Beranda blog Halaman 991

Dirut PT Timah Tegaskan Tidak Terlibat Kasus Korupsi Timah

0
Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal

JAKARTA – Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Ahmad Dani Virsal menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

“Saya sendiri terbuka dan memastikan saya tidak terlibat dalam kejadian yang terjadi selama ini dari 2015–2022, yang sedang diangkat Kejagung,” ujar Ahmad Dani dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Dani menjelaskan bahwa PT Timah sudah mereformasi organisasi sejak Januari 2024 dengan penataan kembali tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), serta kewenangan.

“Banyak hal yang kami potong untuk memperbaiki percepatan komunikasi delegasi dan keputusan mempercepat layanan masyarakat kita, hubungan kerja sama dengan penambang masyarakat,” tuturnya.

Selain mereformasi organisasi, Dani juga mengatakan bahwa PT Timah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa sistem internal dalam rangka mempercepat keputusan dan memberikan kepastian.

“Sehingga apa yang kami jadikan produk itu bisa terukur dan tertelusuri dengan baik dari mana asal-usul dan ke mana produk yang akan kami jual,” ujar Dani.

Pernyataan tersebut terkait dengan perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Pada Rabu (27/3), Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan HM sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selain HM, juga terdapat sejumlah pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RL selaku General Manager (GM) PT TIN; BY selaku mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Kemudian, tersangka TN alias AN; tersangka AA.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. (Ant/KN)

Gunung Marapi Hembuskan Abu Vulkanik Setinggi 1,5 Kilometer

0
Kolom abu vulkanik tampak membumbung akibat aktivitas erupsi yang terjadi pada Gunung Marapi di Sumatera Barat, Rabu (3/4/2024). (ANTARA/HO-PVMBG)

JAKARTA – Gunung Marapi yang berada di Sumatera Barat (Sumbar) menghembuskan abu vulkanik setinggi 1,5 kilometer akibat aktivitas erupsi yang terjadi pagi ini pukul 09.30 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Marapi Ahmad Rifandi mengatakan kolom abu vulkanik itu tampak berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut.

“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 milimeter dan durasi 46 detik,” ujarnya dalam laporan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta masyarakat untuk tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi.

Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lembah atau bantaran sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu waspada terhadap potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi, terutama saat musim hujan.

Gunung Marapi yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut (mdpl) secara administratif terdapat di dalam wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar.

Karakter erupsi Gunung Marapi adalah eksplosif dan juga efusif. Titik erupsinya tidak selalu terjadi pada kawah yang sama, tetapi bergerak membentuk garis lurus dengan arah timur hingga barat daya antara Kawah Tuo hingga Kawah Bongsu.

Sejak awal tahun 1987 sampai sekarang erupsi Gunung Marapi bersifat eksplosif yang berpusat di Kawah Verbeek. Aktivitas erupsi biasanya disertai suara gemuruh dengan produk erupsi dapat berupa abu, pasir, lapili, dan terkadang juga diikuti oleh lontaran material pijar dan bom vulkanik.

Gunung Marapi dipantau secara visual dan instrumental dari Pos Pengamatan Gunung Api yang berada di Jalan Prof Hazairin Nomor 168 Bukit Tinggi, Sumbar.

Taiwan Diguncang Gempa Magnitudo 7,5, Warga di Okinawa Langsung Dievakuasi

0
Gambar yang diambil dari video yang ditayangkan TVBS menunjukkan sebagian bangunan roboh di Hualien, Taiwan, usai gempa pada Rabu (3/4) pagi (TVBS via AP)

JAKARTA – Gempa magnitudo 7,5 mengguncang wilayah Taiwan hingga menyebabkan gelombang tsunami membuat operasional Bandara Naha di wilayah Okinawa, Jepang, terganggu. Otoritas setempat memutuskan menghentikan sementara operasional bandara tersebut.

“Penerbangan dihentikan di bandara utama di wilayah selatan Jepang, Okinawa, pada hari Rabu karena peringatan tsunami yang dipicu oleh gempa bumi di Taiwan,” kata seorang pejabat pemerintah dilansir AFP, Rabu (3/4/2024).

