JAKARTA – Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari mengatakan masyarakat Pulau Tagulandang yang berada di radius 6 kilometer mengevakuasi diri sendiri setelah erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.

“Kendala terbesar kami adalah mengevakuasi masyarakat pada malam hari ini,” katanya dalam jumpa pers daring, seperti dilansir dari Tempo, Rabu (17/4/2024) malam.

Status awas membuat masyarakat harus mengosongkan wilayah radius jarak 6 kilometer dari Gunung Ruang. Abdul mengatakan saat ini warga mengungsi naik ke daerah perbukitan dengan berjalan kaki, maupun menggunakan roda empat dan roda dua ke arah timur, timur laut, dan utara, untuk menjauhi daerah lontaran batu pijar yang masih berlangsung.

“Dari keterangan warga yang cukup intens berkomunikasi langsung dengan kami di BNPB, bahkan pada jarak radius 6 kilometer pun masih terjadi lontaran batu pijar ukuran sebesar jempol orang dewasa yang sampai ke pemukiman warga,” ujarnya.

Guna mengantisipasi secara mendesak, kata Abdul, BNPB menganjurkan masyarakat menggunakan masker seadanya juga bisa dengan sapu tangan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal juga sudah menyediakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk proses evakuasi. “Kondisi malam hari, BPBD belum bisa turun ke lapangan secara langsung mengevakuasi. Pagi nanti BNPB akan mendata secara detail,” katanya.

Abdul mengatakan, data sementara hingga Rabu siang, masyarakat yang sudah dievakuasi oleh BNPB sebanyak 828 jiwa yang berasal dari Pulau Gunung Ruang ke Pulau Tagulandang. Sedangkan proses evakuasi akan berlanjut karena sepertiga Pulau Tagulandang masuk dalam radius 6 kilometer yang harus dikosongkan setelah peningkatan status Gunung Ruang menjadi awas.

“Dalam hitungan kami sementara, untuk daerah risiko tinggi itu ada sekitar 1.585 jiwa dalam radius 2,5 kilometer yang wajib untuk keluar dari daerah risiko tinggi ini. Kami belum bisa memantau dan mendata secara detail apakah 1.585 jiwa ini sudah keluar dari radius 2,5 kilometer atau belum,” katanya.

Sementara untuk keseluruhan jumlah masyarakat yang harus dievakuasi dari radius 6 kilometer puncak Gunung Ruang, data sementara sekitar 11.615 jiwa. BNPB juga akan melengkapi kebutuhan logistik dasar masyarakat yang dievakuasi seperti tenda, makanan, dan lainnya.

Diwartakan sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara menjadi level IV atau siaga dengan radius 6 kilometer.

Sejak Rabu pagi, jumlah gempa vulkanik mencapai lebih dari 400, dan siang hingga malam erupsi mencapai ketinggian 3 kilometer berupa semburan lava maupun awan panas. Sebab itu, status Gunung Ruang ditingkatkan dari siaga menjadi awas. (TMP/KN)

JAKARTA – Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa seluruh surat amicus curiae atau sahabat pengadilanyang diterima setelah Selasa (16/4/2024) pukul 16.00 WIB, tidak akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Juru bicara MK Fajar Laksono menuturkan, penetapan itu merupakan perintah dari Majelis Hakim Konstitusi. “Saya juga baru mendapatkan perintah dari Majelis Kehormatan, amicus curiae yang akan dipertimbangkan itu adalah amicus curiae yang diterima MK terakhir tanggal 16 April pukul 16.00,” kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/4).
MK sejauh ini telah menerima 21 surat amicus curiae dari kelompok maupun invidu masyarakat. Namun, amicus curiae itu akan dipilih berdasarkan ketetapan waktu yang disepakati Majelis Hakim Konstitusi.

“Jadi, 21 ini nanti kita pilah, mana yang diterima tanggal 16 paling lama pukul 16.00 WIB itu, mana yang diterima lebih dari itu,” tegas Fajar.

Beberapa amicus curiae yang diterima MK dengan tenggat waktu 16 April 2024, salah satunya diserahkan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Selain itu, ada juga amicus curiae dari aktivis HAM dan aktivis antikorupsi seperti Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, Abraham Samad dan Usman Hamid pada 4 April 2024.

Sementara, amicus curiae dari Habib Rizieq Shihab dan Din Syamsuddin baru diserahkan, pada Rabu 17 April 2024. (JP/KN)

JAKARTA – Mantan ajudan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Harjanto mengaku menyerahkan tas berisi dolar AS ke ajudan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Kendati demikian, dirinya tidak mengetahui tujuan pemberian tas berisi uang tersebut dan besaran jumlahnya.

“Saya hanya memegang saja tasnya. Perintahnya kasih ke sesama ajudan,” ujar Panji dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Ia menjelaskan tas berisi uang tersebut diserahkan saat SYL menemui Firli di Gelanggang Olah Raga (GOR) Bulu Tangkis di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saat itu, SYL disebutkan sedang menonton Firli bermain bulutangkis.

Panji menyebutkan sebelumnya memang sudah ada komunikasi antara SYL dengan Firli terkait rencana pertemuan di GOR tersebut.

Usai bermain bulutangkis, kata Panji, Firli pun berbincang dengan SYL. Kendati demikian, dirinya tidak mengetahui isi obrolan itu lantaran diperintahkan menunggu di dalam mobil.

“Saya disuruh pegang saja uang. Ada tas isinya uang dolar,” tuturnya.

Setelah itu, lanjut dia, barulah dirinya memberikan tas berisi uang tersebut ke ajudan Firli.

Menurut Panji, memberikan tas berisi dolar AS itu dilakukan atas perintah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang saat ini juga menjadi terdakwa.

“Itu uangnya Pak Hatta. Pak Hatta yang menyiapkan,” ungkapnya.

Adapun Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada Rabu (22/11/2023). Kasus itu terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020–2023.

Pada perkara ini, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian pada rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021–2023, serta Muhammad Hatta antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Ant/KN)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian lembaga terkait mewaspadai pola baru pencucian uang, salah satunya lewat pasar aset kripto.

“Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai seperti ‘crypto currency asset’, virtual NFT, kemudian aktivitas pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain lain, karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan tentang 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Presiden meminta agar penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif.

Kepala Negara meminta agar kementerian/lembaga terkait bekerja dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku TPPU, yakni melalui kerja sama internasional, memperkuat regulasi dan transparansi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi.

Para pelaku TPPU, kata Presiden, terus mencari cara baru, salah satunya melalui pasar aset kripto untuk melakukan pencucian uang.

Berdasarkan laporan kejahatan kripto, Presiden memaparkan indikasi pencucian uang lewat aset kripto secara global mencapai 8,6 miliar dolar AS pada tahun 2022 atau setara Rp139 triliun.

“Artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau ndak, ya kita akan ketinggalan terus,” katanya.

Selain tindak pidana pencucian uang, Presiden Jokowi juga meminta kementerian/lembaga mewaspadai ancaman pendanaan terorisme yang harus dicegah.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Perampasan Aset yang telah diajukan ke DPR untuk segera disahkan.

Menurut Presiden, pelaku TPPU harus bertanggung jawab dan mengembalikan uang Negara atas tindak pidana yang dilakukan, dengan diperkuat melalui Undang-Undang Perampasan Aset.

“Kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan,” kata Presiden. (Ant/KN)