guling yang dimohonkan salah satu perusahaan tambang pada ruas jalan provinsi di Gurimbang, serta segmen jalan Prapatan-Sultan Agung, kembali menuai komentar dari Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Madri menyebut, terlepas dari segala persoalan yang akan ditimbulkan dalam proses tukar guling, ia meminta agar Pemkab Berau duduk bersama masyarakat dan stakeholder terkait untuk mensosialisasikan rencana tersebut.
“Jangan lakukan apapun dulu sebelum masyarakat diberi tahu, termasuk kemarin survei lapangan itu. Harusnya masyarakat duluan yang tahu, baru ada tindakan-tindakan seperti itu. Pemkab harusnya mengajak masyarakat duduk bersama,” ujarnya.
Dikatakannya, sebagai kepala daerah, seharusnya Bupati Berau adalah orang yang paling harus mengetahui rencana-rencana apapun yang berkaitan dengan Kabupaten Berau.
“Jangan sampai bupati bilang tidak tahu atau tidak update, wajib bagi kepala daerah mengetahui apa saja rencana yang akan dilakukan untuk daerahnya,” ucapnya.
Lanjut Madri, jika dalam rencana tersebut masyarakat tidak dilibatkan, hal itu berarti sebuah pelanggaran.
Sebab segala rencana aktivitas pertambangan, akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang ada di Bumi Batiwakkal.
“Kalau masyarakat tidak dilibatkan, artinya itu pelanggaran. Dampak langsungnya pasti masyarakat yang merasakan, jadi keterlibatan masyarakat sejak awal, termasuk mengetahui rencana ini juga penting,” pungkasnya. (ADV/KN)