Operasional Bandara Naha di Okinawa dihentikan mulai pukul 09.25 waktu setempat. Pemerintah akan mengalihkan penerbangan ke daerah Okinawa selama peringatan tsunami berlangsung.

Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan evakuasi untuk wilayah pesisir di prefektur selatan Okinawa setelah gempa bumi kuat yang memicu peringatan tsunami. Jepang menyebut tsunami setinggi 0,3 meter menerjang pulau Yonaguni.

Gelombang tsunami setinggi hingga 3 meter diperkirakan akan mencapai sebagian besar wilayah pantai barat daya Jepang, menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA). Peringatan itu muncul setelah gempa bumi sangat dangkal dengan kekuatan awal 7,5 SR terjadi di laut dekat Taiwan.

“Tsunami setinggi 30 cm mencapai Pulau Yonaguni pada pukul 09:18 (0018 GMT), kata JMA atau Badan Meteorologi Jepang, dilansir Reuters.

Gempa di Taiwan itu terjadi sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Gempa tersebut berpusat di Kota Hualien. (Dtc/KN)

Tanggapi Pemanggilan 4 Menteri oleh MK, Presiden Jokowi : Semua Akan Hadir Hari Jumat!

0
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (5/4) mendatang. Jokowi mempersilakan keempat menteri yang dipanggil untuk hadiri pemanggilan MK.

Adapun, empat menteri yang dipanggil MK yakni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Iya semuanya akan hadir, karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Jokowi enggan menjawab apakah memberikan arahan khusus kepada emlat menteri yang akan memberikan keterangan di MK. Namun, ia mengutarakan keempat menteri itu akan menyampaikan sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.

“Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat, ya,” ucap Jokowi.

Kepala negara enggan merespons lebih jauh terkait kewenangan MK, yang saat ini tengah menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024.

“Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK,” pungkas Jokowi. (JP/KN)

Bareskrim Polri Ikut Awasi Penyalahgunaan BBM Jelang Hari Raya Idulfitri

0
Ilustrasi

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menggelar koordinasi dengan para Kasubdit Dittipidsiber Bareskrim, Dirkrimsus dan Kasatreskrim Polda jajaran terkait pengawasan dan penegakan hukum penyalahgunaan BBM. Langkah ini diambil karena hari raya Idulfitri 1445 H sudah semakin dekat.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyampaikan, budaya mudik dan arus balik pada Lebaran dapat berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, salah satunya di bidang bahan bakar.

“Kesempatan ini dapat mendorong seseorang untuk mencari keuntungan dengan malakukan kecurangan dalam menjual BBM,” kata Nunung dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/4/2024).

Nunung mengatakan, modus operandi yang sering ditemui berupa modifikasi tangki kendaraan, manipulasi dispenser BBM dan mencampur zat pewarna ke Pertalite dijual dengan harga pertamax karena disparitas harga yang cukup tinggi.

Polri pun melakukan sidak ke SPBU-SPBU secara acak. Kegiatan ini menjadi penekanan kepada seluruh jajaran dan Bareskrim dalam rangka pengawasan dan pelayanan menjelang arus mudik hari raya idul fitri maupun arus balik.

“Lakukan pendataan jumlah SPBU di masing-masing wilayah, SPBU yang berada pada arus mudik dan arus balik serta mendata stok BBM di lokasi arus mudik dan arus balik,” jelasnya.

Selain itu, ia meminta jajaran melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin kepada para pihak yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.

“Melaksanakan sidak dan ambil sampel di SPBU-SPBU yang diindikasikan rawan terjadi kecurangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nunung menuturkan jajarannya harus melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Apabila penyelewengan BBM dilakukan sudah lebih dari 6 bulan, agar dikenakan pasal berlapis dengan undang-undang TPPU.

“Terapkan manajemen media segala upaya yang telah dilaksanakan baik pre-emtif, preventif ataupun represif dengan memviralkan melalui media lokal, regional maupun nasional yang diharapkan memberikan edukasi dan rasa aman kepada masyarakat,” pungkasnya. (JP/KN)

Menkeu Sri Mulyani Siap Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024

0
Menteri Keuangan, Sri Mulyani

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons pemanggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHP) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Menkeu mengaku siap hadir jika ada undangan resmi.

Meski mengaku belum mendapat undangan resmi, Sri Mulyani mengetahui bahwa panggilan itu direncanakan dilakukan pada Jumat (5/4/2024).

”Kalau ada undangan resmi, insya Allah datang,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Selain Sri Mulyani, empat menteri diminta hadir untuk menjadi saksi. Yakni Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Kemudian, MK juga memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

”Hari Jumat (5/4/2024) akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasar hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Suhartoyo menjelaskan, keterangan empat menteri dan DKPP tersebut penting untuk didengar oleh mahkamah. Dia menepis bahwa pemanggilan tersebut untuk mengakomodir pemohon PHPU Pilpres 2024. Yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

”Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak. Jadi semata-mata untuk mngakomodir kepentingan para hakim,” ungkap Suhartoyo. (JP/KN)

Presiden Jokowi Bantah Disebut Ingin Rebut Posisi Ketum PDI Perjuangan

0
Presiden RI Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo membantah soal isu dirinya yang disebut ingin merebut posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Saat menanggapi pertanyaan awak media soal isu tersebut, Presiden Jokowi sempat bergurau dengan menyebutkan soal posisi sebagai ketua umum partai lain.

“Bukannya Golkar?” jawab Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut, Presiden Jokowi lantas membantah berbagai isu terkait dengannya yang ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut … masa semua mau direbut semuanya? Jangan … jangan seperti itu,” kata Presiden.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan  Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Jokowi menginginkan kursi ketua umum yang kini masih diduduki Megawati Soekarnoputri.

Menurut Hasto, upaya tersebut ditempuh karena Presiden Jokowi ingin mempertahankan kepemimpinannya. (Ant/KN)

Mahyudin, Menyusul Balikpapan?

0
Mahyudin menyampaikan kesiapannya jadi cagub Kaltim.

Catatan Rizal Effendi

WAKIL Ketua DPD RI Dr H Mahyudin berbuka puasa dengan  sejumlah tokoh masyarakat. Acaranya berlangsung di Hotel Bluesky Balikpapan, Selasa (2/4) kemarin. Cukup meriah, maklum yang mengundang siapa dulu.

Ini juga bukan acara buka puasa biasa. Ada maksud lain dari sohibul hajat. Mahyudin, mantan bupati Kutai Timur (Kutim) ini lagi berniat mengikuti pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2024. Hal itu dia sampaikan kepada undangan sembari meminta doa restu.

“Saya mohon doa restunya, setelah salat istikharah, petunjuk dari guru dan kiai dan restu dari ibu, saya memutuskan akan mengikuti kontestasi Pilgub Kaltim 2024,” ujar Mahyudin yang langsung mendapat aplaus  para undangan.

Menurut tokoh kelahiran Tanjung, Kalsel, 54 tahun silam itu, sebenarnya dia sudah ingin istirahat bergelut di bidang politik. “Sudah 24 tahun saya berkiprah, maunya sekarang fokus beternak dan tanam sawit.  Tapi ternyata ada panggilan yang membuat saya harus kembali,” jelasnya.

Mantan ketua Golkar dan wakil ketua MPR ini mengatakan, dia akan mengusung tema “Kaltim KEREN.” Itu akronim dari Kolaboratif, Ekonomi Maju Berkeadilan, Religius dan Bersatu, Enterpreneurship  dan Lingkungan Nyaman. Sekaligus untuk memoles Kaltim benar-benar keren untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketika ditanya wartawan perahu apa yang dia pakai? Mahyudin bersama timnya masih melakukan penggodokan. Bisa  menempuh jalur perseorangan, tapi bisa juga menggunakan jalur partai. “Segera saya putuskan termasuk soal calon wagub sebagai pendamping,” jelasnya.

Cara yang ditempuh Mahyudin ini, sama dengan apa yang dilakukan mantan gubernur Isran Noor. Menggunakan jalur perseorangan, tapi juga tetap melakukan pendekatan kepada partai. Malah Tim Perseorangan Isran sudah bergerak lebih dulu di 10 kabupaten/kota untuk mengumpulkan surat dukungan (surduk) dengan cara mengumpulkan KTP warga. Laporan dari ketua tim, Isran menyebutkan sudah 100 ribu yang berhasil dikumpulkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sudah mengumumkan syarat  yang harus disetor jika lewat perseorangan. Yaitu 236.185 surduk. Itu sama dengan 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) yang jumlahnya 2.778.644 pemilih.

Mahyudin mengaku optimis bisa meraup surduk atau dukungan partai. Dia cukup dikenal oleh pimpinan partai di pusat termasuk dengan Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Insyaallah jika Allah merestui dan masyarakat mendukung, ada jalan untuk saya,” katanya.

Jika melihat jadwal Pilkada Serentak 2024 yang ditetapkan KPU, maka calon yang melalui jalur perseorangan harus bekerja keras dan cepat. Waktu yang disediakan KPU untuk mengumpulkan surduk dan verifikasi mulai 5 Mei nanti sampai 19 Agustus. Sebab, 24 Agustus sudah waktu pendaftaran dan 27 November hari pencoblosan.

Nama cagub Kaltim yang sudah beredar, selain Mahyudin dan Isran Noor, juga Rudy Mas’ud, anggota DPR RI, yang juga ketua DPD Golkar Kaltim. Rudy tidak repot-repot mencari perahu, sebab hasil Pileg 2024, Golkar meraup 15 kursi di DPRD Kaltim. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam Pilgub.

Partai lain tidak bisa melenggang sendiri. Mereka harus koalisi. Pada Pileg 2024, Gerindra menjadi pemenang kedua dengan meraih 10 kursi, PDIP 9 kursi, PKB 6 kursi. PAN  dan PKS sama-sama 4 kursi, Nasdem 3 kursi serta Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi.

Sementara itu, PDIP dan Demokrat Kaltim secara resmi membuka pendaftaran untuk mereka usung dalam Pilgub nanti. PDIP menjadwalkan 1 April sampai 15 Mei. Sedang Demokrat memulai pendaftaran 29 Maret lalu.  Pendaftaran juga terbuka untuk mereka yang berniat menjadi wali kota dan bupati.

Dalam keterangan kepada media, Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin menyatakan, partainya siap berkoalisi dengan partai lain dan akan menyodorkan nama kadernya sebagai calon wakil gubernur (cawagub).

Jika Isran dan Mahyudin lolos dalam jalur perseorangan, ini sejarah baru. Sebab, selama ini belum pernah ada cagub Kaltim melalui jalur seperti ini. Dalam Pilgub sebelumnya, semua menggunakan perahu partai dan gabungan partai.

PILWALI BALIKPAPAN

Sementara itu dalam Pilwali Balikpapan 2024 juga terdengar ada calon yang akan menggunakan jalur perseorangan. Ini untuk mengantisipasi jika Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM) sebagai petahana kembali melakukan aksi “borong partai.”

Dr Agung Sakti  Pribadi dari Universitas Mulia setuju perlunya ada calon independen untuk Pilwali Balikpapan. Langkah ini cukup baik agar kasus 2020 tidak terulang lagi, di mana RM melawan “Kotak Kosong.”

Selain untuk mengantisipasi aksi borong partai, juga bisa mengetes komitmen warga atau pemilih apakah benar-benar ingin perubahan atau tetap dalam suasana sekarang. “Kalau mau perubahan, ya dukung calon independen yang lagi berjuang,” kata Agung, mantan ketua Partai Demokrat, yang juga saat ini memangku jabatan anggota Dewan Kehormatan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia)  Wilayah Selatan.

Agung melalui Peradi tengah melakukan gugatan citizen lawsuit  (gugatan masyarakat) ke Pengadilan Negeri (PN) karena kosongnya jabatan wakil wali kota Balikpapan yang sudah hampir 3 tahun. “Kita menuntut segera diisi karena merugikan pemerintahan dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, masa jabatan RM (termasuk kepala daerah lainnya) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir pada saat dilakukan pelantikan wali kota yang baru hasil Pilkada serentak. Karena pencoblosan berlangsung November nanti, maka ada kemungkinan pelantikan berlangsung di awal tahun 2025. Selama kampanye Pilwali nanti, RM mengajukan cuti.

Dalam Pilwali Balikpapan tahun 2011, ada paslon yang berani maju lewat jalur perseorangan, yaitu pasangan suami istri dr Abdul Hakim – Wahidah. Mereka lolos karena berhasil mengumpulkan 55.068 surduk dari 44.548 yang dipersyaratkan. Pada Pilwali 2024, syarat kebutuhan surduk hampir sama, sekitar 45 ribuan.

Tempo hari purnawirawan perwira menengah Kodam, Letkol Caj Solahuddin Siregar, yang dikenal juga sebagai ustaz mau mencoba jalur ini pada Pilwali Balikpapan 2020. Tapi dia gagal, karena KTP yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat minimal.

Melihat hasil Pileg 2024, hanya Golkar yang bisa mengusung calon dengan perahu sendiri. Mereka memborong 16 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan. Lebih dari 9 kursi yang dipersyaratkan untuk mengajukan calon wali kota.

Sedang partai lain terpaksa harus koalisi. Hasil Pileg 2024,   Nasdem memperoleh 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PDIP dan PKB sama-sama 4 kursi, PKS 3 kursi, Hanura dan PPP sama-sama 2 kursi serta Partai Demokrat hanya 1 kursi.

Dari 8 partai yang ada itu, baru Nasdem yang ada tanda-tandanya mengajukan calon. Tersiar kabar Ketua Nasdem Balikpapan Ahmad Basir (AHB) akan maju. Nasdem tinggal mencari 2 kursi. Itu bisa merangkul PDIP, PKB atau PKS.

Sejauh ini memang belum terdengar kuat siapa-siapa yang bakal maju sebagai cawali menantang petahana? Dari pembicaraan yang ada, selain AHB disebut-sebut nama Farhat Brachma (Staf Khusus Wakil Presiden), drg Syukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan) dan Adam Sinte (anggota DPRD Kaltim).

Farhat adalah kader PDIP. Jika jadi maju, ada kemungkinan dia menggunakan perahu partai berkoalisi dengan partai lain. Syukri dari PKS hijrah ke Partai Gelora. Sedang Adam dari Partai Hanura. Apakah Syukri dan Adam menggunakan jalur partai, sepertinya tidak gampang. Karena itu bisa jadi mereka memilih alternatif kedua, jalur perseorangan.

Beberapa hari lalu saya ada baca di WA Group pernyataan seseorang yang cukup menarik tentang prototif wali Kota Balikpapan ke depan, periode 2024-2029. Dia bilang: “Kita perlu punya orang pintar seperti Pak Imdaad, tegas seperti Pak Tjutjup, gaul seperti Pak Rizal dan kaya seperti Pak Rahmad. Itu baru bisa Balikpapan lebih baik.” Ayo siapa yang berani maju?. (*) 

Desa Loa Lepu di Kutai Kartanegara Terus Tingkatkan Koordinasi dengan Pemerintah untuk Pembangunan

0
Foto : Sekdes Loa Lepu Rudian Noor.

TENGGARONG – Desa Loa Lepu, yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pembangunan wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa, Rudian Noor, saat menerima kunjungan dari wartawan KoranNusantara.com.

“Iya kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait baik itu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Anggota Dewan,”(DPRD),” akunya.

Rudian Noor menyatakan bahwa pendapatan anggaran yang tersedia pada APBDes Desa Loa Lepu seharusnya cukup untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, namun masih kurang memadai terutama dalam infrastruktur.

Oleh karena itu, setiap orang dalam perumusan kebijakan desa berupaya keras untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik saat ini maupun ke depan.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan tersebut, Desa Loa Lepu secara aktif membuka akses untuk melibatkan pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, anggota DPRD, dan pihak terkait lainnya. “Mangkanya kami juga bekerjasama dengan masyarakat didorong untuk turut serta dalam merumuskan usulan pembangunan yang prioritasnya ditentukan berdasarkan kebutuhan lokal,”ungkapnya

Rudian Noor juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan ide dan proposal untuk kepentingan bersama. “Jadi untuk masyarakat kami pemerintah desa selalu membuka pintu untuk menerima usulan yang dapat memfasilitasi kepentingan dan permasalahan masyarakat, untuk di usulkan kepada pemerintah,”ujarnya.

Dalam konteks alokasi anggaran, Desa Loa Lepu mengutamakan pendekatan musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan. Meskipun anggaran Desa Loa Lepu terbatas, mereka berupaya mengalokasikan dana sebesar mungkin ke sektor yang dianggap paling penting, baik melalui pendanaan langsung dari negara, APBDes, maupun bantuan dari pihak terkait lainnya.

“Karena APBDes kita masih kecil kita berharap bantuan pembangunan dari pemkab dan melalui pokir pokir anggota Dewan, untuk pembangunan infrastruktur struktur terutama dan pembangunan sumber daya manusia,” tambahnya.

Dengan demikian, melalui kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Desa Loa Lepu terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.(adv)

Penulis : Hanafi

Tinjau Pasar Murah di Petung dan Gunung Seteleng, Makmur Pastikan Harga Komoditas Pokok Stabil

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat meninjau kegiatan operasi pasar murah, Selasa (2/4/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun meninjau langsung pelaksanaan Operasi Pasar Murah di dua wilayah, Selasa (2/4/2024). Dalam upaya memastikan kegiatan sekaligus memonitoring harga-harga komoditas pokok khusus di Kecamatan Penajam.

Ia didampingi Kepala Dinas KUKM, Perindg PPU, Margono Hadi Sutanto meninjau langsung kegiatan pasar murah yang digelar di Kelurahan Petung dan Kelurahan Gunung Seteleng, kecamatan Penajam. Kegiatan pasar murah ini merupakan yang kesekian kalinya digelar selama Ramadan, sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat benuo taka.

Dari pantauan, tercatat bahwa sejumlah harga kebutuhan bahan pokok yang dijual dalam pasar murah tersebut cukup stabil. Beberapa harga kebutuhan bahan pokok itu seperti beras premium di harga Rp 72 ribu per 5 kilogram, kemudian beras murah di harga Rp 52 ribu per 5 kilogram, minyak goreng diharga Rp 16.500 per liter, gula Rp 17 ribu per kilogram, bawang merah Rp 26 ribu per kilogram dan sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya masih cukup stabil.

Makmur mengatakan, bahwa pasar murah digelar sebagai penyeimbang harga kebutuhan bahan pokok. Khususnya selama menghadapi bulan suci Ramadan dan menuju Idulfitri yang dipastikan mengalami peningkatan.

“Kami melihat sejumlah harga kebutuhan bahan pokok yang ada dipasar murah ini harganya stabil dan sangat terjangkau. Animo masyarakat juga sangat tinggi untuk berbelanja di sini. Ini adalah bagian dari kepedulian kami kepada masyarakat PPU,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ketersediaan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat di PPU selama Ramadan hingga Idulfitri mendatang juga dipastikan aman. Hal itu berdasarkan survei yang selalu dilakukannya di pasar-pasar yang ada di PPU.

“Makanya saya selalu turun ke pasar-pasar untuk mengecek sejumlah harga kebutuhan bahan pokok disana. Dari sini saya juga dapat mengetahui bahwa kebutuhan bahan pokok kita hingga Idul Fitri mendatang tercukupi atau aman,” pungkas Makmur. (ADV/Humas/SBK)